Selama ini pembangunan transportasi umum di daerah belum signifikan. Sebab, alokasi anggaran daerah untuk pengembangan transportasi publik masih berkisar 0,2-3,1 % dari APBD. Padahal, pemda memiliki andil besar terhadap kemajuan transpor-tasi umum di wilayahnya ma-sing-masing. Sektor transportasi masih menjadi isu di banyak kota di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia 8-13 % per tahun. Namun, tidak dibarengi pertumbuhan infrastruktur transportasi yang naik hanya 0,1-1 % per tahun. Dalam kajian Bank Dunia, kemacetan mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah per tahun. Kota Jakarta, misalnya, merugi hingga Rp 65 triliun. Posisinya diikuti kota metropolitan lain yang merugi rata-rata Rp 12 triliun per tahun. Beberapa kota itu adalah Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Medan (Sumut), dan Makassar (Sulsel).

Guna menjawab persoalan ini, pemerintah menerbitkan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, agar memberi keleluasaan pemda mengalokasikan pajak ke pengembangan sektor transportasi publik. Dalam Pasal 25 Ayat 1, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen (tambahan pajak besaran tertentu) PKB dialokasikan minimal 10 % untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Berdasar data Kemendagri, realisasi PKB meningkat sejak 2020-2022, artinya, pengguna kendaraan bermotor juga naik. Bila 10 % PKB digelontorkan untuk pembangunan transportasi umum, setidaknya Rp 5,36 triliun bisa jadi tambahan modal.

Walau terbilang kecil untuk pembangunan transportasi umum dibanding subsidi Transjakarta sekitar Rp 3,6 triliun pada 2023. ”Ini yang harus dipertimbangkan karena dengan jumlah kecil, dibagi ratusan daerah, dapatnya hanya miliaran. Tidak leluasa dengan nominal tersebut,” ujar Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah, Rabu (11/9). Memang kondisi fiskal tiap daerah berbeda. Sebab, bagaimanapun, pemda perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu, baru untuk sektor transportasi. Alhasil, penanganan transportasi memang tak bisa dilakukan sendiri, perlu diatasi secara terintegrasi. Dengan bantuan pemerintah pusat, layanan tersebut dapat ditingkatkan hingga di atas standar minimal. Pemda Pekanbaru, Riau, misalnya, telah menentukan anggaran 5 % dari APBD untuk sektor transportasi. (Yoga)

Petugas pasar murah PT Food Station terlihat sedang melayani warga yang berbelanja kebutuhan pokok di Kantor Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Keberadaan pasar murah ini kurang mendapat sambutan dan tidak diminati warga setempat. Alasannya adalah harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di warung dan pasar tradisional, sehingga sepi pembeli. (Yoga)

Target investasi sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Namun, realisasi investasi yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Yang terjadi justru suatu anomali, yakni rasio atau perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi, makin kecil setiap tahun. Berdasarakan data Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2013, setiap Rp 1 triliun investasi, masih bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Dari waktu ke waktu, jumlah itu terus turun. Pada 2016, Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 2.272 orang dan pada 2019, investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.277 orang. Penyusutan terus berlanjut sampai tahun 2022, yakni dari Rp 1 triliun investasi tercatat hanya mampu menyerap tenaga kerja 1.081 orang. Setahun kemudian, pada 2023, mengalami sedikit perbaikan di mana dari Rp 1 triliun investasi, bisa menciptakan lapangan kerja untuk 1.285 orang. Namun, angka ini pun hanya sekitar seperempat dari angka tenaga kerja yang diserap sepuluh tahun sebelumnya. (Yetede)

Menginjak usia tiga tahun, Holding Ultra Mikro (UMi) mencatatkan berbagai pencapaian positif dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sejak resmi berdiri pada 13 September 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Penggadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM, utamanya segmen ultra mikro. Melalui sinergi yang kuat antara BRI, Penggadaian, dan PMN, ekosistem Ultra Mikro telah melayani lebih dari 176 nasabah simpanan dan 36,1 juta nasabah pinjaman/debitur dengan total penyaluran pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp 622,3 triliun. Terkait dengan capaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan  apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam perjalanan tiga tahun Holding Ultra Mikro. "Kami berterima  kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, Kementeriab BUMN RI, regilator, seluruh nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Tiga tahun ini merupakan awal dari langkah panjang kami untuk terus  meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia," (Yetede)

Bisnis buy now pay later (BNPL) kian populer saat ini dan digandrungi oleh generasi muda yang memiliki gaya hidup serba digital dan praktis. Melihat potensi tersebut, PT Kredivo Finance Indonesia terus melakukan ekspansi bisnis menambah jumlah merchant. Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024 oleh Kredivo dan Katadata Insight Center menunjukkan bahwa 70,4% menggunakan paylater berusia 18-35 tahun. Meski jarang disorot, ternyata selain lekat pada generasi muda, paylater juga lekat pada pada gender dan status pernikahan tertentu. Proporsi pengguna paylater didominasi oleh laki-laki, yakni mencapai 56,5% pada 2024. Sementara itu, laki-laki memimpin dalam jumlah dan nilai transaksi paylater selama 2023, masing-masing sebesar 58,9% dan 58,1%. Sementara itu, berdasarkan status perkawinan, kelompok konsumen yang sudah menikah ternyata lebih doyan berbelanja  dengan paylater dibandingkan konsumen lajang. Tercatat, pengguna paylater  didominasi oleh konsumen yang sudah menikah, yaitu sebanyak 52,9%. (Yetede)

Di tengah penurunan kelas menengah saat ini, sejumlah bank masih mencatatkan peningkatan dana kelolaan bisnis wealth management dari nasabah kaya. Bahkan, diperkirakan dana kelolaan (asset under management/AUM) bisa tumbuh dua digit. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening dengan simpanan di atas Rp 5 miliar pada Juli 2024 sebanyak 142.324 rekening meningkat 0,9% dari bulan sebelumnya (month to month/mtm), atau naik 8,6% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan posisi tiga tahun lalu, yakni Juli 2021 jumlah rekeningnya melesat 25%. Adapun, rekening di bawah 100 juta yang per Juli 2024 mencapai 580 juta rekening hanya naik 0,5% (mtm), sama seperti tiering Rp 100-200 juta sebanyak 3,13 juta rekening yang tumbuh 0,5% (mtm). Pertumbuhan kedua tiering nominal tersebut lebih rendah dibandingkan rekening dengan simpanan di atas Rp 5 miliar yang tumbuh 0,9% (mtm). Untuk tiering Rp 200-500 juta juga naik 0,7% (mtm) menjadi 2,23 juta rekening per Juli 2024 masih lebih rendah dibandingkan rekening dengan simpanan jumbo. (Yetede)

PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di bisnis penjualan mobil, dengan penurunan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Meski demikian, Grup Konglomerasi ini dipercaya bisa bangkit dan memacu penjualan dalam sisa empat bulan ke depan, ditengah kian menguatnya ancaman dari merek-merek otomotif baru. Kalangan analis juga percaya, saham perseroan berkode ASII akan tetap atraktif, dengan potensi gain menarik. Pada bulan Agustus 2024, penjualan mobil Grup Astra tercatat sebanyak 42.195 unit, atau turun 3,6% dibanding bulan Juli 2024 (mtm), dan terkoreksi 17,0% dibanding bulan yang sama tahun lalu. Dengan total penjualan mobil Grup Astra sepanjang Januari-Agustus 2024 mencapai 317.774 unit atau turun 15,8% secara tahunan (yoy). Penurunan penjualan mobil Grup Astra bulan Agustus terjadi di tengah kenaikan penjualan otomotif nasional yang sebanyak 2,9% dibanding Juli 2024. Begitupula dibanding bulan Agustus 2023, penurunan penjualan grup Astra lebih dalam dibandingkan penjualan nasional. Sementara apabila dibanding delapan bulan 2023, koreksi penjualan mobil Grup Astra lebih rendah dibanding nasional yang sebanyak-17,1%. (Yetede)

Rokok ilegal termasuk bisnis kotor yang menggiurkan. Produsen, distributor, hingga pengecer meraup untung besar. Pemilik warung rokok di Duren Sawit, Jaktim, menjual rokok ilegal bermerek Luxio dan Dubai. Harganya Rp 13.000 per bungkus. ”Ini pas lagi ada, tadinya, kosong,” kata pemilik warung yang lokasinya tersuruk dari jalan raya ini, Minggu (18/8). Luxio dan Dubai disimpan dalam kardus, tidak terpajang di etalase seperti rokok resmi. Rokok tanpa pita cukai ini tak terlihat dari depan warung. Jika pemilik warung membeli dari distributor, margin yang diperolehnya Rp 4.500 per bungkus. Ini tergambar dari katalog harga rokok yang didapat dari distributor rokok ilegal, Sinar Bintang, yang berlokasi di Jepara, Jateng. Di katalog tertulis harga Dubai dan Luxio Rp 85.000 per slof atau Rp 8.500 per bungkus.

Status Sinar Bintang sebagai distributor rokok ilegal sudah terverifikasi. Kompas pernah membeli dua slof rokok ilegal merek Saga Bold dari Sinar Bintang dan barangnya tiba dengan selamat di Jakarta. Si pemilik warung bisa lebih besar keuntungannya jika membeli langsung dari produsen di Jatim atau Jateng. Berdasar penelusuran di Pamekasan, Madura, Jatim, harga rokok di sana Rp 5.000-Rp 7.000 per bungkus. Jojo, nama samaran, bos rokok ilegal di Pamekasan, melepas produknya Rp 1,05 juta per bal (200 bungkus). Biaya produksi Rp 750.000. Terdiri dari bahan baku, sewa mesin, dan upah pengemasan. Jadi, setiap bal ia untung Rp 300.000. Dalam sebulan, dia memproduksi 120 bal dengan untung Rp 36 juta. Sebagai catatan, Jojo baru bos rokok ilegal skala ”cilik” di Pamekasan. Ia baru memulai bisnis 7 bulan lalu.

Jojo belum punya pabrik. Untuk membuat rokok, ia menyewa mesin milik pabrik, mirip seperti petani yang membawa padi ke penggilingan. ”Kapasitas produksi saya hanya untuk memasok satu pelanggan (distributor) di Tangerang, Banten. Kalau sudah banyak pelanggan, tidak cukup segitu,” kata Jojo di rumahnya akhir Juli 2024 lalu. Cuan lebih besar tergambar dari distributor besar seperti LB (32) di NTT. Lebih dari 5 tahun pria ini memasarkan rokok ilegal di dua kabupaten di NTT. Saat ini, ia menjual sebuah rokok sigaret kretek mesin (SKM) warna putih dengan klaim rasanya menyerupai salah satu rokok resmi yang sangat populer di masyarakat, yakni Sampoerna A Mild. Rokok yang dijual LB dibuat sebuah pabrik di Jepara.

Kompas kemudian meminta seseorang di NTT untuk membeli rokok yang dijual LB dan mengirimnya ke Jakarta. Setelah dicoba, rasanya memang mendekati Sampoerna A Mild. Rokok ilegal milik LB dijual Rp 15.000, sedangkan rokok resmi Sampoerna A Mild rerata Rp 35.000 per bungkus. Rasa nyaris sama, tapi harganya beda jauh. Karena pasarnya tersebar di dua kabupaten, LB bisa menjual 500 karton per bulan. Jumlah ini setara 2.000 bal atau 400.000 bungkus. Untuk 500 karton, ia membayar ke pabrik Rp 2 miliar lalu mendapat untung Rp 1 miliar. Bagi pedagang eceran, keuntungan penjualan rokok illegal lebih besar dibanding rokok resmi. Pengecer hanya mendapat selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per bungkus untuk rokok resmi. Sementara rokok ilegal marginnya bisa mencapai Rp 5.000. (Yoga)

Para penjual rokok ilegal gencar menawarkan produk-produknya di media sosial, seperti Facebook, terutama di grup-grup berunsur rokok. Mereka tidak bersedia untuk COD atau pembayaran di tempat. Pengiriman dilakukan melalui ekspedisi dan akan diinfokan nomor resinya setelah pembayaran selesai. Di grup komunitas Rokok Sidoarjo, akun Msd Msd mengingatkan selalu waspada agar transaksi jual-beli tidak dilakukan di luar aplikasi resmi dan tidak mudah tergiur dengan harga murah. Dalam unggahan itu disertakan tangkapan layar obrolan bahwa penjual menolak melakukan transaksi COD. Transaksi COD baru bisa dilakukan setelah transaksi pembelian kedua.

Artinya, pada transaksi pembelian pertama, penjual hanya akan mengirimkan rokok ilegal melalui pihak ekspedisi tanpa bertatap muka. ”Untuk orderan di awal, saya belum bisa COD full, Mas. Orderan selanjutnya baru bisa COD full.  Saling jaga amanahnya aja,” tulis penjual dalam tangkapan layar obrolan itu. Penjual takut keberadaannya terlacak pembeli jika COD yang ditangani penjual langsung. Alternatif lainnya, pembeli bisa melakukan COD melalui lokapasar, seperti Tokopedia atau Shopee. Dengan demikian, yang bertatapan langsung dengan pembeli adalah kurir ekspedisi sehingga penjual tidak terlacak. Mereka juga berbagi pengalaman di grup.

Akun Facebook Khanifudin mengunggah informasi di grup Rokok Legal dan Ilegal Jawa, kalimat pembukanya, ”Sekadar sharing sesama pemain kita ya….” Akun Khanifudin menceritakan dirinya pernah tertipu pembeli nakal yang membawa kabur produk rokok ilegal miliknya. Ada 3 slof (30 bungkus) rokok yang tak dibayar pembeli. Sejak itu dia enggan menerima pelanggan baru tanpa membayar lunas di depan. Selain berbagi pengalaman, di grup itu juga banyak penjual rokok ilegal yang menawarkan produknya. Mayoritas penjual menyertakan informasi bahwa rokok ilegal bisa dibeli setelah pembeli mengirim pesan ke Whatsapp penjualnya. Penjual akan mengirimkan pranala lokapasar agar pembeli bisa bertransaksi.

Kompas menelusuri pranala https://tokopedia.link/majumakmurrr yang dibagikan akun Zian di grup rokok ilegal dan legal pada 3 Agustus 2024. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, toko MajuMakmurrr yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Madura, telah beroperasi sejak Januari 2024. Ada 183 jenis rokok ilegal berbagai merek yang dijual. Rokok ilegal ditulis dengan keterangan nama produk lain, yakni android, bumbu-bumbu, dan sepeda. Jika dilihat dari testimoni pembeli, produk yang dikirim adalah bungkusan rokok. Seribu cara akan ditempuh penjual rokok ilegal demi mendapatkan cuan. Siasat yang dibagikan mungkin menjadi jitu tapi juga diketahui pihak lain. (Yoga)