Kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi andalan para Agen Pemegang Merek (APM) pada Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024. Salah satu adalah Lexus yang meluncurkan mobil barunya yaitu All New Lexus LBX. Mobil compact yang dibekali teknologi hybrid ini menawarkan dua varian yaitu LBX sporty dan LBX luxury. Harga LBX sport di mulai dari harga Rp 899 juta untuk varian LBX Luxury harga mulai dari Rp 895 juta. Sebagai market leader di kelas luxury market, Lexus menginginkan penjualan eletrifikasi mencapai 100% di tahun depan. "Dalam roadmap Lexus visinya tahun depan kita ingin 100% eletrifikasi dan didalamnya ada beberapa teknologi yaitu hybrid, plugin hybrid, dan battery electric," terang General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma. (Yetede)

Bank Indonesia masih bergeming soal kebijakan suku bunga acuan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 16-17 Juli, memutuskan BI Rate tetap 6,25%. BI baru membuka peluang penurunan BI Rate pada kuartal IV/2024. Sontak, dunia usaha pun bereaksi. Mereka berharap BI menurunkan BI Rate lebih cepat setelah selama dua tahun suku bunga acuan berada dalam tren kenaikan. Pasalnya, penurunan suku bunga akan membuat biaya dana alias cost of fund berkurang, yang pada gilirannya turut menurunkan suku bunga kredit penunjang ekspansi bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan BI yang kembali menahan BI Rate di level itu masih tidak ideal. “Kebijakan suku bunga acuan yang dipertahankan pada level 6,25% ini masih tidak ideal karena kurang affordabledari sisi financing cost usaha dan kurang kompetitif juga di Asean,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, Rabu (17/7). Adapun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan dunia usaha hanya dapat menyusun langkah antisipatif atas suku bunga acuan yang masih tinggi, di antaranya dengan menghitung ulang biaya operasional untuk mengurangi beban usaha. Selain itu, siasat lainnya yang dilakukan pelaku usaha kala suku bunga masih tinggi adalah dengan melakukan penundaan ekspansi atau investasi hingga mencari bahan baku alternatif lainnya untuk mengurangi ketergantungan. 

Setali tiga uang, kalangan bankir turut menyerukan agar BI menurunkan suku bunga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengharapkan suku bunga acuan dapat turun untuk menekan biaya dana dan menaikkan animo permintaan pinjaman. Berdasarkan presentasi perusahaan, cost of fund deposit CIMB Niaga berada di level 3,41% pada Maret 2024, naik 62 basis poin dari periode yang sama tahun lalu 2,79%. Sementara secara kuartalan, biaya dana naik 24 basis poin. Hal ini pun diamini oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu yang juga berharap biaya dana bisa turun. Nixon mengatakan BTN memilih tidak menetapkan target penyaluran kredit yang setara atau lebih tinggi dari pencapaian kuartal I/2024. Bank pelat merah ini menurunkan pertumbuhan target kredit ke level 10%-11% hingga akhir tahun karena likuiditas yang cukup mahal. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan waktu yang tepat untuk menurunkan BI Rate bergantung pada kondisi infl asi dan stabilitas rupiah. Namun, dia melihat BI kemungkinan akan tetap konservatif mengingat masih tingginya risiko capital outfl ow, selain masih minimnya katalis dalam negeri, termasuk ekspor komoditas yang cenderung stagnan.

Kartu kredit bank mulai terdesak oleh laju aplikasi paylater atau “membeli dulu, membayar kemudian” (buy now, pay later) yang makin gemerincing. Lantas, bagaimana strategi jitu bank dalam menghadapi serangan paylater?. Bagaimana kinerja kartu kredit? Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) yang di terbitkan Bank Indonesia pada 21 Juni 2024 menunjukkan jumlah kartu kredit naik 4,36% (YoY) dari 17,42 juta unit per April 2023 menjadi 18,18 juta unit per April 2024. Volume transaksi kartu kredit naik 19,33% dari 30,47 juta menjadi 36,36 juta. Volume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 12,28% dari 342.000 transaksi menjadi 384.000 transaksi dan volume transaksi belanja yang naik 19,42% dari 30,13 juta transaksi menjadi 35,98 juta transaksi. Kini terdapat beberapa aplikasi paylater. Sebut saja, Shoppee Paylater (SPayLater), GoPay Later, Kredivo, Akulaku PayLater, Home Credit, Indodana, Traveloka PayLater, dan Atome. Paylater amat mirip dengan kartu kredit, tetapi tanpa kartu. Ada beberapa perbedaan yang nyata. 

Katakanlah, pengajuan paylater melalui daring (dalam jaringan) sedangkan kartu kredit melalui luring (luar jaringan). Suku bunga paylater sekitar 2,9%—4%. Bandingkan dengan kartu kredit dengan suku bunga pembelanjaan sekitar 1,75% dan suku bunga pengambilan uang tunai 1,75% per bulan. Plus biaya pengambilan uang tunai sekitar 6% dari jumlah penarikan, biaya keterlambatan pembayaran sekitar 1%, biaya pelampauan batas kredit sekitar Rp150.000 dan biaya pergantian kartu sekitar Rp100.000. Lantas, apa saja strategi jitu bank dalam menghadapi gempuran paylater? Pertama, tentu saja bank harus melakukan adaptasi (adaptif) dalam menghadapi perubahan model bisnis (business model) dalam layanan transaksi keuangan. Kedua, dalam tulisan di Bisnis Indonesia, 30 September 2023, penulis sudah mengutarakan bahwa bank harus berani melakukan transformasi (perubahan besar-besaran) kartu kredit dengan menawarkan model bisnis anyar dan segar. Ketiga, kehadiran bank papan atas dengan telah memiliki fasilitas paylater tersebut menegaskan bahwa bank tak mau menyerah dengan aneka tantangan perubahan model bisnis layanan perbankan digital. Keempat, siapa bakal menjadi pemenang dalam pertarungan paylater? Modal menjadi kuncinya. Kelima, menurut OJK, total utang masyarakat di paylater tembus Rp6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90% dibandingkan pada Maret 2023.

Hadirnya dua regulasi baru yang mengatur bank perekonomian rakyat konvensional dan syariah (BPR & BPRS) menjadi tumpuan harapan bagi pembenahan industri ini, di tengah kasus kebangkrutan yang kini makin marak terjadi. Terbaru, OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, yang diundangkan pada 1 Juli 2024 lalu. Sebelumnya, OJK juga sudah menerbitkan POJK 7/2024 tentang BPR dan BPRS pada 30 April 2024. Penerbitan kedua POJK ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini dan upaya penguatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS. Bagaimana tidak, pada paruh pertama tahun ini saja sudah ada 12 BPR bangkrut, tertinggi sejak 2011. 

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah,” kata Dian dalam keterangan resmi, Selasa (16/7) malam. Secara umum, POJK 9/2024 mengatur tentang kewajiban BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Sementara itu, POJK 7/2024 mengatur antara lain tentang perluasan akses permodalan bagi BPR dan BPRS melalui aksi penawaran umum efek di pasar modal, serta konsolidasi BPR dan BPRS dalam satu wilayah atau di bawah pemegang saham pengendali (PSP) yang sama. Regulasi ini mendorong beberapa BPR dan BPRS dalam satu kepemilikan agar melebur sehingga memiliki kapasitas bisnis lebih besar dan kuat. BPR dan BPRS juga kini bisa memperkuat modal melalui aksi initial public offering (IPO), rights issue, serta menerbitkan obligasi atau sukuk di pasar modal. 

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan bahwa Perbarindo menyambut baik aturan baru dari OJK itu untuk keberlangsungan industri BPR ke depan. Adapun, penguatan tata kelola di aturan baru OJK itu juga sejalan dengan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama. Dengan begitu BPR dan BPRS menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.   Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan POJK baru ini membuka banyak peluang baru bagi industri BPR/BPRS untuk berkembang lebih pesat. Langkah konsolidasi akan menjadikan industri ini lebih besar dan kuat dengan daya saing tinggi. BPR dan BPRS dapat berekspansi ke produk dan layanan baru seperti kredit mikro, syariah, dan digital. Terbuka pula peluang untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya, seperti fintech, yang memungkinkan BPR/BPRS untuk memberikan layanan keuangan yang lebih komprehensif dan inovatif.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satuan Tugas Impor Ilegal akan menindak langsung aksi penyelundupan atas produk barang impor ilegal di Tanah Air. Menurutnya, penindakan itu langsung dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal yang akan terbentuk pada 19 Juli 2024. “Hati-hati yang ilegal-ilegal yang dagang barang impor enggak jelas hati-hati kita akan terjang semua,” ucapnya di Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7). Dia optimistis pembentukan Satgas Impor Ilegal bisa bekerja lebih efektif setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal. 

Dia menjelaskan pembentukan Satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat. Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan, alasan Satgas impor baru yang siap terbentuk pada 19 Juli 2024 lantaran masih perlu berkoodinasi dengan kementerian terkait dan pembahasan internal ihwal rencana kerja Satgas Impor Ilegal. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menyatakan Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan. Tim yang akan terlibat dalam Satgas antara lain Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kadin Indonesia hingga Bea Cukai. Nantinya, dia menjelaskan cara kerja Satgas Impor Ilegal salah satunya melakukan inspeksi di sejumlah toko yang terindikasi menjual barang impor ilegal.

Pemerintah berencana mengefisienkan biaya penerbangan. Upaya menurunkan harga tiket pesawat itu ditindaklanjuti dengan membentuk Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Hal itu menanggapi keluhan masyarakat tentang harga tiket pesawat yang tinggi. Di lokapasar, harga tiket pesawat Jakarta-Labuan Bajo (NTT) pada 19-25 Agustus 2024 berkisar Rp 1,45 juta-Rp 1,63 juta per orang dan harga tiket Jakarta-Lombok (NTB) berkisar Rp 1,29 juta-Rp 1,38 juta. Adapun harga tiket Jakarta-Bangkok (Thailand) pada periode yang sama Rp 1,23 juta-Rp 1,24 juta dan Jakarta-Ho Chi Minh (Vietnam) Rp 826.000-Rp 1,21 juta per orang. Bagi sebagian orang, pesawat menjadi pilihan karena dinilai lebih hemat waktu.

Tak hanya untuk berwisata, melainkan juga untuk mengunjungi kerabat atau keperluan bekerja. Tapi, harga tiket menjadi alasan bagi sebagian orang memilih berwisata ke luar negeri atau menunda bertemu kerabat. Jika ini terus terjadi, magnet ekonomi yang diciptakan tujuan wisata tak optimal menarik wisatawan dan menciptakan gerak roda ekonomi bagi daerah tersebut. Indonesia, yang wilayahnya berpulau-pulau, memerlukan modal transportasi udara. Ada daerah yang lebih cepat dijangkau menggunakan pesawat, misalnya di Papua. Bukan hal yang mudah untuk menekan harga tiket pesawat. Ada beberapa komponen yang mesti diperhatikan dan diperhitungkan, selain harga avtur yang fluktuatif dan dipengaruhi dinamika harga di pasar global.

Komponen itu di antaranya retribusi bandara, PPN dan iuran wajib Jasa Raharja (Kompas, 15/7). Dalam pariwisata global, moda transportasi udara merupakan kunci konektivitas. Jika ingin membidik wisatawan dan nilai tambah sektor pariwisata, tiket pesawat merupakan faktor yang mesti diperhatikan. Mengutip data Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), kedatangan turis dunia akan pulih pada tahun ini. Diproyeksikan, jumlahnya 2 % lebih banyak dibanding 2019 yang sebanyak 1,46 miliar orang. Pada 2019, sebelum pandemi Covid-19, wisatawan global membelanjakan 1,46 triliun USD. Harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, dengan pelayanan yang baik, patut diupayakan. Ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ada keperluan pekerjaan yang dihemat jika harga tiket lebih murah. Ada juga rindu pada keluarga yang bisa terbayarkan saat harga tiket pesawat lebih terjangkau. (Yoga)

Utang luar negeri BI pada Mei 2024 meningkat hingga 102 % secara tahunan. Hal ini tak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas dengan menarik aliran modal asing melalui penerbitan surat utang bertenor pendek atau Sekuritas Rupiah BI. Berdasar data Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Mei 2024, ULN BI meningkat 102,8 % secara tahunan, dari 9,26 miliar USD menjadi 18,78 miliar USD. Dilihat dari jangka waktunya, 54,68 % dari total utang BI tersebut merupakan utang jangka pendek yang kurang dari setahun. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, ULN BI tersebut terkait dengan kepemilikan investor portofolio asing dalam instrumen pendalaman pasar keuangan, yang meliputi Sekuritas Rupiah BI (SRBI), Sekuritas Valas BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI).

”Bank-bank dan juga investor asing saat ini lebih tertarik pada instrumen SRBI, bukannya SBN (Surat Berharga Negara). Mereka lebih suka tenor jangka pendek karena suku bunganya lebih tinggi dan mengingat kondisi global sekarang yang masih belum menentu. Jadi, kalau mereka mau beli SRBI kecenderungannya akan melepas SBN,” kata David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/7). SRBI merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying aset berupa SBN milik BI. Artinya, BI berperan layaknya sekuritas dengan mengelola kembali SBN miliknya untuk kemudian diperdagangkan di pasar uang. Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024, tercatat Rp 192 triliun atau 27 % dari total SRBI yang diterbitkan, naik signifikan dibanding posisi April 2024 yang masih Rp 75 triliun atau 18 %. (Yoga)