Investor nampaknya menahan diri bertransaksi di pasar saham. Kondisi ini tercermin dari nilai transaksi perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kembali sepi belakangan. Jika dibandingkan periode kuartal pertama lalu, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) BEI semakin menyusut. Nilai transaksi pada perdagangan Rabu (7/8), hanya sebesar Rp 8,19 triliun. Sepanjang tahun berjalan ini, rata-rata nilai transaksi harian bursa mencapai Rp 11,81 triliun. Sedangkan rerata nilai transaksi di Juli hanya Rp 9,94 triliun, menyusut 22,64% secara bulanan dari Rp 12,84 triliun pada Juni 2024. Angka ini turun lebih jauh kalau dibandingkan posisi bulan Mei yang rata-rata mencapai Rp 14,38 triliun dan di bulan April 2024 yang sebesar Rp 13,98 triliun. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy mengatakan, penurunan rata-rata nilai transaksi harian bursa akhir-akhir ini disebabkan sejumlah faktor. Terkait penurunan RNTH ini, Irvan mengatakan, BEI terbuka dengan masukan dan melakukan evaluasi jika diperlukan. Terutama dalam memberikan stimulus untuk mendongkrak RNTH. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, ketidakpastian global ikut membuat perpindahan aset investasi, salah satunya ke kripto. "Investor mencari aset alternatif yang lebih defensif. Sehingga aktivitas transaksi saham dalam negeri menurun, ujarnya. Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, turunnya nilai transaksi BEI menandakan investor mulai kehilangan kepercayaan akan kinerja pasar modal domestik.

Memburuknya kualitas kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tengah beberapa waktu terakhir berdampak pada porsi portofolio kredit di sektor ini. Porsi kredit UMKM yang dimiliki bank, dalam hal ini utamanya bank KBMI 4, terlihat mengalami penyusutan. Ambil contoh di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Komposisi portofolio kredit bank ini mengalami perubahan per semester I-2024. Dalam setahun, porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% menjadi 46,6%. Di sisi lain, BRI yang memiliki karakteristik bank UMKM justru meningkatkan porsi kredit korporasi. Di periode sama, kontribusi kredit segmen korporasi mencapai 18%, naik dari periode sama tahun lalu jadi sekitar 15,5%. Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, BRI selalu melihat potensi dari tiap segmen.

Jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, bank ini tidak akan memaksakan untuk tumbuh. Sunarso menambahkan, BRI memang memperketat kriteria risk acceptance dan guideline portofolio. Portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana, yang masih baik dan mana yang bermasalah. Kondisi serupa terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Bank ini mencatat porsi kredit UMKM di semester satu tinggal 13,7%. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, kredit UMKM berkontribusi 14%. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menuturkan, permintaan kredit dari sektor UMKM tengah lesu karena daya beli menurun, sehingga langkah ekspansif dari UMKM turut terhambat. Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menambahkan, dalam mendorong penyaluran kredit, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan memperkuat sistem mitigasi risiko, melalui pengawasan dan analisa risiko pasar serta profil masing-masing debitur.

Industri kesehatan menjadi bagian penting untuk mengiringi Indonesia meraih cita-cita menuju Indonesia Emas. Industri farmasi sebagai bagian dari industri kesehatan, memainkan peran kunci dalam memastikan ketersediaan dan aksebilitas obat-obat bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi  dan inovasi yang didukung oleh SDM mumpuni serta  ditopang regulasi pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai kemandirian dalam industri farmasi nasional.

Tercatat nilai pasar farmasi Indonesia pada 2022 mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 130 triliun. Namun, dari 10 produk biologi dengan konsumsi terbesar, hanya empat produk yang dapat diproduksi di dalam negeri. Mengutip data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor farmasi terhadap PDB meningkat setiap tahunnya, mencapai 1,6% pada tahun 2020. Sementara data, Kementerian Perindustrian menyebut sektor farmasi menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja langsung pada tahun 2022, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5%. (Yetede)

OJK pada semester I-2024 mencatatkan adanya perbaikan kualitas kredit industri perbankan. Tercermin dari rasio kredit bermasalah (non preforming loan/NPL) yang mengalami perbaikan di paruh pertama tahun ini, perbaikan kualitas didukung dari strategi menghapus buku oleh bank-bank besar. Adapun, NPL gross perbankan nasional per Juni 2024 berada d level 2,26%, menurun dibandingkan posisi Juni 2023 di level 2,44%. Bahkan apabila dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 2,34% juga mengalami perbaikan. Berikutnya, NPL net per Juni 2024 di level 0,78% membaik dari bulan sebelumnya sebesar 0,79%, namun masih naik dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar 0,7%. Berdasarkan presentasi keuangan, PT Bank Mandiri (persero) Tbk juga mengalami kualitas perbaikan. (Yetede)

Raksasa beton Asia dikabarkan berminat kencang untuk berinvestasi di PT Wijaya Beton Tbk (WTON) alias Wika Beton. Kajian mengenai aksi korporasi ini sudah mencapai 60% dan tinggal meminta persetujuan Kementerian BUMN. Investor kakap itu berencana membenamkan modalnya ke Wika Beton melalui dua opsi. Pilihan pertama dengan melakukan  investasi langsung melalui pembelian saham WTON. Opsi kedua, dengan membentuk perusahaan patungan (JV) Sebagai tahap awal, baik manajemen WTON maupun pemodal asing tersebut sudah mempresentasikan rencana besar ini kepada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) selaku induk dengan progres terkini mencapai 50-60% menuju final. (Yetede)

Jakarta menjadi daerah dengan PHK terbanyak. Di tengah susahnya mencari kerja, mereka yang sudah bekerja pun dihantui PHK. Penganggur dan pekerja sama-sama susah. Kemenaker melaporkan ada 7.469 pekerja di DKI Jakarta terkena PHK dari Januari-Juni 2024, terbanyak se-Indonesia, dari total 32.064 pekerja yang terkena PHK. Pada periode yang sama, sampai 27 Juni 2024, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melaporkan 847 pekerja dikenai PHK. Sektor paling banyak melakukan PHK adalah perdagangan dan usaha rintisan (63,52 %).

Di sisi lain, mencari pekerjaan tidak mudah. Aurelia (26), warga Jaksel, hampir setahun menganggur. Terakhir, lulusan S-1 itu bekerja di salah satu usaha desain interior yang terus merugi sehingga harus mengurangi jumlah karyawan. ”Susah, demi Tuhan. Sudah melamar ke mana-mana, tapi mentok di wawancara,” kata Aurelia sambil menghela napas, Rabu (7/8). Ia berharap bisa segera kembali bekerja agar tidak menjadi beban orangtua.

PHK yang terjadi di DKI Jakarta boleh jadi lebih besar dari catatan resmi pemerintah. Sebab, tidak semua perusahaan melaporkan PHK. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari serikat pekerja, Dedi Hartono, meminta pemerintah memberi perhatian khusus dan mengantisipasi gelombang PHK dengan memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan regulasi terkait, serta menyosialisasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan agar hak pekerja terjamin. (Yoga)

Lesunya konsumsi dalam negeri menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024, berdasarkan rilis BPS, tercatat 5,05 % (yoy), melambat dibanding triwulan I-2024 di 5,11 %. Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan yang menyumbang 55 % PDB, masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tetapi daya ungkitnya melemah. Konsumsi rumah tangga triwulan II-2024 melambat dibanding periode yang sama tahun 2023 dan 2022. Tiga triwulan terakhir pertumbuhan konsumsi selalu di bawah 5 %.

Walau menurut BPS penurunan konsumsi tersebut lebih disebabkan penurunan konsumsi pakaian dan transportasi akibat pergeseran momentum Ramadhan 2024, sinyalemen pelemahan daya beli masyarakat sulit dibantah. Terutama di tengah laju inflasi pangan yang jauh melampaui kenaikan pendapatan masyarakat. Meningkatnya porsi konsumsi makanan dalam total pengeluaran enam bulan terakhir adalah bukti nyata tergerusnya daya beli kelompok menengah bawah. Penurunan daya beli juga tercermin dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan meningkatnya kredit bermasalah perbankan untuk kredit pemilikan rumah.

Deflasi yang terjadi tiga bulan berturut-turut (Mei-Juli), menurut para pengamat, juga menggambarkan pelemahan daya beli kelas menengah yang memicu penurunan permintaan di tengah perlambatan ekonomi dan kebijakan moneter yang ketat. Sebaliknya, BPS melihat deflasi tersebut lebih dipicu melimpahnya suplai di pasar, khususnya untuk bahan makanan bergejolak (volatile food). Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga berdampak pada konsumsi. Sejumlah pejabat pemerintah mengaitkan penurunan konsumsi dengan perilaku kelas menengah yang mengalihkan belanja mereka ke menabung atau berinvestasi. Namun, data Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan tabungan kelas menengah justru menyusut. Artinya, tabungan justru tergerus untuk konsumsi. (Yoga)

Kepesertaan pekerja informal dalam jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dipermudah. Pekerja informal yang masuk kategori bukan penerima upah memiliki masalah ketidakmampuan bayar iuran bulanan. Pemerintah bisa membantu pembayaran iuran melalui APBN atau APBD. Menurut Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan I Putu Wiradana, persentase peserta bukan penerima upah (BPU) yang tidak rutin membayar iuran bisa mencapai 20-30 % dari total peserta BPU.

Masih ada peserta BPU yang terpantau beberapa bulan aktif membayar, lalu berhenti membayar, kemudian aktif lagi. Peserta kategori BPU saat ini mencapai 7,96 juta orang. ”Yang kami pikir bukan sekadar melipatgandakan jumlah peserta BPU, melainkan bagaimana jumlah yang ada berkelanjutan, artinya rutin mengiur,” kata Putu di sela diskusi Fita ComboFit Jamsostek pada Selasa (6/8) di Jakarta. Masih ada peserta BPU yang tidak rutin mengiur bulanan karena ketidakmampuan membayar iuran setiap bulan dan pemahaman manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih kurang.

Masalahan lainnya adalah peserta lupa membayar. Berdasar Sakernas BPS Februari 2024, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pekerja informal 84,13 juta orang. Jumlah pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2022 tercatat 6 juta orang, tumbuh 69,04 % dibanding tahun 2021 (Kompas.id, 12/5/2023). Putu menambahkan, dari 7,96 juta pekerja informal peserta BPU jaminan sosial ketenagakerjaan itu, latar belakang profesi yang dominan adalah petani, pedagang, pengemudi transportasi daring, dan nelayan. Di luar profesi tersebut, ada profesi pekerja lepas. (Yoga)