Konsumen terlihat sedang memindai kode pembayaran digital QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) di pedagang kaki lima, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Minggu (21/7/2024). Bank Indonesia menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan dalam setahun terakhir mencapai 226,54 persen dengan jumlah pengguna 50,50 juta dan jumlah pedagang 32,71 juta. (Yoga)

Meski saat ini tengah tren investasi green energy yang mengarah pada energi baru terbaru (EBT), namun bisnis di sektor hulu minyak dan gas (migas) Indonesia diyakini masih prospektif. Hal ini karena Indonesia masih memiliki potensi sumber daya dalam jumlah besar. namun, untuk mengelolanya, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar. Karenanya, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga perusahaan multinasional  bersedia kembali menanamkan investasi di dalam negeri. Industri hulu migas Indonesia pernah berjaya dengan tingkat produksi minyak lebih dari 1 juta barel per hari (bph) dan menjadi anggota negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC). Indonesia tercatat telah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,685 juta bph dan puncak produksi kedua terjadi tahun 1991 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,669 juta bph. (Yetede)

Penurunan indeks harga saham (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga di bawah level 7.300 pada akhir pekan lalu dinilai merupakan koreksi sehat, setelah reli selama empat pekan beruntun. Secara umum, saat ini, pasar saham masih dalam tren bullish. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus senilai, penguatan indeks sudah lebih dari cukup, sehingga terkoreksi. Namun, ke depan, IHSG diprediksi dapat kembali menguat. Nico mengungkapkan, sentimen penggerak IHSG akan datang dari data ekonomi Amerika Serikat, diantaranya ketenagakerjaan. Sentimen lainnya juga akan datang dari pasar Eropa, Jepang, dan China. "Pekan ini, IHSG berpotensi konsolidasi cenderung menguat dengan level 7.220-7.300. Namun, ini akan tergantung dari data ketenagakerjaan di Amerika," ujar dia. Nico melihat, beberapa sektor yang layak dicermati di perdagangan pekan ini adalah teknologi, transportasi dan logistik, serta properti. (Yetede)

Kebiasaan masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan kartu semakin menjadikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai primadona dalam sistem pembayaran. Hal ini umumnya terjadi pada generasi muda, yang sudah terbiasa untuk memindai (scan) QRIS dari smartphone dibandingkan dengan menggunakan kartu ATM atau debit. Kebiasaan bertransaksi tanpa kartu (cardless) para generasi muda ini pun tercermin dari transaksi yang tercatat pada Bank Indonesia (BI). Di mana, transaksi QRIS melesat 226,54% secara tahunan (year on year) pada kuartal II-2024 dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Bahkan, pada kuartal II ini pertumbuhannya tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I-2024 sebesar 175,44% (yoy). Lonjakan yang terjadi pada transaksi QRIS bertolak belakang dengan transaksi kartu ATM/debit yang justru anjlok. Pada kuartal I-2024 tercatat kontraksi 3,8% (yoy) dan pada kuartal II-2024 kembali ambles lebih dalam sebesar-8,42% (yoy)

Manajemen produksi, rantai pasok, dan tata kelola beras kembali menjadi sorotan. Dugaan manipulasi impor beras yang melibatkan Perum Bulog dengan perusahaan asal Vietnam pun mencuat. Hal ini menandai ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan. Parahnya lagi, pemangku kebijakan tengah melakukan evaluasi atas ketentuan yang mengatur peta lahan sawah di 8 provinsi, lantaran masih terbatasnya ruang untuk merealisasikan program satu juta rumah. Jika tak ditata dengan bijak, lahan produktif pun bakal kian menyusut. Implikasinya, produksi beras tereduksi dan importasi makin tinggi yang membuka celah adanya 'hengki pengki' oleh oknum-oknum tertentu.

Kegiatan impor pangan lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini yang dibincangkan publik adalah kasus dugaan korupsi dalam kegiatan impor beras yang bisa mencoreng kredibilitas pemerintah. Hal itu bermula dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan yang menyebut dugaan mark-up impor dilakukan terhadap 2,2 juta ton beras dan kerugian negara terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan. Kondisi tersebut bisa menurunkan penilaian terhadap rapor pemerintah yang sepanjang tahun ini disibukkan dengan dinamika krisis beras sehingga harus melakukan importasi baik untuk memenuhi cadangan maupun bantuan sosial. Impor, meski acapkali menimbulkan polemik, menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri ketika pasokan beras terbatas. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras terus menurun. Luas panen pun kian susut, demikian pula produktivitas yang stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, luas panen di Tanah Air hanya berkisar 10,2 juta hektare (ha) dan angka produksi pun terus turun tersisa 53,9 juta ton. Lahan memang menjadi salah satu masalah. Penyusutan lahan sawah memang telah menjadi dilema. Satu sisi, pemerintah membutuhkan area yang luas untuk memenuhi program sejuta rumah guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 10 juta unit. Di sisi lain, lahan yang luas juga diperlukan untuk menjaga produktivitas sawah dan ketersediaan pangan. Saat ini rata-rata luas tanam hanya 500.000 ha per bulan. Importasi dilakukan bertahap. Sampai dengan Juni 2024, Bulog sudah menjalankan 5 tahap importasi dengan jumlah sekitar 300.000 ton beras dalam setiap tahap. Artinya, sepanjang semester I/2024 Bulog mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras. Dalam prosesnya, bobot impor dipecah dalam 10—12 lot di kisaran 25.000—30.000 ton di setiap tahap dan disebar ke 26 pelabuhan penerima. Kongkalikong dan ketidakjelasan diduga masih terjadi dalam praktik impor beras terutama dari besaran fee dari perusahaan asing yang ditugaskan melakukan ekspor, dan biaya atau denda demurrage atau batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan. Idealnya, pemerintah harus lebih cermat dalam mendesain impor dengan menekan risiko dalam konteks penyalahgunaan wewenang maupun manipulasi harga.

Sejumlah aset tambang mineral di Papua milik PT Iriana Mutiara Idenburg segera menjadi milik korporasi asal Australia Far East Gold Limited, setelah keduanya menjalin kesepakatan pada pekan lalu. Hal ini menandai babak baru eksplorasi mineral di Bumi Cendrawasih. Blok Idenburg di Pulau Papua bukanlah aset mineral baru. Area prospek di wilayah ini dinaungi oleh Kontrak Karya generasi ke-6 dengan luasan mencapai 95.280 hektare (ha). Data Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa aset ini masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Tahapan kegiatan pada blok ini adalah eksplorasi untuk komoditas mineral logam emas. Dalam perjalanannya, aset eksplorasi ini sudah pernah dilakukan pengeboran oleh Barrick Gold Corporation pada 1994-1997, Newmont Corporation dan Newcrest Mining pada 1998, Placer Dome pada 2001-2002, dan Avocet Mining pada 2004-2009. Akan tetapi, dari 14 area prospek yang dimiliki, baru 5 area saja yang telah dilakukan pengeboran. Artinya, baru sekitar 30% saja. Aksi akuisisi secara bertahap pun dilakukan mulai pekan lalu, setelah keduanya melakukan Binding Term Sheet (BTS). Pada penandatanganan BTS, Far East Gold telah menggelontorkan 150.000 dolar Australia, dengan hak eksklusif selama 3 bulan untuk menyelesaikan tawaran perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yang dapat diperpanjang tiga kali dengan perjanjian saling menguntungkan dengan durasi masing-masing 30 hari dan pembayaran sebesar 50.000 dolar Australia setiap periode 30 hari. Fase selanjutnya adalah menuju kepemilikan 51%. Pada fase ini Far East Gold mesti menggelontorkan 250.000 dolar Australia saat penandatangan CSPA, guna menggenggam 2,5 juta lembar saham pada harga 0,1 dolar Australia per lembarnya. 

Managing Director Far East Gold Shane Menere mengatakan bahwa penandatangan BTS untuk proyek emas Idenburg sangat prospektif. “Jarang sekali kita menemukan proyek kaliber seperti itu dengan database historis yang substansial tentang pekerjaan yang diselesaikan oleh banyak penambang emas besar dunia,” katanya dalam keterangan resmi Far East Gold, pekan lalu. “Mengingat besarnya minat berbagai pihak terhadap Proyek Idenburg, maka diberikannya kesempatan kepada Far East Gold untuk mengembangkan lebih lanjut proyek ini merupakan suatu bentuk dukungan terhadap kerja yang telah dilakukan oleh tim Far East Gold yang sangat berpengalaman selama ini, termasuk menjadi perusahaan pertama dalam sejarah Kontrak Karya Woyla yang berhasil mengebor proyek tersebut,” jelasnya. Dia menambahkan, pihaknya amat gembira dengan database historis yang luas mengenai pekerjaan eksplorasi dan banyak pengeboran bermutu tinggi yang menunjukkan potensi besar dari Idenburg.

Gagal bayar kredit usaha rakyat (KUR) yang mendaki nampaknya menjadi fokus perhatian pemerintah. Upaya menekan kredit macet mulai dilakukan, pasca relaksasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berakhir Maret lalu. Salah satu opsi yang dikaji adalah memberikan restrukturisasi khusus bagi KUR. Opsi tersebut dilontarkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam unggahan Instagram setelah memimpin Rakortas terkait KUR, pekan lalu. Airlangga mengungkapkan, kondisi perbankan cukup kuat untuk menjalankan program KUR. Alhasil, pemerintah akan melanjutkan program KUR 2024 dan sekaligus menawarkan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan, restrukturisasi khusus untuk KUR tak ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19. 

Dian juga mengatakan, OJK bersama pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap para bank penyalur KUR. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio kredit bermasalah (NPL) di segmen UMKM menunjukkan tren peningkatan. Kredit macet kredit mikro per April 2024 naik ke level 3,14% dari 2,65% pada Desember. Adapun, NPL kredit usaha kecil naik dari 4,24% menjadi 4,96%. General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Sunarna Eka Nugraha, menyebut ada kenaikan NPL KUR. Tanpa merinci besar kenaikannya, ia menyebut NPL KUR BNI per Juni ada di level 3,2%. Senada, Direktur Pemasaran BPD DIY Agus Tri Murjanto menyebutkan terjadi pemburukan kualitas KUR. NPL gross KUR BPD DIY per Juni ada di level 2%, naik 50 bps secara tahunan. “Kalau ada regulasi baru terkait restukturisasi , kami tunduk dan harus menjalankannya,” ujar Agus. Sementara, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengklaim NPL KUR BRI terjaga baik di kisaran 2%. “Strategi BRI menjaga NPL KUR di antaranya melalui penyaluran kredit secara selektif, mendorong recovery rate, serta melakukan pengawasan,” ujarnya.