;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Memitigasi Risiko di Pasar Finansial Domestik

05 Sep 2024

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada kuartal II-2024. Hasilnya, Indonesia mencatatkan penurunan kewajiban neto investasi internasional. Per akhir kuartal II-2024, kewajiban neto PII Indonesia sebesar US$ 247,3 miliar. Jumlah ini menyusut 2,60% dibandingkan akhir kuartal I-2024 senilai US$ 253,9 miliar. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menyampaikan, penurunan kewajiban neto bersumber dari kenaikan posisi aset finansial luar negeri (AFLN) dan penyusutan nilai kewajiban finansial luar negeri (KFLN). "Posisi AFLN Indonesia meningkat didorong peningkatan investasi penduduk di berbagai instrumen finansial luar negeri," tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9). Posisi AFLN di akhir kuartal II-2024 tercatat US$ 491,5 miliar, naik 1,2% quarter-to- quarter (qtq). Pencapaian ini bersumber dari kenaikan penempatan pada hampir seluruh komponen AFLN, terutama instrumen utang. Kenaikan posisi AFLN juga dipengaruhi faktor perubahan lain terkait peningkatan harga beberapa aset finansial luar negeri. Sementara nilai KFLN Indonesia menurun di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio. Posisi KFLN Indonesia per akhir kuartal II-2024 turun 0,1% qtq menjadi US$ 738,7 miliar. BI melihat perkembangan PII Indonesia pada kuartal II-2024 tetap terjaga sehingga turut mendukung ketahanan eksternal pasar finansial Indonesia. 

Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan II-2024 sebesar 18,1%, lebih rendah dari 18,4% pada triwulan I-2024. Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia didominasi instrumen berjangka panjang (92,8%) terutama dalam bentuk investasi langsung. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan kewajiban neto PII pada kuartal II-2024 berdampak positif ke ketahanan eksternal Indonesia. "Penurunan kewajiban neto menunjukkan utang atau kewajiban internasional Indonesia terhadap aset luar negeri berkurang. Artinya, eksposur risiko ke kewajiban eksternal berkurang, tutur dia, Rabu (4/9). Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, Josua menilai penurunan kewajiban neto investasi internasional Indonesia dapat memberikan sinyal positif. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan dalam neraca keuangan internasional, yang selanjutnya dapat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia. "Sekalipun kondisi pasar keuangan cenderung bergerak dinamis pada kuartal II-2024, namun kondisinya cenderung membaik pada akhir Juli hingga akhir Agustus sehingga mendukung aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Subsidi Energi Berkurang, Kompensasi Melonjak

05 Sep 2024

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati total alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik senilai Rp 394,33 triliun pada 2025. Meski ada perubahan kurs rupiah tahun depan, total anggaran itu tak berubah dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran subsidi energi dan kompensasi 2025 disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia dengan Banggar DPR, Rabu (4/9). Hal ini sejalan dengan asumsi rerata nilai tukar rupiah tahun depan yang disepakati Rp 16.000 per dolar AS, menguat Rp 100 dari RAPBN 2025 sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tetap US$ 82 per barel, atau sama dengan outlook 2024. 

"Karena nilai tukar Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 maka dari sisi jumlah berkurang Rp 1,12 triliun dan dialihkan sebagai penambahan kepada kompensasi," kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR kepada KONTAN, Rabu (4/9). Dengan penambahan tersebut, maka anggaran kompensasi energi naik menjadi Rp 190,92 triliun, dari usulan sebelumnya Rp 189,80 triliun. Volume subsidi untuk tahun depan juga tidak mengalami perubahan dari usulan. Merujuk data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2024 mencapai Rp 334,8 triliun. Dengan demikian, alokasi tahun depan naik 17,8% dibandingkan 2024. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti besaran anggaran subsidi energi dan kompensasi yang meningkat pada tahun depan.

Harga Komoditas Dorong Kinerja Emiten BUMN

05 Sep 2024

Emiten tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan holding Mind Id berupaya memperbaiki kinerja pada paruh kedua tahun ini. Tiga anggota Mind Id telah memaparkan strategi dalam public expose live 2024, pekan lalu. Ketiga emiten itu adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Ketiganya ingin mengejar target produksi untuk margin yang optimal di tengah fluktuasi harga komoditas. Senior Vice President Project Management Office PTBA, Setiadi Wicaksono mengatakan, emiten ini terus mencari potensi pasar baru. PTBA ingin menggenjot pasar ekspor dengan menyasar pasar potensial di Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Bangladesh. Pada semester pertama tahun ini, PTBA membukukan rekor penjualan tertinggi, yakni 20,1 juta ton, naik 15,51% secara tahunan. Pencapaian rekor penjualan pada semester I ditopang ekspor batubara 8,5 juta ton, meningkat 20% secara tahunan. PTBA menargetkan volume penjualan batubara 43,1 juta ton di 2024. Direktur Utama Antam, Nicolas D. Kanter menambahkan, ANTM ingin menggenjot komoditas andalannya, yakni emas, nikel dan bauksit. Saat ini ANTM sedang menjajaki peluang untuk mendapatkan pasokan emas (offtake) dari Freeport, yang kini juga menjadi bagian dari Mind Id. 

Bergeser ke INCO, emiten nikel ini juga sedang menggarap proyek strategis yang berada di tiga wilayah, yakni Morowali, Pomalaa dan Sorowako. Di sisi lain, INCO bersiap untuk membuka keran pendapatan baru dengan menjual bijih nikel ke pasar domestik. Per semester I-2024, produksi nikel matte INCO 34.774 ton. Presiden Direktur & Chief Executive Officer Vale Indonesia, Febriany Eddy menyampaikan, saat ini ada bijih yang dihasilkan dari proses produksi, yaitu dari bulk sampling test . Jadi, penjualan bijih sudah bisa dilakukan dalam jumlah kecil. "Ini upaya kami untuk menambah pendapatan kala harga nikel sedang turun," kata Febriany. Analis RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mengingatkan, prospek kinerja dan tren harga saham emiten tambang akan beriringan dengan laju harga komoditasnya. Dus, dia menyarankan trading plan untuk jangka pendek hingga menengah bagi saham emiten tambang BUMN ini.

PPRE Kantongi Kontrak Baru Senilai Rp 6,3 Triliun

05 Sep 2024

Emiten jasa konstruksi, PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan kontrak baru senilai Rp 6,3 triliun hingga Agustus 2024. Realisasi itu mencapai 80% dari target kontrak yang dipatok anak usaha BUMN Karya PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) ini pada 2024 sebesar Rp 8 triliun. Direktur Utama PPRE, Arzan mengatakan, pencapaian kontrak baru naik 36% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 4,6 triliun. Nilai kontrak itu diperoleh dari jasa pertambangan, pembangunan bandara, jalan tol, production plant dan infrastruktur sipil lainnya. Nilai kontrak baru mayoritas berasal dari pemberi kerja eksternal sebesar 85% dan PP Group sebesar 15%. "Ini membuktikan PPRE mampu bersaing di sektor konstruksi jasa pertambangan dan sipil nasional," ujar Arzan dalam keterangan resmi, Rabu (4/9).

CPIN Tunggu Manfaat dari Program Makan Gratis

05 Sep 2024

Kinerja PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) diproyeksikan masih tumbuh positif ke depan. Salah satunya akan didorong oleh program makan bergizi gratis dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. Marvin Lievincent, analis Phillip Capital mengatakan, pada semester I-2024 pendapatan CPIN meningkat hingga 6,70% secara year on year (yoy) menjadi Rp 32,96 triliun. Alhasil laba bersih ikut naik menjadi sebesar Rp 1,76 triliun dari Rp 1,37 triliun yoy dengan margin laba bersih (NPM) sebesar 5,4% pada semester I-2024. Program presiden terpilih untuk menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan akan memberi angin segar bagi CPIN. Program tersebut dapat memberikan manfaat bagi kalangan peternak ayam dan petani dengan menstabilkan harga jagung dan memastikan pasokan jagung nasional yang stabil. Sebagai catatan, pemerintah terus mengimpor jagung dari AS untuk memenuhi kebutuhan nasional. Akibatnya, fluktuasi harga jagung dan harga SBM berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pakan. 

Dengan adanya katalis positif ini, Marvin melihat, prospek jangka panjang dengan perkiraan pertumbuhan pendapatan sebesar 8% pada akhir 2024, dan 12% di akhir 2025 akibat permintaan yang kuat untuk protein hewani. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, perlu dilakukan tinjauan yang lebih mendalam terkait program makan bergizi dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan atau tidak. Analis Ciptadana Sekuritas, Muhammad Gibran menambahkan, data perunggasan terkini menunjukkan, sektor peternakan komersial berpotensi memperoleh keuntungan dari harga acuan baru yang ditetapkan sebesar Rp 21.000–Rp 23.000 per kg. Berdasarkan analisa ini Gibran mempertahankan rekomendasi hold CPIN dengan target harga Rp 5.400 per saham. Sedangkan Marvin mempertahankan peringkat buy dan dengan menaikkan target harga menjadi Rp 6.600 per saham.

Penyaluran Kredit Bank ke Sektor Tambang Meningkat Pesat

05 Sep 2024

Kuncuran kredit perbankan ke sektor pertambangan masih deras, termasuk ke industri batubara. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 302,2 triliun, tumbuh 33,2% secara tahunan. Bank Negara Indonesia (BNI) juga masih memberikan kredit ke sektor pertambangan. Terbaru, bank pelat merah ini memberi fasilitas kredit ke dua perusahaan tambang milik taipan Prajogo Pengestu. Rinciannya, sebesar Rp 2,3 triliun dikuncurkan kepada Petrosea Tbk (PTRO). Lalu sebesar Rp 775 miliar dialirkan ke Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Portofolio BNI di sektor batubara per Juni 2024 mencapai 4,1% dari total kredit sebesar Rp 727,0 triliun, atau sekitar Rp 29,8 triliun. Pada Desember 2023, portofolionya baru 3,8% dari total kredit senilai Rp 695,1 triliun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan, permintaan kredit di sektor energi masih tinggi. Permintaan terbesar berasal dari berasal energi pangan. Herry Hykmanto, Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon, mengatakan, sektor pertambangan masih menjadi sektor usaha yang dominan di Indonesia. Alhasil, kebutuhan pembiayaan di sektor ini masih besar. 

Herry menyebut, bank juga masih sulit mengabaikan sektor tambang, mengingat Indonesia masih bergantung ke sektor tersebut. Misal, tambang nikel tengah digalakkan karena jadi bahan baku utama dalam memproduksi baterai untuk mobil listrik. Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan portofolio batubara. Mengacu pada paparan kinerjanya, kredit batubara bank ini per Juni 2024 sudah mencapai 4,34% dari total kredit secara bank only sebesar Rp 1.196 triliun. Artinya, portofolio batubara bernilai Rp 51,9 triliun, naik dari Desember 2023 yang masih 3,4% dari total kreditnya. EVP Corporate Communication Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebut, kredit batubara BCA sekitar 2% dari total kredit sebesar Rp 850 triliun per Juni 2024.

Linangan Air Mata Ana Nur Awaliyah yang Membasuh Perbedaan

05 Sep 2024

Dengan berlinang air mata, Ana Nur Awaliyah menyampaikan kalimat pengantar saat pertemuan Paus Fransiskus dengan pelajar dan anak-anak muda lintas iman di Grha Pemuda, Kompleks Katedral Jakarta, Rabu (4/9). Ana merupakan guru, dosen, dan fasilitator anak di Buton, Sultra. Ia menyampaikan pentingnya edukasi sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Ana juga anggota tim dalam Scholas Occurrentes, gerakan pendidikan internasional yang diluncurkan pada 2013 oleh Paus Fransiskus. Gerakan kaum muda untuk merealisasi perubahan sosial melalui pendidikan ini diinisiasi Paus Fransiskus jauh sebelum dia diangkat sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Ana tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan keindahan praktik toleransi antarumat beragama di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan berdirinya dua rumah ibadah bagi umat Katolik dan Islam yang saling berdampingan, yakni Katedral dan Masjid Istiqlal.

”Untuk pertama kali dalam hidup, saya mengunjungi, masuk, dan menjadi bagian dalam Gereja Katedral. Gereja Katedral disucikan oleh umat Katolik dan tepat di depan saya, berdiri pula tempat biasanya saya beribadah,” ujarnya sembari menahan tangis. Menurut Ana, dua rumah ibadah yang saling berdampingan ini merupakan sebuah simbol toleransi, di mana sebuah perbedaan seharusnya dihadapi dan dijembatani. Ia juga mendapat pelajaran toleransi ini lewat Islam dan gerakan Scholas Occurrentes. Dalam kurikulumnya, Scholas Occurrentes melatih Ana untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota yang harusnya disekolahkan. Hal lain yang ditekankan adalah menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Sebagai seorang guru, Ana melihat kurikulum Scholas memiliki visi misi yang sama dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, dibutuhkan tim kerja untuk menciptakan generasi muda dan guru yang tak hanya cerdas, tapi juga bahagia. Setelah dua tahun berproses dan terjun langsung di Italia, Liberia, dan Afrika, Ana masih terkoneksi secara intens dengan Scholas. ”Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala perbedaan menjadi satu,” katanya. Bryan Davis, pelajar SMAN 27 Jakarta, menyebut, Indonesia memiliki praktik hidup yang kompak satu sama lain meski berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Namun, kekompakan ini dapat terancam akibat diskriminasi dan perundungan, termasuk di media sosial. (Yoga)


Setelah Sukses Diplomasi Ekonomi, IAF Menyisakan ”PR”

05 Sep 2024

Pelaksanaan rangkaian Forum Indonesia Afrika atau IAF 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP di Nusa Dua, Bali, sukses besar dalam meraih kerja sama dengan potensi nilai puluhan triliun rupiah. Tapi, ajang yang digelar pada 1-3 September 2024 ini menyisakan pekerjaan rumah jika Indonesia serius menyasar Afrika sebagai pasar baru. Sejumlah “PR” itu dari sisi diplomasi berkesinambungan dan sisi keuangan. Dari sisi diplomasi, persyaratan visa untuk sejumlah negara Afrika perlu dipermudah tanpa melonggarkan pengawasan. Selain itu, minimnya jumlah kedubes di Afrika perlu menjadi perhatian jika Indonesia betul-betul ingin hadir di sana.

Saat ini, dari 54 negara di Afrika, Indonesia baru hadir di 16 negara. Dubes RI untuk Nigeria, yang juga membawahkan 12 negara lain, Usra Hendra Harahap mengatakan, untuk Liberia, saat ini Indonesia masih memberlakukan kebijakan calling visa. Calling visa membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Ini menghambat kerja sama. Setiap pengajuan calling visa harus diperiksa di sembilan lembaga negara. ”Bagaimana kita mau menjalin kerja sama kalau pebisnis mereka sulit masuk ke sini?” kata Usra, Selasa (3/9). Menurut Usra, kebijakan ini seharusnya dievaluasi. Ia menyarankan pemeriksaan cukup di Kamar Dagang Liberia.

Dengan begitu, pengawasan penerbitan visa tetap ketat walau lebih mudah. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN / Bappenas, Bogat Widyatmoko mengatakan, tantangan di bidang keuangan terdapat pajak ganda dalam perdagangan dan investasi serta kendala dalam sistem pembayaran global. Untuk menyikapinya, sejumlah langkah akan diambil, termasuk mengkaji alat pembayaran di luar mata uang dollar AS yang bisa diterima negara Selatan-Selatan, merumuskan pembiayaan inovatif, serta menggalang kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan. (Yoga)


Komersialisasi Membuat Pendidikan Masih Jadi Barang Mewah

05 Sep 2024

Kenaikan inflasi Agustus 2024 akibat biaya pendidikan yang dilaporkan BPS perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan. Komersialisasi pendidikan belum dibarengi kebijakan berkeadilan. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, di Jakarta, Rabu (4/9) menegaskan, biaya pendidikan dasar masyarakat mestinya ditanggung negara sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Konstitusi menjamin tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ”Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah, kok, malah jadi penyumbang inflasi terbesar,” kata Ubaid.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9), Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengumumkan inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12 % secara tahunan atau 0,87 % secara kalender berjalan. Secara bulanan terjadi deflasi 0,03 %. Pada bulan Agustus 2024, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,65 %, lebih rendah dibanding tingkat inflasi Juli 2024, tetapi kelompok ini memberi andil inflasi 0,04 % terhadap inflasi umum. Tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya SD, di 1,59 %, diikuti biaya SMP 0,78 %, biaya SMA 0,36 %, serta biaya akademi atau perguruan tinggi 0,46 %. Menurut Pudji, inflasi pada kelompok pendidikan disebabkan kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada sejumlah perguruan tinggi.

Bahkan, kenaikan UKT menjadi faktor utama dalam kenaikan inflasi karena naik 0,46 %. ”Jadi, ini kami mencatat kalau untuk uang sekolah itu, khususnya di sekolah swasta, dan kalau perguruan tinggi, ya, kalau memang menerapkan UKT, berarti ini karena kenaikan UKT,” ujarnya. Data BPS ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih menjadi sesuatu yang mewah dan berdampak pada keberlanjutan sekolah anak. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 menunjukkan hanya 10,15 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. (Yoga)


Beasiswa Bagi Generasi Muda Sadar Lingkungan

05 Sep 2024

Generasi muda berkesadaran lingkungan dan aktif menciptakan masa depan berkelanjutan makin dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, beasiswa pendidikan disediakan untuk menyiapkan generasi muda agar peduli terhadap isu keberlanjutan dan ekonomi hijau. Terkait hal itu, Kedubes Australia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia meluncurkan Beasiswa LPDP-Australia Awards, yang disediakan bagi 50 orang untuk studi tingkat master di Australia tahun 2025, menyasar program studi yang relevan dengan ekonomi biru, energi hijau/terbarukan, dan teknologi digital/informasi. Pendaftaran dibuka hingga 13 September 2024 melalui https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id.

”LPDP senang dapat bermitra dengan Australia Awards untuk mewujudkan visi para pemimpin kita dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Australia,” kata Dirut LPDP Andin Hadiyanto di Jakarta, Rabu (4/9). Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams PSM mengutarakan, program beasiswa Australia di Indonesia berlangsung lebih dari 70 tahun. ”Kami bangga bekerja sama dengan LPDP menawarkan lebih banyak peluang bagi pelajar Indonesia mendapat pendidikan Australia berkelas dunia,” tuturnya. Dukungan bagi generasi muda berpola pikir lingkungan (green generation) juga menjadi tema program beasiswa SCG, ”Sharing the Dream”, tahun 2024 untuk 400 siswa sekolah menengah atas (SMA) sederajat dan 10 mahasiswa S-1 di Indonesia. (Yoga)