Nilai impor perlahan mulai naik, setelah dalam tren penurunan sejak akhir tahun lalu. Kenaikan tersebut antara lain didorong lonjakan impor barang konsumsi atau bahan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$ 19,40 miliar, atau terbesar setelah November 2023 (lihat tabel). Angka ini tumbuh 14,82% month to month (mtm), setelah kontraksi secara bulanan sejak Desember 2023. Bukan hanya nilainya, volume impor Mei juga naik. Volume impor bulan lalu tercatat 19,25 juta ton, naik dari April sebesar 17,21 juta ton.

Bahkan volume impor tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun berjalan 2024. Salah satu pendorongnya adalah impor barang konsumsi yang tercatat US$ 1,73 miliar, naik signifikan 20,59% mtm. Kinerja itu disebabkan lonjakan impor pangan, terutama beras. "Impor pangan jika dirinci, pertama beras naik 165,27% dibandingkan Januari hingga Mei 2023," ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Kabar baiknya, porsi impor barang konsumsi hanya 9,49% dari total impor. Impor Indonesia masih didominasi bahan baku atau penolong sebesar 73,16% dan tumbuh dua digit mencapai 12,46% mtm. Selain itu, impor barang modal dengan porsi 17,35% dan tumbuh dua digit yakni 22,28% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor Mei tercatat US$ 22,33 miliar atau naik masing-masing 13,82% mtm dan 2,86% yoy.

Kinerja ekspor terutama ditopang kenaikan ekspor besi dan baja yang meningkat masing-masing 1,22% mtm dan 8,30% yoy. Sementara ekspor batubara dan minyak sawit mentah menurun secara bulanan maupun tahunan. Surplus neraca perdagangan disokong oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$ 4,26 miliar. Di saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,33 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan impor secara tahunan dipicu tingginya basis pada periode sama 2023. Selain itu, "Pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai dua digit secara bulanan," kata Josua, kemarin. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, kenaikan impor sejalan dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat setelah menurun pasca Idul Fitri lalu. Makanya, volume impor juga meningkat.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sembako hingga 6 Juni 2024. Realisasi bansos sembako telah diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemkeu menyebutkan, meski bernama bansos sembako, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang senilai Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM menerima Rp 400.000 untuk setiap pencairan. "Program sembako merupakan salah satu bantuan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," terang Ditjen Perbendaharaan Negara Kemkeu di akun media sosialnya, kemarin.

PT Intra GolfLink Resorts Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Calon emiten milik pengusaha nasional Tommy Soeharto ini akan menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Mengutip prospektus IPO, calon emiten yang akan menggunakan kode saham GOLF ini akan melepas sebanyak-banyaknya 3,1 miliar saham baru. Jumlah tersebut setara 15,02% dari seluruh modal disetor setelah IPO, dengan nilai nominal Rp 25 setiap saham. Terhitung mulai Kamis (20/6), GOLF akan memasuki masa penawaran awal hingga 25 Juni 2024. Setelah itu, masuk masa penawaran umum (offering) pada 2 Juli–4 Juli 2024. Jika tak ada aral, GOLF akan mencatatkan sahamnya di BEI pada 8 Juli 2024.

Dalam masa penawaran awal, GOLF memasang harga Rp 200–Rp 230 per saham. Dus, GOLF berpotensi mengalap dana segar Rp 713 miliar dari IPO. Dari dana tersebut, sekitar 87,53% dialokasikan untuk setoran modal ke PT New Kuta Golf and Ocean View (NKG), entitas anak GOLF yang mengelola bisnis golf dan hotel di Bali. Selain itu, 5,34% untuk setoran modal ke entitas anak, yaitu PT Sentul Golf Utama (SGU). Sisa dana 7,13% akan dipakai sebagai biaya operasional. Komisaris Utama Intra GolfLink Resorts, Darma Mangkuluhur Hutomo mengungkapkan, prospek golf tourism menjanjikan, terutama setelah pandemi Covid-19. Direktur Utama Intra GolfLink Resorts, Dwi Febri Astuti optimistis, ekspansi hotel bintang enam di Bali berdampak positif terhadap kinerja GOLF ke depan.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih dari 6% sejauh ini, telah memukul banyak lini perekonomian, baik ketahanan fiskal dan moneter, maupun dunia usaha. Bagi pemerintah, penurunan nilai tukar rupiah bakal membuat belanja subsidi dan pembayaran bunga utang akan membengkak. Bagi bank sentral, cadangan devisa akan terkuras untuk mengintervensi pasar demi menstabilkan rupiah. Adapun, sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, bakal menanggung beban produksi lebih besar. Tak ayal, sejumlah korporasi di dalam negeri pun keras memutar otak untuk mengamankan kinerja bisnisnya. Contohnya PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) yang malah sudah mencatatkan rugi Rp304 miliar pada kuartal I/2024 akibat pelemahan rupiah di tengah fluktuasi harga bahan bakar pesawat. Melalui keterangan resmi, Direktur Utama AirAsia Veranita menuturkan bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 39% dari total kerugian perusahaan pada kuartal lalu. Dalam catatan AirAsia, rata-rata kurs rupiah Rp15.853 pada kuartal I/2024 melemah signifikan dari rata-rata kurs pada kuartal I/2023 yang hanya Rp15.062 per dolar AS.

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman, potensi keuntungan eksportir makanan dan minuman akan terganjal harga bahan baku dan ongkos logistik yang meningkat. Kemerosotan nilai tukar rupiah juga mendatangkan risiko bagi fiskal negara. Dengan nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS saat ini, rata-rata kurs rupiah sepanjang tahun berjalan Rp15.864 per dolar AS. Angka ini sudah meleset jauh dari asumsi kurs rupiah dalam APBN 2024 yang dipatok Rp15.000 per dolar AS.Rupiah yang lebih lemah di satu sisi dapat menambah pendapatan negara, khususnya dari penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Sisi pembiayaan anggaran pun terkena dampak, khususnya penambahan penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement(SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Kalangan ekonom menilai depresiasi rupiah bisa mendorong BI kembali menaikkan suku bunga, apalagi Federal Reserve, yang merupakan bank sentral paling berpengaruh di dunia, sudah melempar sinyal kenaikan suku bunga hanya sekali pada tahun ini. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan bahwa jika dihitung secara fundamental, ekuilibrium rupiah saat ini sudah di atas Rp16.000, walaupun pergerakannya akan sangat dinamis, bergantung pada perkembangan eksternal dan internal.

Nilai tukar rupiah yang terus merosot lebih dari 6% sepanjang tahun ini memunculkan berbagai kekhawatiran bagi dunia usaha, fiskal, dan moneter akan datangnya krisis ekonomi yang lebih luas seperti 1998. Banyak prediksi bahwa tantangan ekonomi ke depan tampak jauh lebih berat. Kegundahan para pebisnis tersebut tak berlebihan. Kurs rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sudah jauh menyimpang dari asumsi APBN 2024 yang hanya dipatok pada Rp15.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada ancaman meningkatnya beban belanja dan utang. Analisis sensitivitas APBN 2024 menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS akan menambah pendapatan negara sebesar Rp4 triliun, tetapi meningkatkan belanja hingga Rp10,2 triliun. Artinya, pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak 13 Juni 2014, rupiah sudah tersungkur 39,13% dari posisi Rp11.796 per dolar AS. Jika dilihat lajunya dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah anjlok 63,01% dari posisi Rp10.068 per dolar AS pada 12 Juni 2009.

Dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 atau saat Indonesia dan dunia dilanda kasus Covid-19. Adapun, level terkuat rupiah pernah direngkuh pada 1 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp8.464 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tetap saja memaksa dunia usaha memutar otak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sumber-sumber bahan baku alternatif sebagai pengganti impor mulai ramai diburu kalangan pengusaha. Industri farmasi, dengan ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 90%, pasti menghadapi tantangan besar dari pelemahan rupiah. Keberlangsungan bisnis mereka terancam apabila tidak ada langkah inovatif yang diambil untuk meredam risiko kenaikan beban pokok produksi yang dapat menggerus laba. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga dihadapkan pada dilema untuk menyesuaikan kebijakan moneternya. Depresiasi rupiah kerap mendorong BI untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dengan The Fed yang sudah memberi sinyal kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, tekanan bagi BI untuk mengikuti langkah serupa makin besar. Namun, seberapa efektif instrumen moneter dalam meredam tekanan superdolar? Pengalaman menunjukkan bahwa pengetatan moneter seringkali tidak cukup untuk mengatasi tekanan eksternal yang kuat. Sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi harus diberi dorongan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, strategi diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia pada Mei 2024 tetap mencatatkan surplus US$2,93 miliar atau mencetak surplus 49 bulan secara berturut-turut, meskipun cenderung terus menyempit. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan bahwa tren penyusutan surplus itu terlihat dari data Januari—Mei 2024 yang mencetak surplus sebesar US$13,06 miliar atau menurun 20,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak US$16,47 miliar. “Secara kumulatif Januari—Mei 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$13,06 miliar atau mengalami penurunan US$3,41 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara bulanan, Habibullah menyatakan nilai ekspor pada Mei 2024 menembus US$22,33 miliar atau meningkat 13,82% dibandingkan dengan periode April 2024. Sayangnya, ekspor Indonesia secara tahunan ternyata turun 2,86% daripada bulan yang sama tahun lalu tercatat US$21,71 miliar. Menurutnya, peningkatan kinerja ekspor pada Mei 2024 didorong oleh meningkatnya ekspor non-migas, utamanya komoditas mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya sebesar 26,66% dengan andil 1,34%. Selain itu, bijih logam terak dan abu sebesar 25,96% dengan andil 1,09%, kendaraan dan bagiannya sebesar 26,8% dengan andil 1%.

Secara terperinci, nilai ekspor batu bara secara bulanan tercatat turun menjadi US$2,50 miliar atau sebesar 4,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan secara tahunan juga anjlok 22,19%, dari tahun sebelumnya sebanyak US$3,01 miliar. Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditas CPO dan turunannya yang hanya mencapai US$1,08 miliar pada Mei 2024 atau turun sebesar 22,19% dari bulan sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$19,40 miliar atau naik 14,82% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nilai tersebut tercatat turun sebesar 8,83%. Adapun nilai impor migas secara bulanan tercatat mencapai US$2,75 miliar atau turun sebesar 7,91% pada Mei 2024, sementara nilai impor nonmigas mencapai US$16,65 miliar atau meningkat 19,7% (month-to-month/MtM). Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Ekspor Nasional menyatakan surplus US$2,93 miliar masih melanjutkan tren surplus 49 bulan berturut-turut. “Surplus neraca perdagangan didukung surplus sektor nonmigas sebesar US$4,26 miliar. Namun, [nilai surplus] tereduksi oleh defisit sektor migas sebesar US$1,33 miliar,” katanya dalam siaran pers.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Khamdani meminta pemerintah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi ekspor ke negara nontradisional guna menggenjot kinerja ekspor Indonesia. Pada sisi lain, Shinta mengungkap bahwa kinerja ekspor manufaktur cukup sulit untuk ditingkatkan. Selain permintaan yang lemah dan daya saing ekspor Indonesia terganggu akibat logistik perdagangan yang makin mahal, dia menilai sektor itu manufaktur makin tertekan karena depresiasi nilai tukar rupiah yang makin dalam. Kondisi itu telah berimbas pada produktivitas ekspor manufaktur lantaran menyebabkan beban pokok produksi naik signifi kan, mengingat industri manufaktur umumnya masih harus mengimpor bahan baku atau penolong produksi.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Bobot cukai ini biasanya akan diturunkan produsen ke harga rokok yang ditanggung pembeli.Rencana perubahan cukai ini telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan besaran tarif yang berlaku pada tahun depan. Dilansir dari Bisnisindonesia.id, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan tarif cukai yang bersifat tahun jamak ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya, Jokowi akan menyampaikan Rancangan APBN 2025 dan Nota Keuangan menjelang 17 Agustus. Setelahnya, akan dilakukan pembahasan RUU APBN 2025.Sementara itu, Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah pemerintah menaikkan CHT sebagai upaya menekan jumlah perokok pemula tidak tepat. BHS berpendapat perokok pemula lebih banyak yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, cara yang paling tepat dalam menekan perokok pemula adalah dengan menegakkan aturan hukum.

Rupiah keok, terkapar di level Rp 16.412 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Meski di pasar spot, rupiah sedikit berotot ke Rp 16.370 (18/6), performa rupiah kali ini sudah mendekati masa krisis 1997/1998. Saat itu, nilai tukar rupiah jatuh ke level terendah. 17 Juni 1998, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup pada Rp 16.900 per dollar AS. Saat perdagangan pada 22 Januari 1998, rupiah bahkan menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS. Dus performa mata uang garuda ini membuat tekanan industri manufaktur semakin menjadi-jadi. Tak hanya menghadapi rupiah yang loyo, industri manufaktur juga harus berhadapan dengan loyonya permintaan pasar domestik serta ekspor. Pelaku industri harus menanggung lonjakan beban biaya produksi dan biaya perusahaan akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Industri yang berutang dollar AS, harus menghadapi kenaikan utang akibat kurs dan cicilan. Pun dengan industri yang mengandalkan bahan baku impor. Mereka tertohok denggan kenaikan biaya impor. Salah satu industri yang sudah mengeluh adalah industri makanan minuman.Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebut, pelemahan rupiah akan menggerus laba, lantaran sebagian bahan baku utama produk makanan dan minuman  masih harus diimpor.

Antara lain: kacang kedelai, susu, garam, gula, jagung, hingga tepung terigu. Koreksi rupiah membuat harga bahan baku makin mahal, sehingga biaya produksi membengkak. "Di tengah pelemahan rupiah, biaya pengapalan luar negeri juga naik bahkan tiga sampai empat kali lipat," ujar Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman, Selasa (18/6). Indonesia Packaging Federation (IPF) juga menyebut, pelemahan rupiah sudah terasa dampaknya bagi industri kemasan. Porsi impor bahan baku kemasan mencapai 50%. Alhasil, harga kemasan plastik terkerek sekitar 3%-5% atau bahkan lebih. Alhasil, "Strategi kami dengan membatasi impor bahan baku sesuai order saja, sehingga risiko kerugian akibat pelemahan kurs bisa dikurangi," ujar Business Development Director IPF Ariana Susanti, (18/6). Gabungan Perusahaan Elektronik (Gabel) bilang, mengerek harga jual memang menjadi cara paling lumrah dan mudah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah.

Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan karena pasar domestik belum stabil. "Bagi kami tak ada kurs rupiah yang ideal, yang penting bergerak stabil," imbuh Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, Selasa (18/6). Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mengakui, tren koreksi rupiah membuat ongkos produksi pendingin refrigerasi, seperti lemari es dan air conditioner (AC) menjadi lebih mahal. Pelemahan rupiah juga mengancam industri alat berat nasional, mengingat 40% bahan baku masih impor. Biaya produksi alat berat meningkat. "Beberapa perusahaan bakan siap menaikkan harga jual berkisar 1,5%-3%," imbuh Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro, Selasa (18/6). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, kurs rupiah saat ini sudah sangat sulit ditoleransi pengusaha.

Peringkat daya saing Indonesia pada 2024 meningkat. Kondisi ini akan menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, termasuk para pemodal asing, ke dalam negeri. Dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking(WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 di dunia, dari sebelumnya di level 34. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura yang berada di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Namun, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat ke-34 dan Filipina di posisi ke-52. "Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat. Imbasnya kini mereka memegang peranan penting dalam perdagangan, investasi, inovasi dan geopolitik," kata Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD, Arturo Bris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut. Pertama, performa ekonomi yang naik ke posisi 24 dari sebelumnya di level 29. Terutama, didorong oleh performa ekonomi domestik yang menanjak 18 peringkat. Kedua, efisiensi pemerintah naik ke posisi 23 dari sebelumnya 31. Terutama, didorong oleh naiknya peringkat institutional framework. Ketiga, efisiensi bisnis yang naik dari posisi 20 ke peringkat 14. Keempat, infrastruktur. Sayangnya, Indonesia turun peringkat dari 51 ke 52. Terutama karena turunnya peringkat infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perbaikan daya saing bisnis, termasuk infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), birokrasi dan perizinan, diapresiasi oleh IMD. Harapannya, investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA) alias foreign direct investment bisa lebih deras lagi. Adapun PMA mendominasi realisasi investasi dengan nominal Rp 204,4 triliun atau 50,9%. Sementara realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total realisasi investasi.