Kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini semakin mahal lantaran suku bunga bank sentral yang belum juga turun. Pada tahun depan, diperkirakan likuiditas perbankan mulai longgar yang dapat dukungan ekspansi kredit lebih tinggi lagi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai, likuiditas industri perbankan pada Juli 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan AL/DPK masing-masing besar 109,20% dan 24,57%. Jika dibandingkan dengan posisi Juni 2024 sebesar 112,33% dan 25,37%. “Rasio tersebut masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%” ujar Dian. Meski demikian, loan to deposit ratio (LDR) perbankan terus naik ke level 86,51% per Juli 2024 dari bulan sebelumnya 85,74%. LDR juga meningkat dibandingkan Juli 2023 yang berada di posisi 82,9%. Selain itu, biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan juga terus meningkat karena peningkatan suku bunga deposito di era suku bunga tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya potensi penurunan suku bunga BI pada kuartal IV-2024 diharapkan bisa memberi ruang perbankan untuk menurunkan biaya dana. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)  berpotensi melanjutkan tren positif pada pekan ini,  setelah sepanjang minggu lalu menguat 51 poin (0,67%) ke level 7.721. Peluang IHSG menuju 7.800 dalam jangka pendek masih terbuka, meski dalam perjalanannya akan dibayangi potensi profit taking. Sentimen penggerak IHSG pekan ini akan datang dari beberapa rilis data keuangan penting global. "Pergerakan IHSG secara harian masih dalam tren yang menguat, dan masih ada potensi untuk membuat new all time high-nya di 7.800. Namun pergerakan secara mingguan secara indikator RSI sudah mendekati area jenuh  beli yang mana bisa menjadi perhatian, karena kemungkinan akan ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu," kata Retails Equity Research KB Valbury Sekuritas Afif Abdullah. Secara umum, Afif melihat,  pergerakan IHSG untuk pekan ini masih akan volatile cenderung menguat. Dengan rentang pergerakan IHSG dikisaran support 7.550 dan resistance 7.800. (Yetede)

Pemerintah di berbagai negara melarang TikTok karena khawatir platform ini menjadi sumber penyebaran propaganda, ujaran kebencian, konten manipulatif, dan kampanye provokatif. Platform ini juga dituduh membahayakan anak-anak, membuka ruang bagi pengaruh kelompok teroris, mengeksploitasi data pribadi, dan mengumpulkan informasi penting pemerintah.

Setidaknya 34 negara pernah melarang atau tengah melarang platform berbasis video populer ini, yang penggunanya mencapai 1 miliar di seluruh dunia. Amerika Serikat, negara kedua dengan pengguna terbanyak, melarang TikTok karena khawatir akan keamanan data. Pemerintah AS khawatir perusahaan induk TikTok yang berbasis di Cina, ByteDance, akan membagikan data dengan pemerintah Cina dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS.

Indonesia, negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia (127 juta), pernah melarang TikTok Shop karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan elektronik. TikTok Shop adalah fitur yang memungkinkan merek dan produsen menjual produk mereka secara langsung tanpa harus meninggalkan aplikasi.

Larangan ini diterapkan bersamaan dengan masa kampanye presiden pada Oktober 2023 oleh Menteri Perdagangan Indonesia, yang juga merupakan ketua partai politik bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Dua bulan kemudian, bertepatan dengan dimulainya debat kandidat presiden, larangan tersebut dicabut. Dalam pilres 2024, TikTok menjadi platform paling kuat dalam mendongkrak citra Prabowo-Gibran. (Yetede)

Pendirian Kementerian Perumahan mendapat dukungan dari berbagai kalangan pengembang, yang berharap lembaga ini dapat mengatasi backlog perumahan dan mempercepat penyediaan 3 juta unit rumah per tahun. Daniel Djumali, Sekjen Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), menyatakan perlunya Kementerian Perumahan yang fokus pada penyediaan rumah, serta pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) untuk mengatasi masalah pendanaan.

Sementara itu, Rusmin Lawin, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), mendukung pendirian Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menyinergikan pembangunan perumahan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ari Tri Priyono, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), menekankan bahwa pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu perumahan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ari juga mengusulkan agar program perumahan di perkotaan lebih diprioritaskan, termasuk dengan kerjasama pemerintah dan bank tanah untuk penyediaan lahan, serta menjamin dana murah dengan suku bunga terjangkau sebagai stimulus.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mendesak agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk keramik homogenous tiles asal China segera diterbitkan. Hal ini dikarenakan impor ubin keramik asal China yang diduga melakukan dumping telah menurunkan kinerja industri keramik nasional, dengan tingkat utilisasi yang hanya mencapai 62% pada semester I 2024, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Edy menekankan bahwa lambatnya penerbitan PMK BMAD memberikan peluang bagi importir untuk memperbesar volume impor sebelum BMAD diberlakukan, sehingga kebijakan tersebut bisa menjadi kurang efektif. Jika BMAD segera diterbitkan, Asaki optimistis bahwa tingkat utilisasi industri keramik nasional dapat meningkat menjadi 65%—67% pada tahun ini dan terus membaik hingga 80% pada 2025.

Investor asal Korea Selatan melalui Incheon International Airport Corporation (IIAC) tertarik mengembangkan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, setelah Konsorsium PT Cardig Aero Service Tbk. dan Changi Airport International gagal menjadi operator bandara tersebut. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya serius mencari investor luar negeri untuk pengembangan terminal internasional Bandara Komodo, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Budi Karya menyatakan, “Kami menggandeng swasta, tapi nanti akan datang investor luar untuk mengembangkan Bandara Komodo.”

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Ceppy Triono, juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan terkait minat dari Korea Selatan.

PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) atau Grup MAP menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 20% pada 2024, yang berpotensi mendorong kinerja sahamnya. Meskipun laba bersih MAPI turun 11,4% secara tahunan pada semester pertama 2024, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan bersih sebesar 15,38% dari Rp15,59 triliun menjadi Rp17,99 triliun. Analis Bahana Sekuritas, Christine Natasya, menilai panduan pertumbuhan MAPI pada 2024 yang mencapai 18-20% menunjukkan potensi kinerja yang melampaui ekspektasi analis.

Analis lain, Christofer Kojongian dari Sucor Sekuritas, melihat harapan perbaikan kinerja MAPI pada akhir 2024, didorong oleh efisiensi biaya dan perluasan jaringan yang lebih terkendali. Wakil Presiden Direktur MAPI, Virendra Prakash Sharma, menegaskan bahwa perusahaan akan fokus pada empat strategi utama untuk mencapai target tersebut, yaitu peningkatan belanja konsumen, akselerasi penjualan merek regional, transformasi digital, dan akuisisi atau kemitraan strategis. Sharma mengatakan, “Ketika melihat pipeline merek baru dan toko yang kami buka di Indonesia dan pasar negara lain, kami percaya bisa mencapai pertumbuhan top line 20%.” Grup MAP juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp2 triliun untuk mendukung pertumbuhan, termasuk penambahan gerai baru.

Sinyal meredupnya perekonomian nasional semakin nyata. Saat daya beli masyarakat kelas menengah terus melemah dan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menanjak, pemerintah harus segera mengucurkan insentif, termasuk pajak. Jika pelemahan daya beli tak cepat diperbaiki, bukan hanya menekan ekonomi, tapi bisa merembet ke dampak sosial. Data terbaru Mandiri Spending Index (MPI) memperlihatkan, masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan barang tahan lama, seperti fesyen. Mereka memilih irit dan menjaga tabungan sekaligus mendahulukan kebutuhan primer. Hal ini mengindikasikan daya beli kelas menengah sedang tertahan. Data itu diperkuat angka pendapatan riil atau disposable income masyarakat yang tak kunjung membaik. Dalam 10 tahun terakhir, porsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia bergerak menurun. Pada 2014, angkanya di level 76,6% dan pada 2023 menyusut menjadi 72,7%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas menyebut, sepanjang 2010 hingga 2023, porsi pendapatan individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menurun. Ini bisa saja karena ada penurunan pendapatan riil masyarakat yang memang dipengaruhi kenaikan kebutuhan hidup.   

"Penurunan pendapatan riil ini menjadi salah satu tantangan pembangunan yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menyusun rencana kerja," terang Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN atau Bappenas Scenaider C.H. Siahaan di hadapan Komite IV DPD RI, belum lama ini. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, masyarakat kelas menengah yang semula lebih sejahtera kini masuk kategori rentan miskin. Hal itu lantaran pendapatan mereka tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Jika itu dibiarkan terus-menerus, bisa mengarah kepada tingkat kriminalitas jika terjebak utang, terutama yang tak mampu membayar," kata dia, kemarin. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin bilang, warga kelas menengah melek dan aktif secara politik. Mereka mendominasi media sosial. Jika situasi ini tak diperbaiki dan dikelola dengan baik, bisa memantik dinamika yang berujung pada krisis politik.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini diprediksi masih akan tumbuh, meski belum stabil. Data terbaru memperlihatkan, konsumsi rumah tangga cenderung stagnan. Hal tersebut lantaran tak ada momentum yang bisa mengerek konsumsi selama periode Juli hingga September tahun ini. Data Mandiri Spending Index (MSI) memperlihatkan, indeks nilai belanja pada 25 Agustus tercatat sebesar 208,2. Indeks nilai belanja tersebut hanya naik tipis dibandingkan posisi Juli 2024 sebesar 205,8. Pada Agustus tahun ini, MSI tumbuh 45,5% year on year (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada bulan Juli yang sebesar 40,5% yoy. Tipisnya kenaikan nilai belanja pada Agustus seirama dengan penurunan optimisme masyarakat kelas bawah. Sementara warga kelas menengah dan kelas atas cenderung lebih stabil. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, belanja masyarakat secara umum pada Agustus tahun ini stagnan, meski ada perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Terlebih, belanja masyarakat di Jawa lebih lambat dibandingkan pulau lain, yang sejalan dengan penurunan kinerja manufaktur hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, "Faktanya Jawa menyumbang porsi terbesar belanja dan penduduk nasional," kata dia kepada KONTAN, Minggu (8/9). 

Meski begitu, tren belanja yang lebih sekunder pada kelompok masyarakat ini, yang meliputi gaya hidup hiburan, hobi, olahraga dan handphone juga mengalami peningkatan. "Ada tren baru di kelas menengah, mereka mengimbangi antara pemenuhan kebutuhan dasar yang memang semakin dominan, namun tetap mempertahankan belanja yang terkait gaya hidup," tambah Andry. Secara umum, Andry masih mengharapkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal kedua, konsumsi rumah tangga hanya tercatat sebesar 4,93% yoy. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegaramemproyeksikan konsumsi rumah tangga pada kuartal ketiga tahun ini masih tumbuh di rentang 4,95% hingga 5% yoy. Namun dia melihat adanya tekanan konsumsi masyarakat di Pulau Jawa karena berkaitan dengan kontraksi sektor manufaktur. Di sisi lain, konsumsi masyarakat di luar Jawa perlu diperhatikan efek dari rebound harga komoditas yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan pungutan pajak sebesar Rp 150.000 bagi wisatawan asing atau turis asing yang berlibur ke Bali sejak 14 Februari 2024. Hal ini diatur Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjokorda Bagus Pemayun menyampaikan bahwa hingga saat ini dana yang terkumpul dari pungutan wisatawan asing tersebut baru mencapai Rp 211,8 miliar. Menurut dia, jumlah tersebut masih belum optimal lantaran dari total jumlah turis asing yang berwisata ke Bali, baru 40% yang membayar kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Perda Bali Nomor 6/2023. "Sebanyak 80% hingga 90% pembayaran dilakukan sebelum mereka berangkat ke Bali. Ini artinya sosialisasi kita sebenarnya sudah cukup berhasil," ujar Tjok Bagus dalam keterangan resminya, Jumat (5/9). Ia menambahkan, belum optimalnya realisasi pungutan turis asing tersebut karena tidak adanya alat auto scanner gate di area bandara.