Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia pada Mei 2024 tetap mencatatkan surplus US$2,93 miliar atau mencetak surplus 49 bulan secara berturut-turut, meskipun cenderung terus menyempit. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan bahwa tren penyusutan surplus itu terlihat dari data Januari—Mei 2024 yang mencetak surplus sebesar US$13,06 miliar atau menurun 20,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak US$16,47 miliar. “Secara kumulatif Januari—Mei 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$13,06 miliar atau mengalami penurunan US$3,41 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara bulanan, Habibullah menyatakan nilai ekspor pada Mei 2024 menembus US$22,33 miliar atau meningkat 13,82% dibandingkan dengan periode April 2024. Sayangnya, ekspor Indonesia secara tahunan ternyata turun 2,86% daripada bulan yang sama tahun lalu tercatat US$21,71 miliar. Menurutnya, peningkatan kinerja ekspor pada Mei 2024 didorong oleh meningkatnya ekspor non-migas, utamanya komoditas mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya sebesar 26,66% dengan andil 1,34%. Selain itu, bijih logam terak dan abu sebesar 25,96% dengan andil 1,09%, kendaraan dan bagiannya sebesar 26,8% dengan andil 1%.

Secara terperinci, nilai ekspor batu bara secara bulanan tercatat turun menjadi US$2,50 miliar atau sebesar 4,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sedangkan secara tahunan juga anjlok 22,19%, dari tahun sebelumnya sebanyak US$3,01 miliar. Penurunan ekspor juga terjadi pada komoditas CPO dan turunannya yang hanya mencapai US$1,08 miliar pada Mei 2024 atau turun sebesar 22,19% dari bulan sebelumnya. Sebaliknya, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$19,40 miliar atau naik 14,82% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan, nilai tersebut tercatat turun sebesar 8,83%. Adapun nilai impor migas secara bulanan tercatat mencapai US$2,75 miliar atau turun sebesar 7,91% pada Mei 2024, sementara nilai impor nonmigas mencapai US$16,65 miliar atau meningkat 19,7% (month-to-month/MtM). Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Ekspor Nasional menyatakan surplus US$2,93 miliar masih melanjutkan tren surplus 49 bulan berturut-turut. “Surplus neraca perdagangan didukung surplus sektor nonmigas sebesar US$4,26 miliar. Namun, [nilai surplus] tereduksi oleh defisit sektor migas sebesar US$1,33 miliar,” katanya dalam siaran pers.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Khamdani meminta pemerintah meningkatkan pendampingan dan fasilitasi ekspor ke negara nontradisional guna menggenjot kinerja ekspor Indonesia. Pada sisi lain, Shinta mengungkap bahwa kinerja ekspor manufaktur cukup sulit untuk ditingkatkan. Selain permintaan yang lemah dan daya saing ekspor Indonesia terganggu akibat logistik perdagangan yang makin mahal, dia menilai sektor itu manufaktur makin tertekan karena depresiasi nilai tukar rupiah yang makin dalam. Kondisi itu telah berimbas pada produktivitas ekspor manufaktur lantaran menyebabkan beban pokok produksi naik signifi kan, mengingat industri manufaktur umumnya masih harus mengimpor bahan baku atau penolong produksi.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Pemerintah memastikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Bobot cukai ini biasanya akan diturunkan produsen ke harga rokok yang ditanggung pembeli.Rencana perubahan cukai ini telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan besaran tarif yang berlaku pada tahun depan. Dilansir dari Bisnisindonesia.id, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan tarif cukai yang bersifat tahun jamak ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya, Jokowi akan menyampaikan Rancangan APBN 2025 dan Nota Keuangan menjelang 17 Agustus. Setelahnya, akan dilakukan pembahasan RUU APBN 2025.Sementara itu, Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah pemerintah menaikkan CHT sebagai upaya menekan jumlah perokok pemula tidak tepat. BHS berpendapat perokok pemula lebih banyak yang berasal dari keluarga mampu. Menurutnya, cara yang paling tepat dalam menekan perokok pemula adalah dengan menegakkan aturan hukum.

Rupiah keok, terkapar di level Rp 16.412 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Meski di pasar spot, rupiah sedikit berotot ke Rp 16.370 (18/6), performa rupiah kali ini sudah mendekati masa krisis 1997/1998. Saat itu, nilai tukar rupiah jatuh ke level terendah. 17 Juni 1998, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup pada Rp 16.900 per dollar AS. Saat perdagangan pada 22 Januari 1998, rupiah bahkan menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS. Dus performa mata uang garuda ini membuat tekanan industri manufaktur semakin menjadi-jadi. Tak hanya menghadapi rupiah yang loyo, industri manufaktur juga harus berhadapan dengan loyonya permintaan pasar domestik serta ekspor. Pelaku industri harus menanggung lonjakan beban biaya produksi dan biaya perusahaan akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Industri yang berutang dollar AS, harus menghadapi kenaikan utang akibat kurs dan cicilan. Pun dengan industri yang mengandalkan bahan baku impor. Mereka tertohok denggan kenaikan biaya impor. Salah satu industri yang sudah mengeluh adalah industri makanan minuman.Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebut, pelemahan rupiah akan menggerus laba, lantaran sebagian bahan baku utama produk makanan dan minuman  masih harus diimpor.

Antara lain: kacang kedelai, susu, garam, gula, jagung, hingga tepung terigu. Koreksi rupiah membuat harga bahan baku makin mahal, sehingga biaya produksi membengkak. "Di tengah pelemahan rupiah, biaya pengapalan luar negeri juga naik bahkan tiga sampai empat kali lipat," ujar Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman, Selasa (18/6). Indonesia Packaging Federation (IPF) juga menyebut, pelemahan rupiah sudah terasa dampaknya bagi industri kemasan. Porsi impor bahan baku kemasan mencapai 50%. Alhasil, harga kemasan plastik terkerek sekitar 3%-5% atau bahkan lebih. Alhasil, "Strategi kami dengan membatasi impor bahan baku sesuai order saja, sehingga risiko kerugian akibat pelemahan kurs bisa dikurangi," ujar Business Development Director IPF Ariana Susanti, (18/6). Gabungan Perusahaan Elektronik (Gabel) bilang, mengerek harga jual memang menjadi cara paling lumrah dan mudah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah.

Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan karena pasar domestik belum stabil. "Bagi kami tak ada kurs rupiah yang ideal, yang penting bergerak stabil," imbuh Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, Selasa (18/6). Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mengakui, tren koreksi rupiah membuat ongkos produksi pendingin refrigerasi, seperti lemari es dan air conditioner (AC) menjadi lebih mahal. Pelemahan rupiah juga mengancam industri alat berat nasional, mengingat 40% bahan baku masih impor. Biaya produksi alat berat meningkat. "Beberapa perusahaan bakan siap menaikkan harga jual berkisar 1,5%-3%," imbuh Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro, Selasa (18/6). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, kurs rupiah saat ini sudah sangat sulit ditoleransi pengusaha.

Peringkat daya saing Indonesia pada 2024 meningkat. Kondisi ini akan menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, termasuk para pemodal asing, ke dalam negeri. Dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking(WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 di dunia, dari sebelumnya di level 34. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura yang berada di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Namun, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat ke-34 dan Filipina di posisi ke-52. "Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat. Imbasnya kini mereka memegang peranan penting dalam perdagangan, investasi, inovasi dan geopolitik," kata Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD, Arturo Bris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut. Pertama, performa ekonomi yang naik ke posisi 24 dari sebelumnya di level 29. Terutama, didorong oleh performa ekonomi domestik yang menanjak 18 peringkat. Kedua, efisiensi pemerintah naik ke posisi 23 dari sebelumnya 31. Terutama, didorong oleh naiknya peringkat institutional framework. Ketiga, efisiensi bisnis yang naik dari posisi 20 ke peringkat 14. Keempat, infrastruktur. Sayangnya, Indonesia turun peringkat dari 51 ke 52. Terutama karena turunnya peringkat infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perbaikan daya saing bisnis, termasuk infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), birokrasi dan perizinan, diapresiasi oleh IMD. Harapannya, investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA) alias foreign direct investment bisa lebih deras lagi. Adapun PMA mendominasi realisasi investasi dengan nominal Rp 204,4 triliun atau 50,9%. Sementara realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total realisasi investasi.

Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja pada tahun depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka disiplin fiskal mengingat banyaknya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB. Pelebaran defisit anggaran sejalan target anggaran belanja sebesar 14,59%-15,18% dari PDB, meningkat dari tahun ini sebesar 14,56% dari PDB. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, besarnya belanja negara pada tahun depan lantaran banyak proyek jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah program yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sebenarnya kenaikan anggaran belanja pemerintah berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, "Peningkatan belanja pemerintah saat kondisi penerimaan negara belum optimal akan mendorong pelebaran defisit fiskal," kata dia. Implikasinya, penarikan utang dan beban bunga utang akan meningkat. Dus, ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja.

PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) kian serius mengembangkan bisnis komponen electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Langkah ini ditempuh DRMA untuk memperluas jangkauan pasarnya di bisnis komponen kendaraan listrik. Presiden Direktur DRMA, Irianto Santoso mengatakan, saat ini perseroan telah memproduksi Brushless Direct Current (BLDC), battery pack, battery management system, dan casing battery pack 4W untuk EV di Indonesia. "Kami juga tengah mengembangkan infrastruktur pendukung EV, yakni charging station untuk fast dan slow charging," ujar Irianto, Senin (17/6). Tahun ini, DRMA membidik pendapatan tumbuh 10% secara tahunan, dengan target laba bersih sebesar Rp 600 miliar.

Emiten saham properti Grup Sinarmas, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mencetak kinerja positif di kuartal I-2024. Tren positif ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. BSDE mencatatkan pendapatan Rp 3,77 triliun atau tumbuh 31,25% secara tahunan atau year on year (yoy). Laba bersihnya tercatat  sebesar Rp 1,44 triliun atau melesat 62,55% yoy. BSDE juga mencetak pertumbuhan marketing sales sebesar 3% yoy menjadi Rp 2,22 triliun. Analis Maybank Sekuritas Indonesia William Jefferson mengatakan, kinerja di kuartal I tahun ini merupakan pendapatan kuartalan tertinggi kedua yang pernah dicapai BSDE. Hasil tersebut didorong pendapatan bisnis pengembang sebesar Rp 3,35 triliun, tumbuh 36,17% yoy. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta bilang, BSDE menargetkan marketing sales 2024 sebesar Rp 9,5 triliun. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)  akan menjadi pendorong.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan melonggarkan kebijakan moneter, sejalan dengan rencana pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 25 basis poin (bps). William sepakat insentif PPN DTP mendorong marketing sales Grand Wisata dan Kota Wisata, yang memiliki basis konsumen yang sesuai dengan insentif PPN. Hasilnya, kedua kota mandiri itu menyumbang 20% dari prapenjualan kuartal I-2024 atau sebesar Rp 444 miliar. Analis KB Valbury Sekuritas Benyamin Mikael mengatakan, KB Valbury mengantisipasi pertumbuhan laba BSDE sebesar 37,8% menjadi Rp 2,7 triliun di 2024. Ini disebabkan peningkatan marjin penjualan kavling tanah joint venture  serta berkurangnya kerugian selisih kurs pada tahun 2023 setelah refinancing. Di sisi lain, Benyamin menilai depresiasi rupiah seharusnya tidak terlalu berdampak pada BSDE. Sebab, pinjaman dalam mata uang USD saat ini hanya sebesar US$ 88,9 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun, atau setara dengan 3,7% terhadap ekuitas. KB Valbury melihat  ada prospek pertumbuhan CAGR marketing sales BSDE yang kuat sebesar 6,8% dalam lima tahun ke depan, juga valuasi yang tidak terlalu tinggi, dan pengembangan yang berkelanjutan di BSD City. Itu menjadi sentimen positif bagi BSDE menurut KB Valbury.

Pemerintah mendapat tenaga ekstra untuk mengatrol investasi di Tanah Air. Terbaru, World Competitiveness Ranking International 2024 yang dirilis Institute for Management Development (IMD) kemarin, Selasa (18/6), menaikkan peringkat daya saing berusaha Indonesia dari 34 menjadi 27. Seluruh komponen strategis pembentuk indeks pun berhasil mencatatkan perbaikan. Menariknya, posisi indeks daya saing berusaha Indonesia pada tahun ini merupakan yang terbaik dalam enam tahun terakhir, serta berhasil mengungguli beberapa negara pusat investasi dunia seperti Inggris, Jepang, dan India. Pastinya data ini mampu membuka keran aliran modal lebih deras mengingat IMD menjadi salah satu sumber yang paling dijadikan rujukan oleh investor global pascadihapuskannya Ease of Doing Business (EODB) oleh World Bank. Apalagi, pada saat bersamaan PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa investasi menjadi salah satu mesin strategis selain konsumsi untuk mendorong ekonomi di level 5,2% pada tahun ini. Menurut PwC, komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan agenda strategis pemerintahan sebelumnya melahirkan sentimen positif bagi investor.

Tenaga Ahli Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary, mengatakan data IMD sangat memengaruhi prospek investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). "Kita selalu membina iklim investasi utamanya [yang berkaitan dengan kebijakan] daerah, karena kondusivitasnya berbeda per daerah," katanya kepada Bisnis, kemarin. Optimisme pemangku kebijakan itu juga menjalar ke dunia usaha. Peningkatan peringkat ini memberikan angin segar bagi iklim investasi, menciptakan optimisme pengusaha, dan meningkatkan nilai tawar Indonesia sebagai destinasi investasi. Sekjen Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengatakan laporan IMD dan PwC itu menunjukkan bahwa Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing. Meski demikian, menurutnya perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi kendala birokrasi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan risiko politik. 

Jika problem itu berhasil diurai, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik dan kompetitif. "Keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi perlu diatasi," katanya. Direktur World Competitiveness Center IMD Arturo Bris, mengatakan daya saing Indonesia didongkrak oleh peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital, dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Direktur Investasi PwC Indonesia Julian Smith, menambahkan Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 dan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini menandakan iklim investasi yang stabil dan berkurangnya ketidakpastian politik. Menurutnya ini penting untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024, dengan setidaknya 50% berasal dari FDI. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan ada faktor internal dan eksternal yang berisiko mengganjal aliran modal. Misalnya 72 undang-undang yang menghambat investasi, akuisisi lahan yang rumit, hingga infra-struktur.

Proyek siap jalan alias clean and clear di sektor energi baru terbarukan atau EBT diharapkan mampu memperkokoh serapan investasi pada tahun ini dari sektor energi dan sumber daya mineral, yang sepanjang tahun lalu mendominasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat bahwa realisasi investasi wilayah ini sepanjang tahun lalu mencapai Rp39,89 triliun. Dari jumlah itu, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menyerap sekitar Rp23,21 triliun atau memiliki porsi sekitar 58,18%. Meskipun, serapan tenaga kerja dari sektor ini banyak mencapai 1.092 orang yang terdiri atas 1.059 tenaga kerja Indonesia, dan 36 orang tenaga kerja asing. Capaian itu masih kalah dari serapan investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, serta ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mendatangkan investor ke berbagai sektor penting selain sektor pertambangan.Hal ini bukan tanpa sebab. Dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB mampu memantik investasi nontambang wilayah ini sepanjang 2019—2022.

Untuk itu, Regional Investment Relation Unit (RIRU) NTB —yang lebih dikenal dengan Tim Promosi Ekonomi Daerah (TPED)—meluncurkan enam proyek investasi clean and clear. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) Berry Arifsyah Harahap menjelaskan bahwa proyek investasi clean and clear yang ditawarkan ke investor, antara lain tiga proyek EBT yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Lombok Tengah, dua proyek waste inceneration di Kabupaten Lombok Barat, dan tiga pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, imbuhnya, ada juga dua proyek di sektor pariwisata, yaitu Hotel Bintang 5 Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat dan Hotel Bintang 5 Seven Spring Under Kerakas Beach di Kabupaten Lombok Utara.

Bahkan, imbuhnya, banyak calon investor yang nantinya akan berkunjung ke lokasi-lokasi proyek untuk memastikan kesiapan lokasi berdasarkan dokumen kajian dan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah dipersiapkan. “Khusus proyek investasi clean and clear, Provinsi NTB berhasil menarik banyak calon investor dengan perincian PLTS diminati 12 calon investor, waste incineration oleh 10 calon investor, PLTB oleh 10 calon investor, hotel bintang lima Gili Gede oleh 9 calon investor, hotel bintang lima Seven Spring Under Kerakas Beach oleh 7 calon investor, dan rumput laut terintegarasi oleh 6 calon investor,” jelasnya dalam keterangan resminya yang diterima Bisnis, Selasa (18/6). Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Pemprov NTB menyambut baik para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin berinvestasi dan mengembangkan produk di wilayah ini.

Gita sebelumnya juga telah menyatakan bahwa Pemprov NTB membuka lebar pintu investasi pada tahun ini, terutama di sejumlah sektor unggulan seperti pariwisata dan kelautan dan perikanan yang memang menjadi andalan NTB. Pada awal 2024, Gita mengatakan bahwa penjajakan kepada investor terus dilakukan, baik dalam maupun luar negeri. Pemprov NTB juga menawarkan kemudahan perizinan demi mengejar realisasi investasi. Di sektor pariwisata berkelanjutan, kata Gita, sejumlah investor sudah berkomitmen untuk berinvestasi di Lombok Timur. Di sektor kelautan dan perikanan, Pemprov NTB juga tengah menjajaki pengembangan potensi laut NTB dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Gita meminta BRIN membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut terintegrasi. Di sektor EBT, Pemprov NTB juga menjajaki investasi dengan Korea Selatan. NTB termasuk daerah yang siap dalam pengembangan EBT, terutama untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.