Memasuki paruh kedua tahun ini, perbankan masih dibayangi tantangan, salah satunya kondisi likuiditas yang masih ketat. Hal ini terlihat dari suku bunga simpanan yang masih akan meningkat. Bank Indonesia mencatat (BI) penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada kuartal III-2024 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perkiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi  dari solid masih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK tersebut  terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan 79,1%, pada triwulan yang sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro (SBT 48,2%), tabungan (SBT 81,5), dan deposito ((SBT 79,5%). (Yetede)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI EXPO 2023, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78. Acara tersebut sebagai salah satu strategi  mendorong pertumbuhan kredit konsumer perseroan di tahun ini. BNI EXPO 2024 digelar dengan temo wonderful Journey dan akan dilaksanakan selama tiga hari di Hal 1-3A ICE BSD, Tangerang, Jumat-Minggu (2-4 Agustus 2024). Terdapat promo menarik yang ditawarkan BNI dalam pameran tersebut, antara lain kredit kepemilikan  rumah (KPR) BNI Griya dan Kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan suku bunga spesial mulai dari 1,78% p.a. Diharapkan, dengan adanya promo menarik tersebut, akan mendorong permintaan kredit  konsumer BNI pada pameran. "Kredit konsumer lebih Rp118 triliun, kalau kami lihat year on year tumbuh lebih dari 15% pada semester I ini. Kami pastinya ini bagian dari lebih punya branding kredit konsumer dari event ini mendorong kesana," jelas Direktur Retail Banking BNI Expo Corina Leyla Karnalies. (Yetede)

Inefisiensi modal dan suku bunga tinggi yang berlangsung lama menjadi tantangan yang berisiko membatasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. Tak ayal, baik pemerintah maupun pelaku usaha pun siap bermanuver guna merespons kondisi tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan incremental capital output ratio(ICOR) yang tinggi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit beranjak dari kisaran 5%. ICOR merupakan sebuah ukuran inefi siensi penggunaan modal. Makin tinggi ICOR, makin rendah produktivitas modal. Adapun, ICOR Indonesia masih terlampau tinggi, yakni 6,8. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan rasio investasi terhadap PDB 6,8%. Menurutnya, kondisi investasi Indonesia belum kompetitif dengan level ICOR tersebut. Dia menyebut rata-rata Asean memiliki nilai ICOR di level 3,7%-4,5%. Perihal pembiayaan, Direktur PT Astra International Tbk. (ASII) sekaligus Director-In-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam kesempatan yang sama mengatakan suku bunga tinggi masih menjadi tantangan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan pinjaman, meskipun kegiatan seperti pameran otomotif mampu mengerem perlambatan. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aktivitas konsumsi di Amerika Serikat yang tampaknya sudah mencapai puncaknya, memunculkan harapan tentang penurunan suku bunga di Negeri Paman Sam, yang dapat berdampak pada kebijakan suku bunga Indonesia, yang selanjutnya berimpak ke penyaluran kredit. Menurutnya, penyaluran kredit per Juni meningkat Rp102,29 triliun atau tumbuh 1,39% secara bulanan (month-to-month). Adapun, secara tahunan, kredit melanjutkan capaian dobel digit dengan pertumbuhan sebesar 12,36% menjadi Rp7.478,4 triliun. Sementara itu, menjawab tantangan produktivitas modal yang rendah, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akan menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada akhir Juli 2024. Deputi Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Theopita Tampubolon menyampaikan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) versi 2 tersebut akan meluncur dalam waktu dekat. Salah satu hal yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan OSS RBA versi 2 adalah revisi menyeluruh PP No. 5/2021 pada batang tubuh beleid tersebut. Upaya lainnya adalah optimalisasi pelacakan proses perizinan sehingga dapat dipantau real time.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) men catatkan kinerja positif sepanjang Semester I/2024 dengan raihan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp4,4 triliun. Angka ini naik 5,8% year-on-year dan menghasilkan earnings per share sebesar Rp135,64. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa kinerja positif ini didorong oleh pertumbuhan aset produktif, eisiensi operasional, dan pen cadangan yang baik. Dia menambahkan CIMB Niaga menjaga kualitas aset dengan rasio grossnon-performing loan(NPL) sebesar 2,1%. CIMB Niaga mencatat posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 22,7% dan loan to deposit ratio(LDR) sebesar 85,7%. Total aset konsolidasian per 30 Juni 2024 adalah Rp346,7 triliun, menempatkan CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp249,8 triliun dengan pertumbuhan current account and savings account (CASA) sebesar 7,4% secara tahunan menjadi Rp162,9 triliun. 

Seiring dengan capaian ini, rasio CASA menjadi sebesar 65,2%. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga, atau CIMB Niaga Syariah, berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS ter besar di Indonesia dengan total pembiayaan Rp58,1 triliun atau tumbuh 11,6% year-on-year dan DPK sebesar Rp48,1 triliun atau tumbuh 8,1% year-on-year per 30 Juni 2024. Pertumbuhan signiikan ini didorong oleh segmen ritel. CIMB Niaga terus mengembangkan produk digital untuk melengkapi layanan kantor cabang seperti OCTO Mobile dan OCTO Clicks. OCTO Mobile menjadi fokus digitalisasi bank, menyediakan itur inovatif untuk transaksi, investasi, dan layanan lainnya. CIMB Niaga juga terus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip environment, social, and governance (ESG). Pada Semester I/2024, hampir 26% dari total pembiayaan CIMB Niaga (Rp56,4 triliun) mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). CIMB Niaga juga akan terus melakukan berbagai inisiatif yang komprehensif dalam isu sustainability, seperti The Cooler Earth Sustainability Series.

Sejumlah lembaga keuangan multilateral memproyeksikan perekonomian Indonesia bakal melambat pada 2024, seiring dengan tren suku bunga tinggi yang berlangsung lebih panjang dari ekspektasi semula. Asian Development Bank dan International Monetary Fund, misalnya, memperkirakan laju produk domestik bruto Indonesia tahun ini 5%, lebih lambat dari ekspansi ekonomi pada 2022 dan 2023. Pemerintah Indonesia sendiri juga memperhitungkan risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dengan memasang outlook 5%—5,2% dari semula 5,2%, karena faktor geopolitik, higher for longer suku bunga, perlambatan China, dan volatilitas harga komoditas, dan volatilitas rupiah. Adapun, Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dirilis Bank Indonesia juga melihat potensi perlambatan investasi pada semester II/2024 karena faktor perizinan, suku bunga, dan infrastruktur. Pada saat bersamaan, pelemahan ekspor akibat penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan dari pasar utama membatasi pertumbuhan ekonomi tahun ini. 

Akibatnya, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh secara moderat di saat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sebagai catatan, investasi langsung—yang menyumbang sekitar 30% produk domestik bruto—cukup tangguh di tengah transisi pemerintahan. Penanaman modal pada semester I/2024 tumbuh 22,5% year-on-year, lebih cepat dari periode sama tahun lalu. Konsumsi masyarakat juga masih kuat kendati ada tanda-tanda perlambatan dengan indeks keyakinan konsumen yang menurun dalam dua bulan hingga Juni. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus bahkan selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Memang nilai surplus perdagangan terus menciut. Surplus dagang juga dapat menstimulasi ekonomi yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Ekspor juga membuat industri domestik makin berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.

Warga Indonesia sepertinya semakin makmur. Ini terlihat dari peningkatan nominal simpanan nasabah di perbankan. Di saat yang sama, porsi ritel di sejumlah instrumen pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pasar modal terus mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal dalam negeri sudah mencapai 12,07 juta per Juni 2024, naik 7,47% dari akhir 2023. Sekitar 99,67% merupakan investor individu. Kepemilikan investor individu pada obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) juga meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan individu pada surat utang negara per Jumat (26/7) mencapai Rp 504,55 triliun, setara 8,69% terhadap total SBN. Bulan sebelumnya, kepemilikan individu di SBN baru mencapai Rp 498,13 triliun, atau sebesar 8,59% dari total SBN beredar. Adapun porsi kepemilikan individu pada Januari lalu baru 7,72% atau sebesar Rp 440,65 triliun. 

Di saat yang sama, simpanan nasabah di perbankan naik. Menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan nasabah di perbankan mencapai sekitar Rp 8.766,6 triliun, naik 8,4% secara tahunan dan naik 3% sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai, masyarakat mulai beralih ke obligasi negara karena imbal hasilnya di atas produk bank. Imbal hasil SBN mencapai 6%-7% per tahun. Bunga deposito bank umum saat ini hanya 2%-4%. Faktor lain, lanjut Bhima, penempatan dana di SBN meningkat karena orang-orang kaya sebelumnya mengantisipasi faktor pemilu, sehingga menempatkan uang di instrumen yang lebih aman. Kini, setelah pemilu usai, nasabah berani berinvestasi lagi di instrumen yang lebih berisiko. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menndaskan bahwa saat ini SBN lebih menarik dari produk bank, karena bunganya lebih tinggi. "Ini berarti inklusi keuangan dan produk pasar modal telah meningkat. Bunga deposito sekitar 4%-5% dan kena PPh 20%. Sementara SBN apalagi SRBI bisa 7,25% dengan PPh 10%," ungkapnya.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional. 

Sejumlah grup konglomerasi Tanah Air masuk dalam daftar pembayar pajak terbesar pada 2023 lalu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, Grup Djarum yang dimiliki Robert Budi Hartono, memimpin daftar sebagai penyetor pajak terbesar, disusul Grup Adaro milik Garibaldi Thohir. Daftar ini juga mencakup Grup Bayan Resources, Indofood, Sinarmas, Gudang Garam, Indika Energy, dan beberapa grup besar lainnya seperti Medco dan Trakindo. Nah, tentu saja, sebagian besar kekayaan para konglomerat ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setoran pajak Djarum bisa jadi banyak berasal dari perusahaan rokok yang dimilikinya. Tapi, ada pula kontribusi besar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kinerja emiten yang apik turut memengaruhi kontribusi pembayaran pajak. "BBCA mencatatkan laba bersih tinggi, sebesar Rp 48,6 triliun di tahun 2023. Wajar jika menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar," ujar Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat, Senin (29/7).

Setoran pajak yang besar boleh jadi memiliki dampak yang positif pada reputasi perusahaan di mata investor dan publik. Ini juga bisa menjadi cerminan kalau perusahaan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan punya posisi keuangan yang cukup kuat. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, sektor perbankan dan komoditas masih akan berkinerja moncer. Begitu pula sektor barang konsumsi. Selain itu, semakin besar setoran pajak dan cukai yang dibayarkan ke negara, juga dapat membuat laba bersih emiten tertekan. Contohnya, kenaikan tarif cukai rokok yang terus membayangi margin laba bersih PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Begitu pula sejumlah pajak dan royalti yang dikenakan ke industri batubara. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, emiten konglomerasi yang punya bisnis perbankan, barang konsumen siklikal, dan ritel akan cenderung diuntungkan di kondisi perekonomian saat ini.

Musim rilis laporan keuangan kembali datang. Di barisan emiten tambang, ada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang sudah mengumumkan kinerja semester I-2024. Hasilnya beragam. Top line dan bottom line AMMN kompak menanjak dengan level kenaikan signifikan. Pendapatan AMMN melejit 166,76% secara tahunan menjadi US$ 1,54 miliar. Sedangkan laba bersih AMMN terbang 300% ke US$ 475,25 juta. Kenaikan top line juga dialami ANTM, tapi dengan level yang lebih mini. ANTM meraup penjualan Rp 23,18 triliun atau tumbuh 7%. Namun laba bersih ANTM turun 17,55% jadi Rp 1,55 triliun hingga periode Juni 2024. Penurunan laba juga dialami sesama anggota holding pertambangan MIND ID, yakni INCO. Pendapatan terpangkas 27,34% menjadi US$ 478,75 juta. Sementara laba bersih INCO anjlok 82,05% ke level US$ 37,28 juta.

Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy menyatakan INCO akan terus mendorong penghematan biaya untuk memastikan biaya tunai per unit tetap kompetitif dalam upaya menghasilkan margin yang sehat. "Meski kondisi pasar tidak menentu, kami tetap berkomitmen mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya," kata Febriany. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer menyoroti katalis penggerak kinerja dan harga saham emiten tambang masih terkait dengan fluktuasi harga komoditasnya. Sentimen pentingnya adalah tingkat inflasi terutama di Amerika Serikat (AS) dan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan tahun ini. Analis Stocknow.id Abdul Haq Alfaruqy mengamati sejauh ini harga komoditas mineral cukup stabil. Sehingga kemungkinan emiten tambang lainnya juga bisa membukukan laba pada laporan keuangan semester I-2024. Analis BRI Danareksa Sekuritas Timothy Wijaya dalam riset terbarunya, masih mempertahankan rating overweight untuk emiten tambang logam. Saham pilihannya adalah TINS, NCKL, MBMA, MDKA, ANTM, dan INCO.

OJK mewacanakan akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan, berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau  third party liability (TPL), mulai Januari 2025 mendatang. Meski membawa banyak manfaat, penerapan kebijakan ini akan menemui sejumlah tantangan dan kendala. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui industri produsen otomotif di Tanah Air merasa keberangkatan dengan wacana OJK mewajibkan asuransi kendaraan TPL pada tahun 2025 mendatang. Pasalnya regulasi tersebut bisa saja memberatkan para calon pembeli kendaraan. "Tapi kita harus melihatnya dari dua sisi, TPL itu sifatnya perlindungan. Kalau terjadi musibah misalnya kendaraan menabrak BTS atau tower listrik yang harganya miliaran, asuransi TPL ini bisa melindunginya," kata Jongkie. (Yetede)