Nampaknya kinerja para produsen rokok masih sulit ngebul tahun ini. Di saat kinerja emiten rokok belum pulih dari tekanan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kini pemerintah resmi melarang penjualan rokok eceran per batang. Beleid itu terbit dalam PP No. 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C. Kebijakan ini bakal berpengaruh terhadap kinerja penjualan emiten rokok. Pasalnya, sebagian besar penjualan rokok masih banyak dilakukan melalui general trade seperti warung atau toko kelontong yang menawarkan rokok ketengan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, semakin ketatnya aturan terkait rokok juga akan semakin menggeser konsumsi ke produk-produk rokok murah. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, aturan baru ini bertujuan melindungi anak-anak dan remaja. Menurutnya, peraturan serupa telah diterapkan di negara-negara dengan perekonomian maju. Karena itu, ketimbang beleid baru soal rokok eceran, kinerja emiten rokok akan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan cukai. Hal ini yang membuat pergerakan harga saham emiten rokok seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menurun. Azis merekomendasikan netral terhadap saham HMSP dengan target harga Rp 710 per saham.

Mewujudkan janji kampanye butuh biaya. Baik pembiayaan dengan pajak maupun utang pada akhirnya akan dibayar dengan pajak masyarakat. Yang menjadi soal adalah, ketika sudah terpilih dan menjabat, dia harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Sebab, dibutuhkan dana besar untuk mewujudkan janji-janji politik itu. Apakah itu akan dibiayai dari penerimaan pajak atau dengan cara berutang. Isunya adalah apakah ingin langsung (segera) atau tidak langsung (di masa depan). Artinya, jika satu pengeluaran publik dibiayai dengan cara berutang pun, ketika tiba saatnya untuk membayar cicilan dan bunganya, uang dari penerimaan pajaklah yang digunakan.

Karena itu, ketika dibutuhkan anggaran besar untuk suatu pengeluaran publik, isu pembiayaan menjadi sebuah dilema buat si pengambil keputusan. Bagaimana memilih antara berutang dan menaikkan pajak, paling tidak ada lima hal yang mesti dicermati. Pertama, dengan melihat siapa yang menerima manfaat dari pengeluaran pemerintah tersebut. Siapa pun yang mendapat manfaat dari program pemerintah seyogianya berkontribusi. Misalnya, pengeluaran dibiayai ”langsung” oleh para pembayar pajak yang menikmati proyek itu. Contohnya pengadaan vaksin Covid-19. Kedua, keadilan antar-generasi.

Jika generasi mendatang diperkirakan memiliki yang lebih tinggi dibanding generasi sekarang akibat berhasilnya pembangunan ekonomi, ada alasan membiayai sebagian pengeluaran pembangunan saat ini dengan pinjaman jangka panjang. Ketiga, pertimbangan efisiensi. Alternatif mana yang memberikan beban biaya lebih rendah. Keempat, kondisi makroekonomi. Ketika ekonomi mengalami tingkat pengangguran rendah, pengeluaran pemerintah akan cenderung mendorong kenaikan harga-harga (inflasi) yang tinggi. Untuk meredam inflasi, pemerintah bisa menerapkan kenaikan pajak, yang menyedot sebagian pendapatan masyarakat sebagai sumber dana pengeluaran tersebut.

Kelima, revenue-generating projects. Pilihan antara menggunakan pajak dan pinjaman juga bisa dipengaruhi karakteristik proyek yang akan dilaksanakan pemerintah. Jika proyeknya bersifat revenue-generating, akan menghasilkan penerimaan di masa depan, alternatif berutang bisa dipilih. Misalnya proyek jalan tol, pasar, dan air bersih. Namun, apabila proyeknya cenderung bersifat sosial, tidak akan menghasilkan retribusi penerimaan bagi pemerintah, alternatif pajaklah sebaiknya dipilih. Keputusannya terpulang kepada sang politisi. Sejarah telah mengajarkan, bahwa pada akhirnya pertimbangan politis akan sangat kental memengaruhi keputusan yang akan diambil. (Yoga)

Total posisi utang pemerintah terus membengkak menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Meski jauh dari ”batas aman” rasio utang terhadap produk domestik bruto, kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena menunjukkan ruang keuangan negara yang semakin sempit. Data Kemenkeu menunjukkan, posisi utang outstanding pemerintah atau total jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 adalah Rp 8.444,87 triliun, terdiri dari utang berbentuk obligasi negara atau surat berharga negara (SBN) senilai Rp 7.418,76 triliun serta utang berbentuk pinjaman sebanyak Rp 1.026,11 triliun. Dalam satu tahun, utang pemerintah telah meningkat Rp 589,34 triliun atau 7,5 % dibanding kondisi Juli 2023.

Saat itu, total outstanding utang pemerintah Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari utang SBN senilaiRp 6.985,20 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun. Posisi utang per Juni 2024 itu pun menaikkan rasio utang Indonesia menjadi 39,13 % terhadap PDB. Kenaikannya terhitung signifikan dibanding rasio utang tahun lalu, di 37,78 % terhadap PDB. Dalam paparannya di Dokumen APBN Kita edisi Juni 2024, Kemenkeu menilai pengelolaan utang pemerintah masih terjaga, terlihat dari rasio utang yang masih di bawah ”batas aman” 60 % terhadap PDB yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

Memang kalau berpatok pada indikator yang diatur di UU, masih dalam batas aman. Namun, yang jadi persoalan adalah indikator di luar itu yang sudah dalam kondisi lampu kuning atau berbahaya,” kata peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Selasa (30/7). Contohnya, indikator debt to service ratio (DSR) Indonesia yang saat ini sudah berada di angka 17 %, sementara batas amannya adalah 20 persen. ”Itu hitungannya sudah mendekati batas aman, cukup berbahaya bagi ekonomi kita, di mana beban pembayaran utang dan bunga utang kita sudah sangat tinggi,” ujarnya. (Yoga)

Jauh di daerah terluar Indonesia, moda transportasi udara amat dibutuhkan masyarakat setempat. Mobilitas tak lagi bisa mengandalkan kapal dan perahu sebagai satu-satunya moda transportasi, karena pergerakannya berisiko terhenti, bahkan lumpuh ketika ombak tinggi. Penduduk pedalaman berharap fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan mobilitas. Bandara Letung yang terletak di Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas, Kepri, berhasil memberi pilihan lain bagi masyarakat untuk bergerak dari satu pulau ke pulau lain. Alih-alih menghabiskan waktu hingga belasan jam terombang-ambing di lautan, waktu tempuh melalui udara dapat terpangkas menjadi satu jam saja.

Waktu perjalanan pun menjadi lebih terprediksi di wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Berdasarkan data Bandara Letung, ada tren positif dari kuantitas pesawat yang beroperasi, penumpang, serta muatan dari bagasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, ada 185 unit pesawat yang bermobilitas di sana. Meski sempat turun karena pandemi Covid-19, pemulihan terjadi sejak 2022. Hal serupa terjadi pada pergerakan penumpang. Jumlah kargo alias muatan bagasi penumpang pun terus meningkat, bahkan saat pandemi mendera.

Angkanya terus tumbuh, dimana pada 2019, tercatat 38,4 ton, meningkat 94,6 % pada 2023 menjadi 74,3 ton. ”Kami bekerja sama dengan Wings Air. Kami akan buka kargo karena selama ini kargo baru lewat kapal laut. Barang kargo bisa sampai (dengan kapal laut) bila cuaca baik. Namun, kalau cuaca buruk, barang tak bisa sampai,” tutur Kepala Bandara Letung Andy Hendra Suryaka di Jemaja, Kepulauan Anambas, pekan lalu. Pengembangan bandara yang sedang direnovasi ini diharapkan makin menggeliatkan perekonomian sekitar. Ada efek pengganda yang dirasakan masyarakat.

Tokoh yang dituakan Lembaga Adat Melayu (LAM), Syahlan Jaya (72) menilai, penduduk di Pulau Jemaja hidup dengan serba kekurangan dalam segala aspek, termasuk ekonomi dan transportasi. Keberadaan bandara membuka lebih banyak lapangan kerja, apalagi kini ekosistem pariwisata mulai terbentuk. Sejumlah turis, baik domestik maupun mancanegara, berdatangan. ”Jadi masyarakat ada kesempatan untuk bekerja sini. Sebelum ada bandara, rata-rata penduduk bekerja sebagai nelayan dan petani. Ketika ombak besar, nelayan istirahat dulu, petani juga istirahat karena musim tak bersahabat,” ujar Jaya. (Yoga)

Sebanyak 462 bus yang diperiksa di sejumlah destinasi wisata di Jabar ditemukan tidak laik jalan. Jumlah itu mencapai 38,6 % dari total 1.194 bus yang diperiksa Kemenhub dalam dua bulan terakhir. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jabar Muhammad Fahmi, di Bandung, Selasa (30/7) mengatakan, 1.194 bus pariwisata ini diperiksa di sejumlah destinasi wisata di beberapa kabupaten/kota di Jabar. Pemeriksaan digelar dari 16 Mei hingga 14 Juli 2024. Hasilnya, 732 bus dinyatakan laik jalan, sedang 462 bus tidak laik jalan. Bus-bus tersebut dinyatakan tak laik jalan karena pelanggaran administrasi dan pelanggaran teknis.

Bentuk pelanggaran administrasi itu, antara lain, kartu pengawasan dan buku uji kendaraan bermotor (KIR)-nya tidak aktif lagi. Bentuk pelanggaran administrasi lainnya adalah STNK belum diperpanjang masa berlakunya. Namun, jumlah bus yang tidak laik jalan itu berkurang jika dibanding temuan BPTD Jabar bulan lalu, yakni 576 bus pariwisata. ”Kami juga menemukan mayoritas bus hanya memiliki sopir dan kernet. Mereka tidak memiliki sopir cadangan. Risiko sopir mengalami kelelahan sangat tinggi jika berkendara lebih dari delapan jam,” ungkap Fahmi. Ia menuturkan, bus pariwisata memiliki risiko tinggi kecelakaan karena tidak memiliki rute trayek yang tetap.

Bus ini bisa berjalan ke mana saja sesuai permintaan pengguna. Fahmi merekomendasikan penyewa bus pariwisata untuk melakukan sejumlah tips, demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tips pertama, pilihlah bus dengan sopir berpengalaman karena rute perjalanan bus wisata selalu berubah. Kedua, waktu perjalanan dengan bus harus diatur secara bijak. ”Sopir tidak boleh mengemudikan bus lebih dari delapan jam sehari untuk menghindari risiko kelalaian karena kelelahan dan tidur sesaat (microsleep),” kata Fahmi. Ia menambahkan, BPTD Jabar telah memberikan sanksi bagi pemilik bus pariwisata yang tidak laik jalan, berupa penundaan perjalanan, penggantian komponen yang rusak, dan teguran bagi pengemudi hingga pemilik bus. (Yoga)

Pada awal kehadirannya di Batavia, HSBC tak hanya memfasilitasi pedagang gula Batavia mengekspor gula ke Singapura atau Jepang. Juga membantu pedagang gula Jerman membangun pabrik gula di Indonesia, lalu mengapalkan hasilnya ke Eropa. Selain di Batavia, HSBC juga membuka cabang di pecinan San Francisco (AS) tahun 1850. Bisa dibilang, HSBC menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di sejumlah negara. Tahun ini, menandai 140 tahun kehadiran di Indonesia, HSBCIndonesia terus berperan memperlancar konektivitas relasi bisnis lintas negara.

”HSBC berakar di Asia. Kami sudah berada di sini selama 140 tahun. Kami bukan bank Amerika, bukan bank dari Eropa, kami adalah bank Asia. Indonesia adalah pasar yang terlalu besar untuk diabaikan,” kata Presdir HSBC Indonesia Francois de Maricourt, awal Juni lalu, di Jakarta. Maricourt menambahkan, pada masa lalu, HSBC hadir di Batavia menghubungkan pedagang gula dengan mitranya di luar negeri. Kini, HSBC Indonesia menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. ”Kami memiliki pengalaman panjang membuat konektivitas di berbagai negara. Kami hadir di 60 negara. Kami membantu pelaku usaha Indonesia ke luar dan sebaliknya, dari luar ke Indonesia” ujar Maricourt.

Nasabah individu juga dapat menikmati layanan konektivitas internasional. Paling sederhana adalah membantu nasabah membuka rekening tabungan untuk anak yang kuliah di luar negeri, bahkan sebelum anak tersebut berangkat. Menuju Indonesia Emas 2045, banyak hal yang harus dilakukan, misalnya mengembangkan bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil. Managing DirectorHead of Wholesale Banking HSBC Indonesia Riko Tasmaya menjelaskan, selain menjalin konektivitas internasional, pilar HSBC lainnya adalah mengembangkan ekonomi baru. Pada Maret lalu, HSBC mengumumkan ASEAN Growth Fund senilai 1 miliar USD (Rp 16,2 triliun) untuk mengakselerasi ekspansi pertumbuhan perusahaan digital di kawasan ASEAN.

Termasuk perusahaan dari Indonesia. eFishery, perusahaan rintisan akuakultur, merupakan salah satu penerima dana itu, berbentuk pembiayaan ramah lingkungan (green financing) dan sosial untuk modal kerja berjumlah Rp 487 miliar atau 30 juta USD, untuk menambah armada eFeeder, yaitu perangkat pemberi pakan otomatis berbasis artificial intelligence of things (AIoT) atau kombinasi kecerdasan buatan dan infrastruktur internet. Perangkat ini disewakan kepada mitra pembudidaya ikan dan udang. Pelabelan ramah lingkungan dan sosial (environmental and social) ini telah dikaji secara saksama oleh HSBC Indonesia sehingga tidak terjadi greenwashing. (Yoga)

Otoritas pasar modal Indonesia punya tugas urgen. Pasalnya, transaksi saham mulai menunjukkan gelagat lesu. Indikasinya terlihat dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang tak lagi moncer. Sejumlah kalangan menilai, hal itu terjadi karena ada sejumlah persoalan utama yang menjadi sorotan investor saham antara lain maraknya aksi initial public offering (IPO) emiten-emiten yang kurang berkualitas, banyaknya saham berkinerja tak wajar, serta minimnya return investasi. Optimisme investor juga dinilai belum pulih benar dari problematika akibat kebijakan full call auction (FCA) yang sempat menghangatkan lantai bursa. Alhasil, tak sedikit investor memilih bermigrasi ke aset investasi lain, salah satunya kripto yang belakangan naik daun. Pemerhati pasar modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy juga menilai daya tarik pasar modal menurun akibat kebijakan-kebijakan pemerintah dan otoritas yang problematis. 

Fenomena kaburnya investor saham ke aset kripto turut diamini oleh Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat. Dia menilai apabila pasar saham sudah tidak memberikan keuntungan yang memadai, investor akan beralih ke produk lain yang lebih menjanjikan. Sementara itu, pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan meski sangat volatil, pasar kripto menjanjikan keuntungan yang fantastis. Sebaliknya, pasar saham cenderung lesu dalam beberapa tahun terakhir dengan kualitas emiten baru yang buruk. Rilis laporan kinerja keuangan emiten pada pertengahan tahun ini juga belum begitu mengesankan, sehingga belum mampu menaikkan sentimen pasar saham. Teguh berharap otoritas pasar modal lebih ketat dalam proses penyaringan emiten baru serta menindak tegas aktivitas transaksi yang tak wajar guna membangkitkan lagi kepercayaan investor.Merespons situasi tersebut, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy mengatakan bahwa pasar kripto bukanlah satu-satunya faktor yang menurunkan animo investor di pasar saham.

Pemerintah mematangkan rencana perluasan atau ekstensifikasi objek cukai. Salah satu potensi objek cukai baru adalah pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Rencana itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. Dalam beleid yang diteken Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak 26 Juli 2024 itu, pemerintah mengatur soal pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak (GGL). Pasal 194 Ayat 1 menyatakan bahwa pengendalian bahan makanan tersebut dilakukan dengan menentukan batas maksimal GGL dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji. Penentuan batas maksimal dilakukan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kementerian dan lembaga (K/L) lainnya, dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kajian risiko dan standar internasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. Hingga saat ini, pemerintah baru mengenakan cukai terhadap tiga objek, yakni etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tengah mengkaji sejumlah produk untuk dikenakan cukai. Salah satunya, GGL. (lihat boks). Meski demikian, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pengenaan cukai terhadap pangan olahan siap saji masih jauh implementasinya. Sebab, hal tersebut masih sebatas usulan Kementerian Kesehatan (Kemkes). Kendati begitu, untuk menjadi barang kena cukai (BKC), maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika parlemen tak menyetujuinya, maka pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan tersebut.

Bersamaan musim rilis laporan keuangan semester I-2024, sejumlah emiten beramai-ramai melunasi obligasi. Sederet emiten juga menghadapi masa jatuh tempo dan telah menyiapkan dana untuk membayar pokok dan bunga surat utang. Emiten yang baru-baru ini melunasi obligasi ialah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). INKP melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2023 Seri A sebesar Rp 333,55 miliar. Sedangkan TBIG melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I -2023 Seri A dengan nilai pokok Rp 1 triliun. Sebelumnya, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) pada 16 Juli telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2023 Seri A Rp 100 miliar. Di sisi lain, sejumlah emiten telah menyampaikan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo.

Seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang telah menyiapkan dana pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III-2017 Seri C senilai Rp 2,51 triliun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada menilai, pelunasan obligasi cenderung membawa sinyal positif terhadap pasar. Dengan aksi ini, emiten menunjukkan ketersediaan dana yang memadai serta komitmen untuk menunaikan kewajibannya. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono mengatakan, pembayaran melalui kas internal akan menjadi opsi pertama bagi emiten yang punya fundamental keuangan solid. Namun, emiten juga umumnya melakukan refinancing melalui penerbitan obigasi tahap selanjutnya maupun pinjaman bank. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, ramainya penerbitan dan pelunasan obligasi terjadi dalam kondisi ekonomi yang berada pada masa ekspansi. Posisi utang berkelanjutan juga masih aman selama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan beleid terkait transparansi suku bunga akan terbit dalam waktu dekat. Aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini diharapkan mampu mengatur margin bunga bersih (NIM) perbankan di Tanah Air yang dinilai masih terlalu tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, Peraturan OJK Transparansi Suku Bunga sudah dalam tahap harmonisasi dan akan segara dirilis. "Dalam waktu dekat akan terbit, paling hitungan minggu," ujar Dian, Senin (29/7). Alhasil, konsumen bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan. Ujungnya, persaingan bunga kredit antarbank bakal lebih kompetitif. Tapi, bankir menilai aturan ini belum akan berdampak signifikan dalam menekan margin bunga bank di Indonesia, yang saat ini disebut lebih tinggi dibanding dengan bank di negara kawasan regional.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah mengamini kebijakan transparansi ini akan membantu nasabah mendapat informasi memadai untuk memilih penawaran suku bunga yang kompetitif. Efdinal menyebutkan, SBDK juga tidak menjadi acuan bagi nasabah untuk mendapatkan bunga kredit yang sama. Menurut dia, besarnya suku bunga yang dikenakan kepada debitur berbeda-beda, tergantung dari risiko kredit debitur. Semakin kecil profil risikonya, maka potensi bunga yang didapatkan akan semakin rendah. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkap, tingkat suku bunga bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil kredit. Dari sisi bunga kredit, Sigit menegaskan kenaikan suku bunga acuan tak langsung dibebankan kepada debitur lewat bunga kredit. Namun, Bank Mandiri juga memperhatikan kapasitas kemampuan bayar dari debitur, untuk menghindari potensi adanya pemburukan kualitas kredit akibat kondisi keuangan debitur yang menurun.