Ekonom senior yang dikenal dengan pemikir annya yang tajam, lugas, dan blak-blakan, Faisal Basri (65), telah dimakamkan, Kamis (5/9). Indonesia kehilangan pemikir yang kritis dan berani mengungkapkan realitas yang sangat dibutuhkan negara. ”Saya mengenal Faisal sebagai intelektual di bidang ekonomi yang berani. Tidak banyak orang pintar yang berani menyuarakan pendapatnya di depan umum, terlebih kepada pemerintah,” kata Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di rumah duka di Tebet, Jaksel. Orang yang berani dan pintar seperti Faisal, kata Kalla, dibutuhkan oleh negara mana pun untuk mengkritik pemerintah. Faisal mampu mengkritik pemerintah dengan data ilmiah dan berani. ”Tidak banyak yang bisa begitu. Kita kehilangan pada hari ini,” ujar Kalla. Wapres ke-11 Boediono yang hadir di rumah duka juga menyampaikan, Faisal adalah ekonom yang luar biasa, dari segi pengetahuan dan praktik.

”Banyak kegiatan lapangan beliau yang sangat bermanfaat bagi kita smua. Jadi, saya merasa kehilangan sosok sahabat yang memiliki pemikiran jernih dan tajam,” ucap Boediono. Menkeu Sri Mulyani merasa sangat terpukul atas kepergian Faisal. ”Saya sama Bang Faisal lama banget berteman karena beliau tiga tahun di atas saya di FEUI (Fakultas Ekonomi UI). Waktu beliau menjadi asisten dosen, saya masuk LPEM (Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat) bersama-sama,” ujarnya di rumah duka. Sri Mulyani juga dekat dengan keluarga pendiri lembaga think-tank ekonomi Institute for Development of Economics and Finance itu. Secara pribadi, Faisal dikenal sebagai orang yang memiliki kecintaan pada Indonesia dan hasrat agar negara ini menjadi lebih baik. Ia kerap melibatkan Faisal dalam diskusi bersama pemerintah untuk memperbaiki berbagai masalah negara, khususnya bidang ekonomi.

Faisal, kata Sri Mulyani, pernah memberi masukan pada Kemenkeu terkait transformasi bea cukai dan pajak. ”Saya rasa pandangan Pak Faisal jadi penyeimbang dan pengingat. Saya memahami niat beliau sangat tulus dan out of his love tentang Indonesia. Jadi, kita tahu agenda dia ingin lihat Indonesia baik,” kata Sri Mulyani. Faisal tercatat pernah memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang berujung pada pembubaran Petral Ltd, unit usaha PT Pertamina (Persero) di bidang perdagangan minyak mentah dan BBM pada 2015. Pada 2016, Kompas mengganjar Faisal dengan Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi. Faisal berpulang Kamis pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Jakarta. Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959, itu dimakamkan di TPU Menteng Pu lo, Jaksel. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak. (Yoga)

Sejumlah kementerian/lembaga ramai-ramai meminta tambahan anggaran tahun 2025 demi menjalankan program prioritas, setelah sebelumnya dipangkas Kementerian Keuangan. Namun permintaan ini menghadapi tantangan berat dari terbatasnya kemampuan fiskal akibat besarnya hutang dan bunga jatuh tempo pada 2025-2026. Seiring dengan itu, sejumlah kalangan khawatir sejumlah program prioritas kementerian terancam tersendat, jika penambahan anggaran tidak terpenuhi. Ini akan merugikan Indonesia ditengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Prabowo Subianto, Presiden Terpilih memasang target pertumbuhan ekonomi ambisius, yakni 8% per tahun, agar Indonesia menjadi negara maju. Target ini membutuhkan sokongan kuat dari sisi fiskal, kebijakan, hingga dunia usaha. Akan tetapi, jika penambahan anggaran disetujui, ruang fiskal penambahan baru akan makin sempit. Selain itu, defisit APBN bisa semakin membengkak, jika penambahan anggaran tidak diimbangi pendapatan negara atau realokasi pagu dari K/L lain. (Yetede)

Pada Januari 2025, program restrukturisasi perbankan (PRP) mulai berjalan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Perbankan juga akan membayar premi PRP kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjalankan program tersebut. Nantinya perbankan membayar premi PRP dua kali dalam satu tahun setiap awal semester. Pada periode Januari-Juni akan dibayar pada Januari, lalu periode Juli-Desember akan dibayar pada Juli.

Besaran premi juga tidak sama, akan tergantung peringkat kompositnya, mulai dari 0,0% sampai dengan 0,0065%. Aturan ini resmi diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah  No 34/2023 tentang Besaran Bagian Premi atau Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, premi tersebut diperlukan sekali ketika sistem keuangan terguncang, sehingga industri perbankan tidak meminjam uang pemerintah tetapi menggunakan uangnya industri perbankan sendiri dari premi PRP tersebut ketika bank mengalami kejatuhan. (Yetede)

Rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur dinilai bukan sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi beban tambahan bagi industri dan ritel nasional dalam bentuk tambahan biaya  logistik yang harus ditanggung. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan terdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ujar Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Hippindo menawarkan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal yaitu dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia. Peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Asosiasipun mendorong pemerintah untuk memperbanyak produksi dalam negeri. (Yetede)

Hajatan initial public offering (IPO) saham sepi. Sudah sebulan terakhir, belum ada calon emiten baru yang melakukan penawaran umum saham perdana. Bahkan, jumlah emiten dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) menciut. Tercatat, ada lima calon emiten yang mundur dari rencana IPO di bursa. Penurunan jumlah pipeline IPO ini terjadi di tengah kasus suap IPO yang melibatkan karyawan BEI. Per 30 Agustus 2024 lalu, BEI mencatat, hanya ada 23 calon emiten yang berada dalam antrean IPO. Sebanyak 17 di antaranya, merupakan perusahaan skala menengah dengan nilai aset Rp 50 miliar hingga senilai Rp 250 miliar. Sedangkan lima perusahaan lainnya berskala besar, dengan aset di atas Rp 250 miliar, dan hanya ada hanya ada satu calon emiten dengan skala kecil yang memiliki nilai aset di bawah Rp 50 miliar. Pencatatan saham IPO terakhir kali dilakukan pada 8 Agustus 2024, yakni IPO saham PT Esta Indonesia Tbk (NEST). NEST menjadi emiten ke 34 yang listing pada tahun 2024 ini. Jumlah nilai emisi yang dikantongi emiten saham baru dari IPO ini sebesar Rp 5,15 triliun. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI mengatakan, menyusutnya jumlah pipeline IPO disebabkan ada keputusan internal perusahaan-perusahaan tersebut untuk menunda maupun berdasarkan evaluasi manajemen bursa. Nyoman menampik mundurnya calon emiten dari rencana IPO berkaitan dengan isu skandal gratifikasi yang masih diselidiki lebih lanjut. 

Di sisi lain, Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Keuangan dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, sepinya hajatan penawaran umum perdana saham tak bisa dipungkiri disebabkan oleh mencuatnya dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oknum karyawan BEI. Seperti diketahui. BEI dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lima karyawannya. Ini merupakan buntut pelanggan oknum karyawan yang meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten. Adapun kelimanya merupakan karyawan pada divisi penilaian perusahaan. Divisi ini bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten saham. Kuat dugaan kelima karyawan tersebut meminta sejumlah uang imbalan kepada calon emiten. Komisi XI DPR pun berencana segera memanggil otoritas pasar modal untuk mendalami kasus tersebut. Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo mengatakan, sebenarnya minat perusahaan untuk melakukan IPO di bursa saham masih banyak. Di sisi lain, para investor menginginkan IPO yang bagus. Sementara analis Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus mengatakan, sebaiknya BEI memang lebih selektif dalam menyaring saham-saham yang baru IPO tersebut. "Ini agar investor tidak dirugikan," tandasnya.

Biaya yang akan ditanggung perbankan untuk menunaikan kewajiban kepada regulator akan bertambah tahun depan. Pasalnya, program premi restrukturisasi (PRP) akan diberlakukan mulai Januari 2025. Bank-bank wajib membayar PRP kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan besaran hingga 0,055% dari nilai aset. Besar premi tergantung dari nilai aset dan tingkat komposit risiko bank terkait. Para bankir mengakui iuran tersebut akan membuat beban perbankan tambah bengkak tahun depan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beban non operasional bank umum pada semester I-2024 mencapai Rp 32,6 triliun, meningkat 26,6% secara tahunan dari Rp 25,7 triliun di paruh pertama 2023. Direktur Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan, pihaknya tetap siap menjalankan kewajiban itu. Namun, perseroan ini harus melakukan perencanaan alokasi dana dan memastikan kecukupan likuiditas untuk membayar premi sesuai jadwal, tanpa mengganggu arah dan rencana bisnis bank ke depannya. 

Efdinal berujar, kewajiban PRP ini akan berdampak terhadap profitabilitas ke depan. Sebab, sebagian dana dari likuiditas bank harus disisihkan membayar kewajiban itu. Direktur Keuangan Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, pembayaran premi PRP akan membuat biaya bank membengkak. Hanya saja, ia mengakui program tersebut diperlukan. Program ini akan menjaga keberlanjutan bank ke depan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sistem perbankan. "Program ini membangun kredibilitas juga, karena orang akan melihat bank punya pertahanan," ujar Edi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai program PRP tak akan memberatkan perbankan. Iurannya tidak sebesar premi penjaminan simpanan.

Emiten pertambangan, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) fokus mengoptimalisasi kinerja produksi dan penjualan komoditas inti perusahaan di sisa tahun ini. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan, ANTM konsisten mengimplementasikan kebijakan strategis dalam pengelolaan biaya yang tepat dan efisien, guna memaksimalkan kinerja komoditas nikel, emas, dan bauksit. ANTM menargetkan, volume produksi dan penjualan di tahun 2024 masing-masing sebesar 22.464 ton nikel dalam feronikel (TNi). Target itu tumbuh 5% dari capaian produksi tahun 2023 sebesar 21.473 TNi, dan tumbuh 12% dari capaian penjualan feronikel tahun 2023 yang sebesar 20.138 TNi. Untuk komoditas bijih nikel, ANTM menargetkan total produksi bijih nikel konsolidasian yang digunakan sebagai bahan baku pabrik feronikel ANTM dan penjualan ke pelanggan domestik sebesar 20,58 juta wet metric ton (wmt), meningkat 53% dari capaian produksi bijih nikel tahun 2023 yang sebesar 13,45 juta wmt. Terkait dengan komoditas emas, Perusahaan menargetkan produksi emas tahun 2024 yang berasal dari tambang emas Perusahaan sebesar 958 kg (30.800 troy oz). Sedangkan, untuk penjualan emas pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 37.354 kg (1.200.959 troy oz), meningkat 43% dari capaian penjualan emas tahun 2023 yang sebesar 26.129 kg (840.067 troy oz). 

Untuk mencapai target tersebut, Antam fokus melakukan pengembangan basis pelanggan domestik untuk produk emas, bijih nikel, dan bauksit. Beberapa strategi yang dilakukan adalah fokus melakukan inovasi produk dan layanan, serta meningkatkan cadangan dan sumber daya melalui eksplorasi. ANTM juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV Battery) di Indonesia bersama mitra strategisnya. Terkait pencapaian kinerja sepanjang semester I-2024, Antam berhasil membukukan kenaikan penjualan sebesar 7%, yakni dari Rp 21,66 triliun pada semester I-2023 menjadi Rp 23,18 triliun. Kendati penjualan meningkat, tapi perolehan laba bersih ANTM mengalami penurunan 17,55% secara tahunan (year on year/yoy). Yakni, menjadi Rp 1,55 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1,88 triliun.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada kuartal II-2024. Hasilnya, Indonesia mencatatkan penurunan kewajiban neto investasi internasional. Per akhir kuartal II-2024, kewajiban neto PII Indonesia sebesar US$ 247,3 miliar. Jumlah ini menyusut 2,60% dibandingkan akhir kuartal I-2024 senilai US$ 253,9 miliar. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menyampaikan, penurunan kewajiban neto bersumber dari kenaikan posisi aset finansial luar negeri (AFLN) dan penyusutan nilai kewajiban finansial luar negeri (KFLN). "Posisi AFLN Indonesia meningkat didorong peningkatan investasi penduduk di berbagai instrumen finansial luar negeri," tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9). Posisi AFLN di akhir kuartal II-2024 tercatat US$ 491,5 miliar, naik 1,2% quarter-to- quarter (qtq). Pencapaian ini bersumber dari kenaikan penempatan pada hampir seluruh komponen AFLN, terutama instrumen utang. Kenaikan posisi AFLN juga dipengaruhi faktor perubahan lain terkait peningkatan harga beberapa aset finansial luar negeri. Sementara nilai KFLN Indonesia menurun di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio. Posisi KFLN Indonesia per akhir kuartal II-2024 turun 0,1% qtq menjadi US$ 738,7 miliar. BI melihat perkembangan PII Indonesia pada kuartal II-2024 tetap terjaga sehingga turut mendukung ketahanan eksternal pasar finansial Indonesia. 

Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan II-2024 sebesar 18,1%, lebih rendah dari 18,4% pada triwulan I-2024. Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia didominasi instrumen berjangka panjang (92,8%) terutama dalam bentuk investasi langsung. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan kewajiban neto PII pada kuartal II-2024 berdampak positif ke ketahanan eksternal Indonesia. "Penurunan kewajiban neto menunjukkan utang atau kewajiban internasional Indonesia terhadap aset luar negeri berkurang. Artinya, eksposur risiko ke kewajiban eksternal berkurang, tutur dia, Rabu (4/9). Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, Josua menilai penurunan kewajiban neto investasi internasional Indonesia dapat memberikan sinyal positif. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan dalam neraca keuangan internasional, yang selanjutnya dapat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia. "Sekalipun kondisi pasar keuangan cenderung bergerak dinamis pada kuartal II-2024, namun kondisinya cenderung membaik pada akhir Juli hingga akhir Agustus sehingga mendukung aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah," ungkap Josua.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati total alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) serta listrik senilai Rp 394,33 triliun pada 2025. Meski ada perubahan kurs rupiah tahun depan, total anggaran itu tak berubah dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran subsidi energi dan kompensasi 2025 disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bank Indonesia dengan Banggar DPR, Rabu (4/9). Hal ini sejalan dengan asumsi rerata nilai tukar rupiah tahun depan yang disepakati Rp 16.000 per dolar AS, menguat Rp 100 dari RAPBN 2025 sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tetap US$ 82 per barel, atau sama dengan outlook 2024. 

"Karena nilai tukar Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 maka dari sisi jumlah berkurang Rp 1,12 triliun dan dialihkan sebagai penambahan kepada kompensasi," kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR kepada KONTAN, Rabu (4/9). Dengan penambahan tersebut, maka anggaran kompensasi energi naik menjadi Rp 190,92 triliun, dari usulan sebelumnya Rp 189,80 triliun. Volume subsidi untuk tahun depan juga tidak mengalami perubahan dari usulan. Merujuk data yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2024 mencapai Rp 334,8 triliun. Dengan demikian, alokasi tahun depan naik 17,8% dibandingkan 2024. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti besaran anggaran subsidi energi dan kompensasi yang meningkat pada tahun depan.