Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.

Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.

Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.

Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)

Perdagangan karbon di Indonesia oleh pelaku industri secara perlahan terus meningkat. Namun, insentif untuk menggairahkan transaksi tersebut dinilai masih minim. Hal ini dibutuhkan oleh sektor swasta yang mulai sadar untuk menurunkan emisi karbon dengan menjalankan bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Perdagangan karbon yang salah satunya dikerjakan dengan mekanisme pengimbangan (offset) unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan manusia atau industri dikerjakan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) PT Bursa Efek Indonesia Tbk di bawah OJK. Sejak peluncuran bursa tersebut pada 26 September 2023 hingga 19 Juli 2024, jumlah kredit karbon yang dijualbelikan mencapai 609.005 ton unit karbon dioksida senilai Rp 36,8 miliar.

”Sementara untuk pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi dari 16 partisipan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi saat memberi sambutan dalam webinar ”Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia” yang diselenggarakan Gatra, Selasa (23/7).  Tiga di antara partisipan adalah penjual unit karbon, yakni Pertamina New and RenewableEnergy (PNRE) lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Gunung Bugul. Adapun 65 partisipan lainnya adalah pembeli unit karbon dari proyek rendah emisi itu sebagai komplementer untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi karbon.

IDXCarbon juga telah memfasilitasi aktivitas pembelian unit karbon untuk pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh 168 individu, 96 perusahaan, dan 1 kegiatan acara dengan total volume 417.753 ton karbon dioksida. ”Perdagangan unit karbon di bursa karbon tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibanding perkembangan bursa karbon di kawasan, seperti Malaysia dan Jepang, yang memerlukan waktu. Namun, tetap perlu upaya-upaya untuk meningkatkan transaksinya,” ujarnya. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan, di subsektor pembangkit listrik juga sudah dilakukan perdagangan karbon sejak awal 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi ke arah keberlanjutan. (Yoga)

Rencana OJK yang akan mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar, dinilai bagus untuk perkembangan P2P lending dan memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintech. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech P2P  lending kepada sektor produktif serta UMKM baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp64,56 triliun. laporan terakhir BI menerangkan, ratio kredit bermasalah dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Namun fintecf P2P lending bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat  wanprestasi 90 hari pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. (Yetede)

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menguji soal pelaksaana Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp14.9000 di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/06/2024) Ini sekaligus sebagai bantahan dari kabar yang beredar bahwa anggaran untuk program itu akan dipotong sampai Rp 7.500 per porsi. "Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk nasi, ayam sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500, itu tidak benar," kata Gibran.  Ia memastikan program makan bergizi gratis tidak dikurangi hingga Rp 7.500 per porsi. "Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp 7.500," ungkap Gibran. (Yetede)

Perbankan nasional mencatatkan penyaluran kredit konsumsi tumbuh 10,4% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 2.093 triliun pada Juni 2024. Angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang meningkat 10,1% (yoy), dan juga lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 yang naik 10% (yoy). Apabila dirinci, kredit pemilik rumah (KPR) meningkat 13,1% (yoy) per Juni 2024 mencapai Rp 750,4 triliun, melambat dibandingkan Mei 2024 yang naik 14,3% (yoy). Kemudian, kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh 8,3% (yoy) menjadi Rp 137,6 triliun, pertumbuhan ini juga susut dari bulan sebelumnya yang naik 9,5% (yoy). Untuk kredit multiguna  juga tercatat menyusut dari 7,7% (yoy) pada Mei 2024 menjadi tumbuh 7,2% (yoy) senilai Rp1.184,2 triliun. BI juga mencatat suku bunga kredit relatif stabil, dengan rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Juni 2024 sebesar 9,25%, atau relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. (Yetede)

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN memberikan dividen untuk negara tahun 2024 sebesar Rp 85,52 triliun. Erick menuturkan total dividen tersebut disumbangkan oleh 20 BUMN. "Alhamdulilah kerja keras dari seluruh komisaris , direksi, dan seluruh insan  BUMN bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Semoga dividen sebesar Rp 85,5 triliun yang diberikan BUMN kepada negara bisa menjadi manfaat besar untuk masyarakat luas," kata Erick. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi BUMN sektor logistik yang menyumbang dividen untuk negara pada tahun buku 2023 sebesar Rp 31 miliar menyusul kian moncernya kinerja perseroan. Dividen tersebut diraih setelah ASDP berhasil menorehkan peningkatan kinerja keuangan. Terbukti pada laporan  kinerja konsolidasi 2023 yang telah diaudit, ASDP membukukan pendapatan Rp 5,032 triliun serta laba bersih Rp637 miliar. (Yetede)

Angka inflasi AS bulan Juni 2024 turun dari 3,1 % di bulan Mei ke 3 %, yang terbantu deflasi makanan, barang-barang elektronik, dan perjalanan. Ini memperkuat ekspektasi di pasar obligasi dan saham bahwa bank sentral AS (The Fed) akan menurunkan suku bunganya pada September atau bahkan lebih awal, disebabkan pernyataan The Fed yang lebih menginginkan pendaratan mulus (soft landing) bagi perekonomian AS daripada hard landing. Soft landing di sini adalah inflasi turun dibarengi perlambatan pertumbuhan PDB AS, di bawah 1 % atau bahkan mendekati nol, tapi tidak sampai memasuki zona kontraksi atau pertumbuhan negatif. Berbagai kemungkinan dapat terjadi karena pada triwulan I-2024, setelah mengalami koreksi ke bawah tiga kali, pertumbuhan AS tercatat 1,4 %, yang terendah sejak pertengahan 2022 ketika pertumbuhannya negatif.

Per definisi resesi AS terjadi jika dua triwulan berturut-turut pertumbuhan PDB mengalami kontraksi. Ada istilah baru ’resesi selektif’ yang terjadi pada kelas menengah bawah AS. Survei JP Morgan menemukan 70 % dari kelompok ini merasakan kesulitan mencukup kebutuhan pokok (Sor, Business Insider, Juni 2024). Sekitar 67 % dari sampel mengatakan perekonomian AS sudah mengalami resesi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat turun ke 1,5 % pada triwulan I-2024 dari 3,3 % pada triwulan sebelumnya, karena pertumbuhan konsumsi barang yang minus 2,3 %. Tingkat pengangguran bulan Juni 4,1 %, melebihi angka ’normal’ 4 %, tertinggi sejak November 2021. Situasi ini menambah tekanan pada The Fed untuk segera menurunkan suku bunga.

Perkembangan terbaru ini berdampak langsung pada pelemahan indeks dollar AS, karena pemodal portepel global mulai mendiversifikasikan penempatan asetnya,tak lagi menganggap dollar AS sebagai satu-satunya instrumen investasi yang dianggap safe heaven. Indeks dollar melemah signifikan dari 106 pada 26 Juni ke 103,8 pada 19 Juli atau 2,1 %. Nilai tukar berbagai mata uang dunia, seperti yen dan won, mengalami imbas positif setelah melemah signifikan Juni lalu. Sampai 19 Juli, yen menguat 2,6 % dari 161,57 pada 10 Juli ke 157,4. Won menguat dari 1.391 pada 27 Juni ke 1.380 atau 0,8 %. Sementara rupiah menguat dari 16.499 pada 20 Juni ke 16.177 atau 2 %. (Yoga)

Wacana pemerintah yang hendak menarik iuran melalui program asuransi wajib terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah diminta memberi sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut serta mempertimbangkan secara matang bagaimana skema yang tepat untuk diterapkan. Produk asuransi terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party liability/TPL) merupakan pertanggungan terhadap pihak lain atas kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan tertanggung atau peserta asuransi. Ganti rugi ini meliputi biaya santunan korban meninggal, biaya pengobatan, serta atas kerusakan material.

Saat ini, pemerintah belum menetapkan skema yang akan diberlakukan. Berdasar amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), peraturan pelaksanaan program tersebut ditetapkan paling lambat Januari 2025. Menanggapi wacana tersebut, Maridin Jamil (68) pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Senin (22/7) berpendapat, minat masyarakat terhadap produk asuransi kendaraan cenderung mengikuti tingkat literasi dan kemampuan finansialnya. Dengan kata lain, asuransi tidak memberatkan selama masyarakat tahu betul manfaatnya dan mereka memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Sebaliknya, program asuransi wajib TPL justru bisa jadi akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah karena akan menambah pengeluaran dan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat memahami manfaat asuransi. Agas Hartanto (30), pegawai swasta, berpendapat, asuransi memang dapat memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat juga bahwa tidak semua kalangan masyarakat memahami betul manfaat yang diberikan oleh asuransi. Intinya jangan membebani masyarakat. Pemerintah bertugas mencari jalan tengah dalam menerapkan sesuatu yang wajib, tetapi tidak membebani kalangan bawah. (Yoga)