Target Uni Eropa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan mengalami hambatan. Warga di Hongaria dan Serbia menolak masuknya investasi untuk mendirikan pabrik litium karena takut terhadap dampak pencemaran lingkungan. Pabrik baterai litium mulai dibangun di Debrecen, Hongaria, oleh perusahaan China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL). Sampai Minggu (8/9) waktu setempat, warga masih berunjuk rasa menolak pembangunan pabrik tersebut. Hongaria memiliki cadangan litium terbesar di Eropa, diikuti Serbia. Perusahaan-perusahaan China, Jepang, dan Korsel ramai-ramai berinvestasi di sana. Investasi dari China bernilai 16 miliar euro.

Di Debrecen, CATL membangun pabrik baterai litium. Kota ini kecil, hanya memiliki 5.000 penduduk, maka CATL mendatangkan pekerja dari China. Total, butuh 10.000 pekerja untuk mengoperasikan pabrik apabila telah tuntas dibangun. “Ada persoalan keterbukaan  data dan metode dalam pembangunan pabrik. Ini yang membuat masyarakat curiga,” kata Gergely Simon, pakar dari Greenpeace Hongaria, kepada Euronews. Simon menjelaskan, hingga kini tak ada kejelasan soal jenis baterai litium yang diproduksi. CATL juga tak menginformasi-kan soal perincian penanganan limbah dan daur ulang baterai yang sudah kedaluwarsa. Walhasil, Greenpeace dan berbagai organisasi lingkungan hanya mengumpulkan sampel sendiri dari wilayah sekitar pabrik. Mereka menemukan senyawa mikro dan nanoplastik di dalam air tanah.

Apabila dikonsumsi, senyawa ini berisiko mengakibatkan kegagalan kehamilan dan kematian janin. ”Kami mendukung peralihan ke kendaraan listrik, tetapi harus ada kejelasan tentang setiap langkah produksi sampai daur ulang sesuai standar ramah lingkungan,” tutur Simon. CATL mengeluarkan keterangan resmi yang mengatakan, setiap tahap di pabrik mereka sesuai aturan lingkungan UE. Namun, mereka tidak melampirkan bukti yang diminta lembaga pelestari lingkungan. Warga di sekitar pabrik umumnya bekerja sebagai petani. Salah satunya Judit Szeman yang memproduksi sayuran organik. Ia takut reputasi Debrecen rusak akibat keberadaan pabrik CATL sehingga konsumen tidak mau lagi membeli produk pertanian dari sana. (Yoga)

Pemerintah resmi melebur PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports di bawah induk perusahaan Injourney. Penggabungan dua BUMN ini diharapkan membuat prosedur dan tata kelola jaringan bandara makin ramping dan efisien, tanpa mengurangi pekerja. Peresmian penggabungan digelar di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (9/9). Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, penggabungan Angkasa Pura (AP) sama dengan merangkul semua bandara dari Aceh hingga Papua. ”(Mereka) mesti mendapat perhatian yang sama baiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta dan kepulauan lain karena kalau itu tidak dilakukan akan timbul keirian. Semangat kita mempersatukan Indonesia jadi tidak terwujud,” ujar Budi.

Budi meyakini, penggabungan kedua perusahaan pelat merah ini dapat meningkatkan indikator kinerja (KPI) Kemenhub pula. ”Melihat persaingan makro makin hebat, dengan disatukan, pasti lebih efisien. Kedua, pasti penetrasi (wisatawan) lebih bagus sehingga (pendapatan) non-aeronautical akan naik, bahkan bukan tidak mungkin kami bisa mengakuisisi bandara-bandara lain,” ujar Budi. Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, bergabungnya kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik Indonesia yang masih tergolong tinggi. Kemudahan bertransportasi pun diharapkan dapat diperoleh warga. (Yoga)

Ditengah tren pelemahan kelas menengah, muncul berbagai rencana kebijakan yang semakin memangkas daya beli masyarakat. Pemerintah diminta lebih selektif dengan penerapan berbagai kebijakan agar tidak semakin memperparah pelemahan kelas menengah. Pertaruhannya adalah ekonomi yang terancam tumbuh di bawah 5 %. Ada lima rencana kebijakan yang saat ini mengemuka dan berpotensi semakin menggerus daya beli kelas menengah. Pertama, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu sesuai aturan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan 1 Oktober 2024. Wacana ini sudah cukup lama digodok Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

Ketiga, kebijakan penyesuaian subsidi tarif KRL berdasar NIK yang akan diterapkan 2025. Wacana ini sudah disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 dan sedang digodok Kemenhub. Keempat, rencana kewajiban iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja berpenghasilan tertentu di luar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang sudah berlaku. Kebijakan ini sesuai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kelima, aturan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Kebijakan ini juga diatur dalam UU P2SK. Saatini, asuransi TPL sudah berlaku, tapi sifatnya masih sukarela.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Eko Listiyanto, Senin (9/9) mengatakan, berbagai kebijakan itu sudah tentu akan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah yang saat ini pun memang sudah merosot. ”Dalam kondisi seperti sekarang, kalau mau membuat kelas menengah optimistis lagi, konsumsi dan belanja naik lagi, semestinya sebisa mungkin apa yang masih bisa ditunda itu ditunda, untuk memberi napas bagi kelas menengah,” kata Eko dalam diskusi yang digelar Indef secara hibrida. Ia mengingatkan, saat ini saja daya beli masyarakat sudah menurun, tampak dari sejumlah indikator, seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama tiga triwulan terakhir hanya mampu tumbuh di bawah 5 % serta deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut pada Mei-Agustus 2024. (Yoga)

Jumlah calon emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia menyusut pada 2024 dibanding tahun 2023. Per 6 September 2024, sebanyak 34 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia dengan total dana dihimpun Rp 5,15 triliun. Hingga akhir tahun, 23 entitas usaha siap menambah daftar emiten baru. Calon perusahaan yang mengantre untuk mengajukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) itu berkurang dari data di awal Agustus. Sebelumnya, BEI mencatat akan ada 28 perusahaan yang menunggu proses IPO. Jika capaian IPO dan rencana pencatatan emiten baru tahun ini ditotalkan, jumlahnya menyusut 62 % dibanding total IPO tahun 2023 sebanyak 79 emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyatakan, sejumlah calon emiten memang mundur, di antaranya, karena keputusan internal perusahaan dan hasil evaluasi bursa yang belum memberikan persetujuan. ”Semua proses evaluasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan kepada wartawan pekan lalu. Tren penurunan itu juga dibaca perusahaan jasa audit, Deloitte. Pemimpin Akuntan & Pelaporan Deloitte Asia Tenggara Tay Hwee Ling dalam laporannya mencatat, bukan hanya dari segi jumlah, nilai dana yang dihimpun dan kapitalisasi emiten baru juga merosot tajam. Mengacu data paruh pertama 2024, sebanyak 25 emiten baru hanya menghimpun dana 248 juta USD dan kapitalisasi pasar IPO 1,225 miliar USD. Jumlah emiten yang IPO turun 43 %. Demikian juga jumlah penghimpunan dana yang merosot 89 % dibanding semester I-2023. (Yoga)

Pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengimplementasikan kebijakan ekspor pasir laut dengan persyaratan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Implementasi ekspor pasir laut diatur dalam PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di samping itu, sebagai tindak lanjut atas usulan KKP, dilakukan revisi dua peraturan Mendag di bidang ekspor, yang tertuang dalam, Permendag No 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang iekspor. Kedua, Permendag No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kedua permendag itu diundangkan pada 29 Agustus 2024. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengemukakan, revisi dua permendag untuk pengaturan ekspor pasir, laut merupakan amanah PP No 26 Tahun 2023 dan merupakan usulan KKP sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut. ”Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Isy dalam keterangan pers, Senin (9/9).

Hingga April 2024 terdata 66 pelaku usaha yang mendaftarkan konsesi penambangan pasir laut dengan volume sedikitnya 3,3 miliar meter kubik. Setiap perusahaan mengajukan volume penambangan pasir laut yang bervariasi, yakni mulai dari 50 juta hingga 200 juta meter kubik (Kompas.id, 24/4/2024). Perusahaan- perusahaan itu, menurut rencana, bermitra dengan 51 perusahaan kapal isap pasir laut serta 54 perusahaan pembeli pasir laut dari dalam dan luar negeri. Beberapa perusahaan mitra calon pembeli pasir laut tercatat berasal dari China, Johor (Malaysia), dan Brunei Darussalam. Sementara, perusahaan kapal isap yang diusulkan berasal dari Belanda, Belgia, Jepang, Singapura, dan China. (Yoga)

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, sedang menjadi sorotan. Deflasi beruntun empat bulan terakhir, konsumsi rumah tangga yang melemah, dan porsi konsumsi terhadap pendapatan masyarakat yang menyusut memberi sinyal, perekonomian dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bagaimana siasat industri pembiayaan alternative alias fintech lending, terutama mereka yang bergerak di bidang produktif, agar tetap bertahan? BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2024 mengalami deflasi 0,03 % secara bulanan. Deflasi terjadi sejak Mei 2024 sebesar 0,03 %, Juni 2024 sebesar 0,08 % dan Juli 2024 sebesar 0,18 %. Kondisi itu dipicu, dari sisi pasokan (supply) akibat penurunan harga pangan bergejolak atau sebaliknya, dari sisi permintaan (demand), artinya daya beli masyarakat melemah.

Dalam tiga triwulan terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah 5 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, rata-rata pendapatan konsumen untuk konsumsi dalam Survei Konsumen BI pada Agustus 2024 memperkuat adanya indikasi pelemahan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2024, proporsi konsumsi terhadap pendapatan 73,5 %, turun 0,3 % secara bulanan dan turun 2,1 % secara tahunan, terutama dari kelompok pe ngeluaran Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan alias kelas menengah bawah. Di tengah bayang-bayang pelemahan daya beli masyarakat itu, industri pembiayaan masih mampu menorehkan kinerja yang relatif baik.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, industri pembiayaan telah menyiapkan mitigasi menghadapi gejolak ekonomi, termasuk pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data piutang pembiayaan dan outstanding pembiayaan. ”Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberi sinyal bahwa industri multifinance dan peer to peer lending tetap memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat. Diperkirakan, prospek pembiayaan, baik oleh multifinance maupun peer to peer lending, dapat terus melanjutkan pertumbuhan ke depan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Agustus 2024, secara daring, Jumat (6/9). (Yoga)

Bagi Mulyani, seni tradisi adalah jalan hidup. Dia setia menggeluti bundengan dan topeng lengger. Jalan yang mesti dia lalui terjal dan berliku. Namun, rasa cinta selalu menguatkannya untuk menjaga kesenian rakyat itu terus berdenyut melintasi zaman. Mulyani menata sejumlah bundengan melingkari ruang kelasnya di SMP Negeri 2 Selomerto, Wonosobo, Jateng, Selasa (3/9). Setelahnya, ia masuk ke bagian tengah salah satu alat musik yang menyerupai cangkang kura-kura besar itu, terdengarlah petikan dawai repetitif yang meneduhkan. ”Begini cara memainkannya. Tidak usah terburu-buru. Dipetik pelan-pelan saja pakai tangan kanan. Coba dirasakan iramanya,” ujar Mulyani kepada murid-muridnya. Mulyani pertama membawa bundengan ke sekolah tempatnya mengajar pada akhir 2015.

Bundengan dipajangnya di dekat gerbang masuk sekolah setiap pagi. Sesekali ia memainkannya sembari menanti bel masuk dibunyikan. Sayangnya, murid-murid hanya berjalan sambil lalu melewatinya. Mulyani tidak kehabisan akal. Sebagai guru seni budaya, dia mengusulkan budengan menjadi subtema mata pelajaran yang diampunya. Usulan itu disetujui kepala sekolah dan dipertahankan hingga kini. ”Kami satu-satunya sekolah yang mengajarkan bundengan di dunia,” ujar Mulyani, yang mengajar sejak 1998. Minat Mulyani mendalami bundengan muncul pertengahan 2015, saat menonton pertunjukan seni dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo, yang menampilkan bundengan. Ia takjub menyaksikan rangkaian bebunyian unik keluar dari alat itu.

Lebih menarik lagi baginya, bebunyian itu sering digunakan untuk mengiringi tarian topeng lengger yang ditekuninya selama ini. Langkah awalnya dimulai dengan menemui maestro bundengan, Munir, yang diminta mengajar di sanggar tari yang ia kelola bersama sejumlah rekannya, yakni Ngesti Laras. Sewaktu sanggar dibuka, peminatnya hanya dua orang. Mulyani tetap semangat menularkan virus bundengan. Jangkauan pelatihan kesenian itu diperluas hingga keluar lingkup sanggarnya. Kondisi lapangan yang ditemuinya justru memprihatinkan. Bahkan, anak-anak muda yang tinggal sekampung dengan Munir, sang maestro bundengan, tak mengenali alat musik warisan budaya tersebut.

”Bundengan ini alat musik khas Wonosobo. Kenapa tidak banyak yang bisa memainkannya? Saya tambah termotivasi belajar dan mengenalkannya. Setidaknya biar anak-anak muda ini bisa tahu,” ujar Mulyani. Mulyani nekat mengetuk pintu kantor pemda untuk menanyakan adakah kegiatan yang bisa diisi dengan penampilan bundengan. Sekarang semua terbayar. Pihaknya bekerja sama dengan sebuah hotel untuk menggelar pentas bundengan bulanan. Penampilnya anak-anak didik sanggarnya. Latar belakang Mulyani selaku penari topeng lengger memberi warna tersendiri dalam pelestarian bundengan yang ia masukkan dalam karyanya. Entah sekadar properti tari ataupun musik pengiring. Karyanya seperti, Tari Bundengan (2017), Tari Ginanjar Mulyo (2018), dan Wayang Bundengan (2018). Bersama Mulyani, bundengan juga telah dibawa melawat ke sejumlah negara, seperti Australia, Thailand, dan Jerman. (Yoga)

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Penajam Passer Utara Kalimantan Timur diyakini tidak akan memudarkan pesona Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daya tarik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan investasi semakin besar ke depan dengan peluang melesatnya sektor-sektor andalan baru, diantaranya infrastruktur, transportasi, properti, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Peran Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi  nasional semakin kuat dengan lahirnya UU No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU tersebut mengamanatkan  Jakarta menjadi pusat perekonomian  nasional dan pusat algomerasi. Dikelilingi daerah-daerah penyangga dengan populasi siang hari sebanyak 14 juta dan malam hari 10 juta, merupakan potensi besar untuk investasi. Saat ini, sebanyak 98% pusat korporasi besar juga ada di jakarta. (Yetede)

Pemerintah meresmikan merger BUMN pengelolan bandara PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Perusahaan hasil merger AP I dan II menjadi operator bandara terbesar kelima dunia. Peresmian tersebut disaksikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Donny Oskaria, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto.

Erick Thohir mengatakan, integrasi atau penggabungan Angkasa Pura  mengacu pada penggabungan Angkasa Pura pengacu pada pengalaman pemerintah yang menyatukan BUMN Pelindo Meliputi Pelindo I, II, III, dan Pelinco IV tanpa masalah berarti. "Hal ini menjadi hari bersejarah, di mana saya dan Pak Budi Karya punya komitmen memastikan bagaimana Indonesia bisa bersaing di kancah yang lebih besar melalui pengelolaan bandara. Kita punya sejarah menyatukan Pelindo tanpa ada isu seperti  lay off dan lainnya. (Yetede)

Industri multifinance hingga 20 Juli 2024 mencatatkan kinerja yang positif dengan piutang pembiayaan tumbuh 10,53% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 494,10 triliun. Di tegah kondisi ekonomi yang menantang saat ini, perusahaan pembiayaan masih optimistis dapat memacu pertumbuhan kinerja. Pertumbuhan pembiayaan per Juli 2024 sedikit melambat dibandingkan dengan posisi Juni yang meningkat 10,27,72% (yoy), bahkan jauh lebih rendah dari Juli 2023 sebesar 16,22% (yoy).

OJK mencatat, pembiayaan modal kerja menjadi penopang pertumbuhan kinerja industri multifinance per Juli dengan peningkatan sebesar 9,43% (yoy), meskipun lebih lambat dari Juni 2024 yang naik 11,46% (yoy). Meskipun saat ini terjadi perlambatan konsumsi kelas menengah, kinerja PT CIMB Niaga Auto Finance  (CNAF) masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. "Dimana pertumbuhan piutang pembayaran sebesar 38,28% (Agustus Rp10,29 triliun) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 7,44 triliun," kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman. (Yetede)