Ekonomi
( 40814 )Pelepasan Barang Impor Ilegal
60 Perusahaan Berencana Investasi di IKN
Industri Dana Pensiun Tumbuh 12%
Mesin-mesin Pertumbuhan Baru Group Astra
Peluang Investasi Saham dengan Harga Terjangkau
Investor penganut value investing dapat memanfaatkan peluang di tengah rontoknya saham-saham blue chip, karena valuasi sejumlah emiten unggulan saat ini sedang terdiskon. Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menjelaskan bahwa lesunya kinerja pasar saham Indonesia dibandingkan bursa-bursa global disebabkan oleh minimnya katalis positif, sehingga pasar cenderung lebih terseret oleh sentimen ketidakpastian global.
Dengan penurunan indeks LQ45 sebesar 8,22% year-to-date (YtD), sejumlah saham LQ45 kini memiliki valuasi murah, yang dapat menjadi peluang investasi, terutama pada sektor-sektor yang masih prospektif seperti perbankan, poultry, dan minyak. Beberapa analis juga menilai saham di sektor perbankan dan properti masih memiliki potensi pertumbuhan, terutama jika didukung oleh pemangkasan suku bunga dan stabilitas politik yang diharapkan dari pelantikan presiden baru pada Oktober 2024.
Ketidakpastian Kebijakan Impor: Ancaman Deindustrialisasi bagi Ekonomi Nasional
Kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, yang dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, justru menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan polemik berkepanjangan melalui perubahan regulasi impor yang sering dilakukan. Dalam kurun waktu lima bulan, pemerintah telah empat kali mengubah kebijakan importasi, yang berujung pada terbitnya Permendag No. 8/2024 yang melonggarkan impor produk padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Cheril Tanuwijaya, Head of Research Mega Capital Sekuritas, menyoroti bahwa pelonggaran kebijakan ini menjadi bumerang bagi industri dalam negeri, yang kini mulai merasakan dampak negatifnya, seperti penurunan indeks manufaktur (PMI) yang terus terjadi. Penurunan ini juga berbanding lurus dengan menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, yang menandai fase deindustrialisasi di Indonesia. Fenomena ini mengancam perekonomian nasional, dan pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan yang konsisten dan jangka panjang untuk mendukung industri domestik serta mengevaluasi kembali kebijakan importasi agar sektor industri tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Seleksi Ketat Investasi IKN Nusantara: Hanya 220 dari 472 Surat Minat yang Lolos
Meskipun minat investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tinggi, tidak semua minat tersebut dapat diterima dan cocok untuk pengembangan kawasan ini. Dari 472 surat minat investasi (Letter of Intent/LoI) yang diterima, hanya sekitar 220 yang layak untuk dilanjutkan. Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa seleksi ketat dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan desain dan rencana yang telah ditetapkan.
Dari 220 LoI yang dianggap layak, mereka berasal dari 60 investor di seluruh dunia. LoI ini akan ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN Nusantara, yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, untuk mempercepat realisasi investasi. Basuki optimis bahwa iklim investasi di IKN akan semakin terakselerasi, terutama dengan adanya dua investor asing dari China dan Jepang yang akan masuk ke sektor properti di IKN, mencakup perumahan, hotel, dan perkantoran.
Ekonomi di Era Prabowo Diperkirakan Stagnan di 5,1%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) atau IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Prabowo stagnan di level 5,1% atau dari 2025-2029. Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, mengingat angka tersebut hanya sebatas proyeksi. Bahkan ia masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih berada di angka 5,2%. Airlangga memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap menjaga fiskal secara berhati-hati dan hal tersebut tetap akan dilanjutkan pada pemerintahan baru. "Selama ini Indonesia jaga fiskal secara betul, tetap kita akan lanjutkan," katanya. Untuk diketahui, proyeksi IMF mengenai pertumbuhan ekonomi era Prabowo tertuang dalam Article IV Consultation tahun 2024 Edisi Agustus 2024.
Pertama, terkait kebijakan fiskal, IMF merekomendasikan pemerintahan baru untuk memprioritaskan belanja berkualitas tinggi yang mendukung pembangunan Indonesia dan memantau risiko fiskal. Kedua, inklusi dan perkembangan. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru meningkatkan jumlah dan kualitas belanja kesehatan dan perlindungan sosial, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih luas. Ketiga, tata kelola. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru memperkuat kerangka tata kelola dan antikorupsi, memperbaiki sistem hukum untuk mendukung akuntabilitas dan kepastian usaha. Keempat, kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing (PMA). IMF merekomendasikan untuk menghindari peningkatan kebijakan perdagangan yang restriktif (termasuk dalam konteks masyarakat adat) dan beralih dari hambatan non tarif atau Non-tariff measures (NTM) yang mendistorsi keputusan perdagangan dan investasi serta berisiko menimbulkan dampak internasional. Kelima, iklim usaha. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru mengurangi ketidakpastian peraturan, biaya birokrasi dan hambatan administratif.
Menilai Daya Saing IHSG di Kawasan
Kendati kinerja emiten dalam negeri pada semester pertama ini lesu, valuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bisa bersaing dengan bursa di kawasan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Kamis (8/8), price earning ratio (PER) IHSG berada di posisi 12,07 kali. Sedangkan price to book value (PBV) IHSG sebesar 2,16 kali. Sedangkan dari data Bloomberg, PER IHSG saat ini sebesar 26,86 kali, masih lebih mahal ketimbang bursa regional lain. Riset Mandiri Sekuritas menunjukkan, proyeksi PER IHSG di akhir 2024 sebesar 13,4 kali. Valuasi ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan laba per saham atau earning per share (EPS) 15,5%. Sedangkan, proyeksi PER IDX80 sebesar 12,5 kali hingga akhir tahun ini. Memang, kalau dibandingkan dengan bursa di kawasan Asia Pasifik seperti indeks China CSI 300, PER IHSG masih kalah murah. Proyeksi PER CSI300 11,8 kali di tahun 2024. Tapi perlu dicermati, potensi pertumbuhan EPS indeks China cuma sebesar 5,1%, masih jauh dari IHSG. Namun, valuasi IHSG masih lebih tinggi dibanding Indeks Hang Seng dan Korea Selatan.
Di kawasan ASEAN, valuasi IHSG masih di atas Singapura dan Vietnam. Adrian Joezer, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas bilang, saat ini investor tidak hanya mengincar pertumbuhan, tetapi juga mencermati valuasi pada masing-masing bursa. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%, valuasi IHSG masih tetap atraktif. "Dengan pertumbuhan ekonomi stabil, penduduk Indonesia yang didominasi usia produktif, IHSG masih menjanjikan," kata dia, Kamis (8/8). Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan menambahkan, peluang penurunan suku bunga The Fed juga dapat membuat investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di pasar negara berkembang. Namun, perlu diperhatikan, biasanya penurunan suku bunga disertai dengan indikasi perlambatan ekonomi global yang lebih luas. Ini dapat mengurangi sentimen risiko dan memicu aksi jual di pasar saham global. Selain tiga sektor itu, Joezer bilang investor juga bisa melirik saham-saham yang sensitif dengan suku bunga. Di antaranya, sektor properti, menara telekomunikasi dan teknologi.
Apakah Kementerian Perumahan Akan Kembali
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan pada kabinet mendatang mulai mengerucut. Sepuluh tahun terakhir, urusan perumahan rakyat dilebur dalam Kementerian PUPR. Menguatnya wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan muncul seiring peliknya persoalan perumahan rakyat, sedang mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di hadapan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Juni 2024, Presiden Jokowi menyatakan, 70 % penduduk Indonesia bakal tinggal di perkotaan pada 2045. Cita-cita pemenuhan papan layak huni telah disuarakan sejak pemerintahan Orde Baru, tapi hingga kini program sektor perumahan belum menunjukkan hasil menggembirakan.
Program mengatasi kekurangan rumah yang digulirkan pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar papan. Selama 10 tahun terakhir, jumlah kekurangan atau backlog rumah di Indonesia hanya menurun sedikit. Pada 2012, sebanyak 13,6 juta rumah tangga tercatat belum memiliki rumah dan 2,3 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Pada 2023, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis BPS menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tidak punya akses hunian layak 26,9 juta rumah tangga.
Sementara, terjadi laju penambahan kebutuhan rumah untuk keluarga baru 700.000 unit per tahun. Dibutuhkan penyediaan rumah 2,5 juta unit per tahun agar masalah kekurangan perumahan bisa diatasi (zero backlog) dalam kurun waktu 20 tahun atau pada 2045. Program pembangunan sejuta rumah yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo sejak 2015 dinilai belum optimal. Sementara, pasangan presiden-wapres terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran, mencanangkan program penyediaan 3 juta rumah per tahun atau naik tiga kali lipat dari program periode saat ini. Anggota
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebut, wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut sebagaimana diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kadin Indonesia, dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI). Tim Satgas Perumahan telah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo dan sudah melakukan empat kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet baru mendatang. Solusi mengatasi persoalan perumahan rakyat menjadi PR pemerintah mendatang. Nomenklatur Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diharapkan mampu mewujudkannya. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









