Sektor perbankan diproyeksi akan menjadi tumpuan BUMN untuk merealisasikan setoran dividen kepada negara yang tahun ini ditargetkan sebanyak Rp 85,8 triliun. Proyeksi itu sejalan dengan komitmen Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang memastikan akan mengucurkan dividen berlimpah tahun ini. Pemerintah bersama Panitia Kerja A Badan Anggaran DPR sepakat menaikkan target setoran dividen BUMN pada 2024 menjadi Rp 85,8 triliun, naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang tertuang dalam RUU APBN 2024, yakni Rp 80,8 triliun. Realisasi setoran dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp 82,1 triliun, merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Setoran dividen yang masuk dalam pos Kekayaan Negara Dipisahkan ini juga tumbuh 102,1 % disbanding setoran dividen pada 2022, sebesar Rp 40,6 triliun.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, jika dilihat dari sisi profitabilitas, gabungan laba keempat anggota Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, hampir separuh dari seluruh laba konsolidasi BUMN. ”Sektor jasa keuangan menyumbang salah satu profitabilitas paling besar dari keseluruhan laba konsolidasi BUMN. Mungkin lebih dari 50 %, sumbangan dari total laba konsolidasi BUMN diperoleh dari bank Himbara,” ujar Toto, Selasa (18/6) di Jakarta. Secara historis, besaran laba yang dihimpun Himbara tegak lurus dengan besaran setoran dividen yang disumbangkan perseroan terhadap negara.

Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang disusun BPK, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyumbang dividen terbesar mencapai Rp 14,04 triliun, disusul Bank Mandiri (Rp 8,75 triliun), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Rp 7,73 triliun), PT Pertamina (Persero) (Rp 2,92 triliun), dan Bank Negara Indonesia (BNI) (Rp 1,63 triliun). Menurut Toto, kontribusi Himbara pada tahun anggaran 2023 dan 2024 tetap besar, mengingat kinerja bisnis dan keuntungan berkat pendapatan dari bunga yang cukup tinggi. Agar kinerja bank Himbara lebih optimal, keempat Bank Himbara perlu menurunkan margin bunga bersih (netinterestmargin/NIM). ”Ini agar biaya capital yang harus ditanggung debitor bisa semakin murah sehingga upaya-upaya melakukan diversifikasi pendapatan dengan masuk ke fee based income ke depan perlu semakin dicermati oleh para anggota bank Himbara,” kata Toto. (Yoga)

Seorang anak terlihat sedang memisahkan kotoran dari ebi (udang kering) milik orang tuanya yang dijemur di Pantai Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (18/6/2024). Anomali cuaca yang terjadi dalam sepekan terakhir di wilayah itu membuat pengeringan ebi yang mengandalkan sinar matahari terganggu hujan. Hal ini mengakibatkan harga ebi naik dari Rp 30.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 50.000 per kg. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta tak lagi membebaskan PBB-P2 bagi seluruh hunian dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 2 miliar. Keputusan itu tercantum dalam Pergub No 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Mulai tahun 2024 ini, bebas PBB-P2 hanya berlaku bagi satu hunian dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) terbesar. Penentuannya berdasarkan data dalam sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024. Hunian yang dimaksud dalam beleid ialah bangunan tempat tinggal, rumah tapak atau rusun, dan bangunan tak bersifat komersial atau kegiatan komersial kurang dari 50 % luas bangunan sesuai data perpajakan Bapeda DKI Jakarta. Banyak warga mempertanyakan aturan anyar ini melalui sosial media Bapeda DKI Jakarta, Selasa (18/6). Mereka terkejut ketika muncul pemberitahuan e-SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB-P2.

Julius (43), warga Jakut, salah satunya. Ia menerima e-SPPT setelah bebas PBB-P2 sejak tahun 2015 karena NJOP rumah yang ditinggali di bawah Rp 1 miliar. Selanjutnya ia bertanya kepada admin akun sosial media Bapeda DKI Jakarta. Jawaban yang didapatkan, NIK harus valid atau nama pemilik di sertifikat dan e-SPPT mesti sama dan masih hidup. Ketentuan ini tak sesuai dengannya karena PBB masih atas nama sang kakek yang sudah lama meninggal dunia. ”Tidak ada sosialisasi kalau ada perubahan persyaratan. Sebelum bebas pajak, kami taat bayar dan tidak ada tunggakan,” ucapnya. Supaya bebas pajak, Julius harus mengganti nama sertifikat tanah dari kakek ke dirinya. Pengurusan ini belum bisa dilakukannya karena cukup merepotkan dan butuh biaya yang tidak sedikit. (Yoga)

Prihatin atas fenomena putus sekolah dan buta aksara di lingkungannya, Isrodin (42) mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Ia berikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga tak mampu di lereng Gunung Slamet, Banyumas, yang ia lakukan sejak masih kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Saat itu, tahun 2006, ia mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Satria Tama. Setelah itu, ia aktif di beberapa kegiatan literasi. Belakangan, pada 2013, ia mendirikan sekolah gratis berbasis sukarelawan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pakis di Desa Gununglurah, Banyumas, Jateng, 18 km sebelah barat laut Alun-alun Purwokerto. Isrodin menceritakan bagaimana ia tergerak mendirikan MTs Pakis.  “Secara pribadi, saya bisa kuliah lalu melihat ada anak tidak sekolah sama sekali, SMA tidak, SMP tidak, rasanya tidak adil saja bagi saya. Masak mereka tidak punya kesempatan, rasanya tidak tega,” kata Isrodin di MTs Pakis, Selasa (4/6).

Bagi Isrodin, pendidikan bukan hanya soal seseorang lulus SD, SMP, dan SMA, melainkan juga soal bagaimana kita bisa hidup. Karena itu, pembelajaran yang dirintis Isrodin bagi siswa-siswinya juga beranjak dari persoalan kehidupan sehari-hari yang biasa ditemui para siswa di sekitar desanya yang berada di pinggir hutan. Soal perburuan burung, diatasi dengan mengajak siswa belajar fotografi, bukan dengan menembak mati atau menangkap burung itu untuk dijualbelikan. Hasil jepretan foto lalu dijadikan desain kaus yang bisa dijual. Sejumlah foto burung karya siswa-siswi dan sukarelawan MTs Pakis juga dipakai di novel berjudul Perahu Negeri: Catatan Sekolah Pinggir Hutan. Di novel karya para siswanya itu, ada foto burung takur tohtor (Psilopogon armillaris), bubut besar (Centropus sinensis), bentet kelabu (Lanius schach), dan elang jawa (Nisaetus bartelsi).

MTs Pakis ini dirintis Isrodin bersama para murid program Paket C di PKBM Argowilis di Baturraden yang Isrodin ajar sejak 2011.Ada sekitar 20 murid berusia 20-25 tahun mengikuti paket C dan tinggal di asrama Boarding School Bangun Desa, tempat Isrodin menjadi kepala sekolah di sana. Prihatin pada kasus putus sekolah, termasuk akibat pernikahan dini di Gununglurah, dia akhirnya mendirikan sekolah itu. ”Mohon maaf ada kecenderungan mereka yang putus sekolah, kalau perempuan biasanya menjadi ART, yang laki-laki menjadi buruh kasar,” kata Isrodin. Tidak ada guru tetap yang mengajar di sekolah ini kecuali Isrodin yang merangkap sebagai penjaga sekolah sekaligus kepala sekolah di MTs Pakis. Sehari-hari sekolah ini terbuka terhadap sukarelawan, seperti mahasiswa dan dosen, untuk mengajar di sekolah ini. ”Sekolah ini berbasis relawan, 60 % praktik di lapangan, 40 % lainnya belajar teori di kelas,” katanya.

Dalam menerapkan pembelajaran berbasis agroforestry ini, selain pengamatan burung sebagai praktik lapangan, sekolah ini juga memiliki peternakan kambing, budidaya kopi, dan produksi gula aren. ”Rohnya adalah bagaimana membangun desa, bukan pendidikannya saja, melainkan benar-benar membangun masyarakat, membangun SDM,” katanya. Pendidikan ini sangat berpengaruh pada nalar peserta didik, baik di sisi ekonomi maupun pergaulannya. Hingga kini ada 200 anak yang pernah belajar di MTs Pakis, 80 orang di antaranya berhasil lulus lalu melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Ada juga yang berhenti di tengah jalan lantaran harus bekerja membantu orangtuanya atau menikah. MTs Pakis di lereng Gunung Slamet menjadi oase bagi warga setempat, terutama anak-anak dan keluarga yang terbatas secara ekonomi. Mereka dapat mengenyam pendidikan selepas SD sekaligus belajar tentang kehidupan. (Yoga)

Forbes Internasional, media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia, menerbitkan daftar perusahaan terbesar dunia,  Forbes Global 2000 tahun 2024 pada Kamis (13/06/2024) di New York. The Global 2000 berisikan 2000 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan  sales, profit, aset, dan market value dengan keempat variabel diberi bobot yang sama.  Mengutip situs resmi Forbes Internasional, dari 2000 perusahaan di seluruh dunia yang masuk dalam daftar tersebut, terdapat 9 perusahaan berasal dari Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat teratas. BRI menduduki peringkat 308, Mandiri (373), BCA (457), Telkom Indonesia (912), BNI (944), Bayan Resources (1.194), Chandra Asri Petrochemical (1.591), Amman Mineral (1.608) dan Adaro Energy (1.738). "Daftar tahunan Forbes The Global 2000 mencerminkan perusahaan global terbesar yang menggerakkan pasar, serta industri  yang sedang tumbuh dan menjadi tren. "Daftar tahun ini menunjukkan bagaimana pasar global terintegrasi satu sama lain dan tren kecerdasan buatan yang berkelanjutan seiring berkembang tercermin dari naiknya peringkat perusahaan semikonduktor," imbuh Hans. (Yetede) 

Visi pemerintahan untuk mencapai Indonesia maju pada 2045 tampaknya tak mudah terealisasi. Pasalnya, Indonesia menghadapi tantangan  baik yang datangnya dari global maupun dalam negeri. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi tiga hambatan utama (three gaps) dalam membangun ekonomi yaitu terbatas ketersediaan SDM (human capital gap), terbatasnya infrastruktur, serta kualitas tata kelola pemerintah dan sistem regulasi yang belum memadai. Karenanya, pemerintah harus satu suara dan mengedepankan solidaritas  di kabinet. Apalagi pada Oktober pendatang terjadi peralihan pemerintahan, sehingga penting pula untuk menyiapkan  landasan  yang kuat agar proses transisi pemerintahan berjalan baik. "Di waktu yang tersisa ini, kami harap setiap menteri dapat menuntaskan target-target pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019-2024. Misalnya, target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan  ekstrim, penurunan stunting,  penyediaan rumah bagi masyarakat  berpendapatan rendah, sertifikasi tanah, literasi dan inklusi keuangan, dan lain sebagainya," kata anggota Komisi XI DPR RI Putri Anette Komarudin kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah perlu membuat regulasi yang proproduk lokal untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Ini diperlukan untuk mencegah Indonesia hanya menjadi pasar dan mengalami ketergantungan terhadap impor produk BEV dari China. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, pemerintah menerangkan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan industri EV lokal, dimulai dari produksi komponen lokal tier 4 dan 3. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih prokepada produk lokal yang dimiliki lokal. Mereka bisa fasilitasi untuk bekerja sama dengan pemain unggulan dari luar negeri dalam hal teknologi. "Seperti pada baterai, motor listrik (drivetrain), dan komponen lainnya yang  berkaitan dengan ekosistem EV, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor," ucap dia. Yannes menerangkan, langkah persuasif pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi EV dari otomotif China adalah hal yang wajar. Sebab, peraturan dan kebijakan investasi Indonesia sebenarnya dibuka bagi seluruh perusahaan otomotif dunia. (Yetede)

OJK hingga saat ini masih menunggu permohonan bank untuk melepaskan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas tersendiri (spin off) guna mendukung perkembangan keuangan syariah. Sebab, belum ada bank yang mengajukan proposal secara formal kepada regulator. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset  UUS telah mencapai  50% dari total nilai aset induknya atau jumlah aset paling sedikit  Rp 50 triliun, wajib melakukan pemisahaan UUS. Apabila UUS telah memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan  dalam POJK tersebut, wajib menyampaikan permohonan izin atau persetujuan (spin off) paling lama dua tahun setelah POJK tersebut diterbitkan. "Hingga saat ini belum ada lagi UUS yang mengajukan permohonan spin off secara formal. Saat itu bank sedang menyusun revisi RBB (rencana bisnis bank) yang diharapkan memuat rencana dimaksud secara lebih seksama dengan memperhatikan kesesuaian strategi dengan capaian perkembangan kinerja bank," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Fluktuasi nilai tukar rupiah kian mengganas, sehingga mata uang garuda sudah berada lebih dari nilai fundamental. Bila pelemahan terus terjadi, hal ini akan menurunkan  kinerja industri bahkan ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.412 per dolar AS pada Selasa (18/6/2024). Posisi ini sudah melenceng jauh dari  nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 er dolar AS. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan BI harus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab, aliran masuk investasi portfolio kembali  positif pada kuartal II-2024, sampai dengan 30 Mei 2024. Secara neto tercatat sebesar US$ 3,3 miliar. Oleh karena itu, menurut dia, peluang tersebut perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI. (Yetede)

Emiten Kertas Grup Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) aktif mencari pendanaan eksternal untuk mendukung pembangunan pabrik di Karawang, Jawa Barat senilai US$ 3,6 miliar (setara  Rp 56 triliun) dan pembiayaan modal kerja. Sejak awal tahun, perseroan telah beberapa kali menawarkan surat utang dalam bentuk obligasi konvensional, sukuk, hingga obligasi dolar AS dengan total nilai sekitar Rp 10 triliun. Terbaru perseroan sukses mengantongi kredit dari Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,3 triliun. Pada bulan januari 2024, Indah Kita mengumumkan penawaran obligasi berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 senilai Rp 4 triliun, serta sukuk mudharabah berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2024 sebesar Rp695,09 miliar. Perseroan juga berencana menerbitkan obligasi dolar AS berkelnajutan I Tahap III Tahun 2024 senilai US$ 25 juta atau setara Rp409,88 miliar. "Sekitar 75% (dana hasil obligasi dolar AS) akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli perseroan untuk keperluan  pabrik yang sedang dibangun. Dan sekitar 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil diantaranya namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan lahan, pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainese," tulis manajemen Indah Kiat. (Yetede)