Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi maupun obat terus tinggi selama bertahun-tahun yaitu tak beranjak disekitar 90% dari total kebutuhan. Ekspor industri farmasi Indonesia tercatat US$ 1,16 miliar (Rp18,76 triliun) pada 2020, US$ 1,28 miliar (Rp 20,70 triliun) pada 2023, dari US$ 0,37 miliar (Rp 5,98 triliun) pada tahun ini hingga April. bahkan, pada 2021, saat pandemi Covid-19 merebak, impor industri farmasi melonjak menjadi US$ 4,36 miliar atay Rp 70,52 triliun. Akibat ketergantungan ekspor yang tinggi terus-menerus itu, harga obat di Indonesia tercatat sangat mahal dan telah menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan secara tuntas dan permanen. Dibandingkan dengan negeri tetangga seperti Malaysia, harga obat di tanah air bisa 3-5 kali lipat, sedangkan dibandingkan India harga obat didalam negeri jauh lebih mahal lagi yakni bisa mencapai hingga enam kali lipat. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan nasional turun 18% menjadi US$ 2,39 miliar Juni 2024, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$ 2,93 miliar. Ini terjadi sering merosotnya ekspor nasional. Sementara itu, jika dibandingkan Juni 2023, surplus neraca dagang  anjlok 30% dari tadinya US$ 3,45 miliar. Ini terjadi akibat kenaikan impor lebih besar dari ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Juni 2024, ekspor naik 1,17 secara tahunan US$ 20,8 miliar, sedangkan impor tumbuh 7,58% menjadi US$ 18,45 miliar. Dibandingkan  Mei 2024, eskpor terpangkas 6,7% dari US$ 22,3 miliar. Adapun impor turun 4,6% dari US$ 19,3 miliar. Per Juni 2024, akumulasi surplus neraca perdagangan mencapai US$15,45, turun 22% dari periode sama tahun lalu US$ 19,3 miliar. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan komposisi penyaluran kredit usaha UMKM terus melandai. Per Mei 2024, porsi kredit UMKM sebesar 18,71% dari total penyaluran kredit perbankan nasional. Merujuk data uang beredar BI, per Mei 2024 kredit UMKM yang disalurkan senilai Rp 1.368,2 triliun, sedangkan total kredit UMKM yang dikucurkan perbankan hingga Mei 2024 mencapai Rp7.311,7 triliun. Komposisi kredit UMKM menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di mana, per April 20244, kredit UMKM sebesar Rp 1.373,8 triliun dari total kredit Rp 7.247,4 triliun. Sehingga prosi kredit UMKM sebesar 18,95%. Artinya, terdapat penurunan sekitar 24 basis poin (bps) dari April ke Mei 2024 yang 18,71% porsi UMKM-nya. Padahal OJK mendorong porsi kredit nasional bisa mencapai 30%. (Yetede)

BEI menjadi indeks Samuel Sekuritas Unggulan Pariwisata (SUPER) sebagai patron di sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraft). Hal ini menunjukkan sektor tersebut dinilai dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Kementerian Parekraf bersama PT Samuel Sekuritas  Indonesia menandatangani  MoU pada Rabu (10/7/2024). Pada penandatanganan kerja sama tersebut, Kemenparekraf dan Samuel Sekuritas memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat indeks saham  di sektor Parekraf di Indonesia. Direktur kebijakan Strategis  Kemenparekraf Agustini Rahayu menjelaskan, Kemenparekraf  berupaya mendorong pengutan indeks saham di sektor Parekraf. Senior Economist PT Samuel Sekuritas  Indonesia Fithra Faisal Hastiado menjelaskan, sementara SUPER menjadi  nama indeks. Dia mengatakan, akan melihat terlebih dahulu indeks Parekraf ini sebelum diajukan ke BEI. (Yetede)

Zyrex Indonesia, perusahaan terkemuka dalam bidang teknologi, mengumumkan proyek peningkatan kapasitas pabrik dan gudang  baru tiga kali lipat yang terletak di Jakarta Barat. Pembangunannya diharapkan selesai akhir 2024, sehingga bisa segera beroperasi. Ekspansi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas logistik hingga  minimal tiga kali lipat karena akan memungkinkan Zyrex untuk melayani pelanggan dengan produksi, pengiriman, dan logistik dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. Direktur Utama Zyrex Indonesia Timothy Siddik mengatakan, ekspansi  itu merupakan langkah strategis yang penting bagi Zyrex Indonesia dalam upaya untuk terus berkembang dan memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. (Yetede)

Bank Indonesia menjalin kerja sama dalam pembayaran berbasis QR code  dengan  Bank of Korea (BoK). Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi  dan introperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesia Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK. Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank BoK Ree Chang-yong, Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia. Perry Warjiyo menekankan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjalin wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. (Yetede)

Silang pendapat antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atas kebijakan importasi kian terbuka. Kini kian meluas dengan menyeret Kementerian Perekonomian. Alih-alih menyelesaikan masalah, ketiga kementerian itu memilih saling melempar tanggung jawab atas kebijakan importasi. Jika terus dibiarkan tanpa solusi, sengkarut ini bisa memakan lebih banyak korban industri. Bukan hanya industri tekstil yang terkapar dan melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi bisa meluas.  Kemenperin menuding, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/ 2024 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor jadi biang keladi membanjirnya impor, khususnya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sejak aturan itu keluar, impor TPT naik jadi 194.870 ton pada Mei dari 136.360 ton di April 2024. Lantaran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Peru, revisi tetap dilakukan sebagai hasil tindak lanjut rapat di Istana. Kata Bara, saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri-menteri terkait yakni Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perindustrian untuk mengatasi tumpukan impor itu. Pemerintah memilih akan membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal untuk melindungi industri dalam negeri. 

Satgas melibatkan banyak pihak, termasuk penegak hukum seperti Kepolisian serta Kejaksaan Agung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga bilang, pemerintah belum akan merevisi Permendag 8/2024. Perubahan terbesar di Permendag 8/2024 adalah menghapus pertimbangan teknis (Pertex) sebagai syarat impor mayoritas komoditas. Beleid itu memicu banjir impor hingga menekan industri lokal dan mengancam PHK. Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan, saat ini utilitas industri yang tergabung di Inaplas sudah di bawah 50%. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyebut, pemerintah harus cepat bertindak. Pembentukan Satgas bisa jadi salah satu cara mengatasi impor ilegal. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai pembentukan Satgas Pemberantasan Impor Ilegal adalah upaya pemerintah menghalau impor ilegal tidak maksimal.

Kinerja ekspor impor tercatat melemah pada Juni 2024. Hal ini yang menyebabkan surplus neraca perdagangan Indonesia kembali menyusut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada Juni tahun ini mencapai US$ 20,84 miliar. Nilai itu menurun 6,65% month to month (mtm), meski tumbuh 1,17% year on year (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan pelemahan ekspor sejumlah komoditas andalan, yakni batubara serta besi dan baja. Pada Juni lalu, ekspor batubara tercatat senilai US$ 2,49 miliar, turun 0,36% mtm dan ekspor besi dan baja tercatat US$ 2,1 miliar, turun 4,32% mtm. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, penurunan ekspor batubara karena di beberapa negara tujuan ekspor seperti China telah memasuki musim panas yang membuat permintaan batubara menurun. 

"Penurunan ekspor batubara secara bulanan juga disebabkan menurunnya secara volume maupun harga," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7). Di sisi lain, nilai impor Juni tercatat US$ 18,45 miliar, turun 4,89% mtm. Secara tahunan, nilai impor juga masih tumbuh 7,58% yoy. Penurunan impor secara bulanan, sejalan dengan penurunan impor bahan baku dan barang modal yang masing-masing sebesar 3,41% dan 14,51% mtm. Sedangkan impor barang konsumsi masih tercatat naik 2,48% mtm. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, perkembangan harga komoditas secara signifikan berefek terhadap kontraksi nilai ekspor bulan lalu. Harga sejumlah komoditas ekspor utama RI tercatat menurun. "Harga batubara Juni 2024 turun 4,9% mtm, nikel turun 10,7% mtm dan tembaga turun 4,8% mtm," kata dia, kemarin. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang memperkirakan, kinerja ekspor Indonesia ke depan masih diliputi tantangan. "Ekspor kita masih akan challenging selama suku bunga di global masih tinggi dan jika China juga masih belum pulih," kata Hosianna.