Indonesia menjadi pasar potensial bisnis pengelolaan sampah. Selain karena banyaknya sampah yang belum terkelola dengan baik, teknologi pengolahan sampah mampu menghasilkan banyak nilai tambah, termasuk bagi industri peternakan dan perikanan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK melaporkan, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari seluruh wilayah Indonesia mencapai 35,83 jutaton pada 2022. Dimana 13,39 juta ton atau 37,37 % belum terkelola. Masih banyaknya sampah yang belum dikelola menjadi peluang bagi bisnis pengelolaan sampah. Ketua II Asosiasi Black Soldier Fly (BSF) Indonesia, sebuah asosiasi pegiat larva lalat tentara hitam, Markus Susanto di sela-sela acara Festival Ekonomi Sirkular, di Jakarta, Rabu (17/7) menyebut bahwa peluang usaha yang menarik saat ini adalah pengelolaan sampah organik dengan teknologi larva lalat tentara hitam (black soldierfly) atau maggot.

Potensi bisnis pengolahan sampah dengan maggot sangat besar karena sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia berjenis organik, terutama dari sisa makanan. Berdasar data SIPSN KLHK, volumenya 40,7 % dari total timbulan sampah se-Indonesia. Pengolahan sampah oleh maggot menghasilkan beragam manfaat. Tak hanya mengurai sampah menjadi komponen pupuk tanaman, maggot yang dibudidaya dengan sampah juga bisa menjadi sumber pakan bagi hewan. ”Hampir semua TPA di Indonesia bermasalah dan potensi maggot yang besar belum dimanfaatkan. Di sisi lain, Indonesia butuh 20 juta ton pakan ternak dan 12 juta ton pakan ikan, tapi sebagian besar bahan bakunya impor. Indonesia juga masih menyubsidi pupuk Rp 40 triliun pada 2024. Jadi, bayangkan kalau ini semua disinergikan secara holistik, Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen protein terbesar di dunia,” ungkap Markus. Implementasi ini telah diterapkan, termasuk di perusahaan pengolahan sampah yang Markus kelola, PT Maggot Indonesia Lestari. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Banyak pihak menyangsikan program makan siang dan minum susu gratis, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto bisa direalisasikan jika hanya mengandalkan produksi domestik. Produksi susu dalam negeri baru mampu berkontribusi 18 % terhadap kebutuhan nasional, sementara kontribusi daging sapi turun dari 70 % ke 58 %. Populasi sapi menyusut tajam dari 18,6 juta ekor (2022) menjadi 11,3 juta ekor (2023). Jika program tersebut dilaksanakan secara normatif, dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh peternak dari negara lain. Sebagai program unggulan, anggaran untuk program ini ditetapkan Rp 71 triliun, yang membuka peluang bagi pengembangan peternakan domestik. Sebab, selain menciptakan pasar potensial, program ini akan menjamin kepastian pasar bagi para peternak domestik, dengan nilai fantastis.

Jika ceruk pasar ini diberi pada peternak rakyat, diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perdesaan. Sebab, selama ini, daging dan susu dihasilkan peternak rakyat di perdesaan. Di sisi lain, program ini juga menghadirkan tantangan bagi industri peternakan dalam negeri, yang selama puluhan tahun belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Padahal, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya genetik ternak yang mumpuni. Perlu strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar dampak pelaksanaan program ini bisa dinikmati peternak di dalam negeri. Tujuan utama program jangka pendek adalah memenuhi janji Presiden di 1-2 tahun pertama. Persoalannya,tanpa bahan baku impor, janji program tersebut mustahil terealisasi.

Untuk program jangka menengah, tujuan utamanya adalah merevitalisasi sumber daya ternak dan SDM peternak agar bisa menopang kelanjutan program berbasis produksi domestik. Program jangka panjang bertujuan agar produksi domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya, kebutuhan daging/susu bisa dipenuhi oleh peternak di dalam negeri. Kendala pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis yang teridentifikasi, adalah, Pertama, harmonisasi kebijakan yang kontraproduktif. Diperlukan ketersediaan SDM profesi untuk peternakan, dengan anggaran yang memadai. Harmonisasi kebijakan lain, adalah menetapkan susu sebagai komoditas bahan pokok penting (bapokting) bagi pembangunan SDM. Tanpa kebijakan ini, sulit merealisasikan program konsumsi susu gratis bagi masyarakat.

Kedua, untuk menunjang kebijakan jangka pendek, kepada para pelaku bisnis harus terinformasikan bagaimana alokasi dana Rp 71 triliun bagi masing-masing subsektor atau pengembangan komoditas. Ketiga, diperlukan pengawalan intensif secara profesional terhadap program ini. Artinya, program ini harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan implementasinya harus berbasis pada hasil analisis akademik. Pengawalan program dilakukan dengan membuat ”peta jalan ketersediaan daging dan susu” sebagai acuan dasar bagi program pendampingan dalam jangka panjang. Program makan dan minum susu gratis merupakan kegiatan spektakuler. Ini momentum yang tepat untuk melakukan ”rekonstruksi” pembangunan peternakan nasional. (Yoga)

Penyaluran pembiayaan industri multifinance diproyeksikan tumbuh 9-11 % pada tahun 2024, ditopang menggeliatnya penjualan mobil seiring prospek pertumbuhan ekonomi, terjaganya tingkat inflasi, dan kian maraknya pasar mobil bekas. Berdasarkan data OJK, piutang perusahaan pembiayaan (multifinance) pada Mei 2024 tercatat Rp 490,69 triliun atau tumbuh 11,21 % secara tahunan, yang sebagian besar berasal dari piutang kendaraan bermotor yang mencapai Rp 400,57 triliun atau tumbuh 12,62 % secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, multifinance dan perusahaan pembiayaan berperan penting dalam mendukung industri otomotif. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai salah satu acara tahunan, diharapkan dapat menstimulasi industri otomotif.

”Piutang pembiayaan diproyeksikan tumbuh 9-11 %.  Jadi, optimisme itu mudah-mudahan membuahkan hasil,” ujarnya saat peresmian booth Astra Financial dalam pameran GIIAS 2024 di ICE BSD Tangerang, Banten, Rabu (17/7). Agusman menyebut, per tumbuhan pembiayaan tersebut salah satunya berasal dari grup Astra Financial dengan porsi 22 % atau senilai Rp 111 triliun. Nilai penjualan dalam GIIAS 2024 dapat terus meningkat seiring bertambahnya partisipasi jenama kendaraan, dari sebelumnya 49 jenama menjadi 55 jenama. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 Suparno Djasmin menyampaikan, partisipasi dan dukungan Astra Finansial pada GIIAS selama enam tahun terakhir diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. (Yoga)

Investasi di pulau-pulau kecil cenderung dikuasai industri-industri ekstraktif yang merusak pesisir dan memicu bencana ekologis pulau. Dari data Forest Watch Indonesia, sebanyak 242 pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk konsesi tambang seluas 245.000 hektar (ha). Pada 2017-2021, deforestasi atau degradasi penurunan fungsi hutan di kawasan konsesi tambang di pulau-pulau kecil tercatat seluas 13.100 ha. Pulau kecil memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin mengemukakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini mengabaikan amanat UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah cenderung menggunakan landasan UU Minerba untuk membuka investasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 UU No 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir untuk penambangan minyak dan gas serta penambangan mineral yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, ataupun merugikan masyarakat sekitarnya. ”Kesesatan berpikir penyelenggara negara dalam paradigma pembangunan yang menyamakan pulau kecil dan pulau besar telah menjadikan pulau kecil menjadi ladang usaha pertambangan dan konsesi kehutanan. Akibatnya, pulau kecil mengalami bencana kerusakan ekologi dan masyarakat lokal tersingkir,” kata Parid, Selasa (16/7).

Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang privatisasi pulau. Penguasaan 70 % lahan pulau kecil untuk investasi dinilai telah memberikan ruang besar bagi investor untuk menguasai pulau. Pengelolaan pulau-pulau kecil dinilai harus mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat lokal. Sebagian pulau kecil juga jadi tempat bersandar nelayan kecil saat cuaca buruk perairan. Berdasarkan catatan Walhi, jumlah nelayan korban krisis iklim pada tahun 2020 sebanyak 251 orang, jauh meningkat dibandingkan nelayan yang menjadi korban kecelakaan di laut yang berjumlah 87 orang. Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Prayoga mengemukakan, deforestasi pulau-pulau kecil masih terus berlangsung. 4,42 juta hektar atau 62 % wilayah pulau-pulau kecil berstatus kawasan hutan negara.

Itu menjadi pintu masuk dari beberapa investasi yang ekstraktif atau merusak, seperti pertambangan, hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), dan perkebunan kelapa sawit. FWI mencatat, pulau-pulau kecil dikuasai oleh konsesi yang merupakan industri ekstraktif atau merusak sumber daya alam. Luas izin konsesi usaha di pulau-pulau kecil 843.635,76 ha, sedangkan izin konsesi di pesisir 302.123,37 ha. Investasi di pulau-pulau kecil meliputi 149 izin tambang seluas 244.906,45 ha dan 12 izin HPH seluas 309.966,68 ha. Selain itu, 5 izin HTI seluas 94.216,56 ha, 50 izin kebun kelapa sawit seluas 194.546,06 ha, serta lahan tumpang tindih antara izin konsensi HPH, HTI, kebun dan pertambangan seluas 35.217,43 ha. (Yoga)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) didampingi jajarannya saat hendak memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (17/7/2024). Dimana BI tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 6,25 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengurangan sampah hingga 28 % pada 2024, dengan menerapkan ekonomi sirkular, yakni memanfaatkan potensi ekonomi dari pengolahan sampah yang mencapai triliunan rupiah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Sirkular di Taman Menteng, Jakpus, pada Rabu dan Kamis (17-18/7). Pada tahun kedua festival ini, Pemprov DKI menguatkan promosi dan implementasi ekonomi sirkular melalui edukasi dan pameran, lokakarya, serta jejaring di antara pegiat bank sampah. Festival tersebut juga menampilkan usaha biokonversi maggot black soldier fly (BSF), kompos, dan ecoenzyme, serta UMKM hijau, kelompok tani hutan, usaha rintisan, industri, dan lembaga keuangan.

Ekonomi sirkular penting karena Jakarta menghasilkan 7.800 ton sampah tiap hari, yang terus bertambah jika tidak terkelola dari sumbernya atau dari masyarakat melalui gaya hidup minim sampah dan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Gaya hidup minim sampah dan pengolahan sampah itu dihadirkan dalam 25 stan di Taman Menteng. Masyarakat diharapkan datang, mendapat wawasan, dan terinspirasi untuk memulai diet sampah. Selain itu, pegiat lingkungan bisa berjejaring untuk memanfaatkan potensi pengolahan sampah. Studi yang dilakukan OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten serta peneliti terkait menemukan, potensi ekonomi sampah mencapai triliunan rupiah. Contoh, potensi biokonversi maggot BSF sebesar Rp 1,8 triliun, pupuk cair Rp 3,8 triliun, dan pupuk padat Rp 1,3 triliun. Usaha-usaha ini juga bisa menciptakan 1,3 juta lapangan kerja baru. (Yoga)

Menjelang masa pemerintahan berakhir, Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan menambah satu anggota lagi di Kabinet Indonesia Maju. Anggota kabinet yang dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan II. Adalah Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dikabarkan akan berkantor di Lapangan Banteng, dalam waktu dekat. Dalam karier politik, saat ini Thomas Djiwandono menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra. Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN dari berbagai sumber, Thomas Djiwandono akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Sri Mulyani dalam waktu dekat. Kabarnya, pelantikannya bakal dilakukan minggu depan guna memuluskan transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Hingga tadi malam, KONTAN belum mendapat penjelasan resmi dari Istana, Kementerian Keuangan hingga Tim Transisisi perihal kabar tersebut meski sudah dihubungi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengangkatan kerabat dekat Prabowo sebagai Wamenkeu II akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian.

"Kurang wajar bila tim transisi pemerintahan baru sampai harus di-plot jadi Wamenkeu era Jokowi," ujar dia, kemarin. Pengamat Pasal Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy berpendapat, masuknya keponakan Prabowo untuk nantinya mengisi jabatan di kabinet pemerintahan berikutnya akan menimbulkan persepsi negatif dari pasar. Thomas Djiwandono adalah Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. "Saya pikir investor dan pasar melihatnya sejauh ini Kemenkeu diisi orang-orang profesional terlepas dari parpol. Sekarang sudah mulai masuk orang parpol," kata Budi. Ekonom Celios Nailul Huda juga menilai kehadiran Wamenkeu II di Kabinet Prabowo tidak memiliki urgensi. "Kalau Wamen BUMN jelas dibagi per klaster BUMN. Nah ini yang mau dibagi seperti apa? Jadi memang unsur politis memasukkan anggaran ke APBN 2025 menjadi faktor utamanya," terang Huda. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, terkait dengan jabatan menkeu maupun wamenkeu, Indonesia membutuhkan sosok yang memahami betul kesinambungan utang dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Juli 2024, kemarin. Namun bank sentral melihat adanya peluang pemangkasan BI Rate di kuartal IV-2024 jika terjadi penurunan Fed Funds Rate   yang lebih cepat. Namun BI membuka peluang memangkas BI Rate pada kuartal IV-2024. Hal ini sejalan dengan inflasi yang masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Inflasi pada Juni 2024 turun menjadi 2,51% secara tahunan. "Kami masih melihat ruang arah suku bunga BI Rate akan turun, kemungkinan pada kuartal empat," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, Rabu (17/7). 

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai keputusan BI menahan bunga acuan masih wajar. Kendati begitu, dia berharap bunga acuan bisa turun hingga di bawah level 5%. Hal ini demi mengurangi beban dunia usaha. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak peningkatan BI Rate di level 6,25% terhadap kinerja fiskal. Khususnya berkaitan dengan imbal hasil (yield) surat utang yang harus dibayarkan pemerintah. Head of Macroeconomic & Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, pemicu naiknya beban pembayaran bunga utang pada tahun ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah berada di atas Rp 16.000 per dolar AS. Ini sudah di atas asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Sementara itu, Faisal memperkirakan pembayaran beban bunga utang tahun depan atau 2025 masih akan cukup tinggi. Ini imbas masih ada dampak dari penerbitan SBN yang tinggi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita juga memperkirakan beban bunga utang pada tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.