PT XL Axiata Tbk (EXCL) mengumumkan rencana akuisisi Serve Co dari PT Link Net Tbk (LINK). Aksi korporasi ini dinilai akan memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi Indonesia. EXCL akan membeli layanan business to consumer (B2C) Link Net. EXCL mengakuisisi 750.000 pelanggan B2C dengan total nilai Rp 1,87 triliun. Selain itu, terdapat kontrak sewa jaringan fiber to the home (FTTH) selama 10 tahun sebesar Rp 11 triliun. Alhasil, total nilai transaksi mencapai Rp 12,9 triliun. Per semester I 2024, ServeCo mencatatkan pendapatan Rp 1,39 triliun. Sementara laba bersih ServeCo sebesar Rp 383,23 miliar. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, rencana akuisisi EXCL akan berdampak positif terhadap kinerja EXCL lantaran akan adanya peningkatan pendapatan. Menurut dia, rampungnya aksi korporasi tersebut juga akan memperkuat fundamental EXCL, yang di antaranya akan meningkatkan aset, meperluas basis pelanggan, dan diversifikasi pendapatan. Deputy Head of Research Sucor Sekuritas, Paulus Jimmy juga menilai positif prospek EXCL. Bahkan, Sucor Sekuritas tetap memilih EXCL sebagai pilihan utamanya untuk sektor telekomunikasi. Pertumbuhan pemakaian rata-rata per pelanggan (ARPU) berkelanjutan, yang mengarah pada peningkatan margin secara keseluruhan. "Juga merger, dapat menjadi katalis positif lebih lanjut untuk perbaikan fundamental di masa depan," terangnya. 

Lalu proses konvergensi untuk XL One, inisiatif fixed mobile convergence (FMC), tetap berjalan sesuai rencana dengan tingkat konvergensi mencapai 81% atau 216.000 pelanggan dari total 267.000 pelanggan fixed broadband (FBB). Adapun pelanggan FBB juga tercatat bertambah 15.000 di kuartal II 2024. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jonghoon Won melanjutkan, prospek positif EXCL juga didorong keberhasilan menurunkan biaya operasional. Pada semester I-2024, EXCL mencatatkan beban usaha sekitar Rp 8,1 triliun atau turun sebesar 0,2% secara tahunan. "Meskipun tidak terlihat seperti penurunan yang signifikan, namun hal ini sangat mengesankan jika melihat pertumbuhan pendapatan sebesar 8,2% yang dicapai pada periode yang sama," terangnya. Jonghoon, Paulus dan Sukarno merekomendasikan buy saham EXCL. Target harga Jonghoon Rp 3.100 per saham, lalu Paulus memasang target harga Rp 3.500 dan Sukarno Rp 2.700.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada Kamis (12/9). Rupiah di pasar spot melemah 0,24% ke Rp 15.439 per dolar Amerika Serikat (AS) dibanding sehari sebelumnya. Rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) juga turun 0,03% ke Rp 15.421 per dolar AS. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmoran mengatakan, pelemahan rupiah sesuai perkiraan lantaran ada potensi profit taking. Pengamat komoditas dan mata uang, Lukman Leong melihat, akan ada rilis data klaim pengangguran AS dan inflasi tingkat produsen AS. "Apabila ada kejutan pada hasil tersebut antara jauh lebih kuat atau lemah, rupiah diperkirakan akan berkosolidasi dengan potensi melemah terbatas," sebut Lukman, kemarin (12/9). Lukman memperkirakan, rupiah akan berada di rentang Rp 15.400–Rp 15.500 per dolar AS pada Jumat (13/9). Hosianna memproyeksi, rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.450–Rp 15.550 per dolar AS.

Fenomena makan tabungan yang melanda masyarakat Indonesia semakin nyata. Ini terlihat dari jumlah tabungan per rumahtangga di bank yang kian menyusut. Data Bank Indonesia per Juli 2024 mencatat, rata-rata tabungan rumahtangga per rekening bank hanya sebesar Rp 4,28 juta. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 6,3% secara tahunan. Secara total nilai simpanan tabungan di bank pada periode tersebut masih naik 5,2% secara tahunan jadi Rp 2.445 triliun. Tapi, kenaikan terjadi lebih karena pertambahan pesat jumlah rekening baru. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan,tren penurunan rata-rata DPK sudah terjadi sejak tahun 2020. Menurut dia, selama tahun-tahun tersebut, total DPK tabungan di bank masih meningkat dan disertai pertumbuhan jumlah rekening. Ia mengambil contoh, di 2022 dan 2023, jumlah DPK tabungan meningkat masing-masing 5,61% dan 1,93%. Sedang jumlah rekening naik 18,40% dan 10,22%. Di Juli 2024, jumlah DPK tabungan masih tumbuh 5,22% dan jumlah rekening naik 11,87%. "Kenaikan jumlah akun tabungan bisa berarti semakin banyak orang punya rekening bank, atau satu orang memiliki beberapa rekening," ujar Josua, kemarin.

Ekonom dan Pengamat Perbankan Universitas Binus Doddy Ariefianto juga menuturkan, sebetulnya pertumbuhan tabungan rumahtangga diselamatkan oleh segelintir masyarakat yang memang memiliki tabungan dengan nilai nominal besar. Menurut Doddy, kondisi ini tak bisa dihindarkan Ketika beberapa sektor ekonomi yang menyedot tenaga kerja mengalami kemunduran. Alhasil, efisiensi karyawan terjadi di beberapa sektor. Direktur Kepatuhan OK Bank Efdinal Alamsyah mengungkapkan, penurunan tabungan bisa mengindikasikan masyarakat mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau berbelanja.

Pendapatan asuransi premi tunggal terus menurun. Masyarakat dinilai lebih menyukai membeli asuransi secara reguler. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pada semester I-2024, pendapatan premi tunggal di perusahaan asuransi jiwa turun 1% secara tahunan menjadi Rp 35,5 triliun. Sedangkan premi reguler tumbuh 5,2% menjadi Rp 52,9 triliun. Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menyebut, turunnya premi tunggal karena penurunan minat masyarakat. Menurut dia, masyarakat mempertimbangkan banyaknya kasus gagal bayar, terutama pada produk unitlink. Premi reguler lebih diminati karena dinilai lebih aman dan secara cashflow bagi masyarakat lebih ringan. Risye mengatakan, porsi premi tunggal di MNC Life hanya 30% dari total portofolio. Dia juga mengakui kontribusinya menurun. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman juga sepakat jika penurunan premi tunggal karena penjualan unitlink yang turun. Sementara produk tradisional masih naik. Dari riset IFG Life, pembeli asuransi orang kaya masih naik. Bahkan daerahnya pun tersegmentasi, yakni di etnis China dan wilayah seperti Kelapa Gading, Surabaya, Pangkal Pinang, Medan, Manado dan lainnya. Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengatakan, pendapatan premi tunggal dan reguler di BNI Life sama-sama naik. Dia memaparkan pendapatan premi reguler naik 11%, sedangkan premi tunggal naik 6%.

Kendati iklim bisnis petrokimia sedang lesu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tetap ekspansif. Emiten saham petrokimia dan infrastruktur ini juga memanfaatkan situasi saat ini untuk konsolidasi bisnis agar kinerjanya semakin kuat. Tahun ini, emiten saham milik Prajogo Pangestu itu mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun. Sebagian besar capex itu akan digunakan untuk pembangunan pabrik CA-EDC yang memproduksi bahan baku plastik. Hingga akhir semester I-2024, TPIA telah menyerap belanja modal sebesar US$ 158,6 juta. Dana ini digunakan untuk pembelian aset tetap, dengan US$ 100 juta di antaranya dialokasikan untuk kegiatan turn around maintenance dan perawatan rutin. Direktur SDM & Urusan Korporat Chandra Asri Tbk Suryandi menjelaskan, sisa capex akan difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik dan peningkatan fasilitas yang ada. "Kami akan melanjutkan investasi yang sudah ada dan tetap mencari peluang ekspansi di tahun mendatang," kata Suryandi kepada KONTAN, Rabu (11/9).

Sepanjang Januari-Juni 2024, volume penjualan Chandra Asri secara keseluruhan turun menjadi 910.000 ton dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebanyak 1,05 juta ton. Namun di tengah penurunan pendapatan tersebut, perseroan mampu melakukan efisiensi beban biaya dari US$ 1 miliar pada semester I-2023 menjadi US$ 853 juta. Di tengah ketidakpastian pasar global, Chandra Asri Group juga telah mengambil sejumlah langkah antisipasi melalui diversifikasi, konsolidasi dan transformasi bisnis. "Kami telah mengembangkan bisnis infrastruktur di sektor energi, air dan kepelabuhanan untuk memberi kontribusi positif pada kinerja keuangan perusahaan ini," katanya. Sebelumnya, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan kekhawatiran terkait penurunan signifikan dalam tingkat utilisasi industri petrokimia, yang saat ini mendekati 50%. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tersebut. Penurunan utilisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan harga komoditas petrokimia dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Singapura, lebih dulu mengesahkan peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja platform atau Platform Workers Bill pada Selasa (10/9). Melalui Platform Workers Bill, sopir taksi, pengemudi angkutan daring, dan pekerja lepas yang mengandalkan platform digital untuk mendapat penghasilan ditetapkan dalam kategori hukum yang berbeda antara karyawan dan wirausaha. Pekerja platform digital di Singapura diperkirakan berjumlah 70.500 orang. Lewat Platform Workers Bill, mereka akan mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik mulai 1 Januari 2025. Mengutip The Strait Times, beberapa bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang diberikan, antara lain, kontribusi yang lebih besar untuk skema tabungan Dana Pensiun Pusat (CPF), yang disesuaikan dengan jumlah yang dibayarkan karyawan dan pemberi kerja saat ini.

Perusahaan platform digital juga harus menyediakan polis asuransi kompensasi kecelakaan kerja standar dengan tingkat pertanggungan yang sama dengan karyawan. Selain itu, pekerja platform, yang tidak dapat berserikat berdasarkan undang-undang saat ini, juga dapat membentuk badan perwakilan yang disebut asosiasi pekerja platform dengan kekuatan hukum yang serupa dengan serikat pekerja. Dengan demikian, mereka dapat bernegosiasi dan menandatangani perjanjian kolektif yang mengikat secara hokum dengan operator serta mendapat akses ke berbagai jalur ganti rugi, termasuk hak untuk mogok jika keputusan tersebut dipertimbangkan dan dibenarkan. Penyusunan dan pembahasan Platform Workers Bill dimulai pada 2021 dan mendapat dukungan dari para anggota parlemen Singapura.

Selama dua hari terakhir, 26 anggota parlemen berbicara untuk mendukung undang-undang tersebut, tetapi mengangkat berbagai tantangan, seperti implementasi dan biaya yang lebih tinggi yang akan timbul dari perlindungan yang lebih kuat. Dalam unggahan di Facebook, PM Singapura Lawrence Wong menilai, Platform Workers Bill merupakan hasil dari kemitraan tripartit Singapura yang kuat. ”Bersama-sama, kami telah menyusun solusi yang menguntungkan pekerja dan bisnis, memastikan perlakuan yang adil sambil mempertahankan fleksibilitas yang ditawarkan oleh pekerjaan serabutan. Ini adalah langkah maju yang berarti dalam upaya berkelanjutan kami untuk memperbarui dan memperkuat perjanjian sosial kita,” kata Lawrence Wong.

Adapun di Indonesia, upaya meregulasi pelindungan pekerja platform dalam aturan yang spesifik, seperti pengemudi ojek daring, sudah dimulai. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, 26 Maret 2024, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan. Isi regulasi khusus ini direncanakan meliputi ketegasan definisi pekerja platform, kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Regulasi yang direncanakan itu tampaknya baru bisa dibahas pada rezim pemerintahan presiden dan wapres terpilih Prabowo dan Gibran. Pihak Kemenaker juga meminta kementerian/lembaga lain yang terlibat dalam isu perlindungan pekerja platform, seperti Kemenkominfo, serta Kemenhub, agar duduk bersama membahas peraturan yang pas. (Yoga)

Alih-alih menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG secara berimbang, laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia cenderung hanya menonjolkan sisi lingkungan. Padahal, aspek sosial dan tata kelola tak kalah penting bagi perusahaan agar memperoleh penilaian dan akses permodalan yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi. Hal ini mengemuka dalam Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk ”Memaksimalkan Peran Lembaga Jasa Keuangan di Era ESG” di Jakarta, Kamis (12/9). Hadir sebagai pembicara ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Ryan Kiryanto, dan Director of Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk A Solichin Lutfiyanto.

Ryan mengatakan, penerapan ESG di Indonesia hanya terkonsentrasi padahuruf ”E” (environment). Akibatnya, banyak perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan, yang lebih menonjolkan aspek lingkungan dalam laporan berkelanjutan (sustainable report). ”Sayangnya, isu sosial, baik dalam praktik maupun laporan berkelanjutan, kurang eksplorasi sehingga isinya cenderung mengenai keramahtamahan lingkungan, seperti menanam pohon, pot tanaman di gedung, dan menanam mangrove,” katanya. Menurut Ryan, aspek sosial merupakan langkah atau upaya perusahaan untuk memanusiakan manusia. Industri perbankan, misalnya, wajib memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari sisi pemberi kerja, perbankan harus memberikan aspek kemanusiaan, seperti memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula aspek tata kelola (governance) yang isinya mengenai pengelolaan bisnis sesuai aturan-aturan main yang baik dan benar. Hal ini meliputi penerapan manajemen terkait nilai yang dianut oleh perusahaan, pengendalian risiko atau manajemen risiko, serta prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aturan main yang berlaku, baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian risiko dan penerapanESG dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P, Moodiest, dan Ficht Rating.

Atau lembaga pemeringkat dalam negeri, seperti Pefindo serta Yayasan Kehati. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan asesmen mengenai penerapan ESG dalam bentuk skor. Semakin rendah skor yang diberikan, semakin rendah risikonya. Dari sisi perbankan, Solichin menyebut, BRI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip ESG yang dijalankan sejak 2013. Hal ini membawa BRI menyandang predikat low risk dengan skor 17,8 selama 2 tahun berturut-turut dalam annual review bersama Morningstar Sustainalytics. (Yoga)

Serangan terhadap penyedia layanan aplikasi perdagangan aset kripto Indodax pada Rabu (11/9) mengagetkan kita. Platform yang diharapkan aman dari serangan, bobol juga. Sebenarnya kasus ini bukan kasus baru di dunia perdagangan aset kripto. Ada beberapa kasus sebelumnya yang menimpa, baik aplikasi kecil maupun raksasa. Kasus peretasan seperti ini belakangan makin marak. Untuk pertama kalinya serangan menimpa Coincheck yang terjadi pada Januari 2018. Kantor aplikasi ini berada di Tokyo. Para penyerang mengeksploitasi kerentanan pada dompet panas (hot wallet) bursa sehingga bisa mencuri total 534 juta USD dalam bentuk koin NEM. Dompet panas ini cukup rentan karena membutuhkan koneksi internet. Peretas memanfaatkan kelemahan dalam sistem koneksi ini.

Sebaliknya, dompet dingin (cold wallet) tak menggunakan koneksi internet, tapi bergantung pada perangkat keras, seperti USB. Akibat kejadian itu, meski Coincheck telah menetapkan standar yang tinggi terhadap serangan peretasan bursa kripto, Coincheck terpaksa menggunakan modalnya untuk membayar kembali uang klien yang dicuri selama serangan tersebut. Setelah itu, terdapat kasus peretasan yang menimpa beberapa platform perdagangan aset kripto, seperti Poly Network, FTX, Binance, Ronin Network, Mt Goc, Bitmart, dan Nomad Bridge. Tahun lalu, pembobolan menimpa Euler Finance, Curve Finance, Mixin Network, CoinEx, dan lain-lain. Total kerugian di tahun 2021 akibat pembobolan ini mencapai 3,4 miliar USD dan setahun kemudian mencapai 3,8 miliar USD.

Penyebab terbesar peretasan antara 2021 dan 2022 adalah protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lemah. Protokol DeFi ini adalah protokol yang berisi standar, kode, dan prosedur yang mengatur aplikasi keuangan terdesentralisasi. Protokol itu memungkinkan perdagangan, peminjaman, dan banyak fungsi lainnya. Agar protokol DeFi berfungsi dengan benar, penggunaan protokol tersebut harus mematuhi serangkaian aturan khusus yang harus diikuti oleh semuadompet saat menggunakannya. Setelah tahun 2022, protokol ini mengalami perbaikan setelah berbagai platform mengalami serangan. Kerugian tahun 2023 menurun jadi 1,7 miliar USD. Namun, jumlah peretasan yang dialami individu naik dari 219 kasus pada 2022 menjadi 231 pada tahun lalu.

Laporan Chainanalysis menyebut, meski jumlah total yang dicuri dari platform kripto pada 2023 turun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, jelas bahwa penyerang semakin canggih dan beragam dalam eksploitasi mereka. Kabar baiknya, platform kripto menjadi lebih canggih dalam keamanan dan respons mereka terhadap serangan. Pada paruh pertama tahun 2024, para peretas menargetkan mata uang kripto dan mencuri 1,38 miliar dollar AS, seperti temuan TRM Labs baru-baru ini. Meski sudah ada perbaikan dalam protokol DeFi, pengguna mata uang kripto terus menghadapi ancaman pencurian. Menurut Tom Robinson dari Elliptic, sebagian karena teknologi di dalam kripto ini merupakan teknologi yang relatif belum matang. (Yoga)

Selama ini pembangunan transportasi umum di daerah belum signifikan. Sebab, alokasi anggaran daerah untuk pengembangan transportasi publik masih berkisar 0,2-3,1 % dari APBD. Padahal, pemda memiliki andil besar terhadap kemajuan transpor-tasi umum di wilayahnya ma-sing-masing. Sektor transportasi masih menjadi isu di banyak kota di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia 8-13 % per tahun. Namun, tidak dibarengi pertumbuhan infrastruktur transportasi yang naik hanya 0,1-1 % per tahun. Dalam kajian Bank Dunia, kemacetan mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah per tahun. Kota Jakarta, misalnya, merugi hingga Rp 65 triliun. Posisinya diikuti kota metropolitan lain yang merugi rata-rata Rp 12 triliun per tahun. Beberapa kota itu adalah Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Medan (Sumut), dan Makassar (Sulsel).

Guna menjawab persoalan ini, pemerintah menerbitkan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, agar memberi keleluasaan pemda mengalokasikan pajak ke pengembangan sektor transportasi publik. Dalam Pasal 25 Ayat 1, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen (tambahan pajak besaran tertentu) PKB dialokasikan minimal 10 % untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Berdasar data Kemendagri, realisasi PKB meningkat sejak 2020-2022, artinya, pengguna kendaraan bermotor juga naik. Bila 10 % PKB digelontorkan untuk pembangunan transportasi umum, setidaknya Rp 5,36 triliun bisa jadi tambahan modal.

Walau terbilang kecil untuk pembangunan transportasi umum dibanding subsidi Transjakarta sekitar Rp 3,6 triliun pada 2023. ”Ini yang harus dipertimbangkan karena dengan jumlah kecil, dibagi ratusan daerah, dapatnya hanya miliaran. Tidak leluasa dengan nominal tersebut,” ujar Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah, Rabu (11/9). Memang kondisi fiskal tiap daerah berbeda. Sebab, bagaimanapun, pemda perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu, baru untuk sektor transportasi. Alhasil, penanganan transportasi memang tak bisa dilakukan sendiri, perlu diatasi secara terintegrasi. Dengan bantuan pemerintah pusat, layanan tersebut dapat ditingkatkan hingga di atas standar minimal. Pemda Pekanbaru, Riau, misalnya, telah menentukan anggaran 5 % dari APBD untuk sektor transportasi. (Yoga)

Petugas pasar murah PT Food Station terlihat sedang melayani warga yang berbelanja kebutuhan pokok di Kantor Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Keberadaan pasar murah ini kurang mendapat sambutan dan tidak diminati warga setempat. Alasannya adalah harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di warung dan pasar tradisional, sehingga sepi pembeli. (Yoga)