Bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce)/market place) di Indonesia diperkirakan terus bertumbuh dan tetap jadi tulang panggung akselerasi pertumbuhan ekonomi digital dalam beberapa tahun ke depan. Pada 2024, Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce Tanah Air tembus Rp 487 triliun, naik 7,33 dibandingkan tahun 2023 masih Rp 453 triliun. Nilainya pun berpotensi mencapai Rp 503 triliun pada 2025 atau meningkat 3,3% dibandingkan tahun ini. CEO & Founder Sirclo Brian Marshal mengatakan, berdasarkan data internal Sirclo, rata-rata peningkatan volume transaksi e-commerce Indonesia mencapai lebih dari 65% pada 2020-2023. Laju pertumbuhannya dipacu adanya kanal penjualan daring baru yang makin diminati oleh konsumen daring, seperti live commerce, sementara itu, kanal-kanal penjualan lama yang bertahan  menopangnya dengan bertumbuh secara perlahan. (Yetede)

Transisi energi bersih di AS bisa terhambat jika Donald Trump kembali menjadi presiden. Ia dan pendukungnya setuju menambang lebih banyak minyak, gas, dan batubara. Sikap Trump dan pendukungnya mengemuka selama Konvensi Nasional Partai Republik (RNC) di Milwaukee, Wisconsin. Dimulai Senin (15/7), konvensi dijadwalkan berakhir Kamis (18/7). Gubernur North Dakota Doug Burgum menyebut kebijakan transisi energi pemerintahan Joe Biden sebagai kesalahan. ”Agenda energi hijau Biden seperti ditulis China, Rusia, dan Iran,” katanya. Ia menuding Biden membenci energi fosil. ”Perang Biden terhadap energi (fosil) menyakiti warga AS,” ujar gubernur dari negara bagian yang termasuk produsen besar minyak itu. Ia menyebutkan, AS bisa makmur dan damai kalau produksi bahan bakar fosilnya dinaikkan. ”Saat Trump melepas (cadangan) energi AS, kita melepaskan kemakmuran AS dan memastikan keamanan nasional kita,” ujarnya dalam RNC hari ketiga.

Senator Katie Britt dari Alabama dan Senator Marsha Blackburn dari Tennessee termasuk yang membahas soal transisi energi. Mereka menyoroti kegagalan pemerintahan Joe Biden mengendalikan harga BBM. Harga naik 48 % sejak Biden dilantik. Sementara tarif listrik naik 15 %. Sejak awal kampanye, Trump menyatakan kejayaan AS tak hanya berdikari sektor energi. AS juga mau jadi pemain besar pasar energi global. Menurut dia, penggunaan energi terbarukan tak bisa mewujudkan hal tersebut. AS harus menggenjot produksi minyak, gas, dan batubara. Agenda transisi energi era Biden, menurut Trump dan pendukungnya, justru membu at perekonomian AS melorot dan terseok-seok. Ketua Asosiasi Minyak dan Gas AS, Tim Stewart menyatakan dukungan kepada Trump. ”Hanya melalui dominasi di sektor migas kekuatan ekonomi AS tercapai. Caranya, dengan meningkatkan produksi, memudahkan perizinan di semua sektor migas, dan menghentikan larangan ekstraksi,” tuturnya kepada media Just the News edisi 8 Juli 2024. (Yoga)

Pangsa pasar layanan belanja daring di Indonesia didominasi platform raksasa, seperti Shopee, Lazada, dan Tiktok Shop yang telah merger dengan Tokopedia. Di belakang ketiga platform tersebut adalah investor asing. Situasi ini berpotensi membuat barang impor akan lebih mudah diperdagangkan di Indonesia. Di negara-negara Asia Tenggara yang menjadi subyek penelitian Momentum Works, Shopee masih menjadi pemimpin pasar pada 2023 dari aspek jumlah barang yang terjual di platform daring (gross merchandise value/GMV). Total nilai GMV Shopee dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina sebesar 55,1 miliar USD atau Rp 890 triliun. Di urutan kedua ada Lazada dengan GMV 18,8 miliar USD atau Rp 303,8 triliun. Urutan ketiga dan keempat diisi Tiktok Shop dan Tokopedia dengan nilai GMV masing-masing 16,3 miliar USD atau Rp 263,4 triliun (Kompas, 16/7/2024).

”Memang secara akses, dengan hadirnya platform e-dagang yang di belakangnya investor asing, akan lebih mudah barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengatur, bukan melarang platformnya untuk beroperasi,” ujar peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, Kamis (18/7) di Jakarta. Upaya mengatur ini berkaitan dengan pembatasan melalui pengenaan tarif barang impor. Dari sisi pelaku UMKM, fenomena platform e-dagang yang di belakangnya adalah investor asing bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Semakin besar potensi modal yang disuntikkan investor di balik Shopee, Lazada, dan Tiktok Shop-Tokopedia, maka semakin besar inovasi bisnis yang akan mereka buat. ”Dengan demikian, selain intervensi pengaturan tarif barang impor, intervensi pemerintah lainnya adalah memudahkan proses onboarding sekaligus pendampingan bisnis bagi UMKM,” ucapnya. (Yoga)

Sejumlah peserta memperhatikan denah petunjuk penjelajahan melalui telepon genggam saat mengikuti QRIS Jelajah Indonesia 2024 di Kantor Perwakilan (KPw) BI Tegal, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024). Program QRIS Jelajah Indonesia diselenggarakan KPw BI Tegal yang diikuti 10 tim penjelajahdengan tema ”Jelajah Indonesia Makin Praktis Pakai QRIS” sebagai bentuk kompetisi untuk mengampanyekan QRIS dan sistem pembayaran digital kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, khususnya dalam penggunaan QRIS. (Yoga)

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pabrikan mobil menahan kenaikan harga jual mengingat pasar otomotif tengah lesu. Menurut dia, daya beli masyarakat sedang turun seiring penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah sehingga kenaikan harga jual akan memperlambat penjualan. Meski demikian, lesunya pasar dalam negeri diharapkan bisa diimbangi peningkatan kinerja ekspor mobil. ”Pada dasarnya pemerintah minta supaya produsen jangan menaikkan harga produknya karena sekarang pasar dan daya beli sedang lesu,” ujar Agus Gumiwang di sela-sela acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (18/7). Agus menjelaskan, kondisi ini disebabkan ketidakpastian global yang menguatkan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah, yang memperlambat perekonomian dalam negeri.

Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di Indonesia periode Januari-Juni 2024 sebanyak 408.012 unit, turun 19,43 % dibanding periode yang sama tahun lalu. di 506.427 unit. Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, beberapa pabrikan mobil, termasuk Hyundai, memprediksi penjualan mobil tahun ini tidak mencapai 900.000 unit. Ia menjelaskan, penjualan mobil lesu lantaran tekanan ekonomi global, seperti kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral AS,The Federal Reserves (The Fed). Suku bunga acuan The Fed biasanya diikuti bank sentral negara lain dengan menaikkan suku bunga acuan mereka, yang memperlambat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun ini Indonesia juga menjalani pemilu sehingga banyak konsumen menahan pembelian mobil baru. (Yoga)

Indonesia menjadi pasar potensial bisnis pengelolaan sampah. Selain karena banyaknya sampah yang belum terkelola dengan baik, teknologi pengolahan sampah mampu menghasilkan banyak nilai tambah, termasuk bagi industri peternakan dan perikanan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK melaporkan, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari seluruh wilayah Indonesia mencapai 35,83 jutaton pada 2022. Dimana 13,39 juta ton atau 37,37 % belum terkelola. Masih banyaknya sampah yang belum dikelola menjadi peluang bagi bisnis pengelolaan sampah. Ketua II Asosiasi Black Soldier Fly (BSF) Indonesia, sebuah asosiasi pegiat larva lalat tentara hitam, Markus Susanto di sela-sela acara Festival Ekonomi Sirkular, di Jakarta, Rabu (17/7) menyebut bahwa peluang usaha yang menarik saat ini adalah pengelolaan sampah organik dengan teknologi larva lalat tentara hitam (black soldierfly) atau maggot.

Potensi bisnis pengolahan sampah dengan maggot sangat besar karena sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia berjenis organik, terutama dari sisa makanan. Berdasar data SIPSN KLHK, volumenya 40,7 % dari total timbulan sampah se-Indonesia. Pengolahan sampah oleh maggot menghasilkan beragam manfaat. Tak hanya mengurai sampah menjadi komponen pupuk tanaman, maggot yang dibudidaya dengan sampah juga bisa menjadi sumber pakan bagi hewan. ”Hampir semua TPA di Indonesia bermasalah dan potensi maggot yang besar belum dimanfaatkan. Di sisi lain, Indonesia butuh 20 juta ton pakan ternak dan 12 juta ton pakan ikan, tapi sebagian besar bahan bakunya impor. Indonesia juga masih menyubsidi pupuk Rp 40 triliun pada 2024. Jadi, bayangkan kalau ini semua disinergikan secara holistik, Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen protein terbesar di dunia,” ungkap Markus. Implementasi ini telah diterapkan, termasuk di perusahaan pengolahan sampah yang Markus kelola, PT Maggot Indonesia Lestari. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Banyak pihak menyangsikan program makan siang dan minum susu gratis, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto bisa direalisasikan jika hanya mengandalkan produksi domestik. Produksi susu dalam negeri baru mampu berkontribusi 18 % terhadap kebutuhan nasional, sementara kontribusi daging sapi turun dari 70 % ke 58 %. Populasi sapi menyusut tajam dari 18,6 juta ekor (2022) menjadi 11,3 juta ekor (2023). Jika program tersebut dilaksanakan secara normatif, dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh peternak dari negara lain. Sebagai program unggulan, anggaran untuk program ini ditetapkan Rp 71 triliun, yang membuka peluang bagi pengembangan peternakan domestik. Sebab, selain menciptakan pasar potensial, program ini akan menjamin kepastian pasar bagi para peternak domestik, dengan nilai fantastis.

Jika ceruk pasar ini diberi pada peternak rakyat, diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perdesaan. Sebab, selama ini, daging dan susu dihasilkan peternak rakyat di perdesaan. Di sisi lain, program ini juga menghadirkan tantangan bagi industri peternakan dalam negeri, yang selama puluhan tahun belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Padahal, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya genetik ternak yang mumpuni. Perlu strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar dampak pelaksanaan program ini bisa dinikmati peternak di dalam negeri. Tujuan utama program jangka pendek adalah memenuhi janji Presiden di 1-2 tahun pertama. Persoalannya,tanpa bahan baku impor, janji program tersebut mustahil terealisasi.

Untuk program jangka menengah, tujuan utamanya adalah merevitalisasi sumber daya ternak dan SDM peternak agar bisa menopang kelanjutan program berbasis produksi domestik. Program jangka panjang bertujuan agar produksi domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya, kebutuhan daging/susu bisa dipenuhi oleh peternak di dalam negeri. Kendala pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis yang teridentifikasi, adalah, Pertama, harmonisasi kebijakan yang kontraproduktif. Diperlukan ketersediaan SDM profesi untuk peternakan, dengan anggaran yang memadai. Harmonisasi kebijakan lain, adalah menetapkan susu sebagai komoditas bahan pokok penting (bapokting) bagi pembangunan SDM. Tanpa kebijakan ini, sulit merealisasikan program konsumsi susu gratis bagi masyarakat.

Kedua, untuk menunjang kebijakan jangka pendek, kepada para pelaku bisnis harus terinformasikan bagaimana alokasi dana Rp 71 triliun bagi masing-masing subsektor atau pengembangan komoditas. Ketiga, diperlukan pengawalan intensif secara profesional terhadap program ini. Artinya, program ini harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan implementasinya harus berbasis pada hasil analisis akademik. Pengawalan program dilakukan dengan membuat ”peta jalan ketersediaan daging dan susu” sebagai acuan dasar bagi program pendampingan dalam jangka panjang. Program makan dan minum susu gratis merupakan kegiatan spektakuler. Ini momentum yang tepat untuk melakukan ”rekonstruksi” pembangunan peternakan nasional. (Yoga)

Penyaluran pembiayaan industri multifinance diproyeksikan tumbuh 9-11 % pada tahun 2024, ditopang menggeliatnya penjualan mobil seiring prospek pertumbuhan ekonomi, terjaganya tingkat inflasi, dan kian maraknya pasar mobil bekas. Berdasarkan data OJK, piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) pada Mei 2024 tercatat Rp 490,69 triliun atau tumbuh 11,21 % secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari piutang kendaraan bermotor yang mencapai Rp 400,57 triliun atau tumbuh 12,62 % secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, multifinance dan perusahaan pembiayaan berperan penting dalam mendukung industri otomotif. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai salah satu acara tahunan, diharapkan dapat menstimulasi industri otomotif.

”Piutang pembiayaan diproyeksikan tumbuh 9-11 %.  Jadi, optimisme itu mudah-mudahan membuahkan hasil,” ujarnya saat peresmian booth Astra Financial dalam pameran GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (17/7). Agusman menyebut, per tumbuhan pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari grup Astra Financial dengan porsi 22 % atau senilai Rp 111 triliun. Nilai penjualan dalam GIIAS 2024 dapat terus meningkat seiring bertambahnya partisipasi jenama kendaraan, dari sebelumnya 49 jenama menjadi 55 jenama. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 Suparno Djasmin menyampaikan, partisipasi dan dukungan Astra Finansial pada GIIAS selama enam tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. (Yoga)

Investasi di pulau-pulau kecil cenderung dikuasai industri-industri ekstraktif yang merusak pesisir dan memicu bencana ekologis pulau. Dari data Forest Watch Indonesia, sebanyak 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar (ha). Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 ha. Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin mengemukakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini mengabaikan amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah cenderung menggunakan landasan UU Minerba untuk membuka investasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 UU No 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk penambangan minyak dan gas serta penambangan mineral yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun merugikan masyarakat sekitarnya. ”Kesesatan berpikir penyelenggara negara dalam paradigma pembangunan yang menyamakan pulau kecil dan pulau besar telah menjadikan pulau kecil menjadi ladang usaha pertambangan dan konsesi kehutanan. Akibatnya, pulau kecil mengalami bencana kerusakan ekologi dan masyarakat lokal tersingkir,” kata Parid, Selasa (16/7).

Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang privatisasi pulau. Penguasaan 70 % lahan pulau kecil untuk investasi dinilai telah memberikan ruang besar bagi investor untuk menguasai pulau. Pengelolaan pulau-pulau kecil dinilai harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Sebagian pulau kecil juga jadi tempat bersandar nelayan kecil saat cuaca buruk perairan. Berdasarkan catatan Walhi, jumlah nelayan korban krisis iklim pada tahun 2020 sebanyak 251 orang, jauh meningkat dibandingkan nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut yang berjumlah 87 orang. Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga mengemukakan, deforestasi pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. 4,42 juta hektar atau 62 % wilayah pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara.

Itu menjadi pintu masuk dari beberapa investasi yang ekstraktif atau merusak, seperti pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit. FWI mencatat, pulau-pulau kecil dikuasai oleh konsesi yang merupakan industri ekstraktif atau merusak sumber daya alam. Luas izin konsesi usaha di pulau-pulau kecil 843.635,76 ha, sedangkan izin konsesi di pesisir 302.123,37 ha. Investasi di pulau-pulau kecil meliputi 149 izin tambang seluas 244.906,45 ha dan 12 izin HPH seluas 309.966,68 ha. Selain itu, 5 izin HTI seluas 94.216,56 ha, 50 izin kebun kelapa sawit seluas 194.546,06 ha, serta lahan tumpang tindih antara izin konsensi HPH, HTI, kebun dan pertambangan seluas 35.217,43 ha. (Yoga)