Kartu kredit bank mulai terdesak oleh laju aplikasi paylater atau “membeli dulu, membayar kemudian” (buy now, pay later) yang makin gemerincing. Lantas, bagaimana strategi jitu bank dalam menghadapi serangan paylater?. Bagaimana kinerja kartu kredit? Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) yang di terbitkan Bank Indonesia pada 21 Juni 2024 menunjukkan jumlah kartu kredit naik 4,36% (YoY) dari 17,42 juta unit per April 2023 menjadi 18,18 juta unit per April 2024. Volume transaksi kartu kredit naik 19,33% dari 30,47 juta menjadi 36,36 juta. Volume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 12,28% dari 342.000 transaksi menjadi 384.000 transaksi dan volume transaksi belanja yang naik 19,42% dari 30,13 juta transaksi menjadi 35,98 juta transaksi. Kini terdapat beberapa aplikasi paylater. Sebut saja, Shoppee Paylater (SPayLater), GoPay Later, Kredivo, Akulaku PayLater, Home Credit, Indodana, Traveloka PayLater, dan Atome. Paylater amat mirip dengan kartu kredit, tetapi tanpa kartu. Ada beberapa perbedaan yang nyata. 

Katakanlah, pengajuan paylater melalui daring (dalam jaringan) sedangkan kartu kredit melalui luring (luar jaringan). Suku bunga paylater sekitar 2,9%—4%. Bandingkan dengan kartu kredit dengan suku bunga pembelanjaan sekitar 1,75% dan suku bunga pengambilan uang tunai 1,75% per bulan. Plus biaya pengambilan uang tunai sekitar 6% dari jumlah penarikan, biaya keterlambatan pembayaran sekitar 1%, biaya pelampauan batas kredit sekitar Rp150.000 dan biaya pergantian kartu sekitar Rp100.000. Lantas, apa saja strategi jitu bank dalam menghadapi gempuran paylater? Pertama, tentu saja bank harus melakukan adaptasi (adaptif) dalam menghadapi perubahan model bisnis (business model) dalam layanan transaksi keuangan. Kedua, dalam tulisan di Bisnis Indonesia, 30 September 2023, penulis sudah mengutarakan bahwa bank harus berani melakukan transformasi (perubahan besar-besaran) kartu kredit dengan menawarkan model bisnis anyar dan segar. Ketiga, kehadiran bank papan atas dengan telah memiliki fasilitas paylater tersebut menegaskan bahwa bank tak mau menyerah dengan aneka tantangan perubahan model bisnis layanan perbankan digital. Keempat, siapa bakal menjadi pemenang dalam pertarungan paylater? Modal menjadi kuncinya. Kelima, menurut OJK, total utang masyarakat di paylater tembus Rp6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90% dibandingkan pada Maret 2023.

Hadirnya dua regulasi baru yang mengatur bank perekonomian rakyat konvensional dan syariah (BPR & BPRS) menjadi tumpuan harapan bagi pembenahan industri ini, di tengah kasus kebangkrutan yang kini makin marak terjadi. Terbaru, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, yang diundangkan pada 1 Juli 2024 lalu. Sebelumnya, OJK juga sudah menerbitkan POJK 7/2024 tentang BPR dan BPRS pada 30 April 2024. Penerbitan kedua POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS. Bagaimana tidak, pada paruh pertama tahun ini saja sudah ada 12 BPR bangkrut, tertinggi sejak 2011. 

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,” kata Dian dalam keterangan resmi, Selasa (16/7) malam. Secara umum, POJK 9/2024 mengatur tentang kewajiban BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Sementara itu, POJK 7/2024 mengatur antara lain tentang perluasan akses permodalan bagi BPR dan BPRS melalui aksi penawaran umum efek di pasar modal, serta konsolidasi BPR dan BPRS dalam satu wilayah atau di bawah pemegang saham pengendali (PSP) yang sama. Regulasi ini mendorong beberapa BPR dan BPRS dalam satu kepemilikan agar melebur sehingga memiliki kapasitas bisnis lebih besar dan kuat. BPR dan BPRS juga kini bisa memperkuat modal melalui aksi initial public offering (IPO), rights issue, serta menerbitkan obligasi atau sukuk di pasar modal. 

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan bahwa Perbarindo menyambut baik aturan baru dari OJK itu untuk keberlangsungan industri BPR ke depan. Adapun, penguatan tata kelola di aturan baru OJK itu juga sejalan dengan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama. Dengan begitu BPR dan BPRS menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.   Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan POJK baru ini membuka banyak peluang baru bagi industri BPR/BPRS untuk berkembang lebih pesat. Langkah konsolidasi akan menjadikan industri ini lebih besar dan kuat dengan daya saing tinggi. BPR dan BPRS dapat berekspansi ke produk dan layanan baru seperti kredit mikro, syariah, dan digital. Terbuka pula peluang untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, seperti fintech, yang memungkinkan BPR/BPRS untuk memberikan layanan keuangan yang lebih komprehensif dan inovatif.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satuan Tugas Impor Ilegal akan menindak langsung aksi penyelundupan atas produk barang impor ilegal di Tanah Air. Menurutnya, penindakan itu langsung dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal yang akan terbentuk pada 19 Juli 2024. “Hati-hati yang ilegal-ilegal yang dagang barang impor enggak jelas hati-hati kita akan terjang semua,” ucapnya di Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7). Dia optimistis pembentukan Satgas Impor Ilegal bisa bekerja lebih efektif setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal. 

Dia menjelaskan pembentukan Satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat. Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan, alasan Satgas impor baru yang siap terbentuk pada 19 Juli 2024 lantaran masih perlu berkoodinasi dengan kementerian terkait dan pembahasan internal ihwal rencana kerja Satgas Impor Ilegal. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menyatakan Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan. Tim yang akan terlibat dalam Satgas antara lain Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kadin Indonesia hingga Bea Cukai. Nantinya, dia menjelaskan cara kerja Satgas Impor Ilegal salah satunya melakukan inspeksi di sejumlah toko yang terindikasi menjual barang impor ilegal.

Pemerintah berencana mengefisienkan biaya penerbangan. Upaya menurunkan harga tiket pesawat itu ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Hal itu menanggapi keluhan masyarakat tentang harga tiket pesawat yang tinggi. Di lokapasar, harga tiket pesawat Jakarta-Labuan Bajo (NTT) pada 19-25 Agustus 2024 berkisar Rp 1,45 juta-Rp 1,63 juta per orang dan harga tiket Jakarta-Lombok (NTB) berkisar Rp 1,29 juta-Rp 1,38 juta. Adapun harga tiket Jakarta-Bangkok (Thailand) pada periode yang sama Rp 1,23 juta-Rp 1,24 juta dan Jakarta-Ho Chi Minh (Vietnam) Rp 826.000-Rp 1,21 juta per orang. Bagi sebagian orang, pesawat menjadi pilihan karena dinilai lebih hemat waktu.

Tak hanya untuk berwisata, melainkan juga untuk mengunjungi kerabat atau keperluan bekerja. Tapi, harga tiket menjadi alasan bagi sebagian orang memilih berwisata ke luar negeri atau menunda bertemu kerabat. Jika ini terus terjadi, magnet ekonomi yang diciptakan tujuan wisata tak optimal menarik wisatawan dan menciptakan gerak roda ekonomi bagi daerah tersebut. Indonesia, yang wilayahnya berpulau-pulau, memerlukan modal transportasi udara. Ada daerah yang lebih cepat dijangkau menggunakan pesawat, misalnya di Papua. Bukan hal yang mudah untuk menekan harga tiket pesawat. Ada beberapa komponen yang mesti diperhatikan dan diperhitungkan, selain harga avtur yang fluktuatif dan dipengaruhi dinamika harga di pasar global.

Komponen itu di antaranya retribusi bandara, PPN dan iuran wajib Jasa Raharja (Kompas, 15/7). Dalam pariwisata global, moda transportasi udara merupakan kunci konektivitas. Jika ingin membidik wisatawan dan nilai tambah sektor pariwisata, tiket pesawat merupakan faktor yang mesti diperhatikan. Mengutip data Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), kedatangan turis dunia akan pulih pada tahun ini. Diproyeksikan, jumlahnya 2 % lebih banyak dibanding 2019 yang sebanyak 1,46 miliar orang. Pada 2019, sebelum pandemi Covid-19, wisatawan global membelanjakan 1,46 triliun USD. Harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, dengan pelayanan yang baik, patut diupayakan. Ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ada keperluan pekerjaan yang dihemat jika harga tiket lebih murah. Ada juga rindu pada keluarga yang bisa terbayarkan saat harga tiket pesawat lebih terjangkau. (Yoga)

Utang luar negeri BI pada Mei 2024 meningkat hingga 102 % secara tahunan. Hal ini tak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas dengan menarik aliran modal asing melalui penerbitan surat utang bertenor pendek atau Sekuritas Rupiah BI. Berdasar data Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Mei 2024, ULN BI meningkat 102,8 % secara tahunan, dari 9,26 miliar USD menjadi 18,78 miliar USD. Dilihat dari jangka waktunya, 54,68 % dari total utang BI tersebut merupakan utang jangka pendek yang kurang dari setahun. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, ULN BI tersebut terkait dengan kepemilikan investor portofolio asing dalam instrumen pendalaman pasar keuangan, yang meliputi Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI).

”Bank-bank dan juga investor asing saat ini lebih tertarik pada instrumen SRBI, bukannya SBN (Surat Berharga Negara). Mereka lebih suka tenor jangka pendek karena suku bunganya lebih tinggi dan mengingat kondisi global sekarang yang masih belum menentu. Jadi, kalau mereka mau beli SRBI kecenderungannya akan melepas SBN,” kata David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/7). SRBI merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying aset berupa SBN milik BI. Artinya, BI berperan layaknya sekuritas dengan mengelola kembali SBN miliknya untuk kemudian diperdagangkan di pasar uang. Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024, tercatat Rp 192 triliun atau 27 % dari total SRBI yang diterbitkan, naik signifikan dibanding posisi April 2024 yang masih Rp 75 triliun atau 18 %. (Yoga)

Pemerintah AS siap menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat akhir tahun lalu untuk melibatkan Indonesia sebagai pemain dalam rantai pasok mineral kritis dan baterai kendaraan listriknya. Namun, Indonesia wajib menegakkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola alias ESG dalam industri pengolahan mineral. Ini merupakan langkah maju dari komitmen yang dibicarakan Presiden RI Jokowi dan Presiden AS Joe Biden pada akhir 2023. Saat itu, keduanya sepakat membuat perjanjian mineral kritis atau critical mineral agreement (CMA) agar Indonesia lebih dilibatkan sebagai pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik AS. Dalam kunjungannya ke Jakarta selama 14-15 Juli 2024, Wakil Menlu AS Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W Fernandez bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

Fernandez bertemu dengan perwakilan pemerintah sampai pemain industri tambang dan mineral kritis. Melalui rangkaian pertemuan Fernandez kali ini, AS ingin menindaklanjuti kembali rencana ”membuka pintu” bagi produk olahan mineral kritis Indonesia, termasuk nikel yang merupakan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, sempat ada kesan produk nikel Indonesia ”dikucilkan” oleh AS akibat tata kelola lingkungan dan sosial yang buruk serta faktor kedekatan RI dengan China. ”Kami melihat ada potensi besar untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang mineral kritis. Diskusi untuk menjalankan perjanjian mineral kritis di antara kedua negara saat ini terus berlangsung,” kata Fernandez dalam konferensi pers yang digelar di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Senin (15/7). (Yoga)

Kapasitas terpasang energi panas bumi di Kenya, sebesar 988 megawatt memang masih kalah dari sejumlah negara di dunia, seperti AS, Indonesia, Filipina, Turki, dan Meksiko. Namun, dari persentase bauran ketenagalistrikan, Kenya juaranya. Lebih dari 40 % kelistrikan di negara tersebut disumbang panas bumi. Indonesia, dengan potensi panas bumi 23.500 MW, kapasitas terpasang pada 2023 baru 10 % saja. Selain tantangan pembiayaan, pengembangan panas bumi juga memerlukan waktu disertai berbagai risiko. Kenya dengan penduduk 55 juta jiwa, sejak puluhan tahun lalu konsisten dan bertahap mengembangkan panas bumi, salah satunya terdorong krisis minyak pada awal 1970-an.

Kala itu, sejumlah organisasi tingkat global, termasuk PBB, Bank Dunia, dan Japan International Cooperation Agency, memberi dukungan finansial dan teknologi dalam eksplorasi panas bumi. Pada periode 1981-1985, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Kenya mencapai 45 MW yang datang dari tiga unit pembangkit pertama mereka di Olkaria, wilayah di sisi selatan Danau Naivasha. ”Kami tidak tahu akan seperti apa negara ini jika tak ada dorongan yang diakibatkan krisis minyak. Panas bumi andal 24 jam dan tak terpengaruh fluktuasi iklim karena kami menggunakan air yang terakumulasi di bawah tanah selama ribuan tahun. Ini kontribusi kami terhadap dunia yang lebih bersih,” ujar Peketsa Mangi, Gm Panas Bumi pada Ken Gen, perusahaan listrik milik negara Kenya, seperti dilaporkan The Guardian, Kamis (25/1).

Kini, di Olkaria, 90 km dari Nairobi, ada hampir 300 sumur panas bumi yang menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin di lima unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KenGen. Apabila dikombinasikan, 15 kepala sumur dan unit-unit pembangkit menghasilkan kapasitas 799 MW. Ditambah kapasitas produsen listrik swasta, total kapasitas terpasang panas bumi mencapai 988,7 MW. Kondisi itu membuat Kenya menjadi salah satu negara yang mayoritas pasokan kelistrikannya berasal dari energi terbarukan. Saat ini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran ketenagalistrikan di Kenya 91 %, meliputi 47 % panas bumi, 30 % tenaga hidro, 12 % tenaga angin, dan 2 % tenaga surya. Negara seluas 580.000 kilometer persegi itu menargetkan transisi ke energi terbarukan sepenuhnya pada 2030. (Yoga)

Mata uang kripto,Bitcoin, diprediksi masih melanjutkan kenaikan harga setelah reli hingga 12 % selama beberapa hari sejak akhir pekan kedua Juli 2024. Tekanan jual yang berkurang diikuti naiknya sentimen positif pasar pada produk kripto ini. Reli sejak Jumat (12/7) mengakibatkan harga Bitcoin naik drastis 12 % menjadi 64.000 USD atau Rp 1,05 miliar per koin pada Selasa (16/7) tengah hari. Dibanding Senin (15/7), harga Bitcoin naik 2,3 %. Kenaikan hari ini mengerek harga mata uang lainnya, seperti Ethereum (ETH), sebesar 2,6 % menjadi 3.420 USD. Lalu, koin alternatif XRP dan SOL masing-masing naik 3 % dan 2,4 %. Token meme, DOGE, bertambah 4,3 % dan SHIB naik 7,1 %.

Analis Mobee Indonesia, bursa aset digital, Hery Hermawan, menjelaskan, reli ini terjadi setelah harga Bitcoin (BTC) terus merosot sejak pertengahan Juni karena beberapa sentimen negatif, salah satunya terkait kebijakan Pemerintah Jerman yang banyak memegang asset kripto untuk menjual Bitcoin mereka. Pemerintah Jerman diketahui memegang 46.000 Bitcoin senilai 2,81 miliar USD. Aset itu dijual perlahan sehingga membuat harga Bitcoin jatuh ke level 55.000 USD. Namun, aksi jual itu diperkirakan mereda karena Pemerintah Jerman kini hanya memiliki 0,007 Bitcoin. ”Jerman sudah menjual seluruh Bitcoin hingga habis sejak awal bulan Juli, tidak ada lagi tekanan jual BTC dari wallet Pemerintah Jerman,” kata Hery, hari ini. (Yoga)

Kemandirian industri farmasi nasional ibarat peribahasa jauh panggang dari api. Betapa tidak, sekitar 90% bahan baku obat masih diimpor, terutama dari China dan India. Ini merupakan suatu ironi di tengah masifnya insentif yang dikucurkan pemerintah untuk membangun industri bahan baku obat dalam negeri, mulai dari super tax deduction hingga tax holiday untuk mendorong pembangunan industri bahan baku obat. Selain itu, tingginya impor membuat industri farmasi nasional rentan terhadap pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS. Parahnya lagi, tingginya impor bahan baku farmasi menjadi biang kerok mahalnya harga obat di Tananh Air dibandingkan negara tetangga dan Asia lainnya. (Yetede)

OJK menyatakan bahwa investor asing dari Asia Timur menunjukkan minat yang cukup baik terhadap perusahaan pembiayaan di Indonesia. "Saat ini terdapat empat perusahaan pembiayaan yang telah melaporkan realisasi akuisisi oleh asing," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, Senin (15/7/2024). Ia menyampaikan bahwa investor asing tersebut berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang. Selain itu, terdapat pula satu perusahaan yang tengah dalam proses realisasi akuisisi, serta dua perusahaan lainnya yang sedang dalam proses persetujuan akuisisi. (Yetede)