BEI mengevaluasi (rebalancing) secara mayor indeks LQ45 dan IDX80. Rotasi ini dinilai akan menguntungkan para konstituen pendatang baru dan memacu likuiditas serta stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada indeks LQ45, Bursa telah memasukkan saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR) kedalam barisan pendatang baru akan mengusir saham portfolio milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Lalu, pada IDX80 BEI mengikutsertakan saham PT Cisarua Mountain Diary Tbk (CMRY) dan PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sebagai konstituen anyar IDX80. Sebaliknya, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) dan PT PP Tbl (PTPP) mental dari kelompok IDX80. Masuknya saham Jasa Marga ke indeks LQ45 sudah diduga oleh kalangan analis karena melihat kapitalisasi pasar dan likuiditas JSMR. Begitupun dengan keluarnya  SRTG yang dinilai kapitalisasi pasar dan frekuensi transaksi rendah. Yetede)

Bancakan kursi komisaris BUMN menjadi-jadi di ujung pemerintahan Presiden Jokowi, yang menjadi alat politik Jokowi menunjukkan peran dan kontribusinya dalam menyiapkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak pemilihan presiden 2024, tercatat 17 pendukung Prabowo dan Gibran menduduki posisi penting. Yang paling anyar, dua pengurus partai politik yang dekat dengan Prabowo diangkat sebagai komisaris PLN. Keduanya adalah Burhanuddin Abdullah Harahap, yang masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, serta Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat.

Meski Demokrat menyebutkan bahwa Andi Arief telah dinonaktifkan dari kepengurusan partai, tak dimungkiri pemilihan Andi tidak terlepas dari tugasnya saat pilpres 2024 sebagai bagian tim sukses Prabowo-Gibran. Begitu pula Burhanuddin. Pengangkatan yang tidak mempertimbangkan aspek profesionalitas dan cenderung sebagai balas budi politik itu melanggar peraturan yang dibuat Menteri BUMN Erick Thohir sendiri. Peraturan Menteri BUMN No 3 Tahun 2023 tentang Organ dan SDM BUMN, khususnya Pasal 18, mengatur bahwa, untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris, seseorang harus memenuhi persyaratan, antara lain bukan pengurus partai.

Penempatan kursi komisaris di sejumlah BUMN yang tidak sesuai dengan syarat dalam UU BUMN mencederai tata kelola perusahaan yang baik, merusak budaya profesionalitas, serta memicu spekulasi bisnis yang negatif. Selain itu, sebagai ujung tombak perekonomian, BUMN mesti memiliki langkah pencegahan korupsi. Pencegahan ini tidak hanya mencakup upaya menghindari korupsi dan melaporkan gratifikasi, tapi juga mengatur adanya konflik kepentingan. (Yetede)

Pemerintah pesimistis bisa mencapai target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam non-migas tahun ini. Dalam laporan prognosis semester II 2024, Kemenkeu memproyeksikan realisasinya sampai akhir tahun hanya Rp 55,1 triliun atau 56,5 % dari target. Salah satu pemicunya, tren harga batu bara yang menurun, sejak tahun lalu. Penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara hanya Rp 172,96 triliun, turun dibanding pada 2022 di Rp 183,5 triliun karena terjadi moderasi harga komoditas. Namun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki optimisme baru setelah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara atau Simbara. Menurut dia, platform ini bisa mendatangkan tambahan pendapatan dari sektor mineral dan batu bara sebesar Rp 5-10 triliun per tahun.

"Hanya dari royalti, tidak bicara pajak," kata Luhut sesudah peluncuran sistem tersebut, Senin, 22 Juli 2024. Simbara merupakan ekosistem yang dibuat pemerintah untuk mengawasi tata kelola sektor mineral dan batu bara sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Di dalamnya terintegrasi data perizinan tambang, rencana penjualan hasil tambang, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, pengapalan komoditas, hingga devisa hasil ekspor. "Yang tercatat dalam sistem ini adalah aliran barang, dokumen, uang, orang, dan transportasi," ujar Direktur PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Anggaran Kemenkeu, Rahayu Puspasari kepada Tempo, kemarin, 26 Juli 2024. (Yetede)

Pengintegrasian data komoditas tambang lewat Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) diperluas. Pada Senin, 22 Juli 2024, nikel dan timah masuk ke dalam aplikasi tersebut, menyusul batu bara yang sudah masuk sejak 2022. Simbara ditujukan untuk menghasilkan satu data mineral dan batu bara. Aplikasi ini juga membuat pemerintah dapat melakukan pengawasan terpadu demi kelancaran bisnis dan mendorong penerimaan negara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pelebaran tata kelola bisnis dari hulu ke hilir juga akan diperluas ke lima komoditas lainnya. Lima komoditas tersebut adalah bauksit, emas, perak, tembaga, dan besi.

Dengan pengembangan Simbara, Arifin berujar, Kementerian ESDM turut menyediakan data badan usaha yang terdaftar. Dengan demikian, badan usaha yang bisa masuk ke Simbara hanya yang sudah memiliki billing royalti dan izin tambang yang terdaftar di Minerba One Map Indonesia (MODI).Dia menegaskan, badan usaha yang masuk ke dalam Simbara juga harus memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang sudah disetujui serta kuota inventori penjualan pada Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP).

“Dengan integrasi tersebut, dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar serta memiliki RKAB dan profesional yang mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN,” kata Arifin di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Arifin mengimbuhkan, Simbara bukan hanya sistem informasi, tapi juga integrasi berbagai proses pertambangan. Pemerintah berharap Simbara dapat memberi dampak positif, baik terhadap optimalisasi penerimaan negara maupun peningkatan efektivitas pengawasan bersama antar-kementerian dan lembaga. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan entitas anak perusahaan atau BRI Group mencatatkan capaian kinerja positif dengan membukukan laba bersih Rp29,90 triliun per akhir kuartal II/2024. BRI secara konsolidasian berada dalam arah pertumbuhan yang selektif, prudent, dan berkelanjutan. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, capaian positif BRI Group tersebut antara lain di dukung kinerja penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh double digit. “Hingga akhir kuartal II/2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun,” paparnya, dalam konferensi pers paparan kinerja keuangan kuartal II/2024 di Jakarta, Kamis (25/7). Penyaluran kredit yang tum buh dua digit tersebut mendorong peningkatan aset BRI yang per akhir Juni 2024 meningkat 9,54% yoy menjadi Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut menandai kemampuan perseroan dalam menjaga kualitas kredit melalui penyaluran kredit yang selektif dan prudent. BRI, sebut Sunarso, ber komitmen untuk merealisasikan strategi hybrid bank yang di an ta ra nya mengandalkan peran AgenBRILink yang mampu memenuhi kebutuhan dan karakteristik nasabah mikro. Fitur-fitur dan layanan Agen-BRILink telah memu dahkan aktivitas kehidupan masyarakat dalam membantu kelancaran pembayaran tagihan listrik, air, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, menyediakan layanan referral pembukaan rekening tabungan BSA dan pinjaman, serta tran saksi lainnya. Perseroan per akhir Juni 2024 telah memiliki 993.000 AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 61.000 desa.

Peluang korporasi untuk menerbitkan surat utang atau obligasi pada sisa tahun ini dibayangi berbagai risiko seperti suku bunga tinggi dan situasi ekonomi yang menantang yang membuat investor wait and see. Belum lagi dengan kehadiran instrumen lain seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang berhamburan di pasar. Tak ayal, sejumlah korporasi pun memilih mengatur strategi pembiayaan yang lebih cermat. Sebagian korporasi bahkan lebih memilih untuk melunasi utang jatuh temponya ketimbang refinancing dengan cost of fund lebih tinggi. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan nilai surat utang jatuh tempo tahun ini menyentuh Rp150 triliun. Sebanyak Rp90 triliun di antaranya baru akan jatuh tempo pada semester kedua tahun ini. PT Permodalan Nasional Madani (PNM), misalnya, memiliki dua surat utang jatuh tempo senilai total Rp1,76 triliun. Perseroan memilih melunasinya dengan kas internal. Alih-alih mengandalkan surat utang baru, perseroan memilih memanfaatkan pinjaman perbankan jika masih membutuhkan tambahan likuiditas. PMN masih memiliki fasilitas kredit yang belum ditarik senilai Rp18,6 triliun. “PNM akan lebih memilih tingkat bunga yang lebih rendah yang saat ini dimungkinkan akan memilih layanan perbankan. Namun, PNM akan melihat perkembangan terkait cost of fund baik perbankan maupun di pasar modal,” kata Direktur Bisnis PNM Prasetya Sayekti, Kamis (25/7).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi. Perseroan memiliki surat utang jatuh tempo senilai Rp198 miliar. “WOMF akan menggunakan kas internal perusahaan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo,” katanya. PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) juga akan melunasi obligasi jatuh temponya senilai Rp52,8 miliar dengan menggunakan kas internal. Perseroan pun belum memiliki rencana untuk menerbitkan obligasi baru. Perihal dinamika tersebut, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan bahwa emisi surat utang korporasi pada sisa tahun ini bakal sangat berat, selama Bank Indonesia (BI) belum menurunkan suku bunganya. Di sisi lain, instrumen alternatif seperti SRBI kini lebih diminati oleh investor sebab menawarkan bunga tinggi, tenor pendek, dan jaminan keamanan oleh BI. Sebagai gambaran, pada lelang terakhir SBRI Rabu (24/7), BI memberikan bunga 7,299% untuk SRBI tenor 12 bulan. Terkait dengan risiko gagal bayar atau default, Head of Non-Financial Institution Ratings 1 Division Pefindo Martin Johannes Haholongan mengatakan bahwa memang ada beberapa tantangan makro ekonomi yang bisa mengancam kesiapan emiten dalam melunasi pembayaran utang jatuh temponya tahun ini.

Perubahan saham Indeks LQ45 diharapkan mengerek kinerja indeks sekaligus anggota konstituen tersebut ke depan, setelah cenderung tertinggal sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Kamis (25/7), Indeks LQ45 melemah 5,61% secara year-to-date (YtD) ke level 916,16. Pelemahannya lebih besar dibandingkan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang turun 0,45% YtD ke 7.240,27. Pelemahan Indeks LQ45 terutama tertekan saham teknologi, seperti PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK). Sentimen negatif saham teknologi tak lepas dari era suku bunga tinggi, yang mengindikasikan emiten mendapat tantangan dalam pencarian dana. Sementara itu, emiten terkait komoditas dan energi cenderung mendorong kinerja Indeks LQ45. Misalnya saja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), dan PT United Tractors Tbk. (UNTR). Menilik kinerjanya sepanjang 2024, saham JSMR sudah naik 12,42% ke posisi Rp5.475. Adapun, saham SRTG turun 12,20% secara YtD ke level Rp1.440.Terkait perubahan Indeks LQ45, perusahaan Manajer Investasi (MI) Syailendra Capital akan fokus pada fundamental saham dan tidak memfokuskan posisi berdasarkan perubahan dari indeks LQ45 tersebut. “Menurut kami, apabila fundamental sebuah perusahaan masih bagus dan masih bisa ada prospek untuk tumbuh, walaupun dikeluarkan dari LQ45 kami akan tetap hold saham tersebut,” ujar Investment Analyst Syailendra Capital Michael Tjandra kepada Bisnis, Kamis (25/7). 

Head of Investment Specialist Sinarmas AM Domingus Sinarta Ginting menyampaikan rebalancing indeks LQ45 kali ini cenderung mixed dalam perubahan bobot dengan tidak terlalu banyaknya pergerakan kapitalisasi pasar dan likuiditas dari saham-saham dalam indeks tersebut. Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan mengatakan sektor saham potensial di Indeks LQ45 ialah perbankan; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; pertambangan; serta perdagangan, jasa, dan investasi. Head of Consumer Education and Literation Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi memperkirakan pada semester II/2024 ada beberapa sentimen yang akan mendorong pergerakan saham dan Indeks LQ45. Pertama, potensi pelonggaran kebijakan moneter yang lebih cepat sehingga mendorong inflow investor asing ke saham blue chip. Kedua, stabilitas pergerakan nilai rupiah dan ekonomi Indonesia, ketiga, cycle komoditas yaitu penguatan harga komoditas di akhir tahun, dan keempat, transisi pemerintahan Indonesia.

Presiden Joko Widodo meyakini peredaran uang global ke Indonesia bakal kian deras setelah peluncuran golden visa di Tanah Air. Kepala Negara beralasan skema golden visa memang untuk menarik warga negara asing (WNA) berinvestasi di Indonesia. “Ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke Indonesia dengan fasilitas golden visa,” ujarnya seusai Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7). Presiden melanjutkan golden visa bisa menarik global talent menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita. “Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin,” kata Jokowi. Dalam peluncuran itu, Kepala Negara memberikan akses golden visa kepada Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong (STY). Selain STY, sejumlah tokoh ternama dunia atau global talent telah mendapatkan golden visa, di antaranya Direktur Utama OpenAI Sam Altman, dan salah satu petinggi PT Boeing Indonesia. Skema golden visa merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No.22/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.82/2023. 

Golden visa diberikan untuk melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua dengan jangka waktu paling lama 5 tahun atau 10 tahun. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa kementeriannya menggandeng lembaga internasional untuk menghindari penyelewengan kebijakan golden visa. “Kita kan ada komunikasi ada berbagai organisasi internasional,” katanya. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menambahkan telah mengantongi total investasi senilai Rp2 triliun dari 300 WNA penerima golden visa sejak pertama kali diujicobakan pada 2023 hingga 24 Juli 2024. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyatakan skema golden visa sudah ditunggu-tunggu oleh pengusaha. “Saya rasa sebagai pengusaha, investor asing akan mengambil ini sebagai satu kesempatan,” kata Shinta. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira juga menilai kebijakan golden visa bisa meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Pemerintah mengkaji untuk mengucurkan lagi insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. Kebijakan ini untuk mendongkrak kembali volume penjualan mobil sekaligus memutar roda perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). "Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan, semester pertama, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," kata dia, Kamis (25/7). Susiwijono bilang, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024. Berdasarkan laporan itu, terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil melorot.

Pertama, insentif PPnBM DTP yang berakhir pada 2023. Kedua, terkait pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat. Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional menyusut 19,4% year on year (yoy) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan ritel (diler ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari tahun sebelumnya 502.533 unit. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, insentif pajak memang efektif mengerek penjualan mobil. Ini terlihat dari penjualan mobil yang meningkat saat insentif pajak dikucurkan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak, maka penjualan mobil menurun. Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa kelompok masyarakat menengah sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Hal ini terindikasi dari permintaan mobil untuk kelas menengah yang mengalami penurunan dari sisi permintaan. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman juga mengatakan, kenaikan penjualan mobil dapat menopang pertumbuhan. Alhasil, insentif tersebut bisa menjadi salah satu upayanya.

Kinerja keuangan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melandai pada separuh pertama tahun ini. AKRA mengantongi laba bersih Rp 1 triliun, menyusut 2,71% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebagai pembanding, laba bersih AKRA semester I-2023 sebesar Rp 1,03 triliun. Penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan yang masih tertekan. AKRA mengantongi total pendapatan Rp 18,65 triliun pada semester I-2024, terkoreksi 5,43% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo menjelaskan, turunnya pendapatan ini disebabkan perlambatan ekonomi, seperti normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi cuaca yang memengaruhi operasional konsumen. Normalisasi harga juga terjadi pada segmen bahan kimia secara umum. Manajemen AKRA berekspektasi kondisi ini akan membaik pada semester II-2024. AKRA dapat meneruskan perubahan harga yang terjadi di pasar kepada konsumen, sehingga dapat mengelola risiko harga dan biaya. Haryanto secara khusus menyoroti segmen kawasan industri yang menghasilkan pendapatan dari penjualan lahan sebesar Rp 509 miliar atau naik 5,6% yoy. Pendapatan dari utilitas turut meningkat menjadi Rp 75 Miliar atau sebesar 92% yoy.

Sedangkan pendapatan dari kawasan pelabuhan JIIPE sebesar Rp 174 miliar dan menghasilkan kontribusi bagi laba AKRA sebesar Rp 31 miliar. Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKRA Suresh Vembu memperkirakan, ada sejumlah pendorong kinerja AKRA pada semester kedua mendatang. Salah satunya adalah kondisi cuaca yang lebih baik, meningkatnya aktivitas pertambangan serta perkiraan kondisi perekonomian yang lebih kuat dan dapat mendorong permintaan bahan kimia dan BBM. Guna mencapai target kinerjanya, AKRA mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Capex ini akan dipakai untuk petroleum storage, terminal kimia di Sulawesi dan di pelabuhan JIIPE. Capex tersebut juga dialokasikan untuk memperluas jaringan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) BP-AKR dengan target penambahan sekitar 30 hingga 35 outlet sepanjang tahun 2024. Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian melihat kinerja AKRA di semester I-2024 masih sesuai perkiraan. Ayu menyoroti penjualan dari kawasan industri yang mengalami pertumbuhan dan berkontribusi cukup besar pada laba AKRA.