Pemerintah selama ini disebut sering menerbitkan kebijakan  kebijakan yang secara substansi baik dan dibutuhkan masyarakat -meski untuk jangka panjang- tapi tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan penentangan dari publik dikarenakan pemahaman atau literasi yang kurang, bahkan tak jarang akibat salah paham. Namun, hal yang sama diharapkan tidak terulang pada rencana pemerintah untuk  menerapkan asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan mulai Januari  2025. Pasalnya, kebijakan ini memiliki manfaat yang nyata dan telah menjadi best practice di banyak negara. "Jangan ujug-ujug diterapkan asuransi wajib bagi kendaraan motor. Pemerintah tidak bisa hanya merujuk pada negara-negara Eropa sudah dipersiapkan dengan matang tingkat kesadaran masyarakatnya, literasinya, ataupun juga kendaraannya," ujar Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi. (Yetede)

Memasuki paruh kedua tahun ini, perbankan masih dibayangi tantangan, salah satunya kondisi likuiditas yang masih ketat. Hal ini terlihat dari suku bunga simpanan yang masih akan meningkat. Bank Indonesia mencatat (BI) penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada kuartal III-2024 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi  dari solid masih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK tersebut  terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan 79,1%, pada triwulan yang sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro (SBT 48,2%), tabungan (SBT 81,5), dan deposito ((SBT 79,5%). (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI EXPO 2023, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78. Acara tersebut sebagai salah satu strategi  mendorong pertumbuhan kredit konsumer perseroan di tahun ini. BNI EXPO 2024 digelar dengan temo wonderful Journey dan akan dilaksanakan selama tiga hari di Hal 1-3A ICE BSD, Tangerang, Jumat-Minggu (2-4 Agustus 2024). Terdapat promo menarik yang ditawarkan BNI dalam pameran tersebut, antara lain kredit kepemilikan  rumah (KPR) BNI Griya dan Kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan suku bunga spesial mulai dari 1,78% p.a. Diharapkan, dengan adanya promo menarik tersebut, akan mendorong permintaan kredit  konsumer BNI pada pameran. "Kredit konsumer lebih Rp118 triliun, kalau kami lihat year on year tumbuh lebih dari 15% pada semester I ini. Kami pastinya ini bagian dari lebih punya branding kredit konsumer dari event ini mendorong kesana," jelas Direktur Retail Banking BNI Expo Corina Leyla Karnalies. (Yetede)

Inefisiensi modal dan suku bunga tinggi yang berlangsung lama menjadi tantangan yang berisiko membatasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Tak ayal, baik pemerintah maupun pelaku usaha pun siap bermanuver guna merespons kondisi tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan incremental capital output ratio(ICOR) yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit beranjak dari kisaran 5%. ICOR merupakan sebuah ukuran inefi siensi penggunaan modal. Makin tinggi ICOR, makin rendah produktivitas modal. Adapun, ICOR Indonesia masih terlampau tinggi, yakni 6,8. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB 6,8%. Menurutnya, kondisi investasi Indonesia belum kompetitif dengan level ICOR tersebut. Dia menyebut rata-rata Asean memiliki nilai ICOR di level 3,7%-4,5%. Perihal pembiayaan, Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam kesempatan yang sama mengatakan suku bunga tinggi masih menjadi tantangan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pinjaman, meskipun kegiatan seperti pameran otomotif mampu mengerem perlambatan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aktivitas konsumsi di Amerika Serikat yang tampaknya sudah mencapai puncaknya, memunculkan harapan tentang penurunan suku bunga di Negeri Paman Sam, yang dapat berdampak pada kebijakan suku bunga Indonesia, yang selanjutnya berimpak ke penyaluran kredit. Menurutnya, penyaluran kredit per Juni meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month). Adapun, secara tahunan, kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% menjadi Rp7.478,4 triliun. Sementara itu, menjawab tantangan produktivitas modal yang rendah, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024. Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat. Salah satu hal yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan OSS RBA versi 2 adalah revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Upaya lainnya adalah optimalisasi pelacakan proses perizinan sehingga dapat dipantau real time.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) men catatkan kinerja positif sepanjang Semester I/2024 dengan raihan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp4,4 triliun. Angka ini naik 5,8% year-on-year dan menghasilkan earnings per share sebesar Rp135,64. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan aset produktif, eisiensi operasional, dan pen cadangan yang baik. Dia menambahkan CIMB Niaga menjaga kualitas aset dengan rasio grossnon-performing loan(NPL) sebesar 2,1%. CIMB Niaga mencatat posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 22,7% dan loan to deposit ratio(LDR) sebesar 85,7%. Total aset konsolidasian per 30 Juni 2024 adalah Rp346,7 triliun, menempatkan CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp249,8 triliun dengan pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 7,4% secara tahunan menjadi Rp162,9 triliun. 

Seiring dengan capaian ini, rasio CASA menjadi sebesar 65,2%. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga, atau CIMB Niaga Syariah, berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS ter besar di Indonesia dengan total pembiayaan Rp58,1 triliun atau tumbuh 11,6% year-on-year dan DPK sebesar Rp48,1 triliun atau tumbuh 8,1% year-on-year per 30 Juni 2024. Pertumbuhan signiikan ini didorong oleh segmen ritel. CIMB Niaga terus mengembangkan produk digital untuk melengkapi layanan kantor cabang seperti OCTO Mobile dan OCTO Clicks. OCTO Mobile menjadi fokus digitalisasi bank, menyediakan itur inovatif untuk transaksi, investasi, dan layanan lainnya. CIMB Niaga juga terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip environment, social, and governance (ESG). Pada Semester I/2024, hampir 26% dari total pembiayaan CIMB Niaga (Rp56,4 triliun) mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). CIMB Niaga juga akan terus melakukan berbagai inisiatif yang komprehensif dalam isu sustainability, seperti The Cooler Earth Sustainability Series.

Sejumlah lembaga keuangan multilateral memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal melambat pada 2024, seiring dengan tren suku bunga tinggi yang berlangsung lebih panjang dari ekspektasi semula. Asian Development Bank dan International Monetary Fund, misalnya, memperkirakan laju produk domestik bruto Indonesia tahun ini 5%, lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada 2022 dan 2023. Pemerintah Indonesia sendiri juga memperhitungkan risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dengan memasang outlook 5%—5,2% dari semula 5,2%, karena faktor geopolitik, higher for longer suku bunga, perlambatan China, dan volatilitas harga komoditas, dan volatilitas rupiah. Adapun, Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dirilis Bank Indonesia juga melihat potensi perlambatan investasi pada semester II/2024 karena faktor perizinan, suku bunga, dan infrastruktur. Pada saat bersamaan, pelemahan ekspor akibat penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan dari pasar utama membatasi pertumbuhan ekonomi tahun ini. 

Akibatnya, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh secara moderat di saat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sebagai catatan, investasi langsung—yang menyumbang sekitar 30% produk domestik bruto—cukup tangguh di tengah transisi pemerintahan. Penanaman modal pada semester I/2024 tumbuh 22,5% year-on-year, lebih cepat dari periode sama tahun lalu. Konsumsi masyarakat juga masih kuat kendati ada tanda-tanda perlambatan dengan indeks keyakinan konsumen yang menurun dalam dua bulan hingga Juni. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus bahkan selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Memang nilai surplus perdagangan terus menciut. Surplus dagang juga dapat menstimulasi ekonomi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Ekspor juga membuat industri domestik makin berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.

Warga Indonesia sepertinya semakin makmur. Ini terlihat dari peningkatan nominal simpanan nasabah di perbankan. Di saat yang sama, porsi ritel di sejumlah instrumen pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pasar modal terus mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal dalam negeri sudah mencapai 12,07 juta per Juni 2024, naik 7,47% dari akhir 2023. Sekitar 99,67% merupakan investor individu. Kepemilikan investor individu pada obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) juga meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan individu pada surat utang negara per Jumat (26/7) mencapai Rp 504,55 triliun, setara 8,69% terhadap total SBN. Bulan sebelumnya, kepemilikan individu di SBN baru mencapai Rp 498,13 triliun, atau sebesar 8,59% dari total SBN beredar. Adapun porsi kepemilikan individu pada Januari lalu baru 7,72% atau sebesar Rp 440,65 triliun. 

Di saat yang sama, simpanan nasabah di perbankan naik. Menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan nasabah di perbankan mencapai sekitar Rp 8.766,6 triliun, naik 8,4% secara tahunan dan naik 3% sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai, masyarakat mulai beralih ke obligasi negara karena imbal hasilnya di atas produk bank. Imbal hasil SBN mencapai 6%-7% per tahun. Bunga deposito bank umum saat ini hanya 2%-4%. Faktor lain, lanjut Bhima, penempatan dana di SBN meningkat karena orang-orang kaya sebelumnya mengantisipasi faktor pemilu, sehingga menempatkan uang di instrumen yang lebih aman. Kini, setelah pemilu usai, nasabah berani berinvestasi lagi di instrumen yang lebih berisiko. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menndaskan bahwa saat ini SBN lebih menarik dari produk bank, karena bunganya lebih tinggi. "Ini berarti inklusi keuangan dan produk pasar modal telah meningkat. Bunga deposito sekitar 4%-5% dan kena PPh 20%. Sementara SBN apalagi SRBI bisa 7,25% dengan PPh 10%," ungkapnya.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional.