KTT G20 tahun ini sedang alot membicarakan pengenaan pajak minimum bagi miliarder dunia. Inisiatif yang digaungkan presidensi Brasil itu ingin menyasar pajak minimum 2 % atas kekayaan orang-orang superkaya dunia. Indonesia diharapkan berani menggali potensi pajak yang sama. Dilansir dari Bloomberg, ide memajaki golongan superkaya dunia secara merata itu awalnya diinisiasi Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva, yang didukung sejumlah anggota negara G20 lainnya meski di sisi lain ada penolakan yang cukup kuat dari beberapa negara maju, seperti AS. Lewat skema pajak kekayaan global tersebut, ada sekitar 3.000 orang terkaya dunia yang kekayaannya akan dipajaki dengan tarif minimum 2 %.

Pengumpulan pajak atas aset kekayaan para miliarder itu diharapkan bisa menarik dana hingga 250 miliar USD per tahun atau Rp 4.702 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim serta program penanganan kelaparan dan kemiskinan di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan itu diwakili Menkeu Sri Mulyani yang bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, sejak 23 Juli lalu. Sekjen Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (25/7) mengatakan, Indonesia ikut memantau baik-baik perkembangan pembahasan gagasan pajak minimum kekayaan global di forum G20 tersebut.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengikuti proses aksesi sebagai anggota ”klub negara maju” alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dengan demikian, berbagai kesepakatan global, khususnya terkait perpajakan, bisa ikut berimplikasi pada kebijakan yang diterapkan Indonesia. ”Kalau nanti ada implikasi (dari pajak kekayaan global) itu terhadap pemenuhan standar kita dalam aksesi OECD, pasti akan langsung kita follow up. Kebetulan, urusan kebijakan fiskal dalam tim nasional untuk aksesi OECD itu dikoordinasikan oleh Bu Menkeu, jadi beliau yang akan langsung mengoordinasikannya,” kata Susiwijono.

Pemerintah sebenarnya sudah mengenakan pajak atas orang-orang superkaya alias high net worth individual di Indonesia. Namun, yang dipajaki baru pendapatan (income) mereka lewat PPh 21 yang dipungut progresif, bukan nilai kekayaan bersih yang dimiliki kelompok crazy-rich tersebut. Sementara melalui pajak kekayaan, obyek yang dipungut pajak akan lebih luas, bukan sekadar penghasilan, antara lain, aset kekayaan bersih, seperti tabungan/giro, deposito perbankan, saham, properti, dan kendaraan; hasil transfer kekayaan, seperti warisan, donasi, dan hibah; serta kekayaan lain, seperti keuntungan dari hasil investasi atau penjualan aset (capital gain). (Yoga) 

Menurunnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional diindikasikan dengan penurunan atau stagnansi penghasilan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi, yang menyebabkan konsumen mencari alternatif belanja murah. Hal ini turut menggerus pendapatan produsen barang konsumen. Perekonomian Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi, di kisaran 5 %, untuk tahun 2024 dan 2025. Angka pertumbuhan ini diharapkan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang memberikan kontribusi 50 %. Sayangnya, berdasarkan data BPS, pertumbuhan konsumsi belum melampaui level 5 % sejak 2022. Pada triwulan I-2024, konsumsi bahkan hanya tumbuh 4,97 % meski didukung pemilu dan Ramadhan.

Menggunakan mahadata, Mandiri Shopping Index (MSI), ekonom Bank Mandiri, Bobby Hermanus dan Andry Asmoro, mengatakan, ada hubungan antara penurunan pertumbuhan konsumsi dan penyusutan jumlah masyarakat berpendapatan menengah atau kelas ekonomi menengah. ”Dengan menggunakan definisi kelas konsumen menurut Bank Dunia, hanya kelas atas dan kelas bawah yang  mengalami perubahan proporsi relatif kecil antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Sementara proporsi kelas menengah Indonesia turun dari sekitar seperlima (21,4 %) sebelum pandemi menjadi kurang dari seperlima (17,4 %) saat ini,” kata Andry, Kamis (25/7).

Sebanyak 4 poin persentase jumlah masyarakat kelas menengah yang hilang sebagian besar berpindah ke kelas ekonomi yang lebih rendah, terlihat dari peningkatan proporsi kelas atas yang hanya 0,1 poin persentase. Adapun proporsi calon kelas menengah semakin meningkat, yaitu naik 1,3 poin persentase menjadi 49,5 %. Di sisi lain, sebagian calon kelas menengah turun ke kelas bawah atau rentan, menyebabkan jumlahnya meningkat 2,7 poin persentase sehingga pangsa kelas ini meningkat menjadi 23,3 % pada tahun 2023. ”Jika proporsi kelas menengah turun, sementara konsumsi rumah tangga secara keseluruhan turun, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki pendapatan lebih sedikit sehingga menurunkan daya beli konsumen secara keseluruhan. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan perekonomian,” tuturnya. (Yoga) 

Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri perbankan diyakini dapat meningkatkan produktivitas melalui kerja yang lebih efisien dan mampu menggenjot torehan laba. Laporan Citi Global Perspectives & Solutions (Citi GPS) pada Juni 2024 bertajuk ”AI in Finance: Bot, Bank & Beyond” menganalisis penerapan AI di sektor keuangan, dengan menyurvei 90 responden dari industri keuangan yang meliputi perbankan, asuransi, dan aset manajemen. Dalam lima tahun ke depan, 93 % responden optimistis mampu mencatatkan profit melalui penerapan AI. Khusus di industri perbankan secara global, penerapan AI mampu meningkatkan laba 9 % atau 170 miliar USD pada 2028, dari sebelumnya 1,8 triliun USD menjadi 2 triliun USD.

Responden, khususnya pelaku industri perbankan, menilai AI dapat meningkatkan produktivitas,  dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menyederhanakan operasi, dan membuat karyawan berfokus pada aktivitas yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Sementara itu, AI yang inovatif dapat berdampak besar pada tugas-tugas internal, seperti manajemen konten dan informasi, pengodean (coding), serta pengoperasian perangkat lunak. Meski AI berpotensi memangkas jumlah pekerja yang memiliki keterampilan rendah dalam bidang operasional dan teknologi, peran tata kelola dan kepatuhan akan terus meningkat. Dengan demikian, industri masih akan tetap membutuhkan sumber daya manusia, terutama mereka yang memiliki talenta sesuai kebutuhan.

Nilai tambah yang diberi penerapan AI adalah integrasi bot berbasis AI ke dalam perbankan ritel dan korporasi. Penerapan AI dapat menawarkan manfaat ke pelanggan, seperti pengambilan keputusan otomatis, menemukan penawaran bagus, serta meningkatkan efisiensi operasi perbankan. Penerapan AI di industri perbankan merupakan bagian transformasi digital. OJK telah menerbitkan Blueprint Transformasi Digital. Pada pilar kedua terkait akselerasi transformasi digital, yang mencakup penggunaan teknologi informasi (TI), termasuk AI, pada perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, bank diharapkan melakukan tata kelola dan manajemen risiko TI yang baik dalam proses adopsi teknologi. Meski memberi manfaat secara signifikan, industri perbankan Indonesia perlu memahami mekanisme kerja AI dengan mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. (Yoga) 

Rendahnya produktivitas kebun masih jadi masalah utama petani kopi di sejumlah daerah. Melalui komunitas, para petani belajar bersama memperbaiki pola budidaya demi mendongkrak produktivitas kopi. Sinergi sejumlah pihak, mulai dari petani hingga pemerintah, menjadi bagian terpenting. Salah satu komunitas yang berkontribusi membagikan pola budidaya kopi itu ialah Kopista Indonesia. Melalui komunitas Kopista, petani kopi asal Kelurahan Sekincau, Lampung Barat, Lampung, berbagi ilmu tentang budidaya kopi yang baik kepada petani. Komunitas yang berdiri pada 2015 ini sudah mendampingi 250 petani kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Bengkulu. Menurut pendiri komunitas Kopista, Supriyono (48), Kamis (25/7) rendahnya produktivitas kebun disebabkan mayoritas petani masih melakukan pola-pola lama dalam budidaya kopi.

Mereka membiarkan saja kebun kopinya tanpa diberi pupuk dan dibersihkan. Petani biasanya hanya sesekali menengok kebun menjelang masa panen raya. Selain itu, mayoritas petani tidak berani menargetkan hasil panen. Padahal, dari perhitungan Supriyono, produktivitas kopi minimal harus mencapai 2 ton per hektar agar petani bisa menikmati nilai ekonomi dari komoditas tersebut. Pemerintah juga bisa membangun kebun percontohan yang dapat menjadi lahan belajar bersama. ”Pemerintah dapat memulai semua itu dengan membuat kebun demplot di setiap kecamatan yang bisa menjadi laboratorium lapangan bagi para petani,” katanya. Pengolah kopi di Rimba Candi, Pagar Alam, Frans Wicaksono (58), mengatakan, petani harus berani keluar dari zona nyaman.

Sejauh ini, pola pertanian kopi di Sumsel menyadur teknologi budidaya atau pengolahan pascapanen yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan warisan yang menghambat perkembangan kopi Sumsel ialah menjemur kopi di aspal atau jalan dan membiarkan kopi diinjak ban kendaraan bermotor. “Kebiasaan itu berisiko membuat kopi terkontaminasi kotoran dari ternak yang lalu lalang dan polusi kendaraan bermotor. Apalagi, kopi memiliki kemampuan menyerap aroma di sekelilingnya sehingga kopi yang dijemur di aspal berpeluang memunculkan aroma dan rasa yang tak sedap,” ungkap Frans yang bermukim di Rimba Candi untuk mengelola kebun kopi warisan ayahnya sejak 2015.

Karena menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan pascapanen sesuai standar ekspor, Frans mampu memasarkan kopinya ke Uni Emirat Arab. Salah satu pola yang diterapkan Frans adalah membangun ruang pengeringan yang bisa menjaga suhu stabil dan terhindar dari perubahan cuaca tiba-tiba, serta menggunakan alas pengeringan setinggi 1-1,5 meter dari permukaan tanah. ”Sekarang, tidak ada alasan untuk tidak bisa meningkatkan kualitas panen karena ilmunya bisa dipelajari dengan mudah dan gratis di ponsel pintar. Melalui internet, kita tak perlu takut dengan akses pasar. Kita bisa promosi sendiri produk kita lewat media sosial. Kalau kualitas terbukti, bukan kita yang mencari pembeli, melainkan pembeli yang mendatangi kita,” kata Frans. (Yoga) 

Perluasaan objek cukai bakal  menghantam sektor manufaktur nasional yang saat ini sudah menghadapi tantangan berat dari pelemahan daya beli masyarakat dan serbuan barang impor. Betapa tidak, beberapa produk manufaktur masuk daftar perluasan cukai, seperti plastik, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta deterjen hingga MSG yang bisa segera menyusul. Maka tak heran jika ekonom mewanti-wanti pemerintah agar hati-hati dalam menerapkan perluasan cukai. Jika dilakukan secara gegabah tanpa melibatkan para pemangku kepentingan, kebijakan ini bisa kontraproduktif terhadap ekonomi. Asosiasi Industri Ofelin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menolak keras cukai plastik yang sejatinya diberlakukan tahun ini bersama MBDK. Asosiasi industri petrokimia hulu dan hilir ini akan mengirimkan surat protes ke pemerintah sekarang, bahkan hingga ke pemerintah baru jika kebijakan ini di eskekusi. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga akhir Triwulan II 2024. Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasi  berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada pemaparan press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta (25/7). Sunarso mengungkapkan bahwa kinerja positif BRI Group tersebut tak terlepas  dari pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit.  "Hingga akhir Triwulan II 2024, penyaluran kredit BRI tercatat Rp1.336,78 trriliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy). Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp 1.095,64 triliun," ungkapnya. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat. Hingga akhir Juni 2024 tercatat aset BRI tumbuh 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. (Yetede)

Kinerja menggembirakan ditunjukkan beberapa emiten sawit yang telah merilis laporan keuangan semester I-2024, dengan pertumbuhan laba bersih hingga 107%. Tak heran, saham-saham emiten sawit dalam beberapa waktu terakhir telah menunjukkan  penguatan, dan diyakini masih akan tetap kokoh ke depannya. Berdasarkan data RTI, saham emiten sawit seperti PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) yang pada perdagangan Kamis (25/7/2024) menguat 5,93% ke posisi Rp 625, telah naik 7,76% dalam satu pekan ini, dan melesat 11,61% selama satu bulan terakhir. Saham PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yang merilis laporan keuangan kemarin juga menghijau dengan kenaikan 16,85% ke level Rp 2.150. Saham emiten Group Wilmar tersebut telah meningkat 17,49% selama satu pekan terakhir. (Yetede)

Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga)