Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) didampingi jajarannya saat hendak memberikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (17/7/2024). Dimana BI tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 6,25 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (Yoga)

Kelindan persoalan birokrasi dalam proses pengalokasian pupuk subsidi menghambat produktivitas di sentra-sentra pertanian nasional. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar tidak ada lagi masalah dalam distribusi dan penyerapan pupuk subsidi. Situasi ini menjadi sorotan diskusi kelompok terarah (FGD) harian Kompas (Kompas.id) bertema ”Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta, Rabu (17/7). Diskusi dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Sutta Dharmasaputra dengan pembicara kunci Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian Dida Gardera serta Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Dida mengatakan, pemerintah segera merevisi kebijakan pupuk subsidi agar penyalurannya dapat lebih efektif. Slamet mengapresiasi hal tersebut karena petani sulit sejahtera sepanjang tidak ada jaminan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian. ”Agustus yang seharusnya ada perpanjangan kontrak (pupuk subsidi) antara pemerintah dan Pupuk Indonesia belum dilakukan. Ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah,” ujar anggota Komisi IV DPR Slamet yang mengikuti diskusi secara daring. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengemukakan, prosedur birokrasi terkait pupuk subsidi yang terlalu panjang menghambat proses penambahan alokasi pupuk subsidi yang awalnya dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

*Presiden Jokowi telah memberikan arahan menambah alokasi pupuk bersubsidi pada Februari 2024. Namun, panjangnya alur birokrasi yang dilalui membuat SK bupati/wali kota tentang alokasi pupuk subsidi baru terbit akhir Juni 2024. ”Di bulan Juni baru sadar ternyata kontrak Kementan dengan PT Pupuk Indonesia terganjal karena anggarannya belum tersedia,” ujar Rahmad. Kendati Permentan No B-51/SR.210/M/03/2024 tentang Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi telah disetujui DPR, Kemenkeu belum mencairkan dana tambahan subsidi pupuk, yang menyebabkan 150 kabupaten/kota yang sudah dan akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024 berpotensi terlambat mendapatkan pupuk. Untungnya Kementan bersedia menanggung risiko dan meminta Pupuk Indonesia segera menyalurkan tambahan pupuk bersubsidi. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengurangan sampah hingga 28 % pada 2024, dengan menerapkan ekonomi sirkular, yakni memanfaatkan potensi ekonomi dari pengolahan sampah yang mencapai triliunan rupiah. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Sirkular di Taman Menteng, Jakpus, pada Rabu dan Kamis (17-18/7). Pada tahun kedua festival ini, Pemprov DKI menguatkan promosi dan implementasi ekonomi sirkular melalui edukasi dan pameran, lokakarya, serta jejaring di antara pegiat bank sampah. Festival tersebut juga menampilkan usaha biokonversi maggot black soldier fly (BSF), kompos, dan ecoenzyme, serta UMKM hijau, kelompok tani hutan, usaha rintisan, industri, dan lembaga keuangan.

Ekonomi sirkular penting karena Jakarta menghasilkan 7.800 ton sampah tiap hari, yang terus bertambah jika tidak terkelola dari sumbernya atau dari masyarakat melalui gaya hidup minim sampah dan pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Gaya hidup minim sampah dan pengolahan sampah itu dihadirkan dalam 25 stan di Taman Menteng. Masyarakat diharapkan datang, mendapat wawasan, dan terinspirasi untuk memulai diet sampah. Selain itu, pegiat lingkungan bisa berjejaring untuk memanfaatkan potensi pengolahan sampah. Studi yang dilakukan OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten serta peneliti terkait menemukan, potensi ekonomi sampah mencapai triliunan rupiah. Contoh, potensi biokonversi maggot BSF sebesar Rp 1,8 triliun, pupuk cair Rp 3,8 triliun, dan pupuk padat Rp 1,3 triliun. Usaha-usaha ini juga bisa menciptakan 1,3 juta lapangan kerja baru. (Yoga)

Menjelang masa pemerintahan berakhir, Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan menambah satu anggota lagi di Kabinet Indonesia Maju. Anggota kabinet yang dimaksud adalah Wakil Menteri Keuangan II. Adalah Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dikabarkan akan berkantor di Lapangan Banteng, dalam waktu dekat. Dalam karier politik, saat ini Thomas Djiwandono menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra. Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN dari berbagai sumber, Thomas Djiwandono akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Sri Mulyani dalam waktu dekat. Kabarnya, pelantikannya bakal dilakukan minggu depan guna memuluskan transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Hingga tadi malam, KONTAN belum mendapat penjelasan resmi dari Istana, Kementerian Keuangan hingga Tim Transisisi perihal kabar tersebut meski sudah dihubungi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pengangkatan kerabat dekat Prabowo sebagai Wamenkeu II akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian.

"Kurang wajar bila tim transisi pemerintahan baru sampai harus di-plot jadi Wamenkeu era Jokowi," ujar dia, kemarin. Pengamat Pasal Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy berpendapat, masuknya keponakan Prabowo untuk nantinya mengisi jabatan di kabinet pemerintahan berikutnya akan menimbulkan persepsi negatif dari pasar. Thomas Djiwandono adalah Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. "Saya pikir investor dan pasar melihatnya sejauh ini Kemenkeu diisi orang-orang profesional terlepas dari parpol. Sekarang sudah mulai masuk orang parpol," kata Budi. Ekonom Celios Nailul Huda juga menilai kehadiran Wamenkeu II di Kabinet Prabowo tidak memiliki urgensi. "Kalau Wamen BUMN jelas dibagi per klaster BUMN. Nah ini yang mau dibagi seperti apa? Jadi memang unsur politis memasukkan anggaran ke APBN 2025 menjadi faktor utamanya," terang Huda. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, terkait dengan jabatan menkeu maupun wamenkeu, Indonesia membutuhkan sosok yang memahami betul kesinambungan utang dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Juli 2024, kemarin. Namun bank sentral melihat adanya peluang pemangkasan BI Rate di kuartal IV-2024 jika terjadi penurunan Fed Funds Rate   yang lebih cepat. Namun BI membuka peluang memangkas BI Rate pada kuartal IV-2024. Hal ini sejalan dengan inflasi yang masih terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Inflasi pada Juni 2024 turun menjadi 2,51% secara tahunan. "Kami masih melihat ruang arah suku bunga BI Rate akan turun, kemungkinan pada kuartal empat," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, Rabu (17/7). 

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai keputusan BI menahan bunga acuan masih wajar. Kendati begitu, dia berharap bunga acuan bisa turun hingga di bawah level 5%. Hal ini demi mengurangi beban dunia usaha. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak peningkatan BI Rate di level 6,25% terhadap kinerja fiskal. Khususnya berkaitan dengan imbal hasil (yield) surat utang yang harus dibayarkan pemerintah. Head of Macroeconomic & Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman mengatakan, pemicu naiknya beban pembayaran bunga utang pada tahun ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah berada di atas Rp 16.000 per dolar AS. Ini sudah di atas asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Sementara itu, Faisal memperkirakan pembayaran beban bunga utang tahun depan atau 2025 masih akan cukup tinggi. Ini imbas masih ada dampak dari penerbitan SBN yang tinggi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita juga memperkirakan beban bunga utang pada tahun depan akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Emiten teknologi di Tanah Air masih dihantui sentimen negatif. Terbaru, sejumlah emiten teknologi harus menghadapi rencana hengkangnya investor kakap pemilik sebagian saham perusahaan. Kabar tak sedap ini melanda dua emiten teknologi, yakni PT Bukalapak Tbk (BUKA) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK). Sumber KONTAN, menyebutkan, perusahaan pengelola dana kekayaan alias sovereign wealth fund (SWF) asal Singapura yakni Government of Singapore Investment Corporation (GIC) sedang mempertimbangkan untuk menjual kepemilikannya di BUKA dan EMTK. Jejak investasi GIC di pasar modal Indonesia dilakukan secara langsung lewat melalui entitas anak usahanya, yaitu Archipelago Investment Pte Ltd dan Salween Investment. Terlebih, GIC bukan lembaga SWF kacangan. Jejaring portofolio investasi SWF milik pemerintah Singapura ini tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di emiten Indonesia. 

Dikutip dari data Global SWF, saat ini total assets under management (AUM) atau dana yang dikelola GIC mencapai US$ 769 miliar atau setara Rp 12.380 triliun. Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee melihat, langkah melego saham emiten teknologi dari private equity dipicu sejumlah faktor. Terutama, investor tidak melihat prospek emiten di masa depan.   Di tengah perjuangan berat memperbaiki kinerja, emiten teknologi dituntut untuk terus menggelar program promo agar bisa berkompetisi. "Emiten masih harus bakar uang untuk menjaga pertumbuhan dan pangsa pasar. Ini yang membuat investor cabut dari emiten itu," ujarnya, kemarin. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, jika investor kakap pergi, berarti mereka telah mencapai target investasi. Atau justru rugi dan beralih ke sektor lebih menguntungkan. Jadi ini bagian dari strategi investasi. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mencermati, peralihan investasi dari dan ke sektor teknologi dipengaruhi term of investment investor yang sudah berakhir. Dus, emiten harus bisa mencari sumber dana lain untuk menjaga pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

Kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) berpeluang lebih sehat di tahun ini. Sejumlah agenda ekspansi KLBF untuk memperluas pasar bisa berbuah manis dalam jangka panjang. Salah satu ekspansi KLBF baru-baru ini adalah mengakuisisi saham Alliance Pharma Co Ltd, perusahaan farmasi asal Thailand. Akuisisi sebanyak 49% saham itu dilakukan melalui Kalbe International Pte Ltd. KLBF akan mengklasifikasikan investasinya di Alliance sebagai investasi pada entitas asosiasi. Karena kepemilikannya kurang dari 50%, pendapatannya tidak akan dikonsolidasikan ke KLBF. Tapi, analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih menilai akuisisi ini bisa mendorong pendapatan ekspor KLBF yang menurun pada tiga bulan pertama tahun lalu. Pendapatan ekspor KLBF biasanya berkontribusi sekitar 6% dari total pendapatan. Namun, pada tiga bulan pertama tahun lalu, kontribusinya turun menjadi 4,5% di karena nilai penjualan yang melorot 22,7% year on year (yoy) menjadi Rp 382 miliar.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo juga sepakat, kinerja keuangan KLBF berpotensi tumbuh positif. Pendorongnya bukan cuma dari ekspansi perusahaan, tapi juga permintaan produk kesehatan yang masih tinggi. KLBF pun membidik pertumbuhan laba bersih 15% pada tahun ini. Andreas menambahkan, kinerja KLBF di kuartal pertama lalu masih solid. Pendapatan KLBF tumbuh 6,3% yoy dan 6% quarter on quarter (qoq) menjadi Rp 8,36 triliun. Pendapatan KLBF didorong oleh pertumbuhan volume di pasar lokal dan penyesuaian rata-rata harga jual (ASP) tahunan sebesar 3%-5% untuk produk-produk tertentu. Sedangkan laba bersih KLBF tumbuh 11,9% yoy dan 36,4% qoq menjadi Rp 958 miliar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, pangsa pasar KLBF masih kuat. Hanya saja, ada sejumlah tekanan yang bisa menjadi risiko untuk KLBF. Karena itu, Nico memperkirakan pertumbuhan laba bersih KLBF tahun ini hanya berkisar 7%-9% secara tahunan, lebih rendah dari target yang dipasang perusahaan. Sedangkan Andreas memperkirakan, pendapatan KLBF akan menyentuh Rp 33,1 triliun dengan laba bersih Rp 3,15 triliun pada akhir 2024 ini.

Bank Indonesia (BI) memastikan, fokus kebijakan moneter bank sentral dalam jangka pendek terus diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar (kurs) rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Langkah itu diambil meski belakangan ini kurs rupiah terus menguat terhadap dolar AS, setelah pada akhir Juni lalu sempat melemah hingga level terendah dalam empat tahun terakhir. Kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui pertama, struktur suku bunga di pasar uang rupiah dengan menjaga daya tarik imbal hasil (yield), terutama bagi portofolio asing.

Kedua optimalisasi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Valas bank Indonesia, dan Sukuk Valas BI. "Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Perry Warjiyo. (Yetede)

Pada enam bulan pertama tahun ini, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 12,36% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan Mei 2024 yang naik 12,15% (yoy), kredit terlihat tumbuh lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 sedikit menyusut. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 15,09% (yoy) per Juni 2024, lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2024 yang naik 14,83% (yoy). Kemudian, kredit modal kerja pada kuartal II tumbuh 11,68% (yoy) melambat dari kuartal II tumbuh 11,68% (yoy) melambat dari kuartal I yang meningkat 12,3% (yoy), serta kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi dari 10,22% (yoy) pada kuartal I menjadi 10,8% (yoy). (Yetede)

Holding BUMN beraset ratusan triliun rupiah akan meramaikan BEI lewat penawaran umum perdana (IPO) saham. IPO dinilai menjadi solusi untuk membenahi amburadulnya tata kelola dan lemahnya manajemen risiko di perusahaan-perusahaan BUMN. Beberapa holding yang disebut bersiap IPO yaitu PT Pelabuhan Indonesia alias Pelindo, kemudian PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney). Merujuk pada laporan konsolidasi tahun buku 2023, serta ketiga holding BUMN ini total mencapai Rp 476,82 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menekankan, holding atau perusahaan induk harus melakukan tata kelola keuangan secara terintergrasi termasuk kepada perusahaan-perusahaan anak. "Ini dulu tidak terjadi, sehingga banyak terjadi kecuraangan (fraud) di level anak usaha. Sekarang, kami lakukan secara menyeluruh," ujar pria yang dekat disapa Tiko itu baru-baru ini.