Perhimpunan Waralaba dan Lisensi (Wali) menyatakan aksi sweeping gerai waralaba merek asing yang disinyalir mendukung Israel seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s tidak dibenarkan. Levita G. Supit, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wali, mengatakan aksi tersebut akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Sebenarnya, ada aksi boikot internasional yang sukses. Dilansir dari Context.id, Pada 2012, terjadi pemboikotan terhadap perusahaan G4S diserukan oleh gerakan BDS. Aksi boikot juga dilakukan untuk memprotes permukiman ilegal Israel, tembok apartheid, militer dan kepemilikan saham di konsorsium yang mengoperasikan akademi kepolisian Israel. Akibat aksi itu, beberapa divestasi penting dari G4S terjadi selama bertahun-tahun, dan perusahaan tersebut akhirnya membuat komitmen pada Juni 2023 untuk menjual seluruh sisa bisnisnya di Israel. Aksi boikot lainnya, terjadi kampanye boikot apparel Puma diluncurkan oleh atlet Palestina pada 2018 setelah 200 klub olahraga Palestina mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut yang mendesak mereka untuk mengakhiri sponsornya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.

Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.

Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)

Tuntutan bagi korporasi yang melantai di bursa saham kian meningkat. Situasi serupa dialami perusahaan yang merangkak dari usaha rintisan berbasis teknologi. Usaha rintisan atau start up terus berkembang.  sebagian di antaranya menjadi unicorn atau memiliki valuasi setidaknya 1 miliar USD. Tambahan modal bagi perusahaan yang kian berkembang ini meluas, tak lagi didominasi modal ventura, tetapi dengan cara mencari dana di publik melalui penawaran saham. Langkah untuk menumbuhkan bisnis pun tak melulu secara organik. Perusahaan teknologi bisa menjelma menjadi korporasi raksasa melalui merger dan akuisisi. Di Indonesia, aksi korporasi ini diikuti mundurnya pendiri dan mitra pendiri start up. Contohnya, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, tak lagi terlibat dalam perusahaan teknologi tersebut, yang telah merger dengan Gojek menjadi GoTo. Adapun di Bukalapak, Achmad Zaky, salah satu pendirinya, tak lagi menjadi CEO perusahaan itu sejak akhir 2019.

Daftar pendiri dan mitra pendiri start up yang meninggalkan perusahaan bertambah, Kevin Aluwi dan Leontinus Alpha Edison tak lagi di GoTo, Nugroho Herucahyono yang meninggalkan Bukalapak. Mengutip laman Sifted, ada sejumlah alasan mengapa para pendiri itu meninggalkan perusahaan berbasis teknologi yang mereka lahirkan dan dipublikasikan dalam sebuah artikel pada Maret 2024 itu, antara lain, untuk meraih keseimbangan hidup, tekanan investor, dan konflik dengan rekan pendiri atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuntutan dan target perusahaan kepada manajemen yang tak pernah berhenti mesti dipenuhi melalui kinerja yang cemerlang. Begitu pula tuntutan untuk menekan kerugian yang terjadi sejak unicorn masih berupa usaha rintisan. Selanjutnya, perusahaan dituntut membukukan laba. Situasi ini berbeda dengan saat perusahaan masih mengandalkan pendanaan dari modal ventura. Apa pun alasannya, setiap orang di sebuah perusahaan memiliki pilihan: bertahan atau pergi. (Yoga)

Kendati suku bunga acuan dipertahankan sebesar 6,25 %, nilai tukar rupiah telah menembus Rp 16.400 per dollar AS. Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan berada dalam tren menguat didukung oleh fundamental ekonomi dan intervensi pasar lewat operasi moneter. Setelah melakukan Rapat Dewan Gubernur, BI, Kamis (20/6) memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 6,25 %. Di sisi lain, nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru ditutup pada level Rp 16.420 per dollar AS, turun dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di level Rp 16.368 per dollar AS. Penutupan pada Kamis terdepresiasi 6,35 % dibanding penutupan akhir 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan rupiah tersebut dipengaruhi oleh dampak tingginya ketidakpastian pasar global, terutama berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan suku bunga The Fed, penguatan mata uang dollar AS, dan masih tingginya ketegangan geopolitik.

Dari faktor domestik, tekanan nilai tukar rupiah juga disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.”Di samping korporasi demand-nya tinggi, untuk dividen repatriasi, tetapi juga muncul persepsi (kesinambungan fiskal). Persepsi belum tentu benar. Jangan diyakini kalau persepsi,” tutur Perry. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, saat dollar AS menguat terhadap seluruh mata uang global, langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan BI lebih mengarah pada smoothing volatility dan bukan mendorong penguatan rupiah. Dari level cadangan devisa saat ini, langkah stabilisasi rupiah diperkirakan masih memadai. ”Beberapa langkah BI seperti triple intervention, lalu operasi moneter, termasuk SRBI (Sekuritas Rupiah BI). SRBI, SVBI (Sekuritas Valuta Asing BI), dan SUVBI (Sukuk Valuta Asing BI) diperkirakan akan mendorong penempatan investor asing pada instrument BI yang diharapkan dapat membatasi keluarnya dana asing dari pasar saham dan pasar obligasi,” katanya. (Yoga)

Seni tradisional yang terpinggirkan dapat memperpanjang usianya tak lepas dari beragam bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sejumlah perusahaan telah melakukan terobosan pada sektor kebudayaan, tetapi tugas terbesar memelihara kebudayaan tetap pada negara. Kolaborasi pemerintah dan swasta dinantikan. PT Djarum, misalnya, menjadikan budaya sebagai salah satu fokus program CSR-nya. Program yang dinamai Bakti Budaya Djarum Foundation itu berupaya memperbaiki ekosistem kebudayaan di Indonesia dari hulu hingga hilir. ”Indonesia begitu beragam dengan kebudayaannya. Banyak seniman bertalenta, para maestro yang tak lagi menghitung keuntungan ketika menghidupi seninya,” ujar Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation Renitasari Adrian, di Jakarta, Kamis (20/6). Hal itu mendorong Djarum turut berfokus menggarap budaya, termasuk seni pertunjukan tradisional.

Djarum juga membangun Galeri Indonesia Kaya yang memberi panggung kepada seniman dan jadi ruang arsip kebudayaan Nusantara, mulai dari alat musik tradisional, pakaian adat, hingga kuliner. Adapun besaran dana CSR tiap tahun berbeda. Hal serupa dilakukan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan, bantuan diberikan pada sektor budaya karena budaya merupakan identitas suatu bangsa. Program-programnya menyasar pula pada pengenalan serta pembinaan budaya bagi anak-anak. Filantropi guna mendukung budaya lokal juga dilakukan, antara lain, pada pertunjukan ”Sudamala: Dari Epilog Calonarang” yang dihelat di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, tahun lalu.

”Ketika ada penghasilan, teman-teman dari sanggar yang kami support untuk melakukan aktivitas pergelaran bisa spending, apalagi 57 % pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang rumah tangga,” ucap Hera. Sepanjang 2023, BCA mengucurkan Rp 153,2 miliar untuk CSR di bidang pendidikan, diikuti budaya, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Sejumlah perusahaan lain juga memberi ”panggung” bagi seniman tradisional meski bukan menjadi program utama. Budayawan Butet Kartaredjasa berpendapat, tugas utama menjaga dan memelihara kebudayaan ada pada negara, bukanCSR. Dalam persentase, 70 % tugas negara, sisanya baru swasta. Selama ini, bantuan yang diberikan mayoritas masih berupa pendanaan. Padahal, aspek terpenting adalah pendampingan tata kelola seni. ”Supaya kawan-kawan seniman tradisional bisa mengukur dan punya bargaining position yang setara, terhormat. Mereka harus dibiasakan supaya terlatih dan punya martabat, harga diri,” ujar Butet. (Yoga)

Insentif PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP berdampak positif mendorong pemasaran hunian dan ruko. Pelaku pasar properti berharap pemerintah terus melanjutkan insentif properti tersebut. Relaksasi PPN DTP sebesar 100 % itu akan berakhir Juni 2024. PPN DTP untuk rumah siap huni (ready stock) itu diumumkan pada November 2023 serta ditetapkan dalam peraturan menkeu (PMK) pada 12 Februari 2024. Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar, dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 % sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %.

Presdir Paramount Land, M Nawawi mengatakan, insentif PPN DTP telah mendorong pemasaran unit- unit rumah dan ruko yang siap serah terima (ready stok), baik di proyek Paramount Petals maupun Paramount Gading Serpong di Tangerang. Meski demikian, tidak banyak stok unit yang tersedia untuk program insentif pajak selama empat bulan itu. ”PPN DTP mampu mendorong serapan rumah dan ruko walau jumlah unit ready stock tidak banyak. Yang terpenting, program ini mampu menstimulasi pengembang, penjual, ataupun calon pembeli. Kami berharap program insentif PPN 100 % ini bisa berlanjut tahun depan,” tutur Nawawi, di sela-sela Forwapera Talkshow: ”Dukungan Infrastruktur Kawasan Hunian di Koridor Barat Jakarta,” di Tangerang, Kamis (20/6). (Yoga)

Kementan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 51,63 triliun. Dari jumlah itu, Rp 25 triliun akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita di sektor ketahanan pangan presiden-wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi IV DPR dengan Kementan dan Bapanas, yang digelar secara hibrida, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/6). Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, pagu anggaran Kementan Tahun Anggaran (TA) 2025 sangat terbatas, yakni Rp 8,06 triliun. Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran TA 2025 senilai total Rp 51,635 triliun, untuk menopang program atau kegiatan reguler sebesar Rp 26,625 triliun. Sisanya, Rp 25 triliun, akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita presiden-wapres terpilih. ”Program Asta Cita tersebut khususnya berupa pencetakan 1 juta hektar sawah baru,” ujarnya dalam rapat kerja itu.

Terkait tambahan dana untuk Asta Cita, anggota Komisi IV DPR, Hermanto, meminta agar Kementan mendetailkan rencana kegiatan dan strateginya. Hal itu penting agar dana tambahan itu tidak sia-sia mengingat nilainya lebih besar ketimbang anggaran reguler. ”Kementan perlu belajar dari sejumlah food estate yang dahulu pernah dirintis, tetapi tidak jelas perkembangannya hingga saat ini,” ucapnya. Amran menyatakan, Kementan akan fokus mencetak sawah-sawah baru di dekat sumber-sumber air, terutama sungai. Pencetakan sawah baru itu juga akan ditopang dengan penyediaan pompa-pompa air. Selain itu, Kementan akan mengoptimalkan sawah yang berproduksi setahun sekali menjadi tiga kali dalam setahun. Dalam rapat tersebut juga terungkap, Kementan menargetkan produksi padi pada 2025 mencapai 56,05 juta ton setara gabah kering giling (GKG), meningkat 0,63 juta ton dibanding target 2024 yang sebesar 55,42 juta ton GKG. (Yoga)

Rupiah kembali melemah, menembus level Rp 16.400/dollar AS. Sinyal kebijakan suku bunga AS dan arah kebijakan fiskal pemerintah jadi pemicu (Kompas, 18/6/2024). Kurs rupiah ini terendah sejak 2020. Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Sejak awal tahun, rupiah terdepresiasi 6,33 %. Pelemahan rupiah, sudah diprediksi sebelumnya, sejalan dengan semakin kokohnya posisi dollar AS. Sentimen pelemahan rupiah diprediksi masih mungkin terjadi dengan menyusutnya surplus perdagangan serta melebarnya defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan Indonesia. Depresiasi rupiah itu dipicu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa sinyal bank sentral AS, The Fed, yang akan mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25-5,5 % dan hanya akan satu kali melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada akhir tahun.

Faktor internal terutama terkait dengan kekhawatiran investor terhadap potensi membengkaknya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah di 2024-2029, akibat kebijakan fiskal ekspansif di bawah pemerintahan baru yang berkuasa mulai Oktober 2024, untuk membiayai berbagai program unggulan seperti dijanjikan saat kampanye. Rumor bahwa pemerintahan baru akan mengakomodasi kenaikan rasio utang hingga 50 % PDB selama pemerintahannya ikut memicu sentimen negatif terhadap rupiah. Kita harus mengantisipasi dan memitigasi dampak terus melemahnya rupiah terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya sektor riil, terutama dengan masih tingginya risiko geopolitik global dan kebijakan The Fed yang kemungkinan baru akan memangkas bunga acuan pada Desember 2024.

Melemahnya rupiah menyebabkan beban cicilan dan bunga utang pemerintah (dan swasta) kian membengkak, dan sektor manufaktur yang bergantung pada komponen impor dan pasar domestik tertekan, juga menggerus cadangan devisa karena meningkatnya kebutuhan untuk intervensi di pasar, meski cadangan devisa solid untuk menopang kebutuhan impor tiga bulan ke depan. BI menyatakan akan terus mengawal nilai tukar agar tetap stabil, inflasi terkendali, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetap terjaga, dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. BI April lalu menaikkan bunga acuan 25 bps menjadi 6,25 %. Tingginya suku bunga ini berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Upaya memperkuat rupiah, termasuk dengan mendorong devisa ekspor disimpan di dalam negeri, menarik investasi asing, dan menggenjot surplus perdagangan, perlu terus dilakukan. (Yoga)

Kemennaker mengonfirmasi kabar PHK di Tokopedia-Tiktok Shop. Menurut kementerian, pelaksanaan PHK akan dilakukan pekan ini. Untuk itu, pihak kementerian telah mendorong agar hak-hak karyawan yang terdampak dipenuhi perusahaan. ”Kami telah berkomunikasi dengan pihak Tokopedia-Tiktok Shop. Pelaksanaan PHK kemungkinan dilakukan pekan ini. Mungkin besok atau lusa,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Indah Anggoro Putri seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (19/6) di Jakarta. Menurut dia, dari hasil konfirmasi dengan pihak manajemen Tokopedia-Tiktok Shop, keputusan PHK dilakukan sebagai konsekuensi atas konsolidasi Tokopedia dan Tiktok Shop pada Desember 2023, yang menyebabkan ada fungsi divisi ataupun jabatan yang sama.

Indah menyebutkan, ada 300 karyawan yang terdampak. Namun, dia memastikan para karyawan yang terkena PHK murni karena konsekuensi konsolidasi, bukan karena mereka akan digantikan tenaga kerja asing (TKA) asal China seperti rumor yang beredar. ”Bukan digantikan TKA. Kami mengawal assessment (keputusan restrukturisasi) yang Tokopedia-Tiktok Shop lakukan. Konsolidasi menyebabkan ada ’duplikasi’ fungsi divisi atau jabatan,” katanya Sesuai data yang tercatat di Kemenaker, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari-19 Juni 2024 mencapai 27.000 orang, belum termasuk jumlah karyawan terkena PHK dari Tokopedia-Tiktok Shop. (Yoga)

Pembiayaan di sektor produktif oleh industri pembiayaan berbasis teknologi dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Selain akibat sentimen negatif dari platform pinjaman daring ilegal, regulasi yang mengatur tingkat suku bunga dan besaran pungutan pajak turut membatasi ruang gerak pelaku industri dalam menyalurkan dana ke sektor produktif. Berdasarkan data OJK, jumlah penyaluran pinjaman industri financial technology peer to peer lending (Fintech P2P Lending) per April 2024 sebesar Rp 6,9 triliun. Meski secara tahunan tumbuh 7,5 %, porsinya dibandingkan dengan total pembiayaan terus menurun. Pada akhir 2021, porsi pembiayaan di sektor produktif mencapai 65,88 % dari total penyaluran pembiayaan, turun menjadi 42,04 % pada akhir 2022, lalu sebesar 31,83 % pada 2023, dan menjadi 31,86 % per April 2024.

Di sisi lain, jumlah outstanding pembiayaan pada April 2024 tercatat Rp 62,7 triliun atau tumbuh 24,15 % secara tahunan. Artinya, penyaluran pembiayaan oleh Fintech P2P Lending selama ini cenderung lebih banyak mengarah ke sektor konsumtif ketimbang sektor produktif. Padahal, OJK menargetkan porsi pembiayaan sektor produktif mencapai 70 % dari total pembiayaan pada 2028. Salah satu perbedaan antara pembiayaan sektor produktif dan sektor konsumtif adalah tingkat suku bunga yang dikenakan, masing-masing 0,1 % per hari atau 3 % per bulan dan 0,3 % per hari atau 9 % per bulan.

Besaran bunga tersebut secara bertahap akan diturunkan menjadi 0,067 % per hari untuk sektor produktif dan 0,1 % per hari untuk sektor konsumtif pada 2026. CEO sekaligus Co-Founder Koinworks Benedicto Haryono mengatakan, sentimen negatif platform pinjaman daring atau pinjol konsumtif dan ilegal berpengaruh terhadap citra industri Fintech P2P Lending.Tak jarang, pelaku UMKM meragukan akses pembiayaan yang diberikan karena menganggap fintech lending disamakan dengan pinjaman daring. ”Kami sering bertemu potential partner dan UMKM, yang begitu mendengar, ini Koinworks pinjol ya. Langsung mundur dan langsung takut. Padahal, kami sama sekali berbeda dengan pinjol,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/6). (Yoga)