Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertahan usai menembus level psikologis 7.300 pada pekan lalu. Selama dua hari berturut-turut di awal pekan ini, IHSG terus mengalami koreksi. Menutup perdagangan Selasa (16/7), IHSG kembali melemah 0,75% ke posisi 7.224,29. Di tengah tertekannya IHSG, ada secercah harapan saham-saham di sektor yang tertinggal di paruh pertama, kini mulai bangkit di semester II-2024. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi menyoroti tiga sentimen yang membuka potensi rotasi sektor saham. Pertama, meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter pasca rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS). Kedua, normalisasi nilai tukar rupiah, yang kembali ke level Rp 16.200 per dolar AS. Ketiga, masih kuatnya makro ekonomi Indonesia. Terlihat dari surplus neraca dagang dan terjaganya tingkat inflasi. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus turut melihat, potensi rotasi sektor di tengah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada September mendatang. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto menilai, rotasi akan tergantung pada minat pasar serta sentimen pendukung atau penghambat dari masing-masing sektor.

Momentum meroketnya harga batu bara di pasar internasional mengembuskan angin segar di ranah energi dan sumber daya mineral, khususnya pertambangan batu bara. Tren penguatan harga si ‘Emas Hitam’ ini sudah barang tentu mendapatkan perhatian besar khususnya pengusaha tambang, setelah sebelumnya harga komoditas energi ini sempat lunglai diterpa isu geopolitik global. Situasi ini memberikan ruang kepada pengusaha tambang untuk mendongkrak produksi sekaligus segera merealisasikan rencana eksplorasi untuk menambah cadangan batu bara mereka. Selama ini, kegiatan eksplorasi batu bara di Indonesia begitu rendah. Perusahaan batu bara cenderung lebih fokus pada kegiatan produksi dibandingkan dengan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi eksplorasi tambang sejak 2016 cenderung landai. 

Selain itu, kenaikan nilai investasi eksplorasi di Indonesia baru 1% dari jumlah yang dikucurkan oleh perusahaan tambang di negara penghasil batu bara lainnya. Memang, tidak dapat diabaikan fakta bahwa cadangan sumber daya minerba di Indonesia sangat besar dan telah mendapatkan pengakuan dunia. Sayangnya, potensi minerba yang luar biasa tersebut tidak diimbangi dengan aliran investasi dengan jumlah yang cukup besar untuk kegiatan eksplorasi. Tanpa adanya data seperti data lubang bor yang dihasilkan dari proses eksplorasi maka para ahli geologi tidak akan dapat menganalisis cadangan minerba yang diperlukan dalam proses eksploitasi. Tidak berhenti di situ, kegiatan eksplorasi juga berisiko sangat tinggi serta dibayangi dengan kegagalan. Tingkat keberhasilan untuk menemukan potensi cadangan minerba di bawah 10%. Di sisi lain, melalui kegiatan eksplorasi maka potensi hasil tambang di setiap wilayah penghasil bakal lebih maksimal diperoleh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan lebih besar untuk rakyat Indonesia.

Kalangan ekonom dan pengusaha memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 6,25% dalam rapat Dewan Gubernur pada 16-17 Juli 2024. BI juga diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan agar BI BI Rate di angka 6,25%. Meski demikian kalangan pengusaha juga memahami bahwa bank sentral juga harus mengantisipasi dampak gejolak perekonomian dunia ke perekonomian dalam negeri. "Kalau kami maunya BI Rate jangan dinaikkan lagi dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak mudah ya untuk pemerintah. Merekakan (BI) harus tetap melakukan intervensi, terutama yang berkaitan dengan kondisi rupiah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani. (Yetede)

Hampir semua bank dan fintech pernah mengalami serangan siber atau berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Karena itu, dunia perbankan dan fintech, perlu mengantisipasi risiko kejahatan siber dengan baik, standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech perlu segera dilakukan. Perbankan dan fintech sudah diatur cukup ketat oleh OJK dan BI. Namun, OJK dan BI masih mengandalkan internal resources dalam proses perizinan dan pengawasan. Keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya internal regulator membuat standardisasi keamanan TI perbankan dan fintech menjadi lama, tak menentu, dan kurang memadai. OJK dan BI perlu mempertimbangkan outsourcing sertifikasi keamanan TI dengan menunjuk beberapa perusahaan sertifikasi sebagai kepanjangan tangan mereka.

Sehingga proses perizinan dan pengawasan serta standardisasi keamanan TI bisa mengimbangi pertumbuhan jumlah pelaku dan kecepatan perkembangan industri dan teknologi. Walau direktorat TI berperan penting, aspek-aspek lain juga perlu diperhatikan dalam mencegah kejahatan siber. Tidak semua penjahat menggunakan pendekatan teknis yang memerlukan keahlian tinggi. Banyak kejahatan siber justru dimulai dari pendekatan sosial dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau kekurangwaspadaan nasabah atau pegawai. Seperti phising, dengan mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk memasukkan user ID dan kata kunci (password). Modus lain adalah meminta nasabah memberitahukan OTP dengan iming-iming hadiah.

Karena itu, edukasi nasabah merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan siber. Keterlibatan orang dalam di perbankan atau fintech dalam kejahatan siber jangan dianggap remeh. Beberapa bank pernah mengalami serangan segera setelah upgrade sistem. Celah keamanan sistem yang dimigrasikan pada malam hari dapat dieksploitasi pagi dini harinya, yang hanya bisa dilakukan jika penjahat siber tersebut sudah mengetahui lubang keamanan tersebut. Perusahaan switching dan juga BI yang saat ini mengoperasikan BI-Fast perlu meningkatkan keamanan sistem mereka agar sistem pembayaran nasional tidak terganggu. Dari sisi informasi dan data, OJK dan BI yang berfungsi sebagai data controller dari data perbankan dan finansial, merupakan target yang menggiurkan.

Kecepatan transaksi sistem pembayaran yang semakin tinggi tersebut belum diimbangi kemampuan perbankan melakukan pemblokiran jika dana hasil kejahatan sudah ditransfer ke bank lain. Kemudahan pembukaan rekening secara online dan maraknya fasilitas virtual account banyak disalahgunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan. Selain ditransfer ke bank lain, uang hasil kejahatan umum juga sering dibelikan pulsa atau voucer game. Seyogianya, BI bersama dengan ASPI membangun sistem pemblokiran dana yang bisa dilakukan suatu bank secara real time untuk mengimbangi kecepatan transfer online atau transaksi digital lain, yang memerlukan payung hukum, dimana bank bisa memblokir dana di bank lain, operator telekomunikasi, atau institusi lain dalam kasus dugaan kejahatan siber tanpa harus mengurus surat dari kepolisian. Jika surat polisi masih diperlukan, uangnya sudah keburu raib. (Yoga)

Harian Kompas (Kompas.id) melaporkan, pada Minggu (7/7) longsor terjadi di kawasan tambang emas ilegal di Desa Tulabalo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 27 orang ditemukan tewas. Kejadian di Bone Bolango ini bukan pertama kali. Penelitian Institute for Human and Ecological Studies (Inhides) menunjukkan, kawasan pertambangan rakyat di Bone Bolango sudah ada sejak tahun 1992. Longsor tercatat terjadi tahun 1994, 1998, 2002, 2020, dan terakhir 2024 ini. Seminggu setelah longsor di kawasan tambang emas Bone Bolango, pada Minggu (14/7) longsor juga terjadi di kawasan tambang emas di Papua Tengah.

Sebanyak tujuh orang tewas tertimbun longsoran di wilayah Kali Kabur, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Di kedua lokasi itu beroperasi perusahaan pertambangan emas resmi dan mendapat izin pertambangan dari pemerintah. Namun, nilai emas yang menggiurkan mengundang petambang tradisional ikut menambang tanpa izin resmi. Oleh pemerintah, kegiatan mereka disebut sebagai pertambangan tanpa izin (peti). Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, terdapat lebih dari 2.741 lokasi peti yang tersebar di Indonesia. Dengan banyaknya petambang tanpa izin beroperasi, pembenahan mutlak dilakukan karena pertambangan cenderung merusak lingkungan.

Kita berharap pemerintah menegakkan aturan di UU No 3/2020 dan turun langsung ke lokasi tambang ilegal untuk mengedukasi petambang tanpa izin. Penertiban izin melalui formalisasi izin bagi pertambangan rakyat juga telah berjalan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR). Data Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan telah ada 83 IPR di Indonesia. Formalisasi izin pertambangan rakyat ini kita sambut baik agar tata kelola pertambangan rakyat yang baik dapat diterapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi pertambangan rakyat ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam jiwa manusia. (Yoga)

Sembilan platform belanja daring yang memiliki total transaksi barang terjual terbesar bersaing ketat di pasar perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Asia Tenggara. Di antara mereka juga mempunyai jasa kurir logistik sendiri yang berpotensi membuat mereka semakin efisien dan cepat mengantar barang pesanan. Dalam paparan laporan riset E-Commerce in Southeast Asia 2024 yang dilakukan secara daring, Senin (15/7) di Jakarta, Insights Lead Momentum Works Wei Han Chen mengatakan, pada 2023 ada Sembilan platform belanja daring terbesar di pasar e-dagang AsiaTenggara, yaitu Shopee, Lazada, Tiktok Shop, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Amazon Singapura, Tiki, dan Temu. Total nilai barang dagangan yang terjual di platform belanja atau gross merchandise value (GMV) sembilan platform itu diestimasikan 114,6 miliar USD pada 2023, naik tipis dibanding 2022, di 99,5 miliar USD.

Di ASEAN, secara GMV, Shopee memimpin pasar pada 2023. Total nilai GMV Shopee dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina sekitar 55,1 miliar USD. Lazada di urutan kedua dengan GMV 18,8 miliar USD, di urutan ketiga dan keempat diisi Tiktok Shop dan Tokopedia dengan nilai GMV masing-masing 16,3 miliar USD. ”Tiktok Shop, setelah GMV-nya meningkat hampir empat kali lipat pada 2023, kini memiliki skala yang sama dengan Lazada dan Tokopedia. Penggabungan Tiktok Shop dengan Tokopedia di Indonesia berpotensi membuat platform ini memiliki skala kompetisi yang sama dengan Shopee,” katanya.

CEO Momentum Works Jianggan Li mengatakan, di Indonesia, hasil riset lembaganya menemukan terjadi perlambatan pertumbuhan GMV belanja daring di platform-platform besar. Pada 2022 GMV mencapai 51,9 miliar USD dan tahun 2023 naik menjadi 53,8 miliar USD. Li meyakini, di tengah situasi itu, kompetisi di antara penyedia platform belanja daring yang ada di Indonesia masih ketat. Apalagi, pemain besar, seperti Shopee, Lazada, dan Blibli, memiliki lini jasa kurir logistik sendiri. ”Pertanyaannya, apakah Tiktok melalui Tiktok Shop akan membuat lini bisnis jasa kurir logistik juga? Harus diwaspadai, kekuatan Tiktok Shop setelah merger dengan Tokopedia karena mereka berusaha semakin rasional tapi tetap menaikkan pangsa pasar. Ada potensi, kekuatan keduanya menyalip Shopee,” papar Li. (Yoga)

Wacana perlunya kelembagaan negara yang fokus dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat menguat. Hal itu terkait dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Saat ini, urusan perumahan rakyat dikelola oleh Kementerian PUPR. Pelaksanaan program sejuta rumah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai belum optimal mengatasi persoalan kekurangan (backlog) rumah di Indonesia. Per tahun 2023, angka kekurangan rumah di Indonesia menembus 9,9 juta unit dengan laju kekurangan rumah per tahun bertambah 600.000-700.000 unit seiring penambahan keluarga baru.

Persoalan dasar perumahan dinilai tak cukup diselesaikan dari aspek pembiayaan, tetapi juga percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan harga terjangkau. Hingga muncul opsi pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan dan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ketua Umum The Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto berpandangan, pihaknya telah melakukan kajian terkait BP3. Dari hasil kajian itu, pembentukan BP3 dinilai menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pembentukan BP3 yang merupakan amanat UU Cipta Kerja dinilai dapat menjembatani kebutuhan percepatan pembangunan perumahan sebelum kementerian baru terbentuk. ”Tak perlu tarik-menarik opsi BP3 dan kementerian. Kementerian baru bidang perumahan tetap perlu dibentuk untuk kebijakan strategis dan program, sedang BP3 untuk eksekutor percepatan. BP3 bisa di bawah Kementerian PUPR hingga nantinya bergabung ke Kementerian Perumahan,” ujar Zulfi, Senin (15/7). BP3 yang berfungsi untuk percepatan penyediaan rumah hingga kini belum beroperasi. Realisasi BP3 perlu didorong untuk memacu pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan dan perdesaan. (Yoga)

Indonesia dan AS memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang panjang. Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata, kerja sama kedua negara merambah ranah ekonomi berkelanjutan. Pada 10-12 Juli 2024, Asisten Menkeu Bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue mengunjungi Jakarta untuk menindaklanjuti sejumlah kerja sama di bidang ekonomi hijau. Pertama, dukungan pendanaan dari negara maju untuk proyek transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Kucuran dana pertama akhirnya cair dengan nilai 1 miliar USD (Rp 16 triliun) dari total komitmen pendanaan 21,5 miliar USD (Rp 345 triliun). Kedua, perjanjian untuk menukarkan kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke AS senilai 35 juta USD (Rp 569 miliar) dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia atau program debt for nature swap.

Alexia, Jumat (12/7) di Kedubes AS, Jakarta, mengatakan, Indonesia memiliki menkeu yang bekerja dengan sangat baik. Pengalaman Kami bekerja sama mengurus JETP memberi keyakinan tinggi tentang kondisi perekonomian Indonesia. Berkaca dari rancangan desain JETP, kami melihat komitmen dan ambisi Indonesia menggabungkan upaya mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus memberi peluang ekonomi bagi negara. Dari JETP, diperkirakan sekitar 383.000 lapangan kerja yang berkualitas bisa tercipta. Ada banyak peluang pembiayaan yang tersedia, di antaranya dana 1 miliar USD yang sudah mulai mengalir dan masih ada 2,4 miliar USD lagi yang saat ini masih dinegosiasikan. Kami ingin melihat keselarasan antara ambisi yang sudah ada dalam CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) dan rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia di sektor ketenagalistrikan.

Karena itu, keluarnya RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sangat dinanti. Dokumen itu bisa memberi investor proyeksi jangka panjang tentang investasi apa yang diprioritaskan Indonesia dan proyek seperti apa yang bisa mereka danai. Untuk investor swasta, masalah mereka berinvestasi di pembangkit listrik bertenaga surya adalah persentase persyaratan konten lokal yang diberlakukan. Apabila terlalu tinggi malah menjadi disinsentif bagi investasi. Indonesia merupakan mitra penting bagi AS dan akan tetap demikian di masa depan. Indonesia adalah mitra AS di seluruh prioritas ekonomi dan urusan diplomatik. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan padat penduduknya. Kami ingin Indonesia berkembang. (Yoga)

Ratusan daerah, termasuk sentra-sentra beras nasional, terancam terlambat mendapatkan pupuk subsidi tahap kedua. Alokasi awal atau tahap pertama pupuk subsidi di daerah-daerah tersebut telah dan akan habis pada Juli 2024. Penyaluran tahap kedua atau setelah ada penambahan anggaran subsidi pupuk masih belum dapat dilakukan lantaran masih menunggu pencairan dana dari Kemenkeu. Jika problem itu tak segera diatasi, produksi beras nasional tahun ini bisa terhambat. Masalah itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (15/7) dan dipimpin Mendagri Tito Karnavian.

Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, tahun ini, alokasi pupuk subsidi bertambah dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Per 12 Juli 2024, realisasi penyalurannya baru 3,41 juta ton atau 35,7 % dari total alokasi pupuk subsidi. ”Namun, jika mengacu pada alokasi awal, yakni 4,7 juta ton, realisasi penyalurannya sudah 65,2 %. Tanpa ada tambahan alokasi menjadi 9,55 juta ton, kuota awal pupuk subsidi itu bakal habis pada Agustus 2024,” ujarnya. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pengadaan dan penyaluran tambahan alokasi pupuk subsidi tengah terkendala dana. Meski telah disetujui parlemen dan pemerintah, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk.

Hal itu menyebabkan ratusan daerah yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Pupuk Indonesia baru bisa menyalurkan kembali jika dana tambahan itu sudah dicairkan. Rahmad menjelaskan, ada 478 kabupaten penerima alokasi awal pupuk NPK dan urea bersubsidi. Untuk pupuk NPK, 32 kabupaten telah kehabisan alokasi awal dan 88 kabupaten akan kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. Untuk urea, ada 12 kabupaten yang kehabisan alokasi awal pupuk tersebut. Selain itu, ada 71 kabupaten yang bakal kehabisan alokasi pada akhir Juli 2024. ”Sembari menunggu dana tambahan cair, kami usulkan untuk merealokasi pupuk subsidi dari daerah lain. Namun, harus disertai dasar hukum yang kuat,” ucap Rahmad. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan telah terpompa ke level 7.200-7.300 dalam sebulan terakhir dari level 6.700. Namun, pertumbuhan indeks belum diikuti perbaikan kinerja saham sektor konsumen. Per Senin (15/7) IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup pada level 7.278,863. Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi, memprediksi, dengan kondisi pasar saat ini, IHSG akan menguji area psikologisnya di area 7.369-7.403 selama pecan ini. ”Jika data sepekan ke depan sesuai ekspektasi pasar, ada kemungkinan IHSG akan menembus area psikologis tersebut dan akan menguji level berikutnya di 7.454,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin. Tren dan prediksi pertumbuhan IHSG, menurut dia, ditopang sentimen kebijakan suku bunga, khususnya dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).

Berdasarkan CME FedWatch, yang mengukur tingkat kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed, 86,4 % responden optimistis The Fed mulai akan memangkas suku bunganya pada September 2024, meningkat dibanding beberapa hari sebelumnya yang hanya 70 %. Hal ini didasarkan pada inflasi tahunan AS yang turun ke level 3 % secara tahunan pada Juni 2024. Tingkat inflasi ini sudah turun tiga bulan berturut-turut dan terendah sejak Juli 2023. Dari sisi inflasi inti, yang tidak memperhitungkan variabel energi dan makanan, juga mengalami penurunan ke level 3,3 %, terendah selama tiga tahun terakhir.

Menurut analis Mirae Asset Sekuritas, Abyan Yuntoharjo, dalam laporannya, sektor konsumen sebenarnya masih menghadapi banyak kendala. ”Perusahaan konsumen nonsiklikal (consumer non-cyclical/barang konsumen primer menghadapi lingkungan yang menantang dengan prospek pertumbuhan yang terbatas. Meskipun ada peristiwa besar, sebagian besar perusahaan di sektor ini berkinerja buruk,” kata Abyan. Sektor konsumen siklikal, yang menyangkut produk selain kebutuhan primer, juga masih mengalami perlambatan karena harga bahan baku yang tidak stabil dan rupiah yang melemah. (Yoga)