Ekonomi
( 40460 )Beberapa Daerah Akan Lepas Lebih Dulu dari ”Middle Income Trap”
Dalam perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi, pemerintah memproyeksikan sejumlah daerah di Indonesia akan terlebih dahulu lolos dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Ini menunjukkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata antardaerah. Untuk lepas dari jerat negara berpendapatan menengah, Indonesia harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 % sejak tahun 2025. Sementara sudah 11 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tumbuh stagnan di level 5 %. Pemerintah masih memasang target pertumbuhan ekonomi relatif moderat di kisaran 5,3-5,6 % pada tahun 2025, belum menyentuh ”syarat” level minimum 6 % yang diharuskan untuk lolos dari middle income trap.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/7) menilai, prospek Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) tidak terlalu jauh di depan mata. Saat ini beberapa daerah di Indonesia pun sebenarnya sudah terhitung lepas dari perangkap tersebut. Ia menjelaskan, pendapatan per kapita Indonesia per akhir tahun 2023 adalah 5.000 USD atau Rp 81 juta per tahun. Sementara pendapatan per kapita DKI Jakarta sudah mencapai 21.000 USD atau Rp 340,4 juta per tahun.
Ada kabupaten/kota lain yang pendapatan per kapitanya saat ini sudah melampaui level nasional dan nyaris lepas dari middle income trap, antara lain Palembang dan Ogan Komering Ilir di Sumsel yang pendapatan per kapitanya mencapai 10.000 USD atau Rp 162,1 juta per tahun. Kondisi serupa juga ditemukan di Balikpapan, Kaltim. ”Jadi, kalau mau melihat bagaimana gambaran Indonesia kalau lolos middle income trap, lihat saja Jakarta dan daerah-daerah tersebut,” kata Airlangga saat berpidato di acara BJ Habibie Memorial Lecture bertajuk ”Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah dan Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta. Secara jangka panjang, pada 2045, bertepatan dengan momentum Indonesia Emas, pendapatan per kapita nasional Indonesia ditargetkan 26.000-30.000 USD atau Rp 421,5 juta-Rp 486,4 juta per tahun. (Yoga)
Ramai-ramai Tolak ”Overtourism”
Berwisata merupakan kebiasaan yang disukai banyak orang. Banyak destinasi yang menjadi andalan para wisatawan karena beragam daya tarik daerahnya. Di balik kesuksesan itu, pemerintah dan warga lokal tengah berjuang menolak kedatangan wisatawan. Mereka berupaya merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Sebagian besar masyarakat, tak terkecuali para pelaku wisata, mulai terusik karena derasnya permintaan dan mobilitas orang-orang yang berdatangan. Ada yang mengatakan, mereka bahkan menjadi korban dari kesuksesan pariwisata. Berdasar data Badan Pariwisata Dunia (United Nations Tourism) pariwisata internasional telah pada jalur yang tepat untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2024 ini.
Pada 2023, barometer pariwisata internasional telah mencapai 88 % level prapandemi dengan estimasi 1,3 miliar kedatangan internasional. Permintaan yang terus bertambah seiring peningkatan konektivitas udara membuat sektor pariwisata kian pulih, didongkrak oleh pasar-pasar dan destinasi Asia yang pulih lebih kuat. Kedatangan turis internasional pada kuartal I-2024 mencapai 97 % dari level prapandemi. Lebih dari 285 juta turis bepergian pada Januari-Maret, 20 % lebih banyak dari kuartal I-2023. ”Pemulihan sektor ini merupakan kabar sangat baik bagi ekonomi kita dan jutaan mata pencarian. Namun, kondisi ini mengingatkan kebutuhan untuk memastikan kebijakan pariwisata dan manajemen destinasi yang memadai,” ujar Sekretaris Umum UN Tourism Zurab Pololikhasvili dikutip dari laman resmi UN Tourism.
Dua pekan lalu, warga Barcelona, Spanyol, menggelar protes besar-besaran karena fenomena turis berlebih alias overtourism. Mereka melakukan berbagai hal sebagai bentuk penolakan terhadap para wisatawan. Melansir dari Forbes, mereka menembakkan air melalui pistol mainan kepada para turis yang sedang duduk bersantai di depan restoran hingga pemerintah setempat akhirnya menjanjikan untuk membekukan penyewaan apartemen jangka pendek. Aksi ini bagian gerakan yang lebih masif, melibatkan ribuan orang yang memprotes sembari membawa spanduk bertuliskan ”Cukup! Mari beri batas pada pariwisata”. Para pendemo menuntut pemerintah mengendalikan jumlah pendatang dan mengimplementasikan model keberlanjutan.
Kebanjiran wisatawan tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga Asia yang mengalami fenomena serupa. Jepang merupakan negara yang getol menyuarakan overtourism hingga melakukan berbagai upaya guna membatasi pergerakan turis di kota-kota populer. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau Japan National Tourism Organization mencatat 25,1 juta kedatangan pengunjung pada 2023, setara 78,6 % dibanding 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pada 2024, proyeksi pengunjung menyentuh 32 juta kedatangan, melampaui rekor 2019 sebesar 31,9 juta kedatangan sekaligus tertinggi sejak 1964. Fujikawaguchiko di Prefektur Yamanashi, terkenal karena pemandangan Gunung Fuji. Namun, turis yang berbondong-bondong ke sana dianggap mengganggu bisnis, lalu lintas, dan kehidupan penduduk lokal. (Yoga)
Transisi Dibayangi Tekanan Eksternal dan Internal
Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.
Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.
Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.
Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)
Perdagangan Karbon di Indonesia Terus Meningkat
Perdagangan karbon di Indonesia oleh pelaku industri secara perlahan terus meningkat. Namun, insentif untuk menggairahkan transaksi tersebut dinilai masih minim. Hal ini dibutuhkan oleh sektor swasta yang mulai sadar untuk menurunkan emisi karbon dengan menjalankan bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Perdagangan karbon yang salah satunya dikerjakan dengan mekanisme pengimbangan (offset) unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan manusia atau industri dikerjakan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) PT Bursa Efek Indonesia Tbk di bawah OJK. Sejak peluncuran bursa tersebut pada 26 September 2023 hingga 19 Juli 2024, jumlah kredit karbon yang dijualbelikan mencapai 609.005 ton unit karbon dioksida senilai Rp 36,8 miliar.
”Sementara untuk pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi dari 16 partisipan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi saat memberi sambutan dalam webinar ”Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia” yang diselenggarakan Gatra, Selasa (23/7). Tiga di antara partisipan adalah penjual unit karbon, yakni Pertamina New and RenewableEnergy (PNRE) lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Gunung Bugul. Adapun 65 partisipan lainnya adalah pembeli unit karbon dari proyek rendah emisi itu sebagai komplementer untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi karbon.
IDXCarbon juga telah memfasilitasi aktivitas pembelian unit karbon untuk pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh 168 individu, 96 perusahaan, dan 1 kegiatan acara dengan total volume 417.753 ton karbon dioksida. ”Perdagangan unit karbon di bursa karbon tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibanding perkembangan bursa karbon di kawasan, seperti Malaysia dan Jepang, yang memerlukan waktu. Namun, tetap perlu upaya-upaya untuk meningkatkan transaksinya,” ujarnya. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan, di subsektor pembangkit listrik juga sudah dilakukan perdagangan karbon sejak awal 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi ke arah keberlanjutan. (Yoga)
Pengawasan dan Pengaturan OJK Harus Ketat
Rencana OJK yang akan mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar, dinilai bagus untuk perkembangan P2P lending dan memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintech. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech P2P lending kepada sektor produktif serta UMKM baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp64,56 triliun. laporan terakhir BI menerangkan, ratio kredit bermasalah dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Namun fintecf P2P lending bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat wanprestasi 90 hari pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. (Yetede)
Anggaran Tak Akan Dipangkas Hingga Rp.7.500
Semester I, Kredit Konsumsi Tembus Rp 2.000 Triliun
BUMN Logistik, Beri Dividen ke Negara Rp 31 Miliar
Strategi Bertahan Roti Rumahan
Cuan Industri Rokok yang Merugikan Negara
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









