Pada awal kehadirannya di Batavia, HSBC tak hanya memfasilitasi pedagang gula Batavia mengekspor gula ke Singapura atau Jepang. Juga membantu pedagang gula Jerman membangun pabrik gula di Indonesia, lalu mengapalkan hasilnya ke Eropa. Selain di Batavia, HSBC juga membuka cabang di pecinan San Francisco (AS) tahun 1850. Bisa dibilang, HSBC menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di sejumlah negara. Tahun ini, menandai 140 tahun kehadiran di Indonesia, HSBCIndonesia terus berperan memperlancar konektivitas relasi bisnis lintas negara.

”HSBC berakar di Asia. Kami sudah berada di sini selama 140 tahun. Kami bukan bank Amerika, bukan bank dari Eropa, kami adalah bank Asia. Indonesia adalah pasar yang terlalu besar untuk diabaikan,” kata Presdir HSBC Indonesia Francois de Maricourt, awal Juni lalu, di Jakarta. Maricourt menambahkan, pada masa lalu, HSBC hadir di Batavia menghubungkan pedagang gula dengan mitranya di luar negeri. Kini, HSBC Indonesia menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. ”Kami memiliki pengalaman panjang membuat konektivitas di berbagai negara. Kami hadir di 60 negara. Kami membantu pelaku usaha Indonesia ke luar dan sebaliknya, dari luar ke Indonesia” ujar Maricourt.

Nasabah individu juga dapat menikmati layanan konektivitas internasional. Paling sederhana adalah membantu nasabah membuka rekening tabungan untuk anak yang kuliah di luar negeri, bahkan sebelum anak tersebut berangkat. Menuju Indonesia Emas 2045, banyak hal yang harus dilakukan, misalnya mengembangkan bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Managing DirectorHead of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya menjelaskan, selain menjalin konektivitas internasional, pilar HSBC lainnya adalah mengembangkan ekonomi baru. Pada Maret lalu, HSBC mengumumkan ASEAN Growth Fund senilai 1 miliar USD (Rp 16,2 triliun) untuk mengakselerasi ekspansi pertumbuhan perusahaan digital di kawasan ASEAN.

Termasuk perusahaan dari Indonesia. eFishery, perusahaan rintisan akuakultur, merupakan salah satu penerima dana itu, berbentuk pembiayaan ramah lingkungan (green financing) dan sosial untuk modal kerja berjumlah Rp 487 miliar atau 30 juta USD, untuk menambah armada eFeeder, yaitu perangkat pemberi pakan otomatis berbasis artificial intelligence of things (AIoT) atau kombinasi kecerdasan buatan dan infrastruktur internet. Perangkat ini disewakan kepada mitra pembudidaya ikan dan udang. Pelabelan ramah lingkungan dan sosial (environmental and social) ini telah dikaji secara saksama oleh HSBC Indonesia sehingga tidak terjadi greenwashing. (Yoga)

Otoritas pasar modal Indonesia punya tugas urgen. Pasalnya, transaksi saham mulai menunjukkan gelagat lesu. Indikasinya terlihat dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang tak lagi moncer. Sejumlah kalangan menilai, hal itu terjadi karena ada sejumlah persoalan utama yang menjadi sorotan investor saham antara lain maraknya aksi initial public offering (IPO) emiten-emiten yang kurang berkualitas, banyaknya saham berkinerja tak wajar, serta minimnya return investasi. Optimisme investor juga dinilai belum pulih benar dari problematika akibat kebijakan full call auction (FCA) yang sempat menghangatkan lantai bursa. Alhasil, tak sedikit investor memilih bermigrasi ke aset investasi lain, salah satunya kripto yang belakangan naik daun. Pemerhati pasar modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menilai daya tarik pasar modal menurun akibat kebijakan-kebijakan pemerintah dan otoritas yang problematis. 

Fenomena kaburnya investor saham ke aset kripto turut diamini oleh Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat. Dia menilai apabila pasar saham sudah tidak memberikan keuntungan yang memadai, investor akan beralih ke produk lain yang lebih menjanjikan. Sementara itu, pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan meski sangat volatil, pasar kripto menjanjikan keuntungan yang fantastis. Sebaliknya, pasar saham cenderung lesu dalam beberapa tahun terakhir dengan kualitas emiten baru yang buruk. Rilis laporan kinerja keuangan emiten pada pertengahan tahun ini juga belum begitu mengesankan, sehingga belum mampu menaikkan sentimen pasar saham. Teguh berharap otoritas pasar modal lebih ketat dalam proses penyaringan emiten baru serta menindak tegas aktivitas transaksi yang tak wajar guna membangkitkan lagi kepercayaan investor.Merespons situasi tersebut, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy mengatakan bahwa pasar kripto bukanlah satu-satunya faktor yang menurunkan animo investor di pasar saham.

Pemerintah mematangkan rencana perluasan atau ekstensifikasi objek cukai. Salah satu potensi objek cukai baru adalah pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Rencana itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak 26 Juli 2024 itu, pemerintah mengatur soal pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak (GGL). Pasal 194 Ayat 1 menyatakan bahwa pengendalian bahan makanan tersebut dilakukan dengan menentukan batas maksimal GGL dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Penentuan batas maksimal dilakukan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kajian risiko dan standar internasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. Hingga saat ini, pemerintah baru mengenakan cukai terhadap tiga objek, yakni etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tengah mengkaji sejumlah produk untuk dikenakan cukai. Salah satunya, GGL. (lihat boks). Meski demikian, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pengenaan cukai terhadap pangan olahan siap saji masih jauh implementasinya. Sebab, hal tersebut masih sebatas usulan Kementerian Kesehatan (Kemkes). Kendati begitu, untuk menjadi barang kena cukai (BKC), maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika parlemen tak menyetujuinya, maka pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan tersebut.

Bersamaan musim rilis laporan keuangan semester I-2024, sejumlah emiten beramai-ramai melunasi obligasi. Sederet emiten juga menghadapi masa jatuh tempo dan telah menyiapkan dana untuk membayar pokok dan bunga surat utang. Emiten yang baru-baru ini melunasi obligasi ialah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). INKP melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2023 Seri A sebesar Rp 333,55 miliar. Sedangkan TBIG melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I -2023 Seri A dengan nilai pokok Rp 1 triliun. Sebelumnya, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) pada 16 Juli telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2023 Seri A Rp 100 miliar. Di sisi lain, sejumlah emiten telah menyampaikan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo.

Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang telah menyiapkan dana pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III-2017 Seri C senilai Rp 2,51 triliun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada menilai, pelunasan obligasi cenderung membawa sinyal positif terhadap pasar. Dengan aksi ini, emiten menunjukkan ketersediaan dana yang memadai serta komitmen untuk menunaikan kewajibannya. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono mengatakan, pembayaran melalui kas internal akan menjadi opsi pertama bagi emiten yang punya fundamental keuangan solid. Namun, emiten juga umumnya melakukan refinancing melalui penerbitan obigasi tahap selanjutnya maupun pinjaman bank. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, ramainya penerbitan dan pelunasan obligasi terjadi dalam kondisi ekonomi yang berada pada masa ekspansi. Posisi utang berkelanjutan juga masih aman selama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan beleid terkait transparansi suku bunga akan terbit dalam waktu dekat. Aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini diharapkan mampu mengatur margin bunga bersih (NIM) perbankan di Tanah Air yang dinilai masih terlalu tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, Peraturan OJK Transparansi Suku Bunga sudah dalam tahap harmonisasi dan akan segara dirilis. "Dalam waktu dekat akan terbit, paling hitungan minggu," ujar Dian, Senin (29/7). Alhasil, konsumen bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan. Ujungnya, persaingan bunga kredit antarbank bakal lebih kompetitif. Tapi, bankir menilai aturan ini belum akan berdampak signifikan dalam menekan margin bunga bank di Indonesia, yang saat ini disebut lebih tinggi dibanding dengan bank di negara kawasan regional.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah mengamini kebijakan transparansi ini akan membantu nasabah mendapat informasi memadai untuk memilih penawaran suku bunga yang kompetitif. Efdinal menyebutkan, SBDK juga tidak menjadi acuan bagi nasabah untuk mendapatkan bunga kredit yang sama. Menurut dia, besarnya suku bunga yang dikenakan kepada debitur berbeda-beda, tergantung dari risiko kredit debitur. Semakin kecil profil risikonya, maka potensi bunga yang didapatkan akan semakin rendah. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkap, tingkat suku bunga bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil kredit. Dari sisi bunga kredit, Sigit menegaskan kenaikan suku bunga acuan tak langsung dibebankan kepada debitur lewat bunga kredit. Namun, Bank Mandiri juga memperhatikan kapasitas kemampuan bayar dari debitur, untuk menghindari potensi adanya pemburukan kualitas kredit akibat kondisi keuangan debitur yang menurun.

Pemerintah selama ini disebut sering menerbitkan kebijakan  kebijakan yang secara substansi baik dan dibutuhkan masyarakat -meski untuk jangka panjang- tapi tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan penentangan dari publik dikarenakan pemahaman atau literasi yang kurang, bahkan tak jarang akibat salah paham. Namun, hal yang sama diharapkan tidak terulang pada rencana pemerintah untuk  menerapkan asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan mulai Januari  2025. Pasalnya, kebijakan ini memiliki manfaat yang nyata dan telah menjadi best practice di banyak negara. "Jangan ujug-ujug diterapkan asuransi wajib bagi kendaraan motor. Pemerintah tidak bisa hanya merujuk pada negara-negara Eropa sudah dipersiapkan dengan matang tingkat kesadaran masyarakatnya, literasinya, ataupun juga kendaraannya," ujar Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi. (Yetede)