Suku bunga yang lebih menarik yang Bank Indonesia (BI) tawarkan dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) membuat instrumen moneter ini lebih investor lirik dibandingkan dengan instrumen penempatan dana lainnya. Baik itu obligasi yang pemerintah terbitkan berupa surat berharga negara (SBN) maupun obligasi yang korporasi rilis. Menurut data yang KONTAN himpun dari situs resmi, total penerbitan SRBI mencapai Rp 918,48 triliun, sejak bank sentral terbitkan pada 15 September 2023 hingga 19 Juli 2024. Kepala Grup Departemen Pengelolaan moneter dan Aset Sekuritas BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, penerbitan SRBI per 19 Juli 2024 senilai Rp 796 triliun, dengan 29% di antaranya dimiliki asing. SRBI menawarkan imbal hasil yang menarik, di atas 7%. Pada lelang 19 Juli 2024 lalu, bunga SRBI tenor enam bulan tercatat sebesar 7,23%, tenor sembilan bulan 7,31%, dan tenor 12 bulan 7,36%. 

Walaupun, level ini lebih rendah dibanding lelang akhir Mei lalu untuk tenor enam, sembilan, dan 12 bulan masing-masing sebesar 7,32%, 7,43%, dan 7,53%. Menurut Denny, SRBI merupakan instrumen yang lebih likuid dibanding RR SBN, sehingga memudahkan perbankan mengelola likuiditasnya saat permintaan kredit melemah. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa perbankan lebih tertarik menempatkan dananya pada SRBI. Dukungan BI tersebut, pertama, rutin menjadi peserta lelang di pasar primer Surat Utang Negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN) tenor pendek. Kedua, BI memastikan untuk masuk ke pasar sekunder SBN saat imbal hasil obligasi ini bergerak naik signifikan. Ketiga, bank sentral mengupayakan jatuh tempo dana-dana pada instrumen moneter pada hari Kamis, sesuai dengan jadwal settlement lelang SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang jatuh pada hari itu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mencatat, kepemilikan perbankan pada SBN sejak awal tahun hingga Juli 2024 turun menjadi Rp 262 triliun. Di saat yang sama, ekses likuiditas perbankan yang lembaga keuangan ini tempatkan pada SRBI cenderung meningkat jadi Rp 520,5 triliun sejak awal tahun hingga 18 Juli 2024.

Pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang mengakumulasi saham ini dari level gocap sedang sumringah. Pasalnya, saham GOTO mulai bangkit dari level gocap dan diramal berada dalam tren penguatan. Hingga akhir perdagangan Selasa (23/7), saham GOTO menguat 7,48% atau naik 4 poin ke posisi Rp 55 per saham. Kapitalisasi pasar atau market cap GOTO mencapai Rp 66,08 triliun. Salah satu nama besar yang berada di manajemen puncak GOTO turut menampung saham GOTO kala harganya gocap. Misalnya, Patrick Sugito Walujo yang memborong 98,5 juta saham seri A GOTO. Saham itu dibeli di pasar reguler pada 20 Juni 2024 di harga Rp 50–Rp 51 per saham. Ada juga sejumlah lembaga yang memborong saham GOTO. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina mengatakan, kenaikan saham GOTO sejalan dengan penguatan saham teknologi lainnya. Ini tercermin dari penguatan indeks sektor teknologi. Kemarin, IDX Sektor Teknologi menguat 4,55%. 

Kendati begitu, sepanjang tahun berjalan ini, indeks saham teknologi masih turun 22,47%. Ilham Muslim, Senior Area Manager Mirae Asset Sekuritas menambahkan, secara teknikal level Rp 52 per saham merupakan posisi kunci bagi pergerakan saham GOTO. Dia bilang, kalau GOTO kembali turun ke Rp 52, maka ada potensi GOTO kembali menyentuh level Rp 50. Sementara, GOTO harus berada di atas Rp 61 kalau mau mempertahankan tren kenaikannya. Senior Analyst MNC Sekuritas Rudy Setiawan menjelaskan, kinerja GOTO di kuartal kedua mendapat angin segar dari momentum Hari Raya yang biasanya diikuti daya beli masyarakat yang menguat. "Serta didorong rampungnya migrasi TikTok-Tokopedia yang lebih cepat," katanya. Sedangkan tim riset Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan kinerja GOTO di kuartal II-2024 ini akan sedikit menurun. Pasalnya, puncak belanja sudah terjadi di kuartal satu pada puasa dan lebaran. "Serta ada pelemahan daya beli di kuartal II-2024 sehingga kami tidak berekspektasi tinggi," kata Martha.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) cetak kinerja gemilang berkat meningkatnya kunjungan rawat di semester pertama 2024. Emiten rumah sakit swasta ini juga bakal disokong pemasukan tambahan dari Rumah Sakit (RS) baru. Analis Indo Premier Sekuritas Andrianto Saputra mencermati, kinerja positif MIKA di semester pertama 2024 berkat meningkatnya volume lalu lintas rumah sakit. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan rawat inap dan rawan jalan MIKA. Seperti diketahui, pendapatan rawat inap Mitra Keluarga meningkat 22,63%yoy di semester pertama 2024. Pendapatan rawat jalan MIKA juga ikut meningkat sekitar 14,63% yoy di periode tersebut. Di sisi lain, Ebitda MIKA tahun ini naik 29,6% yoy menjadi Rp936 miliar dengan Margin Ebitda sebesar 38.2% di semester I-2024. Khususnya pada kuartal kedua, Ebitda MIKA tumbuh kuat yang didukung oleh peningkatan margin. Andrianto mencermati, pendapatan kuartal kedua MIKA meningkat 18%yoy dan 1,2%qoq menjadi Rp 1,2 triliun. Hal ini karena pendapatan dari rawat inap per hari yang luar biasa sekitar 6,8% yoy dan 1,2% qoq, ditambah dengan kuatnya lalu lintas rawat inap 13,5% yoy dan -1,7% qoq selama periode tersebut. Ebitda MIKA di kuartal kedua tumbuh signifikan 30,7%yoy dan 1,7%qoq menjadi Rp472 miliar, dengan margin Ebitda sebesar 39% didorong oleh peningkatan margin pada Gross Profit dan tingkat Ebitda.

Pada saat yang sama, biaya pengeluaran (Opex) terhadap penjualan pada kuartal kedua turun 85bps qoq menjadi 22,5% (-37bps yoy) karena gaji turun menjadi 7.2%. Alhasil, MIKA mencatat laba bersih triwulan kedua tahun ini sebesar Rp 312 miliar, atau meningkat 40% yoy dan 7,7%qoq. “Secara keseluruhan, pencapaian MIKA di semester pertama 2024 berada di atas pedomannya yaitu pertumbuhan pendapatan sebesar 12%-15% yoy dan margin Ebitda sebesar 35,5% - 37%,” ungkap Andrianto dalam riset 18 Juli 2024. Analis Buana Capital Sekuritas James Stanley Widjaja menjelaskan bahwa margin Ebitda MIKA adalah yang tertinggi di antara para pesaingnya. Hal itu berkat pengendalian biaya yang unggul, dengan margin Ebitda tahun 2023 sebesar 34,8% dibandingkan margin HEAL ataupun SILO yang masing-masing sebesar 26,8% dan 25,2%. Hanya saja, kemungkinan dampak penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) belum akan terasa di tahun ini. Pemerintah menargetkan aturan KRIS berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan akan dijadikan satu tarif atau tunggal baru diterapkan usai pemberlakuan KRIS. 

Adapun aturan KRIS memerintahkan untuk semua kamar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dibuat sesuai 12 kriteria standar KRIS yang tertuang dalam Perpres Nomor 59 tahun 2024. Dengan demikian, iuran BPJS kesehatan kemungkinan juga bakal mengalami penyesuaian. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai, rencana MIKA menambah rumah sakit baru akan memperluas branding dan kegiatan usaha perseroan. Dengan demikian, MIKA dapat lebih menjangkau sejumlah daerah dan juga menambah pemasaran pasien-pasiennya. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan beban biaya operasional MIKA dari pembukaan rumah sakit baru tersebut. Beban keuangan yang tidak terkontrol bisa menjadi penghalang bagi MIKA yang bertujuan untuk mengincar pendapatan tambahan lewat RS baru. Indo Premier Sekuritas meyakini bahwa MIKA kemungkinan akan melampaui panduan tahun ini di tengah pertumbuhan lalu lintas yang padat. Selain itu, MIKA berencana membatalkan saham treasurinya yakni sekitar 2,38% total saham beredar, dan ini akan meningkatkan free float MIKA sebesar 83bps menjadi 34,94%.

Pemerintah lokal Spanyol membuat kebijakan membatasi jumlah wisatawan. Mereka menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan. Seperti diberitakan Kompas.id, Spanyol memiliki sejumlah destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara, seperti Barcelona, Mallorca, Malaga, dan Kepulauan Canaria. Namun, warga di wilayah-wilayah itu mengeluhkan terlalu banyaknya wisatawan mancanegara dan mengurangi peran penduduk lokal. Di Barcelona, rata-rata 158.610 wisatawan dating setiap hari berdasarkan data tahun 2023. Barcelona adalah kota seluas 101,4 kilometer persegi dan berpenduduk 1,6 juta jiwa, artinya jumlah wisatawan 10 % dari penduduk Barcelona.

Untuk membatasi jumlah wisatawan, Wali Kota Barcelona Jaume Collboni berencana menerapkan pajak kunjungan. Sasarannya, wisatawan yang datang dengan kapal pesiar dan singgah di bawah 12 jam. Mereka akan dikenai retribusi 7 euro per hari kunjungan. Pemerintah Kota Barcelona juga memutuskan, per 2028, semua izin penyewaan penginapan jangka pendek dihapus. Selama ini para pemilik properti menyewakan rumah dan apartemen untuk wisatawan dalam jangka pendek. Dampaknya, warga lokal kesusahan mencari tempat tinggal. Mereka terusir ke pinggiran kota sehingga biaya transportasi untuk bekerja dan sekolah bertambah. Collboni ingin mengubah pola pariwisata agar menarik para wisatawan yang berkualitas.

Hal ini dimaknai dengan wisatawan yang datang menghormati kebudayaan lokal, menikmati keindahan kota dengan memanfaatkan waktu secara baik, dan memberi pemasukan kepada warga lokal. Apa yang akan dikembangkan Collboni disebut pariwisata berkelanjutan, yang konsepnya digagas di Spanyol tahun 1995. Saat itu, sebuah konferensi internasional digelar Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), UNESCO, dan Program Lingkungan PBB (UNEP), yang menghasilkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan dengan definisi sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. (Yoga)

Masyarakat kelas menengah bawah merasa keberatan dengan adanya tambahan pungutan melalui program asuransi wajib kendaraan terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Mereka keberatan terlebih karena selama ini tidak pernah tahu prosedur atau tata cara klaim atas iuran yang dibayar setiap tahun. Asuransi wajib kendaraan yang dimaksud merupakan asuransi terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party liability/TPL) yang akan menanggung risiko terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian berkendara oleh pihak tertanggung atau peserta asuransi. Pertanggungan risiko tersebut meliputi biaya santunan apabila mengakibatkan korban jiwa, biaya perawatan, dan ganti rugi atas kerusakan material.

Salah satu usulan skema penarikan program asuransi wajib tersebut akan dikenakan melalui perpanjangan STNK, layaknya iuran asuransi terkait kecelakaan lalu lintas yang dikelola PT Jasa Raharja (Persero) berupa sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Kuntoro (49) pengemudi taksi daring, mengatakan selama ini tidak pernah tahu bagaimana cara memperoleh manfaat atas iuran SWDKLLJ yang setiap tahun ia setorkan melalui perpanjangan STNK. Berdasarkan cerita-cerita dari sesama pengemudi, manfaat klaim atas asuransi Jasa Raharja tersebut tidak pernah dirasakan.

”Keberatan (untuk iuran asuransi wajib) sebenarnya, yang ada saat ini, kan (Jasa Raharja), enggak  ada orang yang tahu bagaimana cara klaimnya,” katanya di Jakarta, Selasa (23/7). Menurut Kuntoro, pemerintah sebaiknya memberi penjelasan secara rinci kepada masyarakat atas program-program jaminan yang telah dipungut selama ini. Sebab, masih banyak masyarakat, termasuk dirinya, yang tidak paham betul mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Amir (50) pengemudi ojek daring roda dua, bahkan, baru tahu bahwa SWDKLLJ yang selama ini dikenakan saat memperpanjang STNK merupakan bagian dari program asuransi kecelakaan lalu lintas. ”Malah baru tahu itu (SWDKLLJ) bisa jamin kalau kecelakaan. Selama ini kalau ada apa-apa di jalan mengurus sendiri. Kalau ada tambahan lagi, pastinya keberatan,” katanya. (Yoga)

Dalam perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi, pemerintah memproyeksikan sejumlah daerah di Indonesia akan terlebih dahulu lolos dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Ini menunjukkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata antardaerah. Untuk lepas dari jerat negara berpendapatan menengah, Indonesia harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 % sejak tahun 2025. Sementara sudah 11 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tumbuh stagnan di level 5 %. Pemerintah masih memasang target pertumbuhan ekonomi relatif moderat di kisaran 5,3-5,6 % pada tahun 2025, belum menyentuh ”syarat” level minimum 6 % yang diharuskan untuk lolos dari middle income trap.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/7) menilai, prospek Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) tidak terlalu jauh di depan mata. Saat ini beberapa daerah di Indonesia pun sebenarnya sudah terhitung lepas dari perangkap tersebut. Ia menjelaskan, pendapatan per kapita Indonesia per akhir tahun 2023 adalah 5.000 USD atau Rp 81 juta per tahun. Sementara pendapatan per kapita DKI Jakarta sudah mencapai 21.000 USD atau Rp 340,4 juta per tahun.

Ada kabupaten/kota lain yang pendapatan per kapitanya saat ini sudah melampaui level nasional dan nyaris lepas dari middle income trap, antara lain Palembang dan Ogan Komering Ilir di Sumsel yang pendapatan per kapitanya mencapai 10.000 USD atau Rp 162,1 juta per tahun. Kondisi serupa juga ditemukan di Balikpapan, Kaltim. ”Jadi, kalau mau melihat bagaimana gambaran Indonesia kalau lolos middle income trap, lihat saja Jakarta dan daerah-daerah tersebut,” kata Airlangga saat berpidato di acara BJ Habibie Memorial Lecture bertajuk ”Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah dan Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta. Secara jangka panjang, pada 2045, bertepatan dengan momentum Indonesia Emas, pendapatan per kapita nasional Indonesia ditargetkan 26.000-30.000 USD atau Rp 421,5 juta-Rp 486,4 juta per tahun. (Yoga)

Berwisata merupakan kebiasaan yang disukai banyak orang. Banyak destinasi yang menjadi andalan para wisatawan karena beragam daya tarik daerahnya. Di balik kesuksesan itu, pemerintah dan warga lokal tengah berjuang menolak kedatangan wisatawan. Mereka berupaya merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Sebagian besar masyarakat, tak terkecuali para pelaku wisata, mulai terusik karena derasnya permintaan dan mobilitas orang-orang yang berdatangan. Ada yang mengatakan, mereka bahkan menjadi korban dari kesuksesan pariwisata. Berdasar data Badan Pariwisata Dunia (United Nations Tourism) pariwisata internasional telah pada jalur yang tepat untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2024 ini.

Pada 2023, barometer pariwisata internasional telah mencapai 88 % level prapandemi dengan estimasi 1,3 miliar kedatangan internasional. Permintaan yang terus bertambah seiring peningkatan konektivitas udara membuat sektor pariwisata kian pulih, didongkrak oleh pasar-pasar dan destinasi Asia yang pulih lebih kuat. Kedatangan turis internasional pada kuartal I-2024 mencapai 97 % dari level prapandemi. Lebih dari 285 juta turis bepergian pada Januari-Maret, 20 % lebih banyak dari kuartal I-2023. ”Pemulihan sektor ini merupakan kabar sangat baik bagi ekonomi kita dan jutaan mata pencarian. Namun, kondisi ini mengingatkan kebutuhan untuk memastikan kebijakan pariwisata dan manajemen destinasi yang memadai,” ujar Sekretaris Umum UN Tourism Zurab Pololikhasvili dikutip dari laman resmi UN Tourism.

Dua pekan lalu, warga Barcelona, Spanyol, menggelar protes besar-besaran karena fenomena turis berlebih alias overtourism. Mereka melakukan berbagai hal sebagai bentuk penolakan terhadap para wisatawan. Melansir dari Forbes, mereka menembakkan air melalui pistol mainan kepada para turis yang sedang duduk bersantai di depan restoran hingga pemerintah setempat akhirnya menjanjikan untuk membekukan penyewaan apartemen jangka pendek. Aksi ini bagian gerakan yang lebih masif, melibatkan ribuan orang yang memprotes sembari membawa spanduk bertuliskan ”Cukup! Mari beri batas pada pariwisata”. Para pendemo menuntut pemerintah mengendalikan jumlah pendatang dan mengimplementasikan model keberlanjutan.

Kebanjiran wisatawan tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga Asia yang mengalami fenomena serupa. Jepang merupakan negara yang getol menyuarakan overtourism hingga melakukan berbagai upaya guna membatasi pergerakan turis di kota-kota populer. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau Japan National Tourism Organization mencatat 25,1 juta kedatangan pengunjung pada 2023, setara 78,6 % dibanding 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pada 2024, proyeksi pengunjung menyentuh 32 juta kedatangan, melampaui rekor 2019 sebesar 31,9 juta kedatangan sekaligus tertinggi sejak 1964. Fujikawaguchiko di Prefektur Yamanashi, terkenal karena pemandangan Gunung Fuji. Namun, turis yang berbondong-bondong ke sana dianggap mengganggu bisnis, lalu lintas, dan kehidupan penduduk lokal. (Yoga)

Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.

Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.

Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.

Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)

Perdagangan karbon di Indonesia oleh pelaku industri secara perlahan terus meningkat. Namun, insentif untuk menggairahkan transaksi tersebut dinilai masih minim. Hal ini dibutuhkan oleh sektor swasta yang mulai sadar untuk menurunkan emisi karbon dengan menjalankan bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Perdagangan karbon yang salah satunya dikerjakan dengan mekanisme pengimbangan (offset) unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan manusia atau industri dikerjakan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) PT Bursa Efek Indonesia Tbk di bawah OJK. Sejak peluncuran bursa tersebut pada 26 September 2023 hingga 19 Juli 2024, jumlah kredit karbon yang dijualbelikan mencapai 609.005 ton unit karbon dioksida senilai Rp 36,8 miliar.

”Sementara untuk pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi dari 16 partisipan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi saat memberi sambutan dalam webinar ”Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia” yang diselenggarakan Gatra, Selasa (23/7).  Tiga di antara partisipan adalah penjual unit karbon, yakni Pertamina New and RenewableEnergy (PNRE) lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Gunung Bugul. Adapun 65 partisipan lainnya adalah pembeli unit karbon dari proyek rendah emisi itu sebagai komplementer untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi karbon.

IDXCarbon juga telah memfasilitasi aktivitas pembelian unit karbon untuk pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh 168 individu, 96 perusahaan, dan 1 kegiatan acara dengan total volume 417.753 ton karbon dioksida. ”Perdagangan unit karbon di bursa karbon tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibanding perkembangan bursa karbon di kawasan, seperti Malaysia dan Jepang, yang memerlukan waktu. Namun, tetap perlu upaya-upaya untuk meningkatkan transaksinya,” ujarnya. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan, di subsektor pembangkit listrik juga sudah dilakukan perdagangan karbon sejak awal 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi ke arah keberlanjutan. (Yoga)

Rencana OJK yang akan mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar, dinilai bagus untuk perkembangan P2P lending dan memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintech. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech P2P  lending kepada sektor produktif serta UMKM baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp64,56 triliun. laporan terakhir BI menerangkan, ratio kredit bermasalah dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Namun fintecf P2P lending bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat  wanprestasi 90 hari pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. (Yetede)