Iklim suku bunga tinggi rupanya mulai merepotkan perbankan. Buktinya, pendapatan bunga bersih yang biasanya moncer dan menjadi pilar penting penopang kinerja bank, kini mulai mepet, dampak dari biaya dana yang makin mahal. Beruntung, sejumlah bank dapat mengoptimalkan sumber pendapatan di luar bunga, sehingga dapat sedikit mengompensasi tekanan yang terjadi di lini pendapatan bunga. Alhasil, laba bersih pun masih sanggup tumbuh, setidaknya hingga semester pertama tahun ini. Manuver lainnya yang dilakukan perbankan yakni dengan menerapkan efisiensi, sembari menanti pelonggaran kebijakan moneter yang diharapkan terealisasi menjelang akhir tahun ini.

Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan bahwa kondisi bisnis saat ini memang ditandai oleh biaya dana yang tinggi dan risiko kredit berupa nonperforming loan (NPL) yang meningkat. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) pun sudah tertekan dalam 2 tahun belakangan. Untuk diketahui, angka NIM diperoleh dari pembagian selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga terhadap rata-rata aset yang menghasilkan bunga untuk periode tertentu. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso mengatakan bahwa tantangan utama perseroan adalah memastikan kualitas kredit UMKM tetap di level yang terkendali sembari menjaga likuiditas tetap mencukupi. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wir­joatmodjo menuturkan bahwa kondisi yang menantang saat ini menyebabkan laju pertumbuhan laba kalangan bank pelat merah melambat. Namun, dia optimistis kinerja bank-bank BUMN bakal lebih baik pada paruh kedua tahun ini.

Kehati-hatian juga menjadi strategi PT Bank OCBC NISP Tbk. dalam mengamankan kinerja. Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan di tengah tantangan kondisi ekonomi hingga saat ini, kinerja bank tetap tumbuh baik. Namun, katanya, perseroan tetap penuh kehati-hatian untuk bertumbuh secara berkesinambungan. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napitupulu pun berpandangan serupa. Dia optimistis hingga akhir tahun ini perseroan mampu membukukan kinerja keuangan yang positif, meski kondisi likuiditas perseroan mengetat. Adapun, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa perseroan beruntung memiliki likuiditas yang relatif longgar saat ini. Namun, untuk menjaga pertumbuhan laba, perseroan berfokus pada pengendalian biaya. Executive Director Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan bahwa bisnis bank pada paruh pertama tahun ini dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi yang melambat dan likuiditas yang mengetat. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan bahwa kinerja bisnis bank pada sisa tahun ini akan bergantung pada stabilitas kondisi global dan kepastian nasional setelah pergantian kepemimpinan negara.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk kuartal II/2024, yang menunjukkan peningkatan ekspansi bisnis UMKM. Dalam publikasi tersebut, tercatat bahwa Indeks Bisnis UMKM naik menjadi 109,9 dari 102,9 pada kuartal sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh beberapa faktor seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perbaikan kondisi cuaca, serta peningkatan sektor konstruksi dan pariwisata. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa meskipun ada perbaikan, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi tantangan seperti daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan kenaikan harga barang input.

Ekspansi bisnis UMKM pada kuartal II/2024 menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun tetap dipengaruhi oleh faktor musiman seperti HBKN dan panen raya. BRI, sebagai penyalur kredit utama untuk segmen UMKM, terus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan kredit berkualitas. Meskipun demikian, pelaku UMKM tetap waspada terhadap tantangan yang ada, dan diperkirakan ekspansi bisnis akan mengalami normalisasi di kuartal mendatang.

Pada paruh pertama 2024 ini, industri perbankan mampu mencetak kinerja positif dengan raupan laba triliunan rupiah. Namun, berbagai tantangan masih memengaruhi pencapaian indikator keuangan mereka. Pertumbuhan laba industri perbankan pada semester pertama tahun ini tak secemerlang periode yang sama tahun lalu. Beban biaya dana yang menjulang di tengah era suku bunga tinggi membuat bank-bank kerepotan. Sejak Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan hingga kini bertahan di level 6,25%, bank-bank terpaksa harus bersiasat. Di satu sisi, tingkat bunga yang naik biasanya diterjemahkan sebagai kondisi yang akan menguntungkan pendapatan bank, terutama dari bunga kredit. Pendapatan naik, laba bank bisa melesat. Saham emiten bank pun mendapatkan sentimen positif. Selain itu, bunga yang tinggi membuat bank meraup dana pihak ketiga, terutama dana mahal deposito yang tumbuh pesat. Hal ini menjadikan likui­ditas yang ada di perbankan bertumpuk. Akan tetapi, dana deposito berlebih di tengah kredit yang tersendat menjadi beban bagi bank. Penyaluran kredit bank memang bertumbuh tetapi tak fantastis.

Setelah secara beruntun terus menanjak dari awal tahun hingga tumbuh menembus 13,09% (YoY) pada April 2024, kucuran kredit sedikit tersendat pada Mei dan Juni 2024 dengan tumbuh lebih rendah masing-masing 12,15% (YoY) dan 12,36% (YoY). Selama ini, bank berupaya meningkatkan produktivitas dana tersebut dengan cara menempatkannya di instrumen investasi surat berharga, dalam hal ini surat berharga negara (SBN). Bahkan, mereka menyerbu instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) karena mendapatkan bunga sangat menarik. Ini salah satu konsekuensi logis dari rezim bunga tinggi. Kualitas aset bank juga menjadi sorotan karena terdampak dari tingkat kredit bermasalah (NPL) di beberapa sektor ekonomi. Bank harus menyediakan cadangan kerugian kredit yang lebih besar, dan ini mengurangi laba bersih. Pengawasan ketat dari regulator juga menambah beban biaya kepatuhan yang harus ditanggung dan tak bisa dihindari oleh bank. Karena itu, bank harus lebih selektif dalam memberikan kredit untuk menjaga profitabilitas. Bank-bank besar yang telah berinvestasi dalam digitalisasi menikmati peningkatan transaksi digital, yang memberikan pendapatan nonbunga yang stabil dan bertumbuh. Kerja sama bank dengan fintech dan e-commerce juga memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan fee-based income.

Bank besar yang masuk kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 masih mencetak pertumbuhan laba bersih di paruh pertama tahun ini. Namun, efek suku bunga tinggi membayangi kinerja bank. Bank besar tak bisa mengelak dari pembengkakan biaya dana, meski rasio dana murah (CASA) lebih tinggi dibanding bank di kelompok KBMI lain. Pertumbuhan laba bank KBMI 4 terdorong ekspansi kredit yang cukup kencang hingga pendapatan bunga masih bisa mekar, di saat biaya dana naik. Meski berhasil tumbuh positif, namun capaian laba empat bank besar di semester pertama tahun ini masih lebih rendah ketimbang target rata-rata konsensus analis. Artinya, tekanan pada kinerja perbankan masih cukup kuat. Kinerja paling apik di paruh pertama ditorehkan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Bank ini mencatat laba Rp 26,9 triliun, tumbuh 11,1% secara tahunan. Tapi, capaian ini baru setara 49,7% dari konsensus proyeksi laba analis. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meraup laba bersih Rp 26,55 triliun, tumbuh 5,23%. Realisasi ini setara 47,61% dari proyeksi konsensus analis. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) masih bertahan sebagai bank dengan realisasi laba bersih terbesar, mencapai Rp 29,7 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 48,25% dari target laba konsensus proyeksi analis.

Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) belum mengumumkan kinerja keuangan semester I-2024. Namun, di lima bulan pertama tahun ini, laba bank ini tumbuh 1,51% jadi Rp 8,5 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengungkapkan, pertumbuhan kencang kredit ini tak lepas dari stabilitas dan perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam mendorong kredit, bank Mandiri fokus ke perluasan ekosistem dan optimalisasi potensi di tiap wilayah. Adapun BBCA mencatat penyaluran kredit tumbuh 15,49%. Pendapatan bunga bersih naik 7,84%. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, kenaikan pendapatan bunga bersih juga didukung likuiditas yang longgar, sehingga kenaikan biaya dana lebih terkendali. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengungkapkan, sesuai dengan ekspektasi, BCA dan Bank Mandiri menjadi bank pilihan, terutama setelah situasi dan kondisi yang ada saat ini. Selain itu, penyaluran kredit juga masih didominasi oleh dua bank tersebut. “Sehingga memang dari sisi peluang menjaga kinerja, BCA dan Bank Mandiri masih jauh lebih baik daripada kedua baik lainnya,” analisa Nico. Perkiraan Nico, kinerja bank KBMI 4 di semester dua akan jauh lebih baik. Pelaksanaan pilkada berpotensi untuk meningkatkan aktivitas perbankan.

Nampaknya kinerja para produsen rokok masih sulit ngebul tahun ini. Di saat kinerja emiten rokok belum pulih dari tekanan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kini pemerintah resmi melarang penjualan rokok eceran per batang. Beleid itu terbit dalam PP No. 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C. Kebijakan ini bakal berpengaruh terhadap kinerja penjualan emiten rokok. Pasalnya, sebagian besar penjualan rokok masih banyak dilakukan melalui general trade seperti warung atau toko kelontong yang menawarkan rokok ketengan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, semakin ketatnya aturan terkait rokok juga akan semakin menggeser konsumsi ke produk-produk rokok murah. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, aturan baru ini bertujuan melindungi anak-anak dan remaja. Menurutnya, peraturan serupa telah diterapkan di negara-negara dengan perekonomian maju. Karena itu, ketimbang beleid baru soal rokok eceran, kinerja emiten rokok akan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan cukai. Hal ini yang membuat pergerakan harga saham emiten rokok seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menurun. Azis merekomendasikan netral terhadap saham HMSP dengan target harga Rp 710 per saham.

Mewujudkan janji kampanye butuh biaya. Baik pembiayaan dengan pajak maupun utang pada akhirnya akan dibayar dengan pajak masyarakat. Yang menjadi soal adalah, ketika sudah terpilih dan menjabat, dia harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Sebab, dibutuhkan dana besar untuk mewujudkan janji-janji politik itu. Apakah itu akan dibiayai dari penerimaan pajak atau dengan cara berutang. Isunya adalah apakah ingin langsung (segera) atau tidak langsung (di masa depan). Artinya, jika satu pengeluaran publik dibiayai dengan cara berutang pun, ketika tiba saatnya untuk membayar cicilan dan bunganya, uang dari penerimaan pajaklah yang digunakan.

Karena itu, ketika dibutuhkan anggaran besar untuk suatu pengeluaran publik, isu pembiayaan menjadi sebuah dilema buat si pengambil keputusan. Bagaimana memilih antara berutang dan menaikkan pajak, paling tidak ada lima hal yang mesti dicermati. Pertama, dengan melihat siapa yang menerima manfaat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Siapa pun yang mendapat manfaat dari program pemerintah seyogianya berkontribusi. Misalnya, pengeluaran dibiayai ”langsung” oleh para pembayar pajak yang menikmati proyek itu. Contohnya pengadaan vaksin Covid-19. Kedua, keadilan antar-generasi.

Jika generasi mendatang diperkirakan memiliki yang lebih tinggi dibanding generasi sekarang akibat berhasilnya pembangunan ekonomi, ada alasan membiayai sebagian pengeluaran pembangunan saat ini dengan pinjaman jangka panjang. Ketiga, pertimbangan efisiensi. Alternatif mana yang memberikan beban biaya lebih rendah. Keempat, kondisi makroekonomi. Ketika ekonomi mengalami tingkat pengangguran rendah, pengeluaran pemerintah akan cenderung mendorong kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi. Untuk meredam inflasi, pemerintah bisa menerapkan kenaikan pajak, yang menyedot sebagian pendapatan masyarakat sebagai sumber dana pengeluaran tersebut.

Kelima, revenue-generating projects. Pilihan antara menggunakan pajak dan pinjaman juga bisa dipengaruhi karakteristik proyek yang akan dilaksanakan pemerintah. Jika proyeknya bersifat revenue-generating, akan menghasilkan penerimaan di masa depan, alternatif berutang bisa dipilih. Misalnya proyek jalan tol, pasar, dan air bersih. Namun, apabila proyeknya cenderung bersifat sosial, tidak akan menghasilkan retribusi penerimaan bagi pemerintah, alternatif pajaklah sebaiknya dipilih. Keputusannya terpulang kepada sang politisi. Sejarah telah mengajarkan, bahwa pada akhirnya pertimbangan politis akan sangat kental memengaruhi keputusan yang akan diambil. (Yoga)

Total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Meski jauh dari ”batas aman” rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit. Data Kemenkeu menunjukkan, posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 adalah Rp 8.444,87 triliun, terdiri dari utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp 1.026,11 triliun. Dalam satu tahun, utang pemerintah telah meningkat Rp 589,34 triliun atau 7,5 % dibanding kondisi Juli 2023.

Saat itu, total outstanding utang pemerintah Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari utang SBN senilaiRp 6.985,20 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun. Posisi utang per Juni 2024 itu pun menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 39,13 % terhadap PDB. Kenaikannya terhitung signifikan dibanding rasio utang tahun lalu, di 37,78 % terhadap PDB. Dalam paparannya di Dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, Kemenkeu menilai pengelolaan utang pemerintah masih terjaga, terlihat dari rasio utang yang masih di bawah ”batas aman” 60 % terhadap PDB yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Memang kalau berpatok pada indikator yang diatur di UU, masih dalam batas aman. Namun, yang jadi persoalan adalah indikator di luar itu yang sudah dalam kondisi lampu kuning atau berbahaya,” kata peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Selasa (30/7). Contohnya, indikator debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah berada di angka 17 %, sementara batas amannya adalah 20 persen. ”Itu hitungannya sudah mendekati batas aman, cukup berbahaya bagi ekonomi kita, di mana beban pembayaran utang dan bunga utang kita sudah sangat tinggi,” ujarnya. (Yoga)

Jauh di daerah terluar Indonesia, moda transportasi udara amat dibutuhkan masyarakat setempat. Mobilitas tak lagi bisa mengandalkan kapal dan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi, karena pergerakannya berisiko terhenti, bahkan lumpuh ketika ombak tinggi. Penduduk pedalaman berharap fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan mobilitas. Bandara Letung yang terletak di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas, Kepri, berhasil memberi pilihan lain bagi masyarakat untuk bergerak dari satu pulau ke pulau lain. Alih-alih menghabiskan waktu hingga belasan jam terombang-ambing di lautan, waktu tempuh melalui udara dapat terpangkas menjadi satu jam saja.

Waktu perjalanan pun menjadi lebih terprediksi di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Berdasarkan data Bandara Letung, ada tren positif dari kuantitas pesawat yang beroperasi, penumpang, serta muatan dari bagasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, ada 185 unit pesawat yang bermobilitas di sana. Meski sempat turun karena pandemi Covid-19, pemulihan terjadi sejak 2022. Hal serupa terjadi pada pergerakan penumpang. Jumlah kargo alias muatan bagasi penumpang pun terus meningkat, bahkan saat pandemi mendera.

Angkanya terus tumbuh, dimana pada 2019, tercatat 38,4 ton, meningkat 94,6 % pada 2023 menjadi 74,3 ton. ”Kami bekerja sama dengan Wings Air. Kami akan buka kargo karena selama ini kargo baru lewat kapal laut. Barang kargo bisa sampai (dengan kapal laut) bila cuaca baik. Namun, kalau cuaca buruk, barang tak bisa sampai,” tutur Kepala Bandara Letung Andy Hendra Suryaka di Jemaja, Kepulauan Anambas, pekan lalu. Pengembangan bandara yang sedang direnovasi ini diharapkan makin menggeliatkan perekonomian sekitar. Ada efek pengganda yang dirasakan masyarakat.

Tokoh yang dituakan Lembaga Adat Melayu (LAM), Syahlan Jaya (72) menilai, penduduk di Pulau Jemaja hidup dengan serba kekurangan dalam segala aspek, termasuk ekonomi dan transportasi. Keberadaan bandara membuka lebih banyak lapangan kerja, apalagi kini ekosistem pariwisata mulai terbentuk. Sejumlah turis, baik domestik maupun mancanegara, berdatangan. ”Jadi masyarakat ada kesempatan untuk bekerja sini. Sebelum ada bandara, rata-rata penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Ketika ombak besar, nelayan istirahat dulu, petani juga istirahat karena musim tak bersahabat,” ujar Jaya. (Yoga)

Sebanyak 462 bus yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata di Jabar ditemukan tidak laik jalan. Jumlah itu mencapai 38,6 % dari total 1.194 bus yang diperiksa Kemenhub dalam dua bulan terakhir. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi, di Bandung, Selasa (30/7) mengatakan, 1.194 bus pariwisata ini diperiksa di sejumlah destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Pemeriksaan digelar dari 16 Mei hingga 14 Juli 2024. Hasilnya, 732 bus dinyatakan laik jalan, sedang 462 bus tidak laik jalan. Bus-bus tersebut dinyatakan tak laik jalan karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis.

Bentuk pelanggaran administrasi itu, antara lain, kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR)-nya tidak aktif lagi. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK belum diperpanjang masa berlakunya. Namun, jumlah bus yang tidak laik jalan itu berkurang jika dibanding temuan BPTD Jabar bulan lalu, yakni 576 bus pariwisata. ”Kami juga menemukan mayoritas bus hanya memiliki sopir dan kernet. Mereka tidak memiliki sopir cadangan. Risiko sopir mengalami kelelahan sangat tinggi jika berkendara lebih dari delapan jam,” ungkap Fahmi. Ia menuturkan, bus pariwisata memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek yang tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Fahmi merekomendasikan penyewa bus pariwisata untuk melakukan sejumlah tips, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tips pertama, pilihlah bus dengan sopir berpengalaman karena rute perjalanan bus wisata selalu berubah. Kedua, waktu perjalanan dengan bus harus diatur secara bijak. ”Sopir tidak boleh mengemudikan bus lebih dari delapan jam sehari untuk menghindari risiko kelalaian karena kelelahan dan tidur sesaat (microsleep),” kata Fahmi. Ia menambahkan, BPTD Jabar telah memberikan sanksi bagi pemilik bus pariwisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, dan teguran bagi pengemudi hingga pemilik bus. (Yoga)