Meningkatnya optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia, baik dari kalangan masyarakat maupun pengusaha. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2024, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 124,4, mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik. Selain itu, ekspektasi konsumen terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha juga meningkat.

Pengusaha, terutama di sektor ritel, menunjukkan optimisme serupa. Survei Penjualan Eceran BI memprediksi peningkatan kinerja penjualan dengan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sebesar 5,8% secara tahunan. Sektor perbankan juga optimistis berdasarkan Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK yang menyatakan ekspektasi peningkatan penyaluran kredit dan laba perbankan pada kuartal III/2024.

Namun, tantangan besar tetap ada. Tensi geopolitik global dan suku bunga tinggi menambah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, penurunan signifikan jumlah kelas menengah Indonesia, dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, mengancam daya beli masyarakat. Jumlah penduduk rentan miskin juga meningkat, dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya ancaman serius bagi stabilitas ekonomi.

Pemerintahan baru yang akan berkuasa pada Oktober diharapkan segera mengambil langkah untuk memperkuat daya beli masyarakat, melalui kebijakan fiskal yang responsif, investasi yang menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki iklim usaha. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Di berbagai bursa global, September bukanlah bulan yang baik untuk para pelaku pasar. Ada istilah September Effect atau Summer Effect atau Black September yang kerap digunakan untuk menggambarkan perdagangan saham di bulan September. Secara historis, September kerap menjadi bulan dengan kinerja terburuk. Beberapa teori menyebutkan kalau perilaku investor yang melakukan penyesuaian portofolio setelah liburan musim panas menjadi penyebabnya. Dalam satu dekade terakhir, return indeks Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat (AS) bulan September cenderung negatif, dengan rata-rata imbal hasil minus 1,53%. Dibandingkan bulan-bulan lainn return September menjadi yang terburuk bagi indeks Dow Jones dalam 10 tahun terakhir. Kabar baiknya, imbal hasil negatif belum terlihat di dua pekan awal bulan September ini. IHSG justru berotot dan sudah beberapa kali menyentuh rekor harga tertinggi baru. Sejak awal September ini, IHSG sudah menguat 1,18%. Bahkan IHSG kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada Selasa (10/9) ke level 7.761,38. Tapi, tetap waspada karena September Effect masih bisa terjadi. Direktur Purwanto Asset Management, Edwin Sebayang mengatakan, di bulan September tahun ini, ada kondisi yang berbeda dari sebelumnya. 

"Secara global, September 2024 merupakan masa penantian bank sentral AS Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps)," katanya kepada KONTAN, Selasa (10/9). Setali tiga uang, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina juga menekankan adanya potensi sell on news , jika pemangkasan suku bunga sesuai ekspektasi pasar. Tapi, lain cerita kalau penurunan suku bunga mencapai 50 bps. Dia masih optimis IHSG bisa berada di level 7.915 pada akhir tahun ini. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, jika terjadi koreksi, pelemahan IHSG pada bulan ini tidak akan terlalu dalam dan berlangsung lama. Level kuat IHSG saat ini berada di 7.700. Martha menilai, adanya potensi koreksi usai FOMC bisa menjadi kesempatan bagi investor melakukan buy on weakness alias membeli jika harganya sudah turun. Apalagi, secara historis IHSG dan sejumlah indeks global cenderung menguat signifikan di bulan Oktober mendatang.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimal 2,5% pada 2025 dan secara bertahap sampai 20%. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menyampaikan rekomendasi penerapan cukai MBDK untuk mengurangi dan mengendalikan efek negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi di kalangan masyarakat. "BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut," tutur dia saat membacakan hasil keputusan rapat dengan pemerintah, kemarin. Menanggapi rekomendasi BAKN DPR, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, pemerintah tetap mempertimbangkan penerapan tarif cukai MBDK sejalan kondisi perekonomian tahun depan.

Jumlah utang konsumtif masyarakat Indonesia di perbankan tercatat mengalami tren kenaikan laju pertumbuhan pasca pandemi Covid-19 hingga pertengahan 2024. Peningkatan terjadi di saat fenomena banyak kelas menengah turun kasta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah pada 2024 hanya mencapai 47,85 juta orang, menyusut 9,48 juta dari 2019. Kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran bulanan Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta. 

Sementara itu, kredit konsumtif rumah tangga di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Juli 2024 tumbuh 11,05% secara tahunan atau year on year (YoY), naik dari 10,64% pada Juni. Trennya meningkat sejak akhir 2023. Sejumlah bankir tetap optimistis kredit konsumer punya prospek positif sampai akhir akhir tahun. Wakil Direktur Utama Bank Mega, Lay Diza Larentie melihat potensi pertumbuhan kredit konsumsi masih terbuka lebar, terutama didorong aktivitas traveling. Tahun ini, Bank Mega optimistis kredit konsumer tumbuh sekitar 8%-10%. Untuk mencapai itu, perseroan gencar memberikan promo dan program menarik bagi nasabah lewat pameran, seperti Mega Travel Fair. Senada, Bank Mandiri juga masih melihat potensi pada pertumbuhan kredit konsumsi hingga akhir tahun. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman mengatakan, pihaknya menargetkan kredit secara keseluruhan tumbuh di kisaran 16%-18% tahun ini. Per Juni 2024, Bank Mandiri mencatatkan outstanding kredit kosumer sebesar Rp 115,89 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 9,02% secara tahunan. Portofolio KPR bank ini tumbuh 16% jadi Rp 59,7 triliun dan kartu kredit melonjak 18,1% menjadi Rp 17,6 triliun.

Target Uni Eropa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan mengalami hambatan. Warga di Hongaria dan Serbia menolak masuknya investasi untuk mendirikan pabrik litium karena takut terhadap dampak pencemaran lingkungan. Pabrik baterai litium mulai dibangun di Debrecen, Hongaria, oleh perusahaan China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL). Sampai Minggu (8/9) waktu setempat, warga masih berunjuk rasa menolak pembangunan pabrik tersebut. Hongaria memiliki cadangan litium terbesar di Eropa, diikuti Serbia. Perusahaan-perusahaan China, Jepang, dan Korsel ramai-ramai berinvestasi di sana. Investasi dari China bernilai 16 miliar euro.

Di Debrecen, CATL membangun pabrik baterai litium. Kota ini kecil, hanya memiliki 5.000 penduduk, maka CATL mendatangkan pekerja dari China. Total, butuh 10.000 pekerja untuk mengoperasikan pabrik apabila telah tuntas dibangun. “Ada persoalan keterbukaan  data dan metode dalam pembangunan pabrik. Ini yang membuat masyarakat curiga,” kata Gergely Simon, pakar dari Greenpeace Hongaria, kepada Euronews. Simon menjelaskan, hingga kini tak ada kejelasan soal jenis baterai litium yang diproduksi. CATL juga tak menginformasi-kan soal perincian penanganan limbah dan daur ulang baterai yang sudah kedaluwarsa. Walhasil, Greenpeace dan berbagai organisasi lingkungan hanya mengumpulkan sampel sendiri dari wilayah sekitar pabrik. Mereka menemukan senyawa mikro dan nanoplastik di dalam air tanah.

Apabila dikonsumsi, senyawa ini berisiko mengakibatkan kegagalan kehamilan dan kematian janin. ”Kami mendukung peralihan ke kendaraan listrik, tetapi harus ada kejelasan tentang setiap langkah produksi sampai daur ulang sesuai standar ramah lingkungan,” tutur Simon. CATL mengeluarkan keterangan resmi yang mengatakan, setiap tahap di pabrik mereka sesuai aturan lingkungan UE. Namun, mereka tidak melampirkan bukti yang diminta lembaga pelestari lingkungan. Warga di sekitar pabrik umumnya bekerja sebagai petani. Salah satunya Judit Szeman yang memproduksi sayuran organik. Ia takut reputasi Debrecen rusak akibat keberadaan pabrik CATL sehingga konsumen tidak mau lagi membeli produk pertanian dari sana. (Yoga)

Pemerintah resmi melebur PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports di bawah induk perusahaan Injourney. Penggabungan dua BUMN ini diharapkan membuat prosedur dan tata kelola jaringan bandara makin ramping dan efisien, tanpa mengurangi pekerja. Peresmian penggabungan digelar di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (9/9). Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, penggabungan Angkasa Pura (AP) sama dengan merangkul semua bandara dari Aceh hingga Papua. ”(Mereka) mesti mendapat perhatian yang sama baiknya dengan Bandara Soekarno-Hatta dan kepulauan lain karena kalau itu tidak dilakukan akan timbul keirian. Semangat kita mempersatukan Indonesia jadi tidak terwujud,” ujar Budi.

Budi meyakini, penggabungan kedua perusahaan pelat merah ini dapat meningkatkan indikator kinerja (KPI) Kemenhub pula. ”Melihat persaingan makro makin hebat, dengan disatukan, pasti lebih efisien. Kedua, pasti penetrasi (wisatawan) lebih bagus sehingga (pendapatan) non-aeronautical akan naik, bahkan bukan tidak mungkin kami bisa mengakuisisi bandara-bandara lain,” ujar Budi. Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakan, bergabungnya kedua perusahaan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik Indonesia yang masih tergolong tinggi. Kemudahan bertransportasi pun diharapkan dapat diperoleh warga. (Yoga)

Ditengah tren pelemahan kelas menengah, muncul berbagai rencana kebijakan yang semakin memangkas daya beli masyarakat. Pemerintah diminta lebih selektif dengan penerapan berbagai kebijakan agar tidak semakin memperparah pelemahan kelas menengah. Pertaruhannya adalah ekonomi yang terancam tumbuh di bawah 5 %. Ada lima rencana kebijakan yang saat ini mengemuka dan berpotensi semakin menggerus daya beli kelas menengah. Pertama, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu sesuai aturan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan 1 Oktober 2024. Wacana ini sudah cukup lama digodok Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

Ketiga, kebijakan penyesuaian subsidi tarif KRL berdasar NIK yang akan diterapkan 2025. Wacana ini sudah disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 dan sedang digodok Kemenhub. Keempat, rencana kewajiban iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja berpenghasilan tertentu di luar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang sudah berlaku. Kebijakan ini sesuai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kelima, aturan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Kebijakan ini juga diatur dalam UU P2SK. Saatini, asuransi TPL sudah berlaku, tapi sifatnya masih sukarela.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Eko Listiyanto, Senin (9/9) mengatakan, berbagai kebijakan itu sudah tentu akan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah yang saat ini pun memang sudah merosot. ”Dalam kondisi seperti sekarang, kalau mau membuat kelas menengah optimistis lagi, konsumsi dan belanja naik lagi, semestinya sebisa mungkin apa yang masih bisa ditunda itu ditunda, untuk memberi napas bagi kelas menengah,” kata Eko dalam diskusi yang digelar Indef secara hibrida. Ia mengingatkan, saat ini saja daya beli masyarakat sudah menurun, tampak dari sejumlah indikator, seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama tiga triwulan terakhir hanya mampu tumbuh di bawah 5 % serta deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut pada Mei-Agustus 2024. (Yoga)

Jumlah calon emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia menyusut pada 2024 dibanding tahun 2023. Per 6 September 2024, sebanyak 34 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia dengan total dana dihimpun Rp 5,15 triliun. Hingga akhir tahun, 23 entitas usaha siap menambah daftar emiten baru. Calon perusahaan yang mengantre untuk mengajukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) itu berkurang dari data di awal Agustus. Sebelumnya, BEI mencatat akan ada 28 perusahaan yang menunggu proses IPO. Jika capaian IPO dan rencana pencatatan emiten baru tahun ini ditotalkan, jumlahnya menyusut 62 % dibanding total IPO tahun 2023 sebanyak 79 emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyatakan, sejumlah calon emiten memang mundur, di antaranya, karena keputusan internal perusahaan dan hasil evaluasi bursa yang belum memberikan persetujuan. ”Semua proses evaluasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya dalam keterangan kepada wartawan pekan lalu. Tren penurunan itu juga dibaca perusahaan jasa audit, Deloitte. Pemimpin Akuntan & Pelaporan Deloitte Asia Tenggara Tay Hwee Ling dalam laporannya mencatat, bukan hanya dari segi jumlah, nilai dana yang dihimpun dan kapitalisasi emiten baru juga merosot tajam. Mengacu data paruh pertama 2024, sebanyak 25 emiten baru hanya menghimpun dana 248 juta USD dan kapitalisasi pasar IPO 1,225 miliar USD. Jumlah emiten yang IPO turun 43 %. Demikian juga jumlah penghimpunan dana yang merosot 89 % dibanding semester I-2023. (Yoga)

Pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengimplementasikan kebijakan ekspor pasir laut dengan persyaratan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Implementasi ekspor pasir laut diatur dalam PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di samping itu, sebagai tindak lanjut atas usulan KKP, dilakukan revisi dua peraturan Mendag di bidang ekspor, yang tertuang dalam, Permendag No 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang iekspor. Kedua, Permendag No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kedua permendag itu diundangkan pada 29 Agustus 2024. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengemukakan, revisi dua permendag untuk pengaturan ekspor pasir, laut merupakan amanah PP No 26 Tahun 2023 dan merupakan usulan KKP sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut. ”Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Isy dalam keterangan pers, Senin (9/9).

Hingga April 2024 terdata 66 pelaku usaha yang mendaftarkan konsesi penambangan pasir laut dengan volume sedikitnya 3,3 miliar meter kubik. Setiap perusahaan mengajukan volume penambangan pasir laut yang bervariasi, yakni mulai dari 50 juta hingga 200 juta meter kubik (Kompas.id, 24/4/2024). Perusahaan- perusahaan itu, menurut rencana, bermitra dengan 51 perusahaan kapal isap pasir laut serta 54 perusahaan pembeli pasir laut dari dalam dan luar negeri. Beberapa perusahaan mitra calon pembeli pasir laut tercatat berasal dari China, Johor (Malaysia), dan Brunei Darussalam. Sementara, perusahaan kapal isap yang diusulkan berasal dari Belanda, Belgia, Jepang, Singapura, dan China. (Yoga)