Warga Indonesia sepertinya semakin makmur. Ini terlihat dari peningkatan nominal simpanan nasabah di perbankan. Di saat yang sama, porsi ritel di sejumlah instrumen pasar modal juga menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pasar modal terus mencatatkan peningkatan. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal dalam negeri sudah mencapai 12,07 juta per Juni 2024, naik 7,47% dari akhir 2023. Sekitar 99,67% merupakan investor individu. Kepemilikan investor individu pada obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) juga meningkat. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan individu pada surat utang negara per Jumat (26/7) mencapai Rp 504,55 triliun, setara 8,69% terhadap total SBN. Bulan sebelumnya, kepemilikan individu di SBN baru mencapai Rp 498,13 triliun, atau sebesar 8,59% dari total SBN beredar. Adapun porsi kepemilikan individu pada Januari lalu baru 7,72% atau sebesar Rp 440,65 triliun. 

Di saat yang sama, simpanan nasabah di perbankan naik. Menilik data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan nasabah di perbankan mencapai sekitar Rp 8.766,6 triliun, naik 8,4% secara tahunan dan naik 3% sejak awal tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai, masyarakat mulai beralih ke obligasi negara karena imbal hasilnya di atas produk bank. Imbal hasil SBN mencapai 6%-7% per tahun. Bunga deposito bank umum saat ini hanya 2%-4%. Faktor lain, lanjut Bhima, penempatan dana di SBN meningkat karena orang-orang kaya sebelumnya mengantisipasi faktor pemilu, sehingga menempatkan uang di instrumen yang lebih aman. Kini, setelah pemilu usai, nasabah berani berinvestasi lagi di instrumen yang lebih berisiko. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menndaskan bahwa saat ini SBN lebih menarik dari produk bank, karena bunganya lebih tinggi. "Ini berarti inklusi keuangan dan produk pasar modal telah meningkat. Bunga deposito sekitar 4%-5% dan kena PPh 20%. Sementara SBN apalagi SRBI bisa 7,25% dengan PPh 10%," ungkapnya.

Utang pemerintah terus menumpuk. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun. Berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), level utang pemerintah itu bertambah Rp 91,85 triliun atau tumbuh 1,09% dibandingkan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun. Adapun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,13%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71%. Angka ini juga nyaris mendekati level 40%, seperti saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 di level 40,74%. Memang, rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB diklaim tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang. Lampu kuning pengelolaan utang juga disoroti sejumlah ekonom. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia, Akhmad Akbar Susanto menilai, jika menggunakan indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB memang masih aman.

Bukan hanya itu, angka ini juga melebihi batas yang ditetetapkan International Debt Relief yang rentang 92%-167%. "Jadi kalau kita melihat indikator-indikator di situ, [utang] kita sudah enggak aman," ujar Akbar, belum lama ini. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira, juga ikut menyoroti posisi utang pemerintah. Meski rasio utang saat ini disebut-sebut masih aman, menurut dia, pemerintah harus melihat dari indikator lain seperti yang ditetapkan IMF. "Utang jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar dia, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai rasio utang pemerintah masih di batas aman, yang mengindikasikan pengelolaan utang masih prudent. Namun arah rasio utang terhadap PDB tergantung proyeksi defisit fiskal ke depan. "Apabila defisit fiskal masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB, kami melihat untuk rasio utang terhadap PDB masih tetap stabil," kata dia, kemarin. Hanya saja, Josua melihat, beban pembayaran utang masih cukup tinggi pada 2025 hingga 2026. Namun setelah itu, beban pembayaran utang pemerintah cenderung rendah. Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan utang seharusnya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat akan menjadi salah satu hal yang dilihat lembaga rating internasional. 

Sejumlah grup konglomerasi Tanah Air masuk dalam daftar pembayar pajak terbesar pada 2023 lalu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, Grup Djarum yang dimiliki Robert Budi Hartono, memimpin daftar sebagai penyetor pajak terbesar, disusul Grup Adaro milik Garibaldi Thohir. Daftar ini juga mencakup Grup Bayan Resources, Indofood, Sinarmas, Gudang Garam, Indika Energy, dan beberapa grup besar lainnya seperti Medco dan Trakindo. Nah, tentu saja, sebagian besar kekayaan para konglomerat ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setoran pajak Djarum bisa jadi banyak berasal dari perusahaan rokok yang dimilikinya. Tapi, ada pula kontribusi besar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kinerja emiten yang apik turut memengaruhi kontribusi pembayaran pajak. "BBCA mencatatkan laba bersih tinggi, sebesar Rp 48,6 triliun di tahun 2023. Wajar jika menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar," ujar Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat, Senin (29/7).

Setoran pajak yang besar boleh jadi memiliki dampak yang positif pada reputasi perusahaan di mata investor dan publik. Ini juga bisa menjadi cerminan kalau perusahaan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan punya posisi keuangan yang cukup kuat. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, sektor perbankan dan komoditas masih akan berkinerja moncer. Begitu pula sektor barang konsumsi. Selain itu, semakin besar setoran pajak dan cukai yang dibayarkan ke negara, juga dapat membuat laba bersih emiten tertekan. Contohnya, kenaikan tarif cukai rokok yang terus membayangi margin laba bersih PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Begitu pula sejumlah pajak dan royalti yang dikenakan ke industri batubara. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, emiten konglomerasi yang punya bisnis perbankan, barang konsumen siklikal, dan ritel akan cenderung diuntungkan di kondisi perekonomian saat ini.

Musim rilis laporan keuangan kembali datang. Di barisan emiten tambang, ada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang sudah mengumumkan kinerja semester I-2024. Hasilnya beragam. Top line dan bottom line AMMN kompak menanjak dengan level kenaikan signifikan. Pendapatan AMMN melejit 166,76% secara tahunan menjadi US$ 1,54 miliar. Sedangkan laba bersih AMMN terbang 300% ke US$ 475,25 juta. Kenaikan top line juga dialami ANTM, tapi dengan level yang lebih mini. ANTM meraup penjualan Rp 23,18 triliun atau tumbuh 7%. Namun laba bersih ANTM turun 17,55% jadi Rp 1,55 triliun hingga periode Juni 2024. Penurunan laba juga dialami sesama anggota holding pertambangan MIND ID, yakni INCO. Pendapatan terpangkas 27,34% menjadi US$ 478,75 juta. Sementara laba bersih INCO anjlok 82,05% ke level US$ 37,28 juta.

Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy menyatakan INCO akan terus mendorong penghematan biaya untuk memastikan biaya tunai per unit tetap kompetitif dalam upaya menghasilkan margin yang sehat. "Meski kondisi pasar tidak menentu, kami tetap berkomitmen mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya," kata Febriany. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer menyoroti katalis penggerak kinerja dan harga saham emiten tambang masih terkait dengan fluktuasi harga komoditasnya. Sentimen pentingnya adalah tingkat inflasi terutama di Amerika Serikat (AS) dan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan tahun ini. Analis Stocknow.id Abdul Haq Alfaruqy mengamati sejauh ini harga komoditas mineral cukup stabil. Sehingga kemungkinan emiten tambang lainnya juga bisa membukukan laba pada laporan keuangan semester I-2024. Analis BRI Danareksa Sekuritas Timothy Wijaya dalam riset terbarunya, masih mempertahankan rating overweight untuk emiten tambang logam. Saham pilihannya adalah TINS, NCKL, MBMA, MDKA, ANTM, dan INCO.

OJK mewacanakan akan mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan, berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau  third party liability (TPL), mulai Januari 2025 mendatang. Meski membawa banyak manfaat, penerapan kebijakan ini akan menemui sejumlah tantangan dan kendala. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui industri produsen otomotif di Tanah Air merasa keberangkatan dengan wacana OJK mewajibkan asuransi kendaraan TPL pada tahun 2025 mendatang. Pasalnya regulasi tersebut bisa saja memberatkan para calon pembeli kendaraan. "Tapi kita harus melihatnya dari dua sisi, TPL itu sifatnya perlindungan. Kalau terjadi musibah misalnya kendaraan menabrak BTS atau tower listrik yang harganya miliaran, asuransi TPL ini bisa melindunginya," kata Jongkie. (Yetede)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengindentifikasikan sektor investasi dan insentif yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam berapa tahun ke depan. Ini dilakukan beriringan dengan upaya pemerintah untuk memastikan target investasi terbesar Rp 1.650 triliun hingga akhir tahun 2024 nanti bisa tercapai. Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan konsolidasi untuk mencapai nilai investasi yang memiliki peran vital terhadap perekonomian nasional. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diyakini hanya bisa dicapai dengan motor utama investasi melalui penekanan pada sektor investasi melalui penekanan pada sektor investasi yang tepat serta insentif yang sesuai. (Yetede)

Ajang otomotif terbesar di Asia tenggara ini dinilai jauh lebih ramai dan meningkat dibanding tahun lalu. Tahun ini merupakan tahun keenam secara berturut Astra Financial bertindak sebagai sponsor platinum di perhelatan GIIAS sejak 2018. Sepuluh unit bisnis yang tergabung  dalam Astra Financial, yaitu  FIFGROUP, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, SEVA, dan Bank Saqu hadir dengan performa kinerja yang memuaskan. Director-in-Charge Astra Financial Suparno Djasmin dalam keterangannya menyampaikan, Astra Financial berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan  industri otomotif nasional melalui keterlibatan sebagai sponsor platinum GIIAS 2024. Melihat antusiasme masyarakat, Astra Financial serta sembilan unit bisnisnya juga akan hadir ada rangkaian GIIAS di Surabaya pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. (Yetede)

PT Toyota Astra Motor (TAM) berhasil mencatatkan 4.245 unit Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada ajang GIIAS 2024. Hasil ini menunjukkan kenaikan 11% bila dibandingkan GIIAS tahun lalu. Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandi menerangkan, penyumbang terbesar  adalah kijang Innova Zenix, Avanza, dan Veloz. Tercatat model Toyota Kijang Innova Zenix dan Zenix Hybrid mendominasi 80% dari total pemesanan di TAM selama gelaran GIIAS 2024. "Jadi mungkin ini salah satu tanda adanya perbaikan market mobil Indonesia. Toyota Kijang Innova Zenix  masih mendominasi, disusul kombinasi Avanza dan Veloz. Dimana Innova telah dipesan sebanyak 981 unit dan rasanya telah closing di GIIAS bisa 1.000 unit. Serta Avanza-Veloz dipesan sebanyak 929 unit SPK," Jimmi. (Yetede)

Lapangan kerja baru di Indonesia terus bertambah. Namun, kesempatan kerja itu lebih banyak muncul di sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang umumnya bersifat subsisten, berupah rendah, serta minim kepastian kerja. Upaya mendorong penciptaan lapangan kerja yang banyak dan layak masih menjadi PR besar. Data realisasi investasi triwulan II tahun 2024 yang diumumkan Kementerian Investasi / BKPM menunjukkan, sepanjang periode Januari-Juni 2024, kontribusi penciptaan lapangan kerja dari investasi menengah dan besar kalah jauh dari investasi UMK. Realisasi investasi menengah-besar yang masuk sepanjang semester I tahun ini adalah Rp 829,9 triliun.

Capaian itu memenuhi 50,3 % dari target investasi tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun. Namun, investasi bernilai besar itu ternyata hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi 1,22 juta orang. Sebagai perbandingan, nilai investasi UMK yang masuk pada periode yang sama sebesar Rp 127 triliun yang terdiri atas 2,41 juta proyek. Namun, lapangan kerja yang diciptakan bisa menyerap hingga 4,69 juta orang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi mikro dan kecil tersebut paling banyak masuk ke sektor jasa, seperti perdagangan dan reparasi (Rp 46,5 triliun), jasa lainnya (Rp 24,8 triliun), hotel dan restoran (Rp 13 triliun), konstruksi (Rp 11,9 triliun), serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 7 triliun).

”UMKM kita memang tidak jauh-jauh dari sektor tersebut, tapi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sampai menyerap 4 juta orang, sementara investasi besar cuma 1 juta orang,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan II-2024 di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7). Meski berkontribusi banyak dalam menciptakan lapangan kerja, sektor UMKM masih jarang diperhatikan. Bahlil, menyoroti penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang pada tahun 2023 hanya 19 % dari total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 7.044 triliun, jauh dari target penyaluran kredit ke UMKM sebesar 30 % pada 2024. Ia meyakini, kalau penyaluran kredit ke UMKM diperbanyak, hal itu bisa membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)