Anggaran penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, menurut laman resmi olympics.com mencapai 4,38 miliar USD atau Rp 71,21 triliun. Besaran anggaran penyelenggaraan Olimpiade sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dasar dan pendukung, seperti hotel, rumah sakit, layanan transportasi, dan sebagainya, yang sudah tersedia di kota calon tuan rumah Olimpiade. Rio de Janeiro di Brasil, saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 menghabiskan anggaran 23,6 miliar USD (Rp 384,77 triliun), terbesar dalam penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Namun, anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar bukanlah satu-satunya yang perlu disiapkan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade.

The Council on Foreign Relations (CFR), mencatat banyak kota metropolitan dunia menginvestasikan jutaan USD hanya untuk mengevaluasi, mempersiapkan, dan mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ke IOC. Biaya perencanaan, perekrutan konsultan, pengorganisasian acara, dan perjalanan berada di kisaran 150 juta USD hingga 200 juta USD. Tokyo, Jepang, menghabiskan 225 juta USD dalam proses bidding (penawaran) untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Meski gagal ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade 2016, Tokyo akhirnya ditunjuk dan mampu menjalani peran sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 dengan baik.

Ironisnya, delapan tahun usai penyelenggaraan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 yang menghabiskan miliaran USD, tingkat pemerataan ekonomi di kota ini masih rendah akibat puluhan tahun dilanda inflasi, tingginya pengangguran, kepemilikan tanah yang tidak merata, dan lemahnya sistem pendidikan. Berdasarkan kajian CFR, meroketnya biaya penyelenggaraan Olimpiade tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Olimpiade Beijing 2008 menghasilkan pendapatan 3,6 miliar USD, padahal anggaran penyelenggaraannya berdasarkan catatan IOC mencapai 40 miliar USD.

Dalam laporan berjudul ”The Economics of Hosting the Olympic Games” yang salah satu penulisnya dari CFR, Noah Berman, dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan penyelenggaraan Olimpiade tidak masuk ke tuan rumah. IOC sebagai komite tertinggi yang menaungi olahraga dunia menyimpan lebih dari setengah pendapatan televisi, yang biasanya merupakan bagian terbesar dari uang yang dihasilkan pertandingan.Di balik biaya penyelenggaraan Olimpiade yang meroket, ada kenyataan yang menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial dari penyelenggaraan Olimpiade masih jauh dari setimpal dengan biaya modal yang dikeluarkan. (Yoga)

Pengembangan industri manufaktur menjadi faktor utama bagi suatu negara untuk naik kelas menjadi negara maju. Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan menjadi presiden dan wapres Indonesia pada 20 Oktober 2024 punya PR besar mendorong industrialisasi. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa mengatakan, berkaca dari sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Taiwan, mereka menjadikan negaranya sebagai produsen produk manufaktur bukan tujuan pasar.

”Dengan menjadi negara produsen, akan banyak tenaga kerja yang terserap dan alih teknologi terus berlangsung. Roda perekonomian pun berputar sehingga pertumbuhan ekonomi kian terakselerasi,” ujar Fahmi dalamdiskusi bertajuk ”Tantangan Ekonomi Politik Pemerintah Baru: Menyambut Kabinet Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan Forum Jurnalis dan Akademisi akhir pekan lalu. Di negara maju, unsur pembentuk produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh investasi.

Berbeda dengan Indonesia yang PDB-nya hingga kini masih disokong konsumsi rumah tangga dalam negeri. Mengutip data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB triwulan pertama 2024 mencapai 54,9 %. Dari sisi produksi, menurut Fahmi, Indonesia saat ini justru sedang menunjukkan gejala deindustrialisasi, terlihat dengan pembiaran Tanah Air jadi destinasi produk impor akibat berbagai kebijakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan industri. (Yoga)

Mobil listrik dikampanyekan sebagai kendaraan masa depan yang ramah lingkungan. Untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif. Reaksi masyarakat pun beragam. “Saya tertarik membeli mobil listrik karena desain interiornya. Bahkan ketertarikan saya membeli mobil listrik bertambah pada alasan lingkungan karena minim polusi, baik polusi suara maupun udara. Pajak kendaraannya terbilang lebih murah dibandingkan mobil biasa. Dengan banyaknya charging station sekarang, setidaknya di sekitar lokasi tempat tinggal, menurut saya, mobil listrik bisa diandalkan untuk pemakaian sehari-hari,” ujar Noya Zakiya (32), karyawan swasta, tinggal di Jakarta

Menurut Rizki Adam Abdullah (33) karyawan swasta, Bogor, Jabar, “Mobil listrik saat ini menarik kalau melihat price to value dengan masuknya brand China ternama dan melihat kebutuhan yang lebih sering hanya di dalam kota. Tapi berkaca dari negara maju, belum adanya kepastian soal nasib ekosistem mobil listrik ke depannya. Apa lagi, harga baterai dan inverter yang tidak murah membuat pemakaian di atas tahun kelima jadi berisiko”. ”Belum berminat beli mobil listrik sekarang, karena, fasilitas pengisian daya di luar Jabodetabek masih sedikit. Saya khawatir kalau dipakai jarak jauh karena jarak tempuh baterainya terbatas. Mobil listrik dibuat natural saja pasokan-permintaannya agar investor yang sudah berinvestasi senang, tetapi harganya juga sesuai dengan pendapatan per kapita Indonesia,” kata M Syakur Usman, pekerja media. (Yoga)

Diskursus tentang membanjirnya produk impor selalu menarik perhatian publik meskipun pemerintah dibawah kepemimpinan yang berbeda telah mencoba mengatasinya melalui berbagai cara. Sejak bertahun lalu, pemerintah menerapkan kebijakan larangan dan pembatasan (Lartas) impor untuk sejumlah produk yang sudah dapat diproduksi  sendiri di Tanah Air. Namun sejak bertahun lalu isu ini mengemuka kembali. Kali ini ada dua hal yang akan dikupas dalam kaitannya dengan masalah impor ini. Pertama. produk impor dituding sebagai penyebab utama industri nasional "mati suri". Bila komposisi ekspor Indonesia dari tahun ke tahun dapat dijadikan indikator, maka data dari BPS maupun data yang diolah Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke dunia di dominasi oleh produk yang termasuk dalam katagori "industry". Dalam situs "Satu Data perdagangan"  yang dikelola oleh Kemendag. (Yetede)

Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi menguat, yang akan ditopang kian banyaknya rilis laporan kinerja emiten untuk semester I-2024. Secara teknikal, langkah IHSG bakal menguji level resistance 7.350 setelah pada pekan lalu melemah tipis ke posisi 7.288. "Kami perkirakan IHSG bergerak menguat terbatas, yang dipengaruhi beberapa hal seperti rilis data kinerja emiten, data ekonomi global, dan pergerakan nilai tukar rupiah," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Dengan berbagai sentimen yang ada, Didit memproyeksikan, rilis keuangan global yang akan rilis di pekan ini adalah data pekerjaan dan NFP AS, data manufaktur China. Selain itu, pelaku pasar juga akan  menanti kebijakan the Fed dalam Rapat Komite Pasar Terbuka Federal yang digelar pada 10-31 Juli nanti. (Yetede)

Asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan, mendesak untuk diimplementasikan  di Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Tanah Air, penerapan asuransi wajib kendaraan TPL yang telah diadopsi oleh sejumlah negara  Asean diharapkan  bisa memberikan proteksi finansial lebih kepada masyarakat dari peristiwa yang tidak diinginkan. Apalagi, angka kecelakaan di Indonesia memiliki kecenderungan yang terus meningkat seiring jumlah kendaraan, baik roda dua maupun lebih, yang kian bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kecelakaan lalu lintas pada 2022 mencapai 139.258 kasus. Semua kecelakaan itu menyebabkan korban meninggal 28.131 orang, luka berat 13.364 orang, luka ringan 160.449 orang, dan kerugian materi Rp 280,01 miliar. (Yetede)

Enam pemimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah duduk berdampingan di Convention Hall Universitas ‘Aisyiyah, DI Yogyakarta. Mereka di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, dan Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy. Muhammadiyah baru saja menggelar rapat konsolidasi nasional. Haedar mengatakan organisasi yang ia pimpin memutuskan menerima tawaran izin usaha pengelolaan tambang dari pemerintah. "Setelah mencermati masukan, kajian, dan beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima izin tambang yang ditawarkan pemerintah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan pers pada Ahad, 28 Juli 2024.

Haedar menuturkan keputusan tersebut didasari hasil rapat pleno pada 13 Juli serta Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama dua hari pada 27-28 Juli lalu. Rapat yang melibatkan majelis pimpinan pusat Muhammadiyah, lembaga, biro, organisasi otonom tingkat pusat, pengurus wilayah seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, serta direktur rumah sakit Muhammadiyah itu menyepakati hal tersebut.

Izin usaha pertambangan dari pemerintah berdasarkan berbagai kajian multiaspek, dari lingkungan, nasib masyarakat di lokasi tambang, hingga potensi munculnya tambang ilegal. Haedar mengakui, sebelum mengambil keputusan, sejumlah pengurus teras pernah bertemu dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di kantor PP Muhammadiyah. Dalam persamuhan tersebut, pengurus Muhammadiyah mendengarkan penjelasan ihwal aturan yang menjadi pijakan pemerintah menawarkan pengelolaan tambang yang melibatkan ormas keagamaan. Begitu juga lokasi pertambangannya. (Yetede)

Paris adalah kiblat mode dunia. Maka tak mengherankan jika upacara pembukaan Olimpiade Paris menjelma layaknya acara peragaan busana, mungkin terbesar sepanjang sejarah dengan total penonton global 28,6 juta orang. Mengusung tema Unity in Diversity, di-Indonesia-kan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, seremoni pembuka Olimpiade Paris 2024 mempertontonkan keanekaragaman budaya dan keindahan alam dari berbagai belahan dunia. Lebih dari sepuluh ribu atlet berpartisipasi dalam kirab tersebut. Dari 206 negara, Mongolia paling banyak mendapat pujian soal busana atlet. Majalah mode Vogue, misalnya, menempatkan seragam Mongolia di tempat teratas dalam daftar sepuluh kostum termodis di pesta pembukaan Olimpiade Paris.

Busana rancangan Michel & Amazonka itu menampilkan kerah bersulam, manset, serta rompi merah tua, biru tua, dan emas, juga rok lipit dan jubah berbalut warna putih. Mereka juga mengenakan banyak aksesori, seperti tas bordir, ikat pinggang, anting-anting menjuntai, serta buryat dan gutal, topi dan sepatu bot tradisional Mongolia. Komite Olimpiade Nasional Mongolia menyebutkan para atlet dan ofisial membutuhkan waktu berjam-jam untuk mempersiapkan busana mereka. Michel & Amazonka mengacu pada nama desainernya, dua saudara perempuan asal Mongolia yang berkarier sejak 2013. Forbes menyebut duet tersebut sebagai perancang busana paling keren dan progresif di negara Asia Timur dengan 3,5 juta penduduk itu saat ini.

Sebelumnya, Michel & Amazonka menciptakan seragam untuk Mongolian Airlines serta seragam tim nasional Mongolia dalam Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Tim lain yang seragamnya menjadi sorotan para pakar mode adalah Haiti. Busana para atlet mereka dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris dirancang oleh Stella Jean. Dia membuat kemeja yang ditenun dan dipintal sesuai dengan tradisi Haiti. Desainer berdarah campuran Haiti-Italia itu juga bekerja sama dengan pelukis Haiti, Philippe Dodard, yang mengaplikasikan karyanya pada rok dan celana atlet. "Setiap potong busana menceritakan kisah sendiri," ujar Jean, seperti dikutip dari situs web Haiti Wonderland. (Yetede)

Satu per satu perusahaan asuransi swasta mundur dari kerja sama yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan dalam skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB). Nihilnya aturan serta samarnya batasan pembayaran tanggungan peserta ke rumah sakit menjadi akar dari permasalahan tersebut. Tak ayal, baik asuransi swasta maupun BPJS Kesehatan merasa dirugikan. Karena tak ada batasan maksimum yang diatur pemerintah itu, rumah sakit dinilai menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dalam skema koordinasi manfaat ini.

Sektor industri rantai pasokan tengah ramai disorot karena tercoreng akibat maraknya kasus impor ilegal. Kasus ini menyeret nama-nama perusahaan logistik dan rantai pasokan yang diduga terlibat dalam kegiatan melawan hukum. Mereka bersimbiosis dengan sejumlah pihak melancarkan arus pergerakan barang ilegal hingga ke konsumen akhir. Dugaan adanya krisis etik di industri ini terkuak setelah operasi Satgas Impor Ilegal yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sejumlah praktik tak terpuji yang turut dilakukan oleh sebagian perusahaan pergudangan dan penyimpanan serta pengiriman barang. Actus reus alias tindakan melawan hukum mereka adalah dengan sengaja menyimpan, mengatur, hingga, mendistribusikan, barang-barang ilegal tersebut demi meraup keuntungan segelintir pihak. Inspeksi mendadak di kawasan pergudangan Penjaringan, Jakarta Utara, misalnya, berhasil mengungkap barang selundupan bernilai total Rp40 miliar. Barang-barang impor ilegal tersebut mencakup smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal, dan elektronik lainnya. Nilai terbesar berasal dari produk pakaian impor yang mencapai Rp20 miliar, disusul elektronik sebesar Rp12,3 miliar, dan mainan anak senilai Rp5 miliar. Nilai yang dipublikasi resmi ini kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan dengan temuan sesungguhnya mengingat satgas baru bekerja.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa barang-barang tersebut diimpor oleh warga negara asing (WNA) yang menyewa gudang dan jasa logistik dalam negeri untuk menjalankan usahanya. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpendapat bahwa perusahaan logistik dan pengelola gudang tidak bisa serta-merta disalahkan karena mereka hanya mengelola barang yang sudah berada di dalam negeri, tanpa terlibat dalam proses importasi. Namun, secara teori manajemen rantai pasokan, penting untuk mempertimbangkan bahwa manajemen rantai pasokan yang baik wajib memonitor asal-usul barang dan mencatatnya dalam sistem yang sudah terstandar. Tidak bisa asal angkut, asal kelola, dan asal kirim. Jadi, sistem dan proses bisnis di sini benar-benar tidak bisa bebas nilai seperti sebuah karya seni, karena terikat oleh aturan dan standar yang ketat. Dari sisi pemerintah, diakui masih ada sistem yang lemah, semisal dari aspek perizinan karena WNA dengan mudah bisa menyewa gudang dan jasa untuk memuluskan niat jahatnya. Saatnya, pemerintah harus lebih memperkuat regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang konsisten. Sebaliknya, perusahaan rantai pasokan yang berkomitmen pada praktik bisnis yang bersih dan transparan harus diberi insentif.