;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Feodalisme di Perusahaan

02 Aug 2024

Sebagian besar perusahaan besar, terutama perusahaan multinasional, berisi orang yang belagak dan sombong. Di perusahaan yang mayoritas berisi lulusan dari luar negeri juga muncul fenomena yang sama. Ketika mendapat masalah, mereka sulit menemukan jalan keluar. Aalah satu sikap yang dekat dengan masalah itu dan banyak menjadi pembahasan adalah feodalisme di korporasi, yang muncul karena kultur lama di perusahaan yang hadir karena masyarakatnya memang lekat dengan feodalisme. Ada juga feodalisme korporasi yang muncul karena sistem ekonomi.

Tahun 2022, Adam Drakos menulis di laman ThinkingWest, menyebut, feodalisme korporasi adalah sistem di mana warga negara menjadi sangat bergantung pada beberapa sistem ultramonopoli yang kuat untuk sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari. Monopoli yang mengendalikan mampu memberikan pengaruh yang semakin besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan transportasi, dikendalikan oleh perusahaan multinasional.  Kekuatan mereka makin menjadi-jadi ketika pemerintah tak mampu mengatur mereka.

Fenomena ini terjadi di Indonesia, terutama di perusahaan teknologi. Sejumlah perusahaan yang hadir kerap dipuji birokrasi hingga membesar dan tak sedikit yang melekat pada pemerintah. Perusahaan lama juga memiliki potensi jebakan yang sama, seperti perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan BUMN. Mereka bisa menjadi kerajaan-kerajaan baru yang bisa mengatur berbagai sendi kehidupan warga. Feodalisme di perusahaan menjadi masalah karena menghambat inovasi. Tidak sedikit perusahaan di Indonesia sulit melakukan perubahan karena kultur feodal yang kuat.

Contohnya, proyek mikro yang bisa diputuskan oleh level menengah harus menunggu persetujuan direksi. Sementara direksi urusannya terlalu banyak hingga proyek ini terbengkalai dalam waktu lama. Kultur itu harus dihilangkan ketika harus berinovasi. Tak ada cara yang manjur selain mengubah sikap sombong dan mulai menjadi pendengar. Setiap kali mendengarkan, solusi sudah ada di antara kalimat-kalimat yang diucapkan oleh konsumen, publik, peneliti, dan juga pihak lain. (Yoga)


Kinerja Manufaktur

02 Aug 2024

Setelah berada dalam zona ekspansi selama 34 bulan berturut-turut, kinerja industri manufaktur Indonesia masuk ke zona kontraksi pada Juli 2024, disebabkan berbagai tekanan, seperti penurunan permintaan, gangguan distribusi dan kenaikan biaya produksi. Terakhir kali Indonesia masuk ke zona kontraksi pada Agustus 2021. Mengutip Purchasing Manager’s Index/PMI Indonesia pada Juli 2024 yang dirilis S&P Global, posisi Indonesia anjlok pada level 49,3 atau turun 1,4 poin dibanding Juni 2024 di level 50,7. Indeks di bawah 50 % menunjukkan industri tengah terkontraksi.

Economic Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam siaran pers, Kamis (1/8) menjelaskan, penurunan indeks dipicu beberapa aspek, antara lain penurunan permintaan baru dan gangguan pasokan, sehingga menurunkan kapasitas produksi. Kondisi tersebut secara umum terjadi pada pasar dalam negeri ataupun global. Gangguan rantai pasok berkorelasi dengan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Waktu pengiriman barang menjadi lebih lama sehingga biaya distribusi turut melonjak. Kondisi ini membuat produsen manufaktur menjadi lebih waspada.

”Aktivitas manajer untuk belanja bahan baku produksi menurun. Padahal, belanja manajer ini mengindikasikan manufaktur tengah ekspansi. Saat belanjanya menurun, artinya kondisinya sedang terkontraksi. Namun, dunia usaha dinilai percaya diri dalam 12 bulan mendatang. Penjualan dan kondisi pasar akan membaik pada tahun depan,” ujar Paul. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Kamis, menyebut bahwa kebijakan relaksasi impor menyebabkan kinerja industri manufaktur dalam negeri merosot. (Yoga)


Kerajinan Dari Limbah Plastik

02 Aug 2024

Pekerja menjahit lapisan limbah plastik dengan bahan parasut untuk produk tas belanja di bengkel produksi Rappo Indonesia di kawasan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). Produk kerajinan daur ulang ini telah menembus pasar domestik di Jakarta, Makassar, Bali, dan Surabaya. Harga produk kerajinan daur ulang dijual mulai dari Rp 99.000 hingga Rp 449.000 untuk tas mode. Sebanyak 90 persen pesanan berasal dari perusahaan. (Yoga)


Inflasi Beras dan Pendidikan

02 Aug 2024

Pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan. Namun, beras dan biaya pendidikan justru mengalami inflasi. BPS, Kamis (1/8) merilis, pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi 0,18 % secara bulanan dan inflasi 2,13 % secara tahunan. Deflasi itu terjadi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi tersebut juga lebih dalam ketimbang deflasi Mei dan Juni 2024 di 0,03 % dan 0,08 %. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, deflasi pada Juli 2024 terutama disebabkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak seperti bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, serta daging dan telur ayam ras.

Harga komoditas-komoditas itu turun lantaran pasokannya mulai berlimpah di tengah permintaan yang tetap. Kondisi itu berbeda dengan beras yang justru terus mengalami inflasi sejak Juni 2024 setelah pada April dan Mei 2024 mengalami deflasi yang cukup dalam. ”Beras kembali mengalami inflasi lantaran harganya naik, sejalan dengan penurunan jumlah produksi beras setelah masa puncak panen raya padi pada April-Mei 2024 berlalu,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Selain beras, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 0,69 % pada Juli 2024. Andilnya terhadap deflasi umum pada bulan tersebut 0,04 %. Komponen yang mendorong inflasi adalah biaya SD, biaya SMP dan biaya SMA. Andil ketiga biaya sekolah tersebut terhadap inflasi masing-masing 0,01 %. ”Data historis menunjukkan, permulaan tahun ajaran baru selalu menjadi pendorong inflasi dan masih berpotensi memberikan andil inflasi pada dua bulan ke depan,” katanya. (Yoga)


Hutama Karya Cetak Laba

02 Aug 2024

Dalam dua tahun terakhir, PT Hutama Karya (Persero) mampu mempertahankan pertumbuhan laba setelah dihantam kerugian pada periode 2020-2022 akibat beban bunga dan amortisasi operasional jalan tol yang belum layak secara finansial. Pertumbuhan laba Hutama Karya ditopang proyek-proyek infrastruktur, baik penugasan pemerintah maupun kemitraan dengan swasta. Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, Hutama Karya meraup laba bersih Rp 396 miliar pada semester I-2024. Pertumbuhan laba ini tercatat signifikan mencapai 1.073 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 33,73 miliar.

Dirut Hutama Karya, Budi Harto, menyebut pertumbuhan laba perusahaan pada paruh pertama tahun ini ditopang kinerja sektor infrastruktur dan konstruksi, yang membaik seusai melewati masa terberat yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, yakni tahun 2020-2022. Untuk mempertahankan kinerja konstruksi agar tetap positif, perusahaan senantiasa melakukan penguatan, pengendalian biaya, mutu, dan waktu, serta melakukan efisiensi beban usaha. ”Kami tetap mengoptimalkan segmen jalan dan jembatan sebagai portofolio utama Hutama Karya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/8). (Yoga)


Siapa Untung dengan PP Kesehatan Industri Rokok atau Pengendalian Tembakau

02 Aug 2024
PEMERINTAH akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan Undang-Undang Kesehatan yang sudah disahkan pada 2023. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang populer disebut PP Kesehatan, mengubah sejumlah aturan mengenai sistem kesehatan nasional, dari urusan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, dokter dan tenaga kesehatan, hingga pengamanan zat adiktif.

Regulasi ini menimbulkan respons pro dan kontra. Industri tembakau, misalnya, menilai aturan ini merugikan jika diimplementasikan. Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menyebutkan Peraturan Pemerintah No. 28/2024 melampaui kewenangan Undang-Undang Kesehatan. Gappri malah menduga ada indikasi bahwa aturan pelaksana ini menyimpang dari mandat Undang-Undang No. 17/2023. 

Menurut Henry, Pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan memandatkan pengaturan pengamanan zat aditif berupa produk tembakau diatur melalui peraturan pemerintah. Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal rokok elektronik diatur melalui peraturan pemerintah. Henry mengklaim seharusnya regulasi rokok konvensional dan elektronik diatur tersendiri. Ia mengatakan keduanya sebaiknya terpisah dari peraturan pemerintah karena memiliki ekosistem berbeda. (Yetede)

Semester I-2024, Laba Bersih Barito Pacific Tumbuh Positif

02 Aug 2024
Pada paruh pertama 2024, realisasi kinerja keuangan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mencerminkan adanya progres berkelanjutan pada pertumbuhan secara organik maupun anorganik, meskipun selama enam bulan pertama  tahun ini masih dibayangi tantangan di industri Petrokimia. Berdasarkan laporan keuangan Barito Pacific (konsolidasian) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 (unaudited), Perseroan kembali membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan  kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 34 juta atau 13,3% dibandingkan dengan laba bersih di Semester I-2023 yang senilai US$30 juta. Pertumbuhan laba bersih hingga double digit tersebut terutama dipengaruhi penurunan beban pokok pendapatan di Semester I-2024 sebesar 16,1% (year on year) menjadi US$914 juta. Kondisi ini sejalan dengan perolehan pendapatan BRPT di paruh pertama tahun ini yang menurun 15,6% (yoy) menjadi US$1,16 miliar. (Yetede)

Hati-hati Daya Beli Melemah

02 Aug 2024
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,18% secara bulanan atau month to month (MtM) pada Juli 2024. Ini merupakan deflasi ketiga pada tahun ini secara berturut-turut sejak Mei 2024, dan yang terdalam sejak November 2024. Deflasi sejumlah komoditas sejalan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain, deflasi yang berlanjut harus diwaspadai sebagai sinyal adanya penurunan daya beli di masyarakat dan menjadi hambatan potensi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5% pada tahun ini. Tercatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 2,13% (year on year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,89% (year to date/ytd). Bila ditinjau berdasarkan komponen, inflasi harga bergejolak tercatat sebesar 3,63% (yoy) inflasi harga diatur pemerintah 1,47% (yoy), dan inflasi inti 1,95% (yoy). (Yetede)

Pertumbuhan Perbankan Melesat

02 Aug 2024
Industri perbankan di paruh pertama tahun ini menghimpun total simpanan sebesar Rp 8.778,34 triliun, tumbuh 8,5% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, simpanan jumbo perbankan masih menjadi motor pertumbuhan  dengan pertumbuhan 11,7% (yoy) jauh di atas total simpanan. Adapun, simpanan dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar per semester I-2024 mencapai Rp 4.738,71 triliun. Nilai tersebut bahkan per akhir Juni 2024. Simpanan jumbo tersebut juga tercatat tumbuh 4,5% year on date (ytd), namun secara bulanan (month to month/mtm) mengalami kontraksi 0,3%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, pertumbuhan simpanan yang tinggi berikutnya adalah tiering nominal Rp 2-5 miliar yang tumbuh 6% (yoy) menjadi Rp696,85 triliun per semester I-2024. (Yetede)

Kekuatan Dana Segar

02 Aug 2024
Petrindo Jaya Kreasi mendapatkan fasilitas pinjaman tambahan dari BNI sebesar IDR 400 miliar serta fasilitas baru dari BCA untuk anak perusahaannya. Dana segar ini akan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk akuisisi, belanja modal, dan memenuhi kebutuhan modal kerja.  Meskipun terjadi peningkatan utang yang signifikan, Petrindo menegaskan bahwa perusahaan tetap mematuhi semua ketentuan keuangan yang telah disepakati, termasuk rasio utang terhadap ekuitas, rasio lancar yang disesuaikan, dan rasio cakupan bunga yang disesuaikan. Hal ini menunjukkkan bahwa  perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko keuangan. Laporan keuangan juga  menunjukkan peningkatan pada total ekuitas Petrindo yang mencapai US$ 327 juta pada akhir Juni 2024, naik dari US$ 121 juta pada akhir tahun lalu. (Yetede)