Visi pemerintahan untuk mencapai Indonesia maju pada 2045 tampaknya tak mudah terealisasi. Pasalnya, Indonesia menghadapi tantangan  baik yang datangnya dari global maupun dalam negeri. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi tiga hambatan utama (three gaps) dalam membangun ekonomi yaitu terbatas ketersediaan SDM (human capital gap), terbatasnya infrastruktur, serta kualitas tata kelola pemerintah dan sistem regulasi yang belum memadai. Karenanya, pemerintah harus satu suara dan mengedepankan solidaritas  di kabinet. Apalagi pada Oktober pendatang terjadi peralihan pemerintahan, sehingga penting pula untuk menyiapkan  landasan  yang kuat agar proses transisi pemerintahan berjalan baik. "Di waktu yang tersisa ini, kami harap setiap menteri dapat menuntaskan target-target pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019-2024. Misalnya, target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan  ekstrim, penurunan stunting,  penyediaan rumah bagi masyarakat  berpendapatan rendah, sertifikasi tanah, literasi dan inklusi keuangan, dan lain sebagainya," kata anggota Komisi XI DPR RI Putri Anette Komarudin kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah perlu membuat regulasi yang proproduk lokal untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Ini diperlukan untuk mencegah Indonesia hanya menjadi pasar dan mengalami ketergantungan terhadap impor produk BEV dari China. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, pemerintah menerangkan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan industri EV lokal, dimulai dari produksi komponen lokal tier 4 dan 3. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih prokepada produk lokal yang dimiliki lokal. Mereka bisa fasilitasi untuk bekerja sama dengan pemain unggulan dari luar negeri dalam hal teknologi. "Seperti pada baterai, motor listrik (drivetrain), dan komponen lainnya yang  berkaitan dengan ekosistem EV, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor," ucap dia. Yannes menerangkan, langkah persuasif pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi EV dari otomotif China adalah hal yang wajar. Sebab, peraturan dan kebijakan investasi Indonesia sebenarnya dibuka bagi seluruh perusahaan otomotif dunia. (Yetede)

OJK hingga saat ini masih menunggu permohonan bank untuk melepaskan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas tersendiri (spin off) guna mendukung perkembangan keuangan syariah. Sebab, belum ada bank yang mengajukan proposal secara formal kepada regulator. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset  UUS telah mencapai  50% dari total nilai aset induknya atau jumlah aset paling sedikit  Rp 50 triliun, wajib melakukan pemisahaan UUS. Apabila UUS telah memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan  dalam POJK tersebut, wajib menyampaikan permohonan izin atau persetujuan (spin off) paling lama dua tahun setelah POJK tersebut diterbitkan. "Hingga saat ini belum ada lagi UUS yang mengajukan permohonan spin off secara formal. Saat itu bank sedang menyusun revisi RBB (rencana bisnis bank) yang diharapkan memuat rencana dimaksud secara lebih seksama dengan memperhatikan kesesuaian strategi dengan capaian perkembangan kinerja bank," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Fluktuasi nilai tukar rupiah kian mengganas, sehingga mata uang garuda sudah berada lebih dari nilai fundamental. Bila pelemahan terus terjadi, hal ini akan menurunkan  kinerja industri bahkan ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.412 per dolar AS pada Selasa (18/6/2024). Posisi ini sudah melenceng jauh dari  nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 er dolar AS. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan BI harus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab, aliran masuk investasi portfolio kembali  positif pada kuartal II-2024, sampai dengan 30 Mei 2024. Secara neto tercatat sebesar US$ 3,3 miliar. Oleh karena itu, menurut dia, peluang tersebut perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI. (Yetede)

Emiten Kertas Grup Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) aktif mencari pendanaan eksternal untuk mendukung pembangunan pabrik di Karawang, Jawa Barat senilai US$ 3,6 miliar (setara  Rp 56 triliun) dan pembiayaan modal kerja. Sejak awal tahun, perseroan telah beberapa kali menawarkan surat utang dalam bentuk obligasi konvensional, sukuk, hingga obligasi dolar AS dengan total nilai sekitar Rp 10 triliun. Terbaru perseroan sukses mengantongi kredit dari Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,3 triliun. Pada bulan januari 2024, Indah Kita mengumumkan penawaran obligasi berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 senilai Rp 4 triliun, serta sukuk mudharabah berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2024 sebesar Rp695,09 miliar. Perseroan juga berencana menerbitkan obligasi dolar AS berkelnajutan I Tahap III Tahun 2024 senilai US$ 25 juta atau setara Rp409,88 miliar. "Sekitar 75% (dana hasil obligasi dolar AS) akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli perseroan untuk keperluan  pabrik yang sedang dibangun. Dan sekitar 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil diantaranya namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan lahan, pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainese," tulis manajemen Indah Kiat. (Yetede)

Kehadiran Starlink di Indonesia langsung memunculkan polemik. Dengan semua potensi yang di- bawanya, satelit orbit rendah atau low earth orbit yang jumlahnya sudah ribuan di atas Bumi, termasuk ratusan di antaranya di langit Indonesia, itu langsung menyengat pelaku industri telekomunikasi Indonesia. Tak hanya menawarkan kemampuan akses internet supercepat, yakni hingga 300 Mbps, Starlink bahkan diberitakan sudah menyiapkan telepon genggam khusus. Pelaku industri telekomunikasi (telko) ibarat kena prank. Sebab, awalnya mereka mengira Starlink hanya akan menawarkan layanan bisnis ke bisnis (B2B) dan operator telko lokal akan bisa mendapatkan peluang menjadi partner koneksi di Indonesia. Teknologi akses internet yang dimiliki Starlink akan terus berkembang.

Jika itu yang terjadi, cepat atau lambat, mereka bisa menggeser teknologi lama dan mendisrupsi kemapanan industri telko nasional. Diungkapkan atau tidak, para pelaku industri telko khawatir dengan sikap pemerintah yang terkesan memberi karpet merah kepada jaringan satelit milik Elon Musk tersebut. Keprihatinan itu ditambah pernyataan pemerintah, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa BTS tidak diperlukan lagi karena sudah ada Starlink. Sementara, penyedia aplikasi dan media berbasis internet atau pemain over the top (OTT), seperti Google, Meta,X,Youtube, Instagram, Netflix, dan Whatsapp, sudah lama menumpang secara gratis untuk berjualan di jaringan internet milik operator telko lokal.

Ironisnya, hingga saat ini pembuat regulasi belum juga menyusun aturan fair-share agar para pemain OTT tersebut membayar kompensasi ke operator pemilik jaringan ataupun membayar pajak kepada negara dengan efektif. Situasi ini menggambarkan bagaimana telko cenderung menjadi dumb pipe yang hanya berperan menyalurkan data bagi pelanggan, tetapi tidak mampu memonetisasinya secara efektif. Di sisi lain, operator telko sudah berinvestasi sangat besar untuk membangun jaringan dan membayar konsesi spektrum kepada pemerintah. Namun, karena persaingan yang ketat, mereka harus menjual paket internet dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

Berdasar data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, tren kenaikan tipis atas pendapatan operator telko pada periode 2013-2022 hanya 5,6 %, lebih kecil dibanding tren kenaikan biaya hak penggunaan di 12,1 %. Apalagi, dibanding lonjakan data seluler yang mencapai 80,7 % pada rentang yang sama. Mengantisipasi hal itu, para operator telko harus siap bertransformasi, idealnya mereka harus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (techco). Sebagai techco, perusahaan telko tidak hanya menyediakan layanan yang bertumpu pada kepemilikan jaringan, tetapi juga menyediakan layanan digital inovatif yang menawarkan solusi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Di luar kontroversi yang terjadi, bukan tak mungkin kehadiran Starlink bisa memicu momentum bagi para operator telko lebih serius bertransformasi ke techco. (Yoga)

Penelusuran aliran dana dari judi daring diyakini bisa menjadi kunci untuk memberantas praktik perjudian di ranah siber tersebut, karena itu, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang baru dibentuk Presiden Jokowi diminta fokus pada penelusuran dana itu selain membangun sistem pencegahan agar masyarakat memahami dampak buruk judi daring sekaligus menjadikannya sebagai musuh bersama. Permintaan agar Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menelusuri aliran dana dari judi daring hingga ke penerimanya disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, Senin (17/6). Penelusuran pun dimintanya tak tersekat oleh batas negara. Sebab, pengelola judi daring merupakan jaringan lintas negara.

”Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk membongkar jaringan ini. Memetakan siapa saja yang terlibat lalu melakukan penindakan dan pencegahannya,” kata Taufik. Pada 14 Juni lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dalam satgas yang dipimpin Menko Polhukam itu, ada pula unsur dari PPATK yang selama ini bertugas menelusuri aliran uang hasil kejahatan. M Natsir Kongah dari Kelompok Substansi Humas PPATK mengatakan, sebelum ada Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, PPATK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait upaya pemberantasan judi daring. Koordinasi tersebut tentunya bakal lebih intensif setelah satgas terbentuk. Dalam diskusi yang digelar secara daring, 15 Juni lalu, Natsir mengungkapkan ada aliran uang dari judi daring ke luar negeri, yakni beberapa negara di Asia Tenggara. ”Di ASEAN ya. Thailand, Filipina, Kamboja seperti itu. (Vietnam) ada,” jelasnya. (Yoga)

Memberikan hadiah bagi guru, terutama di akhir tahun ajaran, menjadi kebiasaan yang dilakukan orangtua dan siswa. Alasannya sebagai ungkapan terima kasih karena guru sudah mendedikasikan dirinya bagi anak-anak. Meski demikian, ada juga yang menolak kebiasaan memberikan hadiah bagi guru karena kegiatan mengajar sudah menjadi kewajiban guru. ”Dengan berakhirnya tahun ajaran semester genap, seperti biasa kita akan mengadakan acara sederhana, ramah-tamah dengan wali kelas, orangtua, beserta anak didik,” demikian pengumuman koordinator kelas di salah satu grup percakapan orangtua siswa SD pada Selasa (11/6). Pengumuman dilanjutkan dengan pengumpulan saran tentang bentuk hadiah yang akan diberikan kepada wali kelas. ”Untuk wali kelas, akan diberi cendera mata emas atau buket uang, ya? Mengingat harga emas sedang melambung tinggi. Mohon masukannya, ya moms,” kata koordinator kelas membuka diskusi. Kali ini, suara mayoritas menyetujui memberi buket uang. Tersisa Rp 2,3 juta uang kas selama satu tahun yang dikumpulkan orangtua. Diputuskan buket uang tersebut senilai Rp 1,5 juta.

Di berbagai percakapan media sosial, boleh atau tidaknya memberikan hadiah bagi guru menimbulkan percakapan yang seru. Ada yang dengan tegas mengatakan sebaiknya tidak usah karena sudah jadi tugas guru dan khawatir nanti guru jadi tidak fair alias pilih kasih karena akan mengutamakan orangtua atau siswa yang memberikan hadiah. Bagi yang setuju, hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi bakti guru dalam mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran. Dari sisi guru ada yang berpendapat tidak mengharap hadiah, yang penting anak-anak dapat belajar dengan baik. Ada juga guru yang bersikap tak perlu khawatir jika pemberian hadiah akan membuat guru memprioritaskan siswa tertentu saja, apalagi dikaitkan dengan bonus nilai.

”Kan, memberinya setelah bagi rapor, tidak ada pengaruh untuk nilai. Sebagai guru pun diapresiasi wajar, asal tidak berlebihan,” kata seorang guru menyuarakan pendapatnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi ”Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru”, menyinggung kebiasaan orangtua siswa saat kenaikan kelas, secara pribadi ataupun patungan, memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada guru. ”Para guru digaji untuk mendidik, jangan dikasih hadiah. Berhenti yang kayak gini. Nanti tertanam di benak anak supaya guru ramah, ya, harus diberi hadiah,” kata Pahala. Pendidikan merupakan sektor krusial dalam pembentukan karakter, termasuk untuk pencegahan korupsi. Sekolah harus punya sikap yang tegas. Janganlah masyarakat menuntut pemberantasan korupsi, tapi justru orangtua yang punya duit memberikan hadiah untuk guru atau kepala sekolah. (Yoga)

Nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi hingga menembus Rp 16.400 per dollar AS di akhir pekan menyusul kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, yang mengindikasikan pemangkasan suku bunga acuannya hanya akan terjadi satu kali pada akhir 2024. Ada pula faktor kekhawatiran investor terhadap kebijakan belanja pemerintahan Indonesia 2024-2029. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), pada perdagangan Jumat (14/6) rupiah ditutup pada level Rp 15.374 per dollar AS, melemah 6,33 % dibanding penutupan akhir 2023, sekaligus menjadi level pelemahan terdalam rupiah selama kalender berjalan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan membuat dollar AS melemah. Namun, hasil rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral AS (Federal Open Market Committee/FOMC) per Juni 2024 mengindikasikan The Fed hanya akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) sekali pada akhir 2024. Implikasinya, dollar AS kembali menguat. ”Dollar AS dalam sepekan terakhir tercatat kembali menguat terhadap mata uang global, baik mata uang negara maju maupun mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang melemah hingga ke level 16.400 per dollar AS,” katanya, Minggu (17/6). (Yoga)

Deretan permukiman kumuh dengan latar belakang menara apartemen tampak di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2024). Tingginya kebutuhan hunian masyarakat belum sepadan dengan penyediaan pasokan rumah tinggal. Akibatnya, harga rumah atau properti meningkat relatif signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, daya beli masyarakat terhadap hunian sangat terbatas karena kenaikan penghasilan yang belum memadai. (Yoga)