Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri perbankan diyakini dapat meningkatkan produktivitas melalui kerja yang lebih efisien dan mampu menggenjot torehan laba. Laporan Citi Global Perspectives & Solutions (Citi GPS) pada Juni 2024 bertajuk ”AI in Finance: Bot, Bank & Beyond” menganalisis penerapan AI di sektor keuangan, dengan menyurvei 90 responden dari industri keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dan aset manajemen. Dalam lima tahun ke depan, 93 % responden optimistis mampu mencatatkan profit melalui penerapan AI. Khusus di industri perbankan secara global, penerapan AI mampu meningkatkan laba 9 % atau 170 miliar USD pada 2028, dari sebelumnya 1,8 triliun USD menjadi 2 triliun USD.

Responden, khususnya pelaku industri perbankan, menilai AI dapat meningkatkan produktivitas,  dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menyederhanakan operasi, dan membuat karyawan berfokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Sementara itu, AI yang inovatif dapat berdampak besar pada tugas-tugas internal, seperti manajemen konten dan informasi, pengodean (coding), serta pengoperasian perangkat lunak. Meski AI berpotensi memangkas jumlah pekerja yang memiliki keterampilan rendah dalam bidang operasional dan teknologi, peran tata kelola dan kepatuhan akan terus meningkat. Dengan demikian, industri masih akan tetap membutuhkan sumber daya manusia, terutama mereka yang memiliki talenta sesuai kebutuhan.

Nilai tambah yang diberi penerapan AI adalah integrasi bot berbasis AI ke dalam perbankan ritel dan korporasi. Penerapan AI dapat menawarkan manfaat ke pelanggan, seperti pengambilan keputusan otomatis, menemukan penawaran bagus, serta meningkatkan efisiensi operasi perbankan. Penerapan AI di industri perbankan merupakan bagian transformasi digital. OJK telah menerbitkan Blueprint Transformasi Digital. Pada pilar kedua terkait akselerasi transformasi digital, yang mencakup penggunaan teknologi informasi (TI), termasuk AI, pada perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, bank diharapkan melakukan tata kelola dan manajemen risiko TI yang baik dalam proses adopsi teknologi. Meski memberi manfaat secara signifikan, industri perbankan Indonesia perlu memahami mekanisme kerja AI dengan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. (Yoga) 

Rendahnya produktivitas kebun masih jadi masalah utama petani kopi di sejumlah daerah. Melalui komunitas, para petani belajar bersama memperbaiki pola budidaya demi mendongkrak produktivitas kopi. Sinergi sejumlah pihak, mulai dari petani hingga pemerintah, menjadi bagian terpenting. Salah satu komunitas yang berkontribusi membagikan pola budidaya kopi itu ialah Kopista Indonesia. Melalui komunitas Kopista, petani kopi asal Kelurahan Sekincau, Lampung Barat, Lampung, berbagi ilmu tentang budidaya kopi yang baik kepada petani. Komunitas yang berdiri pada 2015 ini sudah mendampingi 250 petani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Bengkulu. Menurut pendiri komunitas Kopista, Supriyono (48), Kamis (25/7) rendahnya produktivitas kebun disebabkan mayoritas petani masih melakukan pola-pola lama dalam budidaya kopi.

Mereka membiarkan saja kebun kopinya tanpa diberi pupuk dan dibersihkan. Petani biasanya hanya sesekali menengok kebun menjelang masa panen raya. Selain itu, mayoritas petani tidak berani menargetkan hasil panen. Padahal, dari perhitungan Supriyono, produktivitas kopi minimal harus mencapai 2 ton per hektar agar petani bisa menikmati nilai ekonomi dari komoditas tersebut. Pemerintah juga bisa membangun kebun percontohan yang dapat menjadi lahan belajar bersama. ”Pemerintah dapat memulai semua itu dengan membuat kebun demplot di setiap kecamatan yang bisa menjadi laboratorium lapangan bagi para petani,” katanya. Pengolah kopi di Rimba Candi, Pagar Alam, Frans Wicaksono (58), mengatakan, petani harus berani keluar dari zona nyaman.

Sejauh ini, pola pertanian kopi di Sumsel menyadur teknologi budidaya atau pengolahan pascapanen yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan warisan yang menghambat perkembangan kopi Sumsel ialah menjemur kopi di aspal atau jalan dan membiarkan kopi diinjak ban kendaraan bermotor. “Kebiasaan itu berisiko membuat kopi terkontaminasi kotoran dari ternak yang lalu lalang dan polusi kendaraan bermotor. Apalagi, kopi memiliki kemampuan menyerap aroma di sekelilingnya sehingga kopi yang dijemur di aspal berpeluang memunculkan aroma dan rasa yang tak sedap,” ungkap Frans yang bermukim di Rimba Candi untuk mengelola kebun kopi warisan ayahnya sejak 2015.

Karena menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan pascapanen sesuai standar ekspor, Frans mampu memasarkan kopinya ke Uni Emirat Arab. Salah satu pola yang diterapkan Frans adalah membangun ruang pengeringan yang bisa menjaga suhu stabil dan terhindar dari perubahan cuaca tiba-tiba, serta menggunakan alas pengeringan setinggi 1-1,5 meter dari permukaan tanah. ”Sekarang, tidak ada alasan untuk tidak bisa meningkatkan kualitas panen karena ilmunya bisa dipelajari dengan mudah dan gratis di ponsel pintar. Melalui internet, kita tak perlu takut dengan akses pasar. Kita bisa promosi sendiri produk kita lewat media sosial. Kalau kualitas terbukti, bukan kita yang mencari pembeli, melainkan pembeli yang mendatangi kita,” kata Frans. (Yoga) 

Perluasaan objek cukai bakal  menghantam sektor manufaktur nasional yang saat ini sudah menghadapi tantangan berat dari pelemahan daya beli masyarakat dan serbuan barang impor. Betapa tidak, beberapa produk manufaktur masuk daftar perluasan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta deterjen hingga MSG yang bisa segera menyusul. Maka tak heran jika ekonom mewanti-wanti pemerintah agar hati-hati dalam menerapkan perluasan cukai. Jika dilakukan secara gegabah tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, kebijakan ini bisa kontraproduktif terhadap ekonomi. Asosiasi Industri Ofelin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menolak keras cukai plastik yang sejatinya diberlakukan tahun ini bersama MBDK. Asosiasi industri petrokimia hulu dan hilir ini akan mengirimkan surat protes ke pemerintah sekarang, bahkan hingga ke pemerintah baru jika kebijakan ini di eskekusi. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga akhir Triwulan II 2024. Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasi  berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta (25/7). Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas  dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.  "Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 trriliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp 1.095,64 triliun," ungkapnya. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. (Yetede)

Kinerja menggembirakan ditunjukkan beberapa emiten sawit yang telah merilis laporan keuangan semester I-2024, dengan pertumbuhan laba bersih hingga 107%. Tak heran, saham-saham emiten sawit dalam beberapa waktu terakhir telah menunjukkan  penguatan, dan diyakini masih akan tetap kokoh ke depannya. Berdasarkan data RTI, saham emiten sawit seperti PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) yang pada perdagangan Kamis (25/7/2024) menguat 5,93% ke posisi Rp 625, telah naik 7,76% dalam satu pekan ini, dan melesat 11,61% selama satu bulan terakhir. Saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yang merilis laporan keuangan kemarin juga menghijau dengan kenaikan 16,85% ke level Rp 2.150. Saham emiten Group Wilmar tersebut telah meningkat 17,49% selama satu pekan terakhir. (Yetede)

Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga) 

Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

Kopi arabika Sumatera di ambang kritis. Harganya meroket di pasar, tapi petani terpuruk di kebun lantaran hasil panen terus anjlok. Persoalan ini tak kunjung diatasi dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi kopi arabika di Sumatera hanya 600 kg per hektar per tahun. Jauh dari potensi 2,5 ton. Lesunya pertanian kopi arabika Sumatera tampak di berbagai sentra penghasil kopi arabika di dataran tinggi sekeliling Danau Toba, mulai dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, hingga Karo. Harga beras kopi (greenbean) yang berkisar Rp 110.000-Rp 120.000 per kg tak membuat petani bergairah. Sebagian besar kebun kopi di daerah itu didominasi tanaman tua, batangnya meranggas, daunnya menguning, dan lahannya dipenuhi gulma.

Lambok Siburian (46), petani kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, sudah berbulan-bulan tak mengurus kebunnya yang tinggal 1,5 hektar. Mengenakan masker dan mantel hujan, dia menyemprot pestisida di ladang cabai merah yang bersebelahan dengan kebun kopi itu. ”Dulu ladang ini juga saya tanam kopi, tapi saya babat karena hasilnya sangat rendah dan terus berkurang. Harga kopi memang sedang tinggi, tetapi tetap tak cukup untuk biaya dapur dan sekolah anak karena produksinya sedikit,” kata Lambok. Begitulah nasib para petani penghasil kopi spesialti yang sangat dihargai di pasar dunia.

Nama kopi Lintong diambil dari nama Kecamatan Lintong Nihuta, satu dari enam kecamatan penghasil kopi spesialti di Humbang Hasundutan. Namun, nasib petaninya tidak setenar nama dan cita rasa kopinya yang mendunia. Hal serupa dialami kopi Mandheling, kopi spesialti dari Mandailing Natal dan sekitarnya. Dari lahan kopinya, ia panen 80 kg kopi (gabah kering) per bulan. Dengan harga Rp 50.000 per kg, Lambok memperoleh Rp 4 juta per bulan selama dua kali panen raya dalam setahun. ”Panen raya hanya berlangsung 2-3 bulan. Dari kopi saja, tidak cukup untuk dapur dan biaya sekolah anak,” ujar Lambok. Tanaman kopi diserang hama dan penyakit tanaman, khususnya penggerek buah dan karat daun. Produktivitas kopi yang diserang hama menurun dan harganya murah. (Yoga) 

Pengabdian Profesor Surip Mawardi (68) pada kopi tak berhenti setelah pensiun dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jauh dari tanah kelahiran di Klaten, dia membangun kebun kopi edukasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut. Hampir setiap hari petani kopi ”bersekolah” di kebun kopi arabika Sumatera itu. ”Industri kopi berisik di hilir, tetapi sunyi di hulu. Banyak yang berinvestasi membangun kafe, sekolah barista, hingga rumah sangrai dengan modal besar. Tapi, pertanian kopi di hulu ditinggalkan,” kata Surip di kebun kopinya di Silangit, Siborongborong, Jumat (21/6). Hal itu tergambar di perkebunan kopi di dataran tinggi sekitar Danau Toba. Kebun-kebun kopi didominasi tanaman tua, meranggas, dipenuhi gulma, dan tak ada pohon penaung. Hasil buah kopi pun seadanya. Kebun kopi yang dibangun Surip di ketinggian 1.413 meter di atas permukaan laut, kontras dibanding kebun lain.

Kopi arabika dari berbagai varietas berbuah sangat lebat dan teduh di bawah pohon-pohon lamtoro. Produktivitas kopi arabika Sumatera sangat rendah, di Sumut, produktivitasnya hanya 600 sampai 700 kg per hektar per tahun, jauh dari potensi 2.300 kg. Surip menunjukkan hal-hal mendasar yang harus diperbaiki dan sudah diterapkan di kebun kopi seluas 2,5 hektar yang dia tanami secara bertahap sejak 2020. ”Petani harus melihat sendiri hasilnya baru mau menerapkannya,” kata Surip yang sudah 43 tahun bergelut di dunia kopi. Prinsip utama yang dia terapkan adalah kembali pada filosofi Batak, sinur na pinahan, gabe na niula (peternakan dan pertanian terpadu memberi hasil melimpah). Filosofi itu satu tarikan napas dengan climate smart coffee dan regenerative coffee farming yang sudah diterapkan Surip. Kebun kopi itu terintegrasi dengan peternakan sapi dan kuda.

Perbaikan pertanian kopi dilakukan dari penggunaan bibit unggul. Ada 20 varietas kopi arabika yang ditanam, yang mendominasi adalah Andungsari 1 dan Komasti (Komposit Andungsari Tiga), penerus varietas Sigarar Utang yang mendominasi tanaman kopi di Sumut. ”Sigarar Utang adalah varietas kopi yang bagus pada masanya. Penerusnya, Andungsari 1 dan Komasti, varietas bandel yang dihasilkan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) melalui penelitian selama 27 tahun,” kata Surip. Kebun kopi itu, dalam 1 hektar memuat 2.810 lubang, yang ditanami dua tanaman sehingga 1 hektar bisa ditanami 5.620 batang kopi. Kebun kopi itu masih bisa tumpeng sari. Jauh lebih efisien dibanding yang diterapkan petani, yakni 2.000 tanaman per hektar. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan pohon penaung, yakni lamtoro.

Tanaman penaung membuat produksi lebih tinggi dan aroma kopi lebih kuat. Dengan pertanian terpadu dan terintegrasi dengan peternakan, kebun kopi menjadi subur. Tantangan terbesar pengembangan kopi di Sumut, petani tidak percaya kopi bisa membawa kesejahteraan. Hasil kopi dianggap tak menguntungkan sehingga banyak kebun kopi dibiarkan terbengkalai. Surip membuktikan, kopi bisa memberikan kesejahteraan. Dengan hasil 2,3 ton beras kopi (green bean) per hektar per tahun dan harga Rp 100.000 per kg, pendapatan petani bisa mencapai Rp 230 juta per tahun. Penghasilan bersih petani bisa mencapai Rp 161 juta per tahun setelah dipotong biaya operasional dan investasi 30 %. Syaratnya, petani harus professional dalam bertani kopi dengan menerapkan prinsip pertanian terpadu dan cara budidaya yang baik (good agriculture practice). Petani harus berpegang pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. (Yoga)