Ekonomi
( 40554 )Suparlan, Bangkit dengan Inovasi Padi Apung
Suparlan (55) tak menyerah pada kondisi alam desanya. Ketika lahan rawa pasang surut di sekitar rumahnya tak lagi memberikan hasil pascabanjir besar tahun 2021, ia menerima tantangan berinovasi dengan padi apung, lalu berhasil bangkit dari kegagalan panen dan bertekad terus melanjutkan inovasi itu. Tanaman padi apung dengan media tanam pot plastik dan styrofoam menghijaukan lahan rawa pasang surut di samping rumah Suparlan di Desa Sampurna, Barito Kuala, Kalsel, 35 km dari Kota Banjarmasin. Saat ditemui di rumahnya, Senin (20/5) Suparlan menuturkan, padi apung yang ditanamnya baru berusia satu bulan. Tahun ini merupakan tahun keduanya menanam padi apung. Jenis padi yang ditanamnya adalah siam madu. ”Ini termasuk padi unggul, bisa panen dalam tiga bulan. Kalau tak ada kendala, dalam dua bulan ke depan sudah bisa panen, pada Juli nanti,” katanya.
Suparlan menggunakan 76 lembar styrofoam berukuran 1 x 2 meter dengan ketebalan 20 cm sebagai media pengapung. Satu lembar styrofoam menyangga 21 pot tanaman padi. Ada lebih dari 1.500 rumpun padi yang tumbuh mengapung di atas air. Tiang-tiang kayu ditancapkan di berbagai sisi Styrofoam untuk menahan tanaman padi apung agar tidak bergeser saat tertiup angin. Dari kejauhan, padi itu tampak seperti ditanam di bedeng terapung. Menurut anggota Kelompok Tani Ar-Raudah itu, lahan rawa pasang surut di samping rumahnya hampir tak pernah surut pascabanjir besar tahun 2021.Banjir kala itu tidak hanya menenggelamkan hamparan tanaman padinya, tetapi juga sampai merendam rumah panggungnya. Ketinggian air d alam rumah sempat mencapai 50 cm. ”Setelah banjir besar itu, kami para petani di sini kerap gagal panen. Sebagian lahan kami juga terendam terus sehingga tidak memungkinkan ditanami padi,” kata bapak dari empat anak sekaligus kakek dari empat cucu itu.
Pada 2023, Suparlan dan beberapa petani di sana ditawari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel untuk mengembangkan padi apung. Mereka mendapat bantuan styrofoam dan pot, tapi benih, pupuk, danp-i pestisida tetap diusahakan sendiri oleh petani. ”Saya pikir ide inovasi itu bagus dan mesti dicoba. Kalau berhasil, petani kembali sejahtera. Jadi, tak perlu beli beras lagi seperti beberapa tahun terakhir pascabanjir,” ujarnya. Pada Mei 2023, ia menjadi satu-satunya petani di desanya yang berhasil panen padi apung. Hasil panen perdana itu cukup menggembirakan. ”Saya dapat 12 kaleng, sekitar 240 kg gabah kering panen,” ucapnya. Menurut Suparlan, hasil panen tersebut setara hasil panen di sawah berukuran dua borong atau 340 meter persegi. ”Kalau sebagian hasilnya tidak dijual, hasil panen itu cukup untuk makan kami bertiga di rumah selama setahun,” katanya.
Suparlan sebetulnya tak ingin menjual hasil panen perdana padi apungnya. Namun, karena banyak petani lain yang menginginkan gabah kering itu sebagai benih, ia pun rela berbagi. ”Mereka bahkan berani membeli dengan harga tinggi karena kualitas benihnya bagus. Tidak kena hama dan tidak hampa,” ujarnya. Gabah kering untuk benih itu pun dihargai Rp 140.000 per kaleng. Padahal, harga pasarannya waktu itu masih Rp 80.000 per kaleng. ”Tujuan saya memang bukan berbisnis, melainkan berbagi,” katanya. ”Pada prinsipnya, sama saja menanam padi itu. Bedanya, untuk padi apung ini, kita harus lebih telaten. Tidak bisa habis ditanam langsung ditinggal, seperti tanam padi di sawah,” ujarnya. ”Kalaupun nanti tidak dapat bantuan lagi, saya tetap akan meneruskan budidaya padi apung. Saya menyadari inovasi pertanian ini adalah solusi yang tepat di lahan yang saya garap,” katanya. (Yoga)
Pembentukan Holding Gagal Perbaiki Kinerja BUMN Farmasi
Sinergi tiga BUMN farmasi melalui pembentukan holding yang telah berjalan selama empat tahun ternyata gagal mendongkrak kinerja. Faktanya, ketiga BUMN yang meliputi PT Bio Farma (induk holding), PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk itu justru mencatatkan penurunan pendapatan hingga 28% pada 2023. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengkritik keras kondisi tersebut. Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keberadaan holding seharusnya dapat meningkatkan effisiensi dan kinerja masing-masing BUMN dengan kerja sama dan sinergi yang dijalin. Namun, setelah holding BUMN farmasi resmi terbentuk awal 2020, yang terjadi justru sebaliknya. "Apakah enggak ada sinergi? Apa enggak tercipta chemistry? Bungkusnya saja holding, tetapi masih jalan sendiri-sendiri. Malah mungkin satu ngalor (ke utara), satu ngidul (ke selatan), satu ngetan ( ke timur), satu ngulon ( ke barat). Enggak ada sinergi didalamnya. Apakah seperti itu? Tentu harus kita kritik," ujar Amin. Bahkan, salah satu anggota holding, PT Indofarma Tbk, diduga mengalami fraud, salah satunya yang banyak disorot publik adalah terkait utang ke pinjalaman online atau fintech sebesar Rp 1,26 miliar. (Yetede)
Kimia Farma Jajaki Divestasi Aset
PT Kimia Farma Tbk (KAFF) mengkaji opsi untuk mendivestasi aset berupa pabrik obat milik perseroan. Penjajakan ini menyusul rencana perseroan untuk menutup lima dari 10 pabriknya sebagai upaya efisiensi atau rasionalisasi aset perusahaan. Direktur Utama Kimia Farma David Utama mengungkapkan bahwa perseroan sudah mulai menjalankan upaya efisiensi tersebut. Meski dalam prosesnya rasionalisasi ini bakal menelan waktu yang tidak sebentar karena berkaitan dengan perizinan pemindahan obat dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Makanya,sampai saat ini perseroan belum menjual pabriknya. Tapi paling tidak perseroan sudah selaraskan. "Jadi, asetnya tetap ada. Hanya kegiatannya sudah kami kurangi. Apakah nanti pabriknya dijual, mungkin itu menjadi analisis berikutnya untuk divestasi aset. Tapi pengurangan efisiensi harus terjadi," jelas David. Menurut David, inisiatif perseroan mengurangi jumlah pabrik ini tidak lepas dari rendahnya utilitas pabrik perseroan yang hanya mencapai 40%, yang membuat operating expense (opex) perseroan terlalu besar. (Yetede)
Pengawasan Ditjen Bea Cukai Dinilai Lemah
Kinerja Buruk Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) dituding menjadi salah satu penyebab utama badai PHK dalam 2 tahun terakhir. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, yang menunjukkan gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat. Dari US$ 2,7 Miliar pada 2021, menjadi US$ 2,9 Miliar di 2022. "Pada 2023 diperkirakan mencapai US$ 4 Miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (20/6/2024). Hal ini diungkapkan Redma untuk menanggapi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyatakan bahwa penyebab PHK adalah praktik dumping diluar negeri. Hal ini dipandang sebagai upaya pengalihan isu dan untuk menutupi kegagalannya dalam memberishkan DitJen Bea Cukai. Redma menyesalkan tindakan Menkeu Sri Mulyani yang membela Bea Cukai dan menyalahkan kementerian lain terkait penumpukan kontainer di pelabuhan. Hal itu membuat segala upaya usulan perbaikan sistim ditolak mentah-mentah. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa banjir impor 2 tahun terakhir sangat keterlaluan, hingga 60% anggotanya yang merupakan industri kecil menengah sudah tidak lagi beroperasi, sedangkan sisanya hanya jalan dibawah 50%. "Kalau impor garmen resmikan ada PPN, bea masuk plus bea safeguard-nya, jadi tidak mungkin perpotongnya dijual di bawah harga Rp 50.000," jelas dia.
Dengan harga yang sangat murah ini, para pengusaha baik IKM maupun perusahaan besar tidak akan tak kuat menghadapi persaingan dengan produk-produk impor. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor TPT pada Mei 2024 sebesar US$963,7 Juta atau turun 6,80% year-on-year (yoy) dibandingkan Mei 2023 senilai US$1,03 Miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah mengatakan, meski meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, nilai ekspor kumulatif untuk TPT turun 0,80% pada Januari-Mei 2024 dibandingkan periode tahun lalu. BPS melihat tren impor barang jadi mengalami kenaikan. Dia mengucapkan, nilai impor pakaian dan aksesorisnya menunjukkan peningkatan mendekati hari raya. Dia mengungkapkan, ada 3 negara utama yang menjadi negara asal impor pakaian rajutan dan bukan rajutan (HS 61 dan 62) ke Indonesia. Itu terdiri dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Secara rinci, BPS melaporkan, impor pakaian dan aksesoris dari rajutan (HS 61), paling banyak berasal dari China (38,76%). Kemudian disusul oleh impor dari Vietnam (13,99%), Bangladesh (10,36%), dan Turki (5,02%), serta negara-negara lainnya (31,86%). "Impor pakaian dan aksesoris, baik rajutan maupun bukan rajutan HS 61 dan 62, menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung dipengaruhi oleh pola musiman, yairu hari raya nasional maupun keagamaan," tutur Habibullah.
Rilis Daftar The Global 2000, Forbes Nobatkan BRI jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia
Forbes Internasional, media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia, menerbitkan daftar perusahaan terbesar dunia, Forbes Global 2000 tahun 2024 pada Kamis (13/06) di New York. The Global 2000 berisikan 2000 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan sales (penjualan), profit (laba), asset (aset), dan market value (nilai pasar) dengan keempat variabel diberi bobot yang sama. Mengutip situs resmi Forbes Internasional, dari 2.000 perusahaan di seluruh dunia yang masuk dalam daftar tersebut, terdapat 9 perusahaan berasal dari Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menduduki peringkat teratas. BRI menduduki peringkat 308, Mandiri (373), BCA (457), Telkom Indonesia (912), BNI (944), Bayan Resources (1.194), Chandra Asri Petrochemical (1.591), Amman Mineral (1.605) dan Adaro Energy (1.738). “Daftar tahunan Forbes The Global 2000 mencerminkan perusahaan global terbesar yang menggerakkan pasar, serta industri yang sedang tumbuh dan menjadi tren.
Daftar tahun ini menunjukkan bagaimana pasar global terintegrasi satu sama lain dan tren kecerdasan buat an yang berkelanjutan seiring berkembang dicerminkan dari naiknya peringkat perusahaan semikonduktor,” kata Hank Tucker, staf penulis Forbes.
Untuk daftar tahun ini men cakup data ki nerja perusahaan 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. 2000 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut secara kolektif memiliki nilai pasar sebesar US$88 triliun, mencatat peningkatan nilai pasar 19%, dan membukukan rekor pendapatan sebesar US$51,7 triliun, laba US$4,5 triliun dan aset US$238 triliun. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan dari Forbes Internasional utamanya ketika perseroan menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan. “Sekali lagi, dunia internasional mengakui kinerja positif BRI, dan kiprah BRI sebagai perusahaan BUMN mampu untuk terus memberikan pengaruh secara global,” ujar Sunarso.
Sementara itu, dana pihak ketiga BRI tercatat tumbuh lebih kencang 12,80% men jadi Rp1.416,21 triliun. Total aset perusahaan juga me ningkat 9,11% menjadi Rp1.989 triliun. Dari sisi permodalan, BRI didukung dengan CAR yang kuat atau berada di level 23,97% dengan rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR 83,28%. Perusahaan juga mencadangkan NPL coveragesebesar 214,26%.
PERTARUHAN BANK SENTRAL
Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (20/6), bukanlah pilihan mudah. Ada konsekuensi besar yang bakal dihadapi bank sentral ketika suku bunga acuan tak beranjak di tengah pelemahan rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS). Implikasinya, otoritas moneter harus berjuang sekuat tenaga untuk menarik modal asing lebih deras melalui berbagai instrumen operasi moneter yang tersedia. Alhasil, BI perlu memberikan imbal hasil yang jauh lebih menarik sehingga mampu menjadi pemanis investor, baik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Tak ayal, neraca keuangan bank sentral pun bukan tidak mungkin bakal kedodoran lantaran harus membayar bunga lebih tinggi. Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo, menjanjikan imbal hasil yang jauh lebih menarik untuk instrumen tersebut. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah juga masih terus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka menambah energi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Memang, tidak berubahnya BI Rate memberikan kelegaan di sebagian kalangan terutama perbankan dan dunia usaha karena mendapatkan napas tambahan untuk penyaluran kredit dan ekspansi bisnis. Namun yang perlu diingat, level 6,25% masih relatif tinggi sehingga ruang gerak kredit investasi dan konsumsi pun terbatas. Sementara itu, menurunkan BI Rate bukanlah pilihan bijak di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Aksi BI menjadikan SRBI sebagai tumpuan penarik modal asing cukup beralasan. Sebab per 14 Juni 2024 instrumen tersebut berhasil menyerap dana senilai Rp666,53 triliun. Dari jumlah itu, kepemilikan asing mencapai Rp179,86 triliun atau 26,98%. Selain itu, prospek ekonomi nasional masih cukup positif dengan estimasi pertumbuhan 4,7%—5,5% dan infl asi 2,5% plus minus 1%. "Kami selalu berada di pasar untuk menstabilkan rupiah dengan intervensi cadangan devisa.
"Gonjang-ganjing rupiah memang patut dicemaskan. Apalagi pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (20/6), rupiah melemah ke Rp16.430 per dolar AS.
Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan tersebut serta mitigasinya terhadap stabilitas pasar keuangan dan fiskal. Sebab kenaikan dolar AS akan berimbas pada membengkaknya pembayaran imbal hasil SBN serta bunga utang. Dia pun tak memungkiri adanya sorotan kuat pelaku pasar terhadap performa fiskal.
Sementara itu, kalangan pengusaha menyarankan pemerintah untuk menggunakan opsi nonmoneter. Di antaranya penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri serta local currency transaction (LCT). Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , mengatakan LCT dapat menjadi alternatif untuk memperkuat rupiah sekaligus menjaga ketahanan pasar keuangan domestik. Pemerintah pun perlu memberikan kemudahan serta memperluas negara mitra.
KERJA SAMA INDONESIA-CHINA : JALINAN AGROBISNIS KALTIM-ANHUI
Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan Provinsi Anhui, China menjalin kerja sama sejumlah proyek di sektor agrobisnis. Kerja sama tersebut merupakan langkah awal untuk pengembangan perdagangan buah tropis di masa mendatang.
Sebagai langkah awal, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Anhui, bakal melakukan penjajakan investasi di sektor pertanian, terutama terkait bahan pengolahan pertisida dan herbisida. Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim tengah melakukan lawatan ke China pada 19—22 Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penjajakan investasi dengan produsen bahan pertanian kimia seperti pestisida dan herbisida dengan pabrikan asal China, Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Terkait hal ini, Vice President Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. Guo Xuejun juga telah melakukan survei di beberapa lokasi di Indonesia untuk investasi. Akmal menjelaskan bahwa kerja sama sister-province antara Provinsi Kaltim dan Provinsi Anhui ini membuka peluang mencari lahan investasi seluas 1.000 hektare (ha) dengan rantai pasok lengkap dengan posisi strategis di pinggir perairan atau laut. “Nilai investasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu US$300 juta untuk investasi awal dan US$500 juta untuk pengembangan selanjutnya, dengan total investasi senilai Rp13,8 triliun,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (20/6).
“Kami mengundang tim Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd untuk survei dan akan memfasilitasi kebutuhan bahan baku, lokasi lahan, dan tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, Akmal juga turut melakukan audiensi dengan Petroleum LR, yaitu perusahaan pengimpor minyak kelapa sawit guna memberi dukungan untuk ekspor minyak kelapa sawit dan mendorong penghiliran produk turunan kelapa sawit. Petroleum LR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Anhui ini, menjelaskan bahwa kebutuhan minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) awal mencapai 5.000 ton per bulan.
Adapun, Kaltim sendiri memiliki lahan perkebunan sawit seluas 1,5 juta hektare (ha) dan 106 pabrik pengolahan CPO dengan produksi 4,59 juta ton lewat pasokan sebanyak 19,8 juta ton tandan buah segar (TBS) pada 2024. “Ekspor terbesar kita adalah ke Tiongkok dan India. Kami akan memfasilitasi kerja sama dengan pengusaha Kaltim yang memiliki sekitar 112 perusahaan sawit,” jelasnya.
Sementara itu, Manajer Umum Shandong Liaohe Huijin Petroleum Sales Co., Ltd Zhou Qiang menjelaskan bahwa Petroleum LR sendiri telah berencana untuk membangun pabrik di Kaltim dan membangun pelabuhan sendiri.
Zhou berharap bahwa kerja sama ini dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua provinsi.
Kerja sama tersebut diproyeksi bakal kembali menggairahkan industri pengolahan Kaltim yang pada kuartal I/2024 terkontraksi 0,64% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan laju ekspansif dengan mencatatkan pertumbuhan tipis 0,12% YoY pada kuartal IV/2023. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) Budi Widihartanto menjelaskan penurunan ini secara signifi kan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kaltim secara keseluruhan dengan kontribusi negatif sebesar 0,13% YoY.
Selain itu, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga mengalami kontraksi sebesar 8,99% YoY, meski harga CPO menunjukkan peningkatan. “Penurunan kinerja lapangan usaha industri juga tergambar pada penurunan ekspor CPO meskipun harganya yang tumbuh positif,” ujarnya dalam keterangan resminya. Kendati demikian, Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 3,69% Yo Y.
KONFLIK GEOPOLITIK : Aksi Boikot Sukses
Perhimpunan Waralaba dan Lisensi (Wali) menyatakan aksi sweeping gerai waralaba merek asing yang disinyalir mendukung Israel seperti Starbucks, KFC, dan McDonald’s tidak dibenarkan. Levita G. Supit, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Wali, mengatakan aksi tersebut akan merugikan pelaku usaha di dalam negeri. Sebenarnya, ada aksi boikot internasional yang sukses. Dilansir dari Context.id, Pada 2012, terjadi pemboikotan terhadap perusahaan G4S diserukan oleh gerakan BDS.
Aksi boikot juga dilakukan untuk memprotes permukiman ilegal Israel, tembok apartheid, militer dan kepemilikan saham di konsorsium yang mengoperasikan akademi kepolisian Israel. Akibat aksi itu, beberapa divestasi penting dari G4S terjadi selama bertahun-tahun, dan perusahaan tersebut akhirnya membuat komitmen pada Juni 2023 untuk menjual seluruh sisa bisnisnya di Israel. Aksi boikot lainnya, terjadi kampanye boikot apparel Puma diluncurkan oleh atlet Palestina pada 2018 setelah 200 klub olahraga Palestina mengirimkan surat kepada perusahaan tersebut yang mendesak mereka untuk mengakhiri sponsornya terhadap Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).
Bayangan Semu Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Ekonomi
Kepuasan publik di bidang ekonomi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di sisi lain, indikator penyediaan lapangan pekerjaan masih lemah. Survei berkala Kompas periode Juni 2024 merekam, apresiasi publik pada pemerintahan Jokowi-Amin meningkat. Tak terkecuali di bidang ekonomi. Meski gejolak global mengguncang sendi ekonomi hampir semua negara, 65,1 % responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang ini. Penilaian ini naik 4,3 % disbanding periode survei sebelumnya, Desember 2023. Bahkan, capaian kali ini melampaui kepuasan publik pada periode Januari 2022 yang mencapai 64,8 %. Saat itu, pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi dengan meroketnya pertumbuhan ekonomi ke angka 7,07 % di tengah terpaan pandemi Covid-19.
Namun, sejak periode Juni 2022, kepuasan publik di bidang ekonomi menyusut ke angka 50,5 %. Kemelut harga minyak goring hingga inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat menjadi pemicunya. Baru pada Mei 2023, apresiasi publik kembali meningkat saat pemerintah berhasil meredam gejolak harga. Kepuasan terus menguat hingga mencapai titik tertinggi pada survei kali ini. Di atas kertas, kinerja ekonomi pemerintah memang cukup mengesankan beberapa waktu terakhir. Pada triwulan pertama tahun ini Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif, yakni 5,11 %. Lonjakan apresiasi di bidang ekonomi juga tak lepas dari bertambahnya rasa puas publik di seluruh indikator pembentuknya. Paling besar terekam pada upaya pemerintah memeratakan pembangunan antarwilayah dengan kenaikan 6,6 % menjadi 74,5 %, sekaligus menjadi indikator dengan tingkat apresiasi tertinggi di bidang ekonomi.
Puluhan triliun rupiah anggaran negara digelontorkan setiap tahun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi untuk beragam proyek strategis nasionalhingga penggelontoran skema dana desa, sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terkecuali pembangunan IKN untuk mendongkrak kemajuan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan dan ekonomi diharapkan tak lagi hanya berpusat di Jawa. Meski demikian, jika dirinci lebih spesifik, penilaian positif di bidang ekonomi ini cenderung bersumber dari kelompok ekonomi tertentu. Dilihat berdasarkan kelas sosial ekonominya, apresiasi lebih banyak datang dari kalangan bawah. Setidaknya tujuh dari sepuluh responden kelompok tersebut mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini di bidang ekonomi, tapi hanya separuh masyarakat kelas atas yang menyatakan puas.
Tampaknya kemelut ekonomi yang melanda negeri ini, bahkan dunia, tak ”terdengar” oleh masyarakat kelompok akar rumput. Sementara kalangan atas yang relatif terliterasi dengan baik cukup melek situasi dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Ditambah lagi, bagi masyarakat kelas bawah, pemerintah memberikan jaring pengaman ekonomi dalam bentuk bansosseperti saat terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat gagal panen. Bansos hanya dialamatkan kepada mereka yang tidak mampu, miskin, atau rentan terhadap risiko sosial. Praktis hanya menyasar masyarakat kalangan bawah. Sementara kelompok sosial ekonomi atas yang lebih melek situasi tidak tersentuh, justru kelompok ini yang menjadi salah satu ”pendonor” bantuan tersebut melalui pajak yang harus dibayarkan. (Yoga)
Bertahan atau Pergi
Tuntutan bagi korporasi yang melantai di bursa saham kian meningkat. Situasi serupa dialami perusahaan yang merangkak dari usaha rintisan berbasis teknologi. Usaha rintisan atau start up terus berkembang. sebagian di antaranya menjadi unicorn atau memiliki valuasi setidaknya 1 miliar USD. Tambahan modal bagi perusahaan yang kian berkembang ini meluas, tak lagi didominasi modal ventura, tetapi dengan cara mencari dana di publik melalui penawaran saham. Langkah untuk menumbuhkan bisnis pun tak melulu secara organik. Perusahaan teknologi bisa menjelma menjadi korporasi raksasa melalui merger dan akuisisi. Di Indonesia, aksi korporasi ini diikuti mundurnya pendiri dan mitra pendiri start up. Contohnya, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, tak lagi terlibat dalam perusahaan teknologi tersebut, yang telah merger dengan Gojek menjadi GoTo. Adapun di Bukalapak, Achmad Zaky, salah satu pendirinya, tak lagi menjadi CEO perusahaan itu sejak akhir 2019.
Daftar pendiri dan mitra pendiri start up yang meninggalkan perusahaan bertambah, Kevin Aluwi dan Leontinus Alpha Edison tak lagi di GoTo, Nugroho Herucahyono yang meninggalkan Bukalapak. Mengutip laman Sifted, ada sejumlah alasan mengapa para pendiri itu meninggalkan perusahaan berbasis teknologi yang mereka lahirkan dan dipublikasikan dalam sebuah artikel pada Maret 2024 itu, antara lain, untuk meraih keseimbangan hidup, tekanan investor, dan konflik dengan rekan pendiri atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuntutan dan target perusahaan kepada manajemen yang tak pernah berhenti mesti dipenuhi melalui kinerja yang cemerlang. Begitu pula tuntutan untuk menekan kerugian yang terjadi sejak unicorn masih berupa usaha rintisan. Selanjutnya, perusahaan dituntut membukukan laba. Situasi ini berbeda dengan saat perusahaan masih mengandalkan pendanaan dari modal ventura. Apa pun alasannya, setiap orang di sebuah perusahaan memiliki pilihan: bertahan atau pergi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









