Angka inflasi AS bulan Juni 2024 turun dari 3,1 % di bulan Mei ke 3 %, yang terbantu deflasi makanan, barang-barang elektronik, dan perjalanan. Ini memperkuat ekspektasi di pasar obligasi dan saham bahwa bank sentral AS (The Fed) akan menurunkan suku bunganya pada September atau bahkan lebih awal, disebabkan pernyataan The Fed yang lebih menginginkan pendaratan mulus (soft landing) bagi perekonomian AS daripada hard landing. Soft landing di sini adalah inflasi turun dibarengi perlambatan pertumbuhan PDB AS, di bawah 1 % atau bahkan mendekati nol, tapi tidak sampai memasuki zona kontraksi atau pertumbuhan negatif. Berbagai kemungkinan dapat terjadi karena pada triwulan I-2024, setelah mengalami koreksi ke bawah tiga kali, pertumbuhan AS tercatat 1,4 %, yang terendah sejak pertengahan 2022 ketika pertumbuhannya negatif.

Per definisi resesi AS terjadi jika dua triwulan berturut-turut pertumbuhan PDB mengalami kontraksi. Ada istilah baru ’resesi selektif’ yang terjadi pada kelas menengah bawah AS. Survei JP Morgan menemukan 70 % dari kelompok ini merasakan kesulitan mencukup kebutuhan pokok (Sor, Business Insider, Juni 2024). Sekitar 67 % dari sampel mengatakan perekonomian AS sudah mengalami resesi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat turun ke 1,5 % pada triwulan I-2024 dari 3,3 % pada triwulan sebelumnya, karena pertumbuhan konsumsi barang yang minus 2,3 %. Tingkat pengangguran bulan Juni 4,1 %, melebihi angka ’normal’ 4 %, tertinggi sejak November 2021. Situasi ini menambah tekanan pada The Fed untuk segera menurunkan suku bunga.

Perkembangan terbaru ini berdampak langsung pada pelemahan indeks dollar AS, karena pemodal portepel global mulai mendiversifikasikan penempatan asetnya,tak lagi menganggap dollar AS sebagai satu-satunya instrumen investasi yang dianggap safe heaven. Indeks dollar melemah signifikan dari 106 pada 26 Juni ke 103,8 pada 19 Juli atau 2,1 %. Nilai tukar berbagai mata uang dunia, seperti yen dan won, mengalami imbas positif setelah melemah signifikan Juni lalu. Sampai 19 Juli, yen menguat 2,6 % dari 161,57 pada 10 Juli ke 157,4. Won menguat dari 1.391 pada 27 Juni ke 1.380 atau 0,8 %. Sementara rupiah menguat dari 16.499 pada 20 Juni ke 16.177 atau 2 %. (Yoga)

Wacana pemerintah yang hendak menarik iuran melalui program asuransi wajib terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah diminta memberi sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut serta mempertimbangkan secara matang bagaimana skema yang tepat untuk diterapkan. Produk asuransi terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party liability/TPL) merupakan pertanggungan terhadap pihak lain atas kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan tertanggung atau peserta asuransi. Ganti rugi ini meliputi biaya santunan korban meninggal, biaya pengobatan, serta atas kerusakan material.

Saat ini, pemerintah belum menetapkan skema yang akan diberlakukan. Berdasar amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peraturan pelaksanaan program tersebut ditetapkan paling lambat Januari 2025. Menanggapi wacana tersebut, Maridin Jamil (68) pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Senin (22/7) berpendapat, minat masyarakat terhadap produk asuransi kendaraan cenderung mengikuti tingkat literasi dan kemampuan finansialnya. Dengan kata lain, asuransi tidak memberatkan selama masyarakat tahu betul manfaatnya dan mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Sebaliknya, program asuransi wajib TPL justru bisa jadi akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah karena akan menambah pengeluaran dan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat memahami manfaat asuransi. Agas Hartanto (30), pegawai swasta, berpendapat, asuransi memang dapat memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat juga bahwa tidak semua kalangan masyarakat memahami betul manfaat yang diberikan oleh asuransi. Intinya jangan membebani masyarakat. Pemerintah bertugas mencari jalan tengah dalam menerapkan sesuatu yang wajib, tetapi tidak membebani kalangan bawah. (Yoga)

Profesi afiliator sedang popular, karena bisa dilakukan dari mana saja, bahkan sambil rebahan di kasur, tetapi mampu menghasilkan cuan besar. Siapa pun bisa melakukannya, dari karyawan administrasi kantoran, pegawai negeri sipil, guru, hingga anak sekolah. Iklan mengenai betapa mudahnya menjadi afiliator juga membombardir media sosial. Afiliator (affiliator) atau affiliate marketer adalah sebutan bagi individu yang mempromosikan produk orang lain yang diperjualbelikan di platform belanja daring. Bentuk promosi bisa berupa konten video, live shopping, ataupun sekadar foto yang disisipi tautan alamat platform belanja daring. Andri Yadi, perantau Jakarta dari Lampung, salah satu afiliator Tiktok Shop (sekarang bernama Shop | Tokopedia) yang sukses.

Pada bulan pertama, ia hanya memperoleh omzet Rp 10.000, tetapi pada bulan ketiga penjualannya tembus Rp 1 miliar. Kini ia mempekerjakan 14 orang untuk mengelola konten video. Andri mulanya merantau ke Jakarta tahun 2009 dan menjadi office boy di salah satu perusahaan makanan. Mendapat kesempatan dari perusahaan naik level menjadi tenaga penjualan, ia pun berkenalan dengan pemasaran digital dan program Tiktok affiliate. ”Awal terjun menjadi afiliator Tiktok Shop pada 2021. Mulanya, saya mempromosikan produk mi instan. Penghasilan dari komisi sebagai afiliator pada bulan pertama hanya Rp 10.000,” kata Andri, Kamis (18/7) di Jakarta.

Tapi, Andri terus belajar mengulik bagaimana bisa meraup komisi lebih tinggi lewat video-video Tiktok yang tembus for your page (FYP) atau video rekomendasi. Perlahan, omzet dari komisi sebagai afiliator naik. Bulan ke dua mencapai Rp 100.000 dan bulan ketiga melonjak tinggi menjadi Rp 1 miliar berkat mempromosikan lampu tidur yang bisa dipakai mendengarkan musik. Sejak meraih omzet sebesar ini, dia memutuskan untuk menjadi afiliator penuh waktu. Dia juga sekarang bergabung dengan salah satu agensi afiliator supaya memudahkan belajar tren konten dan pemasaran digital. Dari awalnya seorang diri menjalani afiliator, kini dia didukung 14 karyawan untuk membantu pekerjaannya sebagai afiliator.

Selain Tiktok Shop, sejumlah lokapasar nasional juga membuka program affiliate. Sebutlah Shopee dan Tokopedia. Peminatnya pun tak kalah banyak. Bahkan, di media sosial dan aplikasi pesan instan, bertebaran akun yang menawarkan informasi kiat sukses meraup cuan dengan menjadi afiliator di salah satu lokapasar. Salah satunya Ayu Catur, youtuber sekaligus afiliator Shopee sejak 2021. Ayu yang berdomisili di Ponorogo, Jatim, membuka kelas gratis bagi siapa saja yang ingin merintis profesi sebagai afiliator di Telegram. Pengikut kelas ini lebih kurang 2.000 orang. ”Menjadi afiliator lebih mudah dibanding menjadi dropshipper lokapasar. Tak harus stok produk dan tak menyita waktu, cukup membagikan video atau konten foto disertai tautan alamat pembelian barang di lokapasar kemudian dapat komisi,” ucapnya, Selasa (16/7). (Yoga)

Pemerintah DI Yogyakarta menindak 32 lokasi pertambangan ilegal tanah uruk serta pasir dan batu. Penertiban karena pertambangan ilegal itu merusak lingkungan dan merugikan sejumlah pihak. Kadis Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Anna Rina Herbranti mengatakan, berdasarkan pendataan, ada 32 lokasi tambang ilegal di DIY. Dari keseluruhan tambang ilegal itu, 12 tambang di wilayah darat dan 20 tambang di area sungai. Dari 32 lokasi tambang ilegal tersebut, 24 lokasi tambang telah diberikan berita acara dan surat imbauan penghentian kegiatan pertambangan. Rinciannya, 10 tambang di darat dan 14 tambang di sungai. ”Jenis yang ditambang rata-rata adalah tanah uruk dan sirtu (pasir dan batu),” kata Anna dalam konferensi pers, Senin (22/7) di Yogyakarta.

Terkait tambang ilegal itu, Dinas PUPESDM hanya berwenang mengidentifikasi, menyosialisasikan, serta memberi surat imbauan penghentian pertambangan. Penutupan tambang ilegal adalah kewenangan aparat penegak hokum (APH). ”Surat imbauan pasti kami tembuskan ke APH. Yang akan melakukan tindakan selanjutnya adalah APH,” ujarnya. Menurut Anna, jika ada pengelola tambang ilegal yang tidak mau menghentikan aktivitas setelah mendapat surat imbauan, Dinas PUPESDM DIY akan mendorong proses hukum oleh aparat penegak hukum. Pemda DIY tidak melarang pertambangan di provinsi tersebut. Namun, pengelola tambang harus mengurus izin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Polda DIY telah melakukan proses hukum terhadap pertambangan ilegal tanah uruk di Desa Serut, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Anna menyatakan, lokasi tambang ilegal itu merupakan bekas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik sebuah perusahaan. Sesuai UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP belum bisa digunakan sebagai dasar melakukan pertambangan. WIUP di lokasi itu diterbitkan pada Oktober 2023 dan berlaku enam bulan atau hingga April 2024. Setelah WIUP itu terbit, perusahaan pengelola tambang tersebut tidak mengurus perizinan lain. (Yoga)

Penaikan platform pinjaman online (pinjol) hingga Rp 10 miliar bisa menopang pertumbuhan bisnis usaha UMKM, sektor yang menyumbang 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Sebab, hal itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis permodalan UMKM. Selama ini, salah satu kendala UMKM berkembang adalah kesulitan  mengakses pendanaan dari pinjol, mereka dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. Diketahui, OJK berniat meningkatkan peningkatan batas pinjaman sampai Rp 10 miliar oleh fintech peer to peer (P2P) lending dari saat ini Rp 2 miliar. Namun,  aturan ini nantinya hanya berlaku untuk penyelenggaraan pinjol dengan tingkat wanprestasi 90 hari dibawah 5%. Selain itu, platform ini cuma berlaku untuk jenis pinjaman produktif, bukan konsumtif. (Yetede)

Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mundur dari kontestan pemilihan presiden (pilpres) AS 2024 pada Minggu (21/7/2024), waktu setempat, diyakini tidak mempengaruhi pasar keuangan global. Adapun pasar lebih melihat kebijakan atau pertimbangan yang akan diambil  Bank Sentral AS atau The Fed ke depan. Hal ini disampaikan Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas bank Indonesia (BI) Ramdany Denny Prakoso dalam media briefing BI di Waingapu, Sumba Timur, Senin (22/7/2024). Menurut dia, sentimen kebijakan The Fed akan lebih memengaruhi pasar keuangan global dibandingkan kontestasi pemilihan presiden AS. Dia menjelaskan, banyak yang berspekulasi, potensi kemenangan Trump berhadapan dengan hillary Clinton pada masa pilpres AS tahun 2016. Pada saat itu, indeks dolar AS naik cukup signifikan dari 97 ke 101-102, ini membuat mata uang negara-negara lain melemah. (Yetede)

Pemerintah dan DPR diminta supaya tidak tergesa-gesa menjadikan asuransi kendaraan sebagai program wajib bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan program asuransi wajib kendaraan berpotensi mendatangkan beban baru bagi masyarakat. OJK pun diminta untuk mengkaji kembali program tersebut sambil mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di masyarakat terutama beban yang tengah ditanggung masyarakat Indonesia saat ini. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbole Siregar mengatakan, selama ini asuransi kendaraan tidak bersifat wajib dan hanya menjadi kebutuhan personal, sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Apabila diwajibkan akan menjadi  kesulitan bagi masyarakat yang saat ini terus dibebani dengan berbagai biaya, seperti kenaikan pajak dan inflasi di berbagai kebutuhan pokok. (Yetede)

Pemerintah bikin terobosan. Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara yang telah diterapkan sejak 2022, kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Harapannya, upaya itu dapat menutup celah hilangnya potensi penerimaan negara dari dua komoditas tambang mineral itu. Tak ayal, langkah ini memunculkan seberkas harapan untuk mengungkit penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) nonmigas yang anjlok tahun ini akibat pelemahan harga komoditas. Selain mengontrol aktivitas pertambangan kedua mineral tesebut, Simbara juga memungkinkan pengawasan bersama antarkementerian/lembaga karena sistem yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia. Dengan ketertelusuran aliran dokumen, barang, uang, pengangkutan, dan entitas, kemungkinan penghindaran dan ketidakakuratan penghitungan PNBP dari royalti nikel dan timah bisa dicegah. Adapun, pendapatan dari SDA mineral selama ini berperan cukup besar terhadap PNBP SDA nonmigas dengan realisasi Rp54,4 triliun pada semester I/2024. Penyelamatan potensi penerimaan negara yang hilang senilai Rp7,1 triliun barangkali adalah cerita sukses integrasi batu bara ke dalam Simbara. Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan melaporkan Simbara melakukan pencegahan atas modus illegal mining batu bara senilai Rp3,47 triliun, mendapatkan tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha senilai Rp2,53 triliun, dan menyelesaikan piutang dari penerapan automatic blocking system (ABS) senilai Rp1,1 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan implementasi Simbara untuk nikel dan timah bisa menambah PNBP sekitar Rp5 triliun-Rp10 triliun dari royalti kedua komoditas.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontribusi Simbara terhadap penerimaan menjadi salah satu contoh kecil mendorong kepatuhan pelaku usaha, termasuk mendorong mereka untuk menyelesaikan piutang dengan automatic blocking system. Pengusaha pun diberikan kemudahan karena, setidaknya sejak diluncurkan pada 2022, Simbara membuat simplifikasi 10 sistem menjadi satu sistem. Selain itu, 50 dokumen dikoordinasikan satu pintu. Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan implementasi Simbara pada sektor batu bara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera. Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap penerapan Simbara pada sektor nikel dapat mengontrol produksi nikel di dalam negeri. Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, dengan Simbara, tidak akan terjadi oversupply nikel karena koordinasi antara pemerintah dan pengusaha menjadi lebih mudah. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam menyambut baik perluasan Simbara pada nikel. Direktur Utama Antam Nicolas D. Kanter berharap Simbara dapat mempermudah pemantauan tata kelola dan niaga nikel yang sedang masuk tahap produksi hingga mencapai ekspor.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan akses pembiayaan untuk kegiatan produktif melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau peer-to-peer (P2P) lending (fintech P2P) diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses modal. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan peraturan tentang fintech P2P yang salah satunya mengatur mengenai peningkatan batas maksimum pendanaan dari semula maksimal Rp2 miliar menjadi di atas Rp2 miliar, yang diberikan secara khusus untuk pendanaan produktif. Pebisnis baik perorangan maupun badan usaha yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman untuk kegiatan usahanya melalui layanan perbankan, dapat mengoptimalkan kemudahan tersebut dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Meski demikian, tidak semua perusahaan fintech P2P dapat menyalurkan pembiayaan dengan batasan yang ditetapkan. Dalam rancangan aturan itu disebutkan, LPBBTI dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan di atas Rp2 miliar bila memenuhi kriteria salah satunya TWP90 maksimum sebesar 5%. Rasio TWP90 merupakan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan data OJK, penyaluran fintech P2P sebagian besar ditujukan untuk kegiatan konsumtif. Data per April 2024 disebutkan dari total outstanding pinjaman yang disalurkan sebesar Rp62,74 triliun, sebanyak Rp57,18 triliun diberikan kepada perseorangan dengan perincian untuk UMKM sebesar Rp17,42 triliun dan non-UMKM Rp39,76 triliun. Adapun untuk badan usaha yaitu Rp5,55 triliun dengan kategori UMKM mencapai Rp3,54 triliun dan non-UMKM Rp2 triliun. Bila dijumlahkan, total kredit yang diberikan untuk UMKM mencapai Rp19,42 triliun atau kurang dari separuh nilai pinjaman disalurkan oleh fintech P2P. Di sisi lain, pengawasan dari OJK juga diharapkan lebih ketat berikut juga sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar aturan. UMKM dan pebisnis yang menjadi sasaran dari aturan ini juga dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana yang telah diberikan. Mengembalikan pinjaman tepat waktu untuk menghindari kredit macet. Minat masyarakat terhadap pinjaman online terus bertumbuh. Dari data OJK dapat diketahui, total pinjaman per April 2024 lebih tinggi bila dibandingkan dengan perolehan pada April 2023 senilai Rp50,53 triliun.

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikan batas maksimal pembiayaan teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar agaknya tidak serta merta dapat mendongkrak kinerja pembiayaan pinjaman online ke sektor produktif yang terus melorot. Mengutip OJK, penyaluran pinjaman online ke sektor produktif mengalami penurunan per Mei 2024 ini. Persentase penyaluran tercatat 31,52% dibandingkan dengan total penyaluran pinjol. Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 37,17%. Tahun ini, pembiayaan ke sektor produktif sempat meningkat dari Januari yang sebesar 29,4% ke Februari yang sebesar 43,52%. Sayangnya, kontribusinya kembali melorot pada Maret dan April yang berturut-turut 33,61% dan 31,86%. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang ada beberapa masalah yang menjadi penyebab pinjaman ke sektor produktif cenderung turun. Salah satunya, risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perorangan. Berdasarkan data OJK, tingkat pinjaman macet badan usaha menyentuh 8,1% pada April 2024. 

Sedangkan, pinjaman macet perseorangan hanya 2,27%. Artinya, risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi. Selain itu, saat ini manfaat imbal balik di sektor produktif lebih kecil dibandingkan dengan sektor konsumtif. Bunga harian sektor produktif 0,1% per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%. Kemudian, sektor konsumsi memiliki pangsa pasar lebih besar, sedangkan sektor produktif terbatas mikro dan ultra mikro. Perkara mendasar ini membuat penyaluran ke sektor produktif belum menjadi pilihan. Di sisi lain, OJK memang tengah mendorong pembiayaan di sektor produktif termasuk melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) alias tekfi n P2P lending. OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dari batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang rencana tersebut. 

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar menyambut baik rencana OJK menaikkan batas maksimal pinjaman produktif. “Hal ini tentunya akan sangat membantu peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM, di mana saat ini banyak kebutuhan diangka tersebut,” kata Entjik.Para penyelenggara P2P lendinglanjutnya, tengah mempersiapkan alat analisa untuk melakukan mitigasi risiko yang lebih baik lagi. Country Head Modalku Arthur Adisusanto menilai aturan itu strategis memenuhi kebutuhan dana yang lebih besar bagi pelaku UMKM di segmen menengah terutama yang sudah berbadan usaha. Direktur Marketing Maucash Indra Suryawan melihat inisiatif regulator menaikan batas atas pinjaman merupakan hal yang baik. Alasannya, aturan itu memberikan kesempatan industri tumbuh. Indra mengatakan sektor produktif merupakan sektor yang menarik lantaran peluangnya yang besar. Meskipun beberapa bulan terakhir pinjaman ke sektor tersebut merosot, dia melihat kesempatan peningkatan hingga akhir 2024Sampai dengan Juni 2024, Maucash telah menyalurkan pinjaman sebanyak Rp5,3 triliun. Sektor produktif mendominasi pinjaman sekitar 80%. Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai pemberi pinjol tidak selektif dan tidak mengarah ke produktif.