Peluang korporasi untuk menerbitkan surat utang atau obligasi pada sisa tahun ini dibayangi berbagai risiko seperti suku bunga tinggi dan situasi ekonomi yang menantang yang membuat investor wait and see. Belum lagi dengan kehadiran instrumen lain seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang berhamburan di pasar. Tak ayal, sejumlah korporasi pun memilih mengatur strategi pembiayaan yang lebih cermat. Sebagian korporasi bahkan lebih memilih untuk melunasi utang jatuh temponya ketimbang refinancing dengan cost of fund lebih tinggi. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan nilai surat utang jatuh tempo tahun ini menyentuh Rp150 triliun. Sebanyak Rp90 triliun di antaranya baru akan jatuh tempo pada semester kedua tahun ini. PT Permodalan Nasional Madani (PNM), misalnya, memiliki dua surat utang jatuh tempo senilai total Rp1,76 triliun. Perseroan memilih melunasinya dengan kas internal. Alih-alih mengandalkan surat utang baru, perseroan memilih memanfaatkan pinjaman perbankan jika masih membutuhkan tambahan likuiditas. PMN masih memiliki fasilitas kredit yang belum ditarik senilai Rp18,6 triliun. “PNM akan lebih memilih tingkat bunga yang lebih rendah yang saat ini dimungkinkan akan memilih layanan perbankan. Namun, PNM akan melihat perkembangan terkait cost of fund baik perbankan maupun di pasar modal,” kata Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti, Kamis (25/7).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi. Perseroan memiliki surat utang jatuh tempo senilai Rp198 miliar. “WOMF akan menggunakan kas internal perusahaan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo,” katanya. PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) juga akan melunasi obligasi jatuh temponya senilai Rp52,8 miliar dengan menggunakan kas internal. Perseroan pun belum memiliki rencana untuk menerbitkan obligasi baru. Perihal dinamika tersebut, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan bahwa emisi surat utang korporasi pada sisa tahun ini bakal sangat berat, selama Bank Indonesia (BI) belum menurunkan suku bunganya. Di sisi lain, instrumen alternatif seperti SRBI kini lebih diminati oleh investor sebab menawarkan bunga tinggi, tenor pendek, dan jaminan keamanan oleh BI. Sebagai gambaran, pada lelang terakhir SBRI Rabu (24/7), BI memberikan bunga 7,299% untuk SRBI tenor 12 bulan. Terkait dengan risiko gagal bayar atau default, Head of Non-Financial Institution Ratings 1 Division Pefindo Martin Johannes Haholongan mengatakan bahwa memang ada beberapa tantangan makro ekonomi yang bisa mengancam kesiapan emiten dalam melunasi pembayaran utang jatuh temponya tahun ini.

Perubahan saham Indeks LQ45 diharapkan mengerek kinerja indeks sekaligus anggota konstituen tersebut ke depan, setelah cenderung tertinggal sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Kamis (25/7), Indeks LQ45 melemah 5,61% secara year-to-date (YtD) ke level 916,16. Pelemahannya lebih besar dibandingkan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun 0,45% YtD ke 7.240,27. Pelemahan Indeks LQ45 terutama tertekan saham teknologi, seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK). Sentimen negatif saham teknologi tak lepas dari era suku bunga tinggi, yang mengindikasikan emiten mendapat tantangan dalam pencarian dana. Sementara itu, emiten terkait komoditas dan energi cenderung mendorong kinerja Indeks LQ45. Misalnya saja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), dan PT United Tractors Tbk. (UNTR). Menilik kinerjanya sepanjang 2024, saham JSMR sudah naik 12,42% ke posisi Rp5.475. Adapun, saham SRTG turun 12,20% secara YtD ke level Rp1.440.Terkait perubahan Indeks LQ45, perusahaan Manajer Investasi (MI) Syailendra Capital akan fokus pada fundamental saham dan tidak memfokuskan posisi berdasarkan perubahan dari indeks LQ45 tersebut. “Menurut kami, apabila fundamental sebuah perusahaan masih bagus dan masih bisa ada prospek untuk tumbuh, walaupun dikeluarkan dari LQ45 kami akan tetap hold saham tersebut,” ujar Investment Analyst Syailendra Capital Michael Tjandra kepada Bisnis, Kamis (25/7). 

Head of Investment Specialist Sinarmas AM Domingus Sinarta Ginting menyampaikan rebalancing indeks LQ45 kali ini cenderung mixed dalam perubahan bobot dengan tidak terlalu banyaknya pergerakan kapitalisasi pasar dan likuiditas dari saham-saham dalam indeks tersebut. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan mengatakan sektor saham potensial di Indeks LQ45 ialah perbankan; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; pertambangan; serta perdagangan, jasa, dan investasi. Head of Consumer Education and Literation Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi memperkirakan pada semester II/2024 ada beberapa sentimen yang akan mendorong pergerakan saham dan Indeks LQ45. Pertama, potensi pelonggaran kebijakan moneter yang lebih cepat sehingga mendorong inflow investor asing ke saham blue chip. Kedua, stabilitas pergerakan nilai rupiah dan ekonomi Indonesia, ketiga, cycle komoditas yaitu penguatan harga komoditas di akhir tahun, dan keempat, transisi pemerintahan Indonesia.

Presiden Joko Widodo meyakini peredaran uang global ke Indonesia bakal kian deras setelah peluncuran golden visa di Tanah Air. Kepala Negara beralasan skema golden visa memang untuk menarik warga negara asing (WNA) berinvestasi di Indonesia. “Ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas golden visa,” ujarnya seusai Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7). Presiden melanjutkan golden visa bisa menarik global talent menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita. “Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin,” kata Jokowi. Dalam peluncuran itu, Kepala Negara memberikan akses golden visa kepada Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong (STY). Selain STY, sejumlah tokoh ternama dunia atau global talent telah mendapatkan golden visa, di antaranya Direktur Utama OpenAI Sam Altman, dan salah satu petinggi PT Boeing Indonesia. Skema golden visa merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.22/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.82/2023. 

Golden visa diberikan untuk melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua dengan jangka waktu paling lama 5 tahun atau 10 tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa kementeriannya menggandeng lembaga internasional untuk menghindari penyelewengan kebijakan golden visa. “Kita kan ada komunikasi ada berbagai organisasi internasional,” katanya. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menambahkan telah mengantongi total investasi senilai Rp2 triliun dari 300 WNA penerima golden visa sejak pertama kali diujicobakan pada 2023 hingga 24 Juli 2024. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan skema golden visa sudah ditunggu-tunggu oleh pengusaha. “Saya rasa sebagai pengusaha, investor asing akan mengambil ini sebagai satu kesempatan,” kata Shinta. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menilai kebijakan golden visa bisa meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Pemerintah mengkaji untuk mengucurkan lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. Kebijakan ini untuk mendongkrak kembali volume penjualan mobil sekaligus memutar roda perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). "Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan, semester pertama, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," kata dia, Kamis (25/7). Susiwijono bilang, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024. Berdasarkan laporan itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil melorot.

Pertama, insentif PPnBM DTP yang berakhir pada 2023. Kedua, terkait pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat. Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional menyusut 19,4% year on year (yoy) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari tahun sebelumnya 502.533 unit. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, insentif pajak memang efektif mengerek penjualan mobil. Ini terlihat dari penjualan mobil yang meningkat saat insentif pajak dikucurkan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak, maka penjualan mobil menurun. Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa kelompok masyarakat menengah sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Hal ini terindikasi dari permintaan mobil untuk kelas menengah yang mengalami penurunan dari sisi permintaan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman juga mengatakan, kenaikan penjualan mobil dapat menopang pertumbuhan. Alhasil, insentif tersebut bisa menjadi salah satu upayanya.

Kinerja keuangan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melandai pada separuh pertama tahun ini. AKRA mengantongi laba bersih Rp 1 triliun, menyusut 2,71% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagai pembanding, laba bersih AKRA semester I-2023 sebesar Rp 1,03 triliun. Penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan yang masih tertekan. AKRA mengantongi total pendapatan Rp 18,65 triliun pada semester I-2024, terkoreksi 5,43% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo menjelaskan, turunnya pendapatan ini disebabkan perlambatan ekonomi, seperti normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi cuaca yang memengaruhi operasional konsumen. Normalisasi harga juga terjadi pada segmen bahan kimia secara umum. Manajemen AKRA berekspektasi kondisi ini akan membaik pada semester II-2024. AKRA dapat meneruskan perubahan harga yang terjadi di pasar kepada konsumen, sehingga dapat mengelola risiko harga dan biaya. Haryanto secara khusus menyoroti segmen kawasan industri yang menghasilkan pendapatan dari penjualan lahan sebesar Rp 509 miliar atau naik 5,6% yoy. Pendapatan dari utilitas turut meningkat menjadi Rp 75 Miliar atau sebesar 92% yoy.

Sedangkan pendapatan dari kawasan pelabuhan JIIPE sebesar Rp 174 miliar dan menghasilkan kontribusi bagi laba AKRA sebesar Rp 31 miliar. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu memperkirakan, ada sejumlah pendorong kinerja AKRA pada semester kedua mendatang. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang lebih baik, meningkatnya aktivitas pertambangan serta perkiraan kondisi perekonomian yang lebih kuat dan dapat mendorong permintaan bahan kimia dan BBM. Guna mencapai target kinerjanya, AKRA mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Capex ini akan dipakai untuk petroleum storage, terminal kimia di Sulawesi dan di pelabuhan JIIPE. Capex tersebut juga dialokasikan untuk memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) BP-AKR dengan target penambahan sekitar 30 hingga 35 outlet sepanjang tahun 2024. Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian melihat kinerja AKRA di semester I-2024 masih sesuai perkiraan. Ayu menyoroti penjualan dari kawasan industri yang mengalami pertumbuhan dan berkontribusi cukup besar pada laba AKRA.

Prospek kinerja PT Mayora Indah Tbk (MYOR) tampaknya bakal tetap terjaga. Ini didukung oleh penjualan domestik dan global yang cukup kuat. Analis Mirae Asset Sekuritas Abyan Yuntoharjo memproyeksi hasil kinerja produsen permen Kopiko ini pada kuartal kedua sebagian besar sejalan dengan perkiraannya. Namun ini tidak memperhitungkan dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Meskipun demikian, Abyan mengekspektasi MYOR bakal memperoleh manfaat dari eksposur ekspor, yang lebih tinggi daripada perkiraan. Ini didorong depresiasi rupiah dan ekspor yang terjadi pada kuartal pertama. Data keuangan emiten konsumer di pertengahan tahun ini menunjukkan pertumbuhan sektor yang moderat, berada pada kisaran pertumbuhan satu digit. Tekanan ekonomi telah mengurangi belanja konsumen, hingga membatasi kinerja sektor secara keseluruhan.

Mirae Asset Sekuritas mengantisipasi penurunan margin pada kuartal kedua dan kemungkinan pada separuh pertama tahun ini, karena fluktuasi harga bahan baku kakao, kopi, dan gandum. Analis Phintraco Sekuritas Muhammad Heru Mustofa mengatakan, saat ini produk MYOR telah diekspor ke lebih dari 100 negara, antara lain Asia Tenggara, Tiongkok, India, Timur Tengah, AS, Afrika, dan Eropa. Namun Heru melihat, tantangan bagi MYOR adalah harga bahan baku yang menanjak di tahun ini. Meskipun beberapa bahan baku utama yang dibutuhkan untuk produksi seperti kakao dan kopi sebagian besar diperoleh di dalam negeri. Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas Arinda Izzaty Hafiya melihat MYOR salah satu emiten di sektor konsumer non cyclicals yang cukup defensif. Untuk kinerja 2024, Arinda memproyeksi pendapatan MYOR akan mencapai Rp 33,95 triliun dan laba bersih sebesar Rp 3,69 triliun. Alhasil, Arinda merekomendasikan beli saham MYOR dengan target harga Rp 2.980 per saham.

Pengunjung melihat produk kerajinan perhiasan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Bazar tersebut diikuti 500 lebih UMKM Bhayangkari dan perajin dari seluruh Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99 persen dari total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. (Yoga)

KTT G20 tahun ini sedang alot membicarakan pengenaan pajak minimum bagi miliarder dunia. Inisiatif yang digaungkan presidensi Brasil itu ingin menyasar pajak minimum 2 % atas kekayaan orang-orang superkaya dunia. Indonesia diharapkan berani menggali potensi pajak yang sama. Dilansir dari Bloomberg, ide memajaki golongan superkaya dunia secara merata itu awalnya diinisiasi Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva, yang didukung sejumlah anggota negara G20 lainnya meski di sisi lain ada penolakan yang cukup kuat dari beberapa negara maju, seperti AS. Lewat skema pajak kekayaan global tersebut, ada sekitar 3.000 orang terkaya dunia yang kekayaannya akan dipajaki dengan tarif minimum 2 %.

Pengumpulan pajak atas aset kekayaan para miliarder itu diharapkan bisa menarik dana hingga 250 miliar USD per tahun atau Rp 4.702 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim serta program penanganan kelaparan dan kemiskinan di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan itu diwakili Menkeu Sri Mulyani yang bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, sejak 23 Juli lalu. Sekjen Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (25/7) mengatakan, Indonesia ikut memantau baik-baik perkembangan pembahasan gagasan pajak minimum kekayaan global di forum G20 tersebut.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengikuti proses aksesi sebagai anggota ”klub negara maju” alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dengan demikian, berbagai kesepakatan global, khususnya terkait perpajakan, bisa ikut berimplikasi pada kebijakan yang diterapkan Indonesia. ”Kalau nanti ada implikasi (dari pajak kekayaan global) itu terhadap pemenuhan standar kita dalam aksesi OECD, pasti akan langsung kita follow up. Kebetulan, urusan kebijakan fiskal dalam tim nasional untuk aksesi OECD itu dikoordinasikan oleh Bu Menkeu, jadi beliau yang akan langsung mengoordinasikannya,” kata Susiwijono.

Pemerintah sebenarnya sudah mengenakan pajak atas orang-orang superkaya alias high net worth individual di Indonesia. Namun, yang dipajaki baru pendapatan (income) mereka lewat PPh 21 yang dipungut progresif, bukan nilai kekayaan bersih yang dimiliki kelompok crazy-rich tersebut. Sementara melalui pajak kekayaan, obyek yang dipungut pajak akan lebih luas, bukan sekadar penghasilan, antara lain, aset kekayaan bersih, seperti tabungan/giro, deposito perbankan, saham, properti, dan kendaraan; hasil transfer kekayaan, seperti warisan, donasi, dan hibah; serta kekayaan lain, seperti keuntungan dari hasil investasi atau penjualan aset (capital gain). (Yoga) 

Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional diindikasikan dengan penurunan atau stagnansi penghasilan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi, yang menyebabkan konsumen mencari alternatif belanja murah. Hal ini turut menggerus pendapatan produsen barang konsumen. Perekonomian Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, di kisaran 5 %, untuk tahun 2024 dan 2025. Angka pertumbuhan ini diharapkan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang memberikan kontribusi 50 %. Sayangnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi belum melampaui level 5 % sejak 2022. Pada triwulan I-2024, konsumsi bahkan hanya tumbuh 4,97 % meski didukung pemilu dan Ramadhan.

Menggunakan mahadata, Mandiri Shopping Index (MSI), ekonom Bank Mandiri, Bobby Hermanus dan Andry Asmoro, mengatakan, ada hubungan antara penurunan pertumbuhan konsumsi dan penyusutan jumlah masyarakat berpendapatan menengah atau kelas ekonomi menengah. ”Dengan menggunakan definisi kelas konsumen menurut Bank Dunia, hanya kelas atas dan kelas bawah yang  mengalami perubahan proporsi relatif kecil antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Sementara proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar seperlima (21,4 %) sebelum pandemi menjadi kurang dari seperlima (17,4 %) saat ini,” kata Andry, Kamis (25/7).

Sebanyak 4 poin persentase jumlah masyarakat kelas menengah yang hilang sebagian besar berpindah ke kelas ekonomi yang lebih rendah, terlihat dari peningkatan proporsi kelas atas yang hanya 0,1 poin persentase. Adapun proporsi calon kelas menengah semakin meningkat, yaitu naik 1,3 poin persentase menjadi 49,5 %. Di sisi lain, sebagian calon kelas menengah turun ke kelas bawah atau rentan, menyebabkan jumlahnya meningkat 2,7 poin persentase sehingga pangsa kelas ini meningkat menjadi 23,3 % pada tahun 2023. ”Jika proporsi kelas menengah turun, sementara konsumsi rumah tangga secara keseluruhan turun, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki pendapatan lebih sedikit sehingga menurunkan daya beli konsumen secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan perekonomian,” tuturnya. (Yoga)