;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Bagaimana Tapera Kelola Dana Pekerja

07 Jun 2024
ILVY Riana Putri, 36 tahun, masih berharap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak diwajibkan buat semua pekerja di Indonesia. Alasannya beragam. Salah satunya besaran iuran.  Peserta Tapera bakal dikenai iuran sebesar 3 persen. Pemerintah mengatur 2,5 persen dari iuran tersebut dibayar pekerja dan 0,5 persen dibayar pemberi kerja. Iuran tersebut akan menambah jumlah potongan gaji pegawai perusahaan di Jakarta itu setiap bulan. Ia sudah menyetor iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 1 persen dari gaji serta jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan di BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar 2, 1, dan 0,3 persen. 

Silvy juga berkeberatan setelah mendengar manfaat yang mungkin ia dapat dari program tersebut. Sebagai peserta yang masuk kategori masyarakat berpendapatan rendah, yaitu peserta dengan gaji maksimal Rp 8 juta atau Rp 10 juta di wilayah Papua dan Papua Barat, dia berhak mengajukan pembiayaan untuk membangun rumah, merenovasi rumah, atau membeli rumah perdana.  Lantaran sudah memiliki hunian di kawasan Jakarta, dia hanya tertarik pada pembiayaan renovasi. Namun Silvy tak puas atas plafon Tapera yang sebesar Rp 114 juta. "Tidak akan cukup dananya kalau ingin merenovasi banyak bagian rumahku yang sudah tua," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Kekhawatiran soal program Tapera juga datang dari Ecka Pramita, 40 tahun. Dia waswas menyerahkan dananya kepada Badan Pengelola Tapera, yang namanya baru ia dengar pada tahun ini. Karyawan perusahaan swasta di Jakarta itu mempertanyakan kredibilitas badan tersebut menghimpun serta mengelola dana masyarakat. Selain soal keamanan dana, dia menyoroti kemampuan BP Tapera memberikan imbal hasil buat para peserta. "Saya tidak berharap yang muluk-muluk. Setidaknya bisa sama dengan imbal hasil deposito di bank," katanya. (Yetede)

Waspada IHSG Bisa Terkapar Lebih Dalam

06 Jun 2024

Awan mendung masih enggan beranjak dari pasar modal Tanah Air. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian muram dan kemarin kembali tersungkur ke bawah 7.000. Tak tanggung-tanggung, IHSG terjun bebas 2,14% dalam satu hari ke level 6.947,67, Rabu (5/6). Ada banyak faktor yang menekan perfoma indeks. Salah satu yang paling dominan adalah nilai tukar rupiah yang jeblok 0,41% ke Rp 16.287 per dolar Amerika Serikat (AS). Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, maju-mundurnya rencana bank sentral AS Federal Reserve dalam kebijakan suku bunga, membuat outflow asing masih terus terjadi. Hal ini juga membuat rupiah melemah di hadapan dollar AS. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus juga mengatakan, asing juga masih hengkang dari saham-saham perbankan big caps.

Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada juga menilai, pasar masih akan bergerak fluktuatif di bulan ini. Secara historis, IHSG di bulan Juni sejatinya punya kinerja lebih baik dari bulan sebelumnya. Beberapa katalis yang bisa menjadi harapan pembalikan arah IHSG ialah rilis dividen, dan membaiknya data makroekonomi. Kemarin, saham BREN kembali menyentuh batas bawah auto reject. Yang jadi masalah, saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga ikut-ikutan turun cukup dalam. Karena bobotnya juga besar terhadap IHSG, ketiga saham Prajogo Pengestu ini kompak menjadi laggard IHSG. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia. Budi Frensidy mengatakan, sejak BREN masuk ke papan pemantauan khusus, terjadi anomali dalam pergerakan di IHSG. Hitungan Budi, hingga akhir Juni nanti, sebenarnya IHSG masih bisa tetap berada di kisaran level 7.000. Tapi, karena BREN masih berada di papan pemantauan khusus, IHSG berpeluang ambrol ke level 6.500. Di tengah fluktuasi besar IHSG, Nico masih meyakini kalau strategi beli saham ketika koreksi masih akan lebih baik dibandingkan dengan membeli saat di pucuk.

Pemerintah Tak Satu Suara Susun Anggaran Transisi

06 Jun 2024

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.

Pemerintah Atur Pungutan Ekspor Tembaga

06 Jun 2024
Pemerintah bakal mengenakan pungutan ekspor tembaga dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan segera merilis ketentuan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK) ihwal kebijakan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, aturan dalam bentuk PMK tersebut masih dalam proses finalisasi. Setelah rampung, beleid tersebut akan diundangkan pemerintah. "Ini kalau enggak salah sedang proses finalisasi untuk diundangkan," ujar Febrio kepada awak media, Selasa (4/6). Yang jelas, "(Kebijakan) itu kita mendukung Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah lebih dulu keluar dan itu kelanjutan dari kebijakan yang kita dorong untuk hilirisasi," terang Febrio.

Chip Mengincar Pendapatan Rp 180 Miliar di Akhir 2024

06 Jun 2024

PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) berupaya mengejar target pertumbuhan bisnis yang positif sepanjang tahun ini. Untuk itu, emiten produsen cip ini tengah menjajaki perluasan pasar cip. Direktur Keuangan Pelita Teknologi Global, Hasri Zulkarnaen berharap, CHIP  bisa mengantongi pendapatan di kisaran Rp 180 miliar sampai Rp 200 miliar di akhir tahun ini. Proyeksi tersebut melampaui dari target pendapatan yang sebelumnya dibidik emiten ini, yakni Rp 170 miliar. Sementara dari sisi bottom line, Hasri memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan.

Pelita Teknoogi Global memproyeksi, bakal mencetak kenaikan laba bersih di kisaran 4%-5% tahun ini. Adapun tahun lalu CHIP mengantongi laba sebesar Rp 12,3 miliar. Meski pendapatan akan bertumbuh, tekanan masih akan berasal dari kenaikan harga bahan baku sehingga mempengaruhi posisi beban CHIP. Pasalnya, CHIP tidak bisa serta merta menaikkan harga ke konsumen karena sudah terikat kontrak. Di luar negeri, CHIP telah melayani pasar Afrika Selatan khususnya Zambia. Di sana, emiten sektor teknologi tersebut melayani operator pelat merah negara itu, yakni Zambia Telecommunications Company Limited atau Zamtel.

Diversifikasi Bisa Pulihkan Kinerja

06 Jun 2024

Kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR) berpeluang lebih stabil di tengah normalisasi harga batubara. Upaya diversifikasi yang dilakukan emiten Grup Astra ini juga dapat menjadi suntikan tenaga baru. Sepanjang kuartal I-2024 lalu, pendapatan UNTR turun 7% year on year (yoy) menjadi Rp 32,4 triliun. Laba bersih UNTR juga melorot 5% yoy menjadi Rp 4,5 triliun. Analis NH Korindo Sekuritas, Axell Ebenhaezer mencermati, penurunan kinerja UNTR akibat penurunan tajam harga batubara. Di samping itu, emiten grup Astra ini terdampak kerugian selisih kurs akibat melemahnya rupiah dan biaya pendapaan yang lebih tinggi. Harga batubara mulai turun setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada September 2022 silam. Di sepanjang tahun 2023, harga batubara telah ambruk sekitar 64,85% menjadi US$ 136,95 per ton. Menurut Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, Kiswoyo Adi Joe, kinerja UNTR masih sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara. Jadi, selama harga batubara turun, maka pendapatan dan laba bersih UNTR juga berpeluang turun.

Begitu pula sebaliknya. Tapi, wajar jika harga batubara bergerak turun karena tahun-tahun sebelumnya harga komoditas ini naik signifikan karena booming komoditas. Justru, penurunan harga batubara saat ini dianggap sudah mulai terbatas. Analis Indo Premier Sekuritas, Reggie Parengkuan menilai, kinerja UNTR belum begitu pulih di April 2024. Penjualan alat berat Komatsu misalnya hanya mencapai 274 unit atau turun 9% secara bulanan dan 16% secara tahunan akibat penurunan permintaan dari industri tambang. Selain itu, UNTR mungkin bakal disokong dari sumber pendapatan baru lainnya. Hal itu karena PT Stargate Pasific Resources (SPR), bisnis pertambangan nikel yang diakuisisi oleh UNTR pada akhir 2023, melaporkan pertumbuhan volume penjualan nikel yang kuat secara bulanan di Konawe Utara. "UNTR melakukan beberapa manuver untuk lebih mendiversifikasi aliran pendapatannya, dan hal ini menunjukkan hasil awal yang baik," ucap Axell.

Biaya Dana Masih Tinggi, Profit Bank Kian Melandai

06 Jun 2024

Kemampuan bank mencetak laba mulai loyo. Ini tercermin dari terus menyusutnya rasio profatibalitas return on asset (ROA) perbankan di periode tiga bulan pertama tahun ini. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, ROA industri perbankan per Maret 2024 hanya 2,62%. Angka ini turun dari 2,77% pada Maret 2023. Salah satu pemicu melorotnya ROA perbankan adalah menyusutnya perolehan laba dibandingkan laju kenaikan total aset. Sebagai gambaran, laba industri perbankan yang tercermin di ROA hanya naik 1,5% secara tahunan per Maret 2024. Sementara, di periode tersebut, total aset bank tumbuh 7,3% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, penurunan ROA dipengaruhi anjloknya net interest margin (NIM) atau marjin laba bersih perbankan, dari 4,77% pada Maret 2023 jadi 4,59% per Maret 2024.

Sejumlah bankir membenarkan terjadinya penurunan ROA bank akibat tertekannya laba. Misal, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Di kuartal I-2024, ROA BJB turun menjadi 2,62% dari 2,77% di periode yang sama tahun 2023. Sementara kredit dan total aset tumbuh tinggi, masing-masing sebesar 12,04% dan 15,14%. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, menyusutnya ROA perbankan secara umum akibat pertumbuhan laba lebih rendah dari aset yang dimiliki. "Meskipun permintaan kredit masih tumbuh dengan baik," kata Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, kemarin. Penurunan laba tersebut seiring dinamika perekonomian global, yang berujung naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia. Alhasil, biaya dana perbankan ikut melonjak. PT Bank CIMB Niaga Tbk lebih beruntung. Rasio bank yang masuk jajaran KBMI 3 ini berada di level 2,61% pada Maret 2024, melejit dari 2,59% di periode serupa tahun sebelumnya. "Kualitas aset kami membaik, terutama karena tumbuhnya kredit dan laba yang sehat," ungkap Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga. 

Raih Antusiasme Pasar, Sukuk ESG BSI Oversubscribed Tiga Kali Lipat

06 Jun 2024

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil menarik perhatian investor dengan pemesanan (booking)Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang mencapai 300% atau senilai Rp9 triliun. BSI merencanakan penerbitan Sukuk Keberlanjutan senilai Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40%–7,20% untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Masa penawaran awal dimulai sejak 14 hingga 30 Mei 2024, dengan sukuk terbagi dalam 3 seri: seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B dengan jangka waktu 2 tahun, dan seri C dengan jangka waktu 3 tahun. Sukuk tersebut saat ini dalam proses perizinan tahap akhir oleh OJK. Dana hasil pe nerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pem biayaan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan optimisme bahwa Sukuk Keberlanjutan BSI akan di serap secara maksimal oleh pasar. Investor dapat mem beli Sukuk Ke ber lanjutan BSI me lalui perusahaan sekuritas yang be kerja sama dengan perseroan, yaitu Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Trimegah Sekuritas, 

Mega Capital Sekuritas, dan Maybank Sekuritas. Penerbitan sukuk ESG ini melengkapi serangkaian aktivitas BSI di pasar modal, seperti rights issue pada 2022, penerbitan surat berharga EBAS-SP SMF-BRIS 01, dan penerbitan Sukuk Keberlanjutan di awal tahun ini. Sukuk ESG menarik karena beberapa investor sering menanyakan praktik ESG sebuah perusahaan. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, dana yang dihimpun dari penerbitan Sukuk Keberlanjutan BSI sekitar 30%–50%-nya akan disalurkan di sektor KUBL, untuk kategori energi terbarukan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan air limbah yang berkelanjutan. Sedangkan penyaluran dana untuk kategori KUBS memiliki porsi 50%–70%. Per Maret 2024, portofolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun, terbagi atas kategori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun.

PENGHILIRAN MINERAL : Ganjalan Ekspor Konsentrat Tembaga

06 Jun 2024

Freeport Indonesia (PTFI) dan AMMN masih harus mengeluarkan bea keluar yang cukup besar untuk bisa mengekspor konsentrat tembaganya hingga akhir tahun ini, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2024 yang mematok tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu sebesar 7,5%. Angka tersebut sama dengan tarif yang dikenakan pada periode Januari—Mei 2024 kepada perusahaan yang tahap pembangunan smelternya sudah di atas 90%. Untuk diketahui, PTFI mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga pada kuartal I/2024 mencapai US$156 juta. Angka itu melonjak dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$17 juta. Hal yang sama dialami oleh AMMN yang mencatat bea ekspor pada kuartal I/2024 sebesar US$58,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebanyak US$12,81 juta. PTFI dan AMMN sendiri tidak langsung memberikan respons ketika dimintai keterangan oleh Bisnis. Akan tetapi, perusahaan induk PTFI di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sempat menyatakan akan berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan bea keluar konsentrat. FCX beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang didapat oleh PTFI pada 2018 lalu. 

Di sisi lain, Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) menilai pengenaan bea keluar untuk konsentrat tembaga oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat. Ketua IMEF Singgih Widagdo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dengan mengeluarkan aturan yang mengatur tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga di tengah momen perpanjangan kontrak bagi PTFI. Singgih menjelaskan bahwa nilai tarif keluar sebesar 7,5% harus memperhitungkan dan antisipasi adanya kenaikan harga di pasar internasional. Selain itu, penetapan tarif bea keluar itu juga dinilai mampu melindungi pelestarian sumber daya alam yang berada di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, proyek smelter tembaga PT Amman Mineral Industri, anak usaha AMMN telah memasuki tahap commissioning. Presiden Direktur Amman Mineral Industri Rachmat Makkasau mengatakan, dimulainya tahap commissioning itu menjadi bukti konstruksi fisik smelter tembaga milik AMMN telah berjalan sesuai rencana.

INVESTASI MANUFAKTUR : Menadah Berkah dari China

06 Jun 2024

Keinginan sejumlah industri di China melakukan diversifikasi rantai pasok sembari melengkapi basis manufakturnya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi wilayah tujuan relokasi basis produksi. Lembaga penyedia layanan manajemen real estat dan investasi Jones Lang LaSalle (JLL) memproyeksi bakal terjadi akselerasi rantai pasok yang membidik Asia Tenggara dan India sebagai basis produksi dalam 1 dekade ke depan. Hal tersebut didorong oleh pertimbangan perusahaan manufaktur yang mencari lokasi dengan opsi pembiayaan lebih baik untuk memanfaatkan volatilitas rantai pasokan. 

Beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan China mulai menjajaki relokasi. Penambahan basis manufaktur di luar China dianggap penting untuk mencegah gangguan terhadap rantai pasokan dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Country Head dan Head of Logistics and Industrial JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan, demand yang lebih besar terhadap lahan industri, ditambah dengan upah dan biaya bahan baku yang meningkat juga membuat harga tanah di China lebih mahal. Head of Manufacturing Strategy Asia Pasific JLL Michael Ignatiadis menyatakan, Pemerintah di negara-negara Asia Tenggara dan India bersiap menangkap peluang itu, dan memberikan kebijakan yang mendukung industri manufaktur lokal mereka dengan memprioritaskan ketersediaan lahan dan akses permodalan. Pada 2023, Indonesia mengalami peningkatan penanaman modal asing langsung di bidang manufaktur, dengan peningkatan sebesar US$4 miliar, sehingga mencapai total US$28,7 miliar.