Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.

Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.

Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.

Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan fiskal baru mulai tahun depan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, peningkatan cukai rokok dan minuman berpemanis, serta tarif kereta rel listrik (KRL). Meski langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, Wakil Menteri Sudaryono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban hidup masyarakat dan berisiko memperburuk inflasi serta mengurangi daya beli.

Kenaikan PPN dan cukai, meskipun dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi produk berbahaya, bisa berdampak negatif pada UMKM dan petani tembakau. Sudaryono menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan bagi petani dan dukungan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kenaikan tarif KRL dianggap dapat membebani pengguna transportasi publik, yang seharusnya menjadi pilihan terjangkau untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa kebijakan yang berpihak pada daya beli dan aksesibilitas, upaya ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Industri otomotif Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat dalam teknologi, regulasi, dan perilaku konsumen. Fokus pada elektrifikasi dan pengurangan emisi karbon mendorong pengembangan kendaraan ramah lingkungan, namun menciptakan persaingan ketat dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa perubahan regulasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap teknologi hijau menyebabkan dinamika loyalitas konsumen yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan kemampuan dinamis untuk merespons perubahan eksternal, dengan pendekatan corporate strategic foresight yang dapat meningkatkan agility, inovasi, dan ambidexterity.

Contoh konkret seperti Toyota menunjukkan bagaimana foresight digunakan untuk menangkap pergeseran perilaku konsumen, dengan mengembangkan model bisnis berbasis langganan melalui layanan Kinto. Perusahaan lain seperti Unilever dan Amazon juga menerapkan foresight untuk menyesuaikan diri dengan tren keberlanjutan dan perubahan perilaku belanja.

Kesimpulannya, penerapan corporate strategic foresight menjadi kunci bagi perusahaan otomotif di Indonesia untuk bertahan dan berkembang dalam era ketidakpastian, dengan memanfaatkan peluang sebelum pesaing mereka.

Kementerian Pertanian mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi tersebut demi mendukung program minum susu gratis. Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan siap membantu perizinan bagi investor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Qatar, Baladna, siap mensuplai kebutuhan susu nasional. Namun, Sudaryono mengakui bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun untuk 2025, yang masih lebih kecil dari usulan mereka. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi mendukung inisiatif ini untuk menstabilkan suplai susu segar, meskipun ia meminta pemerintah mempertimbangkan masalah pemeliharaan dan limbah dari sapi.

Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik rencana tersebut, menyoroti tantangan besar dalam menyediakan pakan untuk sapi perah, terutama di musim kemarau. Ia juga menekankan bahwa peternakan rakyat sering mengalami kerugian, sehingga perlu solusi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Kawasan Industri Kendal (KIK) semakin menarik minat investor asing, terutama dari China, seperti yang ditunjukkan oleh investasi sebesar Rp820 miliar dari Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Ltd. melalui PT Hiron Indonesia Industry. Perusahaan ini akan mendirikan fasilitas produksi lemari pendingin komersial di KIK, menyerap 500 tenaga kerja, dan menargetkan produksi 500.000 unit per tahun. Menurut Shao, Presiden Direktur PT Hiron Indonesia Industry, Indonesia adalah lokasi ideal untuk perluasan bisnis karena kemudahan investasi dan pasar yang besar.

Juliani Kusumaningrum, Head of Sales & Marketing KIK, menyatakan bahwa masuknya PT Hiron memperkuat ekosistem industri elektronik di KIK, yang sebelumnya sudah memiliki tenant di bidang elektronik rumah tangga dan lampu. Juliani juga menyoroti dominasi investor asal China di kawasan tersebut, dengan sektor otomotif mulai berkembang menjadi salah satu sektor industri terbesar di KIK.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa KIK menjadi salah satu pendorong utama investasi asing di Kabupaten Kendal, dengan investor terbesar dari Singapura, Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Jepang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menunggu keputusan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp1.000 per penumpang pada tahun depan. Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal, menegaskan bahwa KAI Commuter hanya bertindak sebagai pelaksana keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan sosialisasi selama tiga bulan sebelum tarif naik.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menyebut bahwa meskipun kajian kenaikan tarif KRL telah ada, implementasinya masih menunggu keputusan kabinet baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Risal juga menyinggung kemungkinan penerapan skema tarif berbasis NIK yang akan diputuskan lebih lanjut oleh pemerintahan baru.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menambahkan bahwa harga tiket KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016, namun ia belum memberikan rincian kapan kenaikan tarif akan diberlakukan.

Pemerintah Indonesia menyampaikan pesan sederhana, tetapi mengena dalam pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean Business Forum yang dibuka di Lima, Peru, Rabu (11/9). Indonesia ingin lebih banyak berdagang dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia karena meski kawasan tersebut memiliki potensi pasar sangat besar, nilai perdagangannya dengan Indonesia masih sangat kecil. Porsi perdagangan negara-negara Amerika Latin dan Karibia dengan Indonesia tercatat hanya 0,45 % dari total perdagangan negara-negara di kawasan tersebut dengan dunia. Pada 2023, volume perdagangan kawasan itu dengan seluruh negara mencapai 2,8 triliun USD.

Sementara pada tahun yang sama, porsi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia hanya 2,73 % total perdagangan global Indonesia yang mencapai 480,5 miliar USD. ”Kami hanya ingin lebih banyak berdagang. Sekarang angka perdagangan Indonesia dengan 33 negara di kawasan ini hanya 0,45 % dari total perdagangan global negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Sangat kecil,” ujar Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Indonesia, Umar Hadi saat menggelar jumpa pers sebelum pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean (INA-LAC) Business Forum. Indonesia tak ingin tertinggal dari negara-negara Asia lain yang telah memiliki hubungan dagang dan ekonomi sangat mapan dengan kawasan Amerika Latin.

Dari fakta bahwa nilai perdagangan sejumlah negara Asia dengan negara-negara Amerika Latin cukup besar, jarak geografis ternyata bukan tantangan utamanya. ”Indonesia menawarkan banyak kesempatan untuk negara di Amerika Latin. Penting untuk mengingat bahwa GDP Indonesia itu 1,39 triliun USD. Indonesia negara ekonomi paling besar di Asia Tenggara,” kata Umar. Menurut Monica Chavez Camacho dari Camara de Comercio Lima, yang dibutuhkan saat ini oleh perusahaan Indonesia dan Amerika Latin adalah koneksi yang terjalin. Yang paling penting dari INA-LAC Business Forum adalah mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Bagi Pemerintah Peru, forum  bisnis seperti INA-LAC akan membantu mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Peru Teresa Mera Gomez mengatakan, Peru ingin menggunakan segala upaya agar perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) segera terealisasi. Tercatat sedikitnya 19 perusahaan asal Indonesia yang ikut berpartisipasi, antara lain Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Indofood, Gajah Tunggal, Sido Muncul, Mayora, Wings Group, United Bike, Kino, serta BUMN seperti Pertamina dan PLN Indonesia. (Yoga)

Ketika industri mata uang kripto di Tanah Air masih berusaha berkembang, investor kripto dikagetkan kasus dugaan peretasan salah satu exchanger kripto populer di Indonesia, Indodax. Serangkaian transaksi mencurigakan diungkap perusahaan keamanan Web3, Cyvers Alerts, di akun X pada Rabu (11/9). Berdasarkan unggahan Cyvers Alerts, terdapat alamat yang memegang aset senilai sekitar US$ 14,4 juta yang kemudian ditukarkan menjadi ether (ETH). Tak lama berselang, lebih dari 150 transaksi mencurigakan lainnya. Sehingga saat ini total kerugian akibat peretasan diperkirakan mencapai US$ 18,2 juta. CEO Indodax, Oscar Darmawan mengakui ada dugaan peretasan pada sistem Indodax. 

Meski begitu belum ada perkembangan signifikan terkait kasus ini. Oscar bilang, tengah menginvestigasi dan melakukan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem Indodax. "Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun kami pastikan saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah, pungkas Oscar, Kamis (12/9). Dalam akun resminya di platform X, Indodax menegaskan, Kamis (12/9), bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki insiden ini dengan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan sistem dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) Yudhono Rawis mengatakan, mendukung langkah-langka Indodax untuk segera menanggulangi permasalahan ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memanggil manajemen Indodax untuk klarifikasi, Kamis (12/9). Kepala Bappebti, Kasan, bilang, sedang dalam proses investigasi sistem Indodax. Pakar TI & Digital Forensik, Rubi Alamsyah berpendapat, kalau sampai Indodax matikan platform, artinya ada kejadian cukup besar. "Tim investigasi harus cepat agar bisa mitigasi risiko," kata Rubi,

Di tengah rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tren volume impor migas Indonesia terus menanjak. Alhasil, membesarnya kebutuhan minyak maupun gas ketimbang produksi nasional menyebabkan Indonesia tetap menyandang status net importer migas. Konsekuensinya, defisit migas kian membesar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor minyak mentah dan hasil minyak Indonesia pada tahun 2018 masing-masing mencapai 16,93 juta ton dan 26,74 juta ton. Volume impor ini sempat turun di tahun 2019 dan 2020, namun secara konsisten naik pada 2021 hingga 2023. Tahun lalu, volume impor komoditas ini masing-masing sebesar 17,84 juta ton dan 27,37 juta ton. Sementara itu, nilai impor minyak mentah dan hasil minyak mengalami fluktuasi. Namun di 2019, masing-masing nilainya mencapai US$ 9,16 miliar dan US$ 20,71 miliar. Sedangkan di 2023 nilainya lebih tinggi, yakni US$ 11,14 miliar untuk impor minyak mentah dan US$ 24,69 miliar untuk impor hasil minyak. Artinya, tak sedikit devisa Indonesia yang terbang ke luar negeri lantaran hal tersebut. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini mengungkapkan sebesar Rp 450 triliun per tahun devisa negara dihabiskan untuk impor migas, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, salah satu faktor impor migas yang terus meningkat lantaran produksi minyak didalam negeri semakin menurun. Konsekuensinya, peningkatan impor ini akan membuat subsidi membengkak. "Yang berbahaya, subsidi pasti akan membengkak," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (12/9). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan, penurunan lifting minyak lantaran tidak adanya investasi baru di sektor hulu, ditambah usia sumur minyak di dalam negeri semakin tua. Sementara itu, konsumsi terus melejit. Wijayanto mendesak pemerintah perlu melakukan upaya penghematan, terutama di sektor transportasi yang saat ini mengonsumsi sekitar 62,5% minyak bumi di Indonesia, dan 97% di antaranya dikonsumsi kendaraan pribadi.

Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai tidak tepat diberlakukan tahun depan lantaran daya beli sedang rentan. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, apabila tarif PPN naik menjadi 12%, maka perekonomian berisiko mengalami kontraksi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebutkan, kenaikan tarif PPN akan menyebabkan upah nominal menurun. Alhasil, pendapatan riil ikut turun sehingga berisiko terhadap inflasi, ekspor hingga impor. 

Adapun berdasarkan perhitungan Indef, jika skenario kenaikan tarif PPN sebesar 12,5%, maka upah nominal akan mengalami kontraksi 5,86%, serta Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,84%. Kondisi tersebut akan membuat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpotensi terkontraksi 0,11%. "Nah, ini sekali lagi angka skenario jika tarif PPN dinaikkan menjadi 12,5%. Sementara pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, rencananya akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% pada Januari 2025, maka kurang lebih angkanya akan sekitar ini [skenario PPN 12,5%]," kata Esther, Kamis (12/9). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebelumnya menyampaikan, penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan kebijakan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda. Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.