Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.