Keberhasilan Indonesia menegakkan kembali harkat berdemokrasi belakangan ini jelas menjadi prestasi tersendiri. Terlebih bagi pers yang memang kehadirannya ditempatkan sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi di negeri ini. Akan tetapi, dalam konteks yang lebih relevan lagi bagi kehidupan masyarakat, eksistensi pers dalam mengawal praktik demokrasi saja dirasakan belum cukup. Kehadiran pers dalam menjaga sejauh mana praktik demokrasi yang sejatinya membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu, dibutuhkan.

Bagi Ombudsman Kompas, signifikansi pilkada bagi peningkatan kesejahteraan daerah tidak dapat dipisahkan. Semenjak pemilihan kepala daerah langsung diterapkan pada tahun 2005 hingga kini, misalnya, seberapa signifikan perubahan-perubahan kesejahteraan yang sudah terwujud? Lebih konkret, apakah janji-janji kesejahteraan yang kerap kali disampaikan kandidat kepala daerah sudah benar-benar terlaksana dan dirasakan adanya perubahan semasa kepemimpinannya? Dengan menjadikan dampak kebermanfaatan pilkada langsung sebagai bagian dari kerangka analisis setiap daerah di negeri ini.

Setidaknya dapat terpetakan perubahan kesejahteraan dalam kurun waktu hampir dua puluh tahun penerapan pilkada langsung bagi setiap daerah. Melihat derap kemajuan sejumlah provinsi di Jawa, misalnya, apakah dalam kurun waktu tersebut kesenjangan antarwilayah yang kerap memilah antara kawasan utara yang terbilang dinamis perubahannya dan kawasan selatan yang cenderung lambat sudah semakin tereduksi? Bagaimana pula keberhasilan daerah dalam mengatasi kesenjangan, kemiskinan. (Yoga)

Para pemimpin Afrika mulai berdatangan ke Beijing, China. Mereka akan mengikuti forum dengan focus meningkatkan peran ekonomi China di Afrika. Forum Kerja Sama China-Africa (FOCAC) akan digelar di Beijing pada 4-6 September 2024. Hingga Minggu (1/9), enam presiden negara-negara Afrika telah tiba di Beijing. Mereka adalah Faure Gnassingbe dari Togo, Assimi Goita dari Mali, Isaias Afwerki dari Eritrea, Bola Ahmed Tinubu dari Nigeria, Azali Assoumani dari Komoro, dan Salva Kiir dari Sudan Selatan. ”Negara-negara Afrika berusaha memanfaatkan peluang di China untuk pertumbuhan,” kata analis kebijakan Nigeria, Ovigwe Eguegu. China merupakan mitra dagang terbesarAfrika.

Pada 2023, menurut Beijing, volume perdagangan Afrika-China mencapai 282,1 miliar USD. Sementara pada semester I-2024, nilainya tercatat 167,8 miliar USD. FOCAC digelar sehari selepas Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. IAF juga menawarkan peluang kerja sama ekonomi Indonesia-Afrika. FOCAC 2024 digelar bersamaan dengan 11 tahun pelaksanaan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) di Afrika. Program pengembangan infrastruktur yang ditopang China itu menghasilkan aneka proyek di Afrika. Televisi China, CCTV, menyebut hasil BRI, antara lain, 12.000 km jalan dan rel kereta, 20 pelabuhan, serta 80 pembangkit listrik. Wujudnya, antara lain, berupa jembatan berbiaya 786 juta USD di Maputo, Mozambik, investasi 533 juta USD untuk PLTA di Zimbabwe.

China telah menanamkan setidaknya 7,8 miliar USD ke industri pertambangan Afrika. Investasinya termasuk 1,9 miliar USD untuk tambang tembaga di Botswana. Afrika membutuhkan banyak investasi untuk pemanfaatan sumber dayanya. Namun, Afrika mengharapkan model pinjaman yang lebih meringankan beban mereka. Penasihat ekonomi Pemerintah Kenya, Mwangi Wachira, mengatakan, relasi China dan Barat dengan Afrika amat berbeda. Mantan ekonom Bank Dunia itu menyebut, lembaga-lembaga Barat menerapkan banyak sekali syarat. Sering kali, hibah dan utang tidak sesuai dengan kebutuhan Afrika. ”China bisa memandang masalah dari sudut pandang kami,” ujarnya kepada media China,Global Times. (Yoga)

Peserta didik pendidikan vokasi didorong mendalami ilmu wirausaha untuk menjadi pengusaha baru yang memajukan produk lokal Nusantara. Berbagai pelatihan kriya hingga pemodalan dan pemasaran ditanamkan agar mereka sukses dan mandiri menjalani usaha. Plt Dirjen Vokasi Kemendikburistek, Tatang Muttaqin mengutarakan, para peserta didik di pendidikan vokasi memiliki potensi besar berkembang menghadapi pasar nasional ataupun global. Produk lokal Nusantara yang dihasilkan mereka sudah diakui tak kalah bersaing dengan produk pabrikan besar. Kemendikbudristek melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) sejak 2020 sudah meluluskan 4.699 wirausaha baru dan perajin produk Nusantara yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka adalah anak usia 15-25 tahun yang tidak sekolah dan tidak bekerja.

”Mereka yang mau berwirausaha dengan pendidikan kecakapan wirausaha dilatih di Lembaga Kursus dan Pelatihan selama satu bulan. Lalu mereka dibantu peralatan dan pemodalan agar bisa mulai berwirausaha,” kata Tatang, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8). Para wirausaha ini didorong berkarya memajukan kebudayaan lokal, seperti membuat tenun dan kriya Nusantara. PKW Tekun Tenun dan Kriya telah melatih sekitar 3.000 peserta didik sejak 2020 bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Tatang menyebut, hasilnya tidak hanya melatih keterampilan peserta didik, tetapi juga kewirausahaan sehingga mereka dapat merintis usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. Program tersebut pun tidak memaksa mereka dan dinilai tidak mengganggu pendidikan akademisnya. Beberapa peserta didik justru bisa melanjutkan studi dengan hasil wirausahanya. (Yoga)

Kerja berlebih atau overwork masih menjadi fenomena yang berulang terjadi di industri film, periklanan, dan pertelevisian. Penyebab utamanya ialah kurangnya kesadaran terhadap prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, baik dari sisi pekerja maupun pengusaha di sektor industri tersebut. Hal itu bisa membahayakan pekerja, seperti memicu kecelakaan. Pekan lalu, di media sosial ramai diberitakan Rifqi Novara, seorang pekerja industri film, periklanan, dan pertelevisian, mengalami kecelakaan tunggal di Mampang, Jaksel, Rabu (28/8) tengah malam, dalam perjalanan pulang kerja, yang menyebabkan Rifqi meninggal. Pihak keluarga menduga kuat kecelakaan yang dialami Rifqi karena kelelahan akibat overwork.

Ketua Umum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo, Minggu (1/9), di Jakarta, mengatakan, jika dugaan itu benar, kejadian yang dialami Rifqi menambah daftar pekerja di industri film, periklanan, dan pertelevisian yang kelelahan akibat overwork. Berdasar data dari paper berjudul ”#Sepakatdi14: Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia”, lebih dari 50 % pekerja industri film dan periklanan di Indonesia diyakini bekerja sepanjang 16-20 jam sehari. Angka di atas menempatkan pekerja film Indonesia dalam bahaya. Sebab, organisasi internasional, seperti WHO, memperingatkan mereka yang bekerja di atas 55 jam per pekan rentan mengalami risiko kematian akibat gangguan iskemik jantung dan stroke.

Menurut dia, dalam konteks produksi konten, semua pihak termasuk klien dan agensi semestinya menghargai proses kreatif yang telah disepakati saat praproduksi sehingga tidak sepihak mengubah proses produksi yang sering berakibat pada molornya waktu bekerja. Sutradara Ray Farandy Pakpahan menceritakan, pola kerja dan perlindungan sosial di industri kreatif seperti film, iklan, dan konten seri sangat bervariasi dan sering kali tidak terstruktur dengan baik. Di industri film dan konten, ada kontrak yang mengikat yang biasanya disusun oleh pemberi kerja. Namun, saat ini, para pekerja film terutama kru produksi dan pascaproduksi film sering kali tak memiliki tempat atau wadah bertanya jika ada masalah.

”Tidak ada keseimbangan dalam kontrak. Jika terjadi pelanggaran kontrak, seperti keterlambatan pembayaran, pekerja biasanya diminta untuk mengalah dan mengerti situasi perusahaan,” ucapnya. Di sisi lain, situasi di industri periklanan, jauh lebih parah dan mendesak. Pekerja lepas di industri periklanan sering kali bekerja tanpa kontrak karena sifat pekerjaan yang cepat dan singkat demi mengejar deadline. Baik Ikhsan maupun Ray sepakat betapa pentingnya serikat pekerja di industri film, periklanan, dan pertelevisian. Dengan demikian, serikat lebih mudah maju untuk merundingkan pembatasan waktu bekerja melalui perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja. (Yoga)

Dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat kelas menengah mengalami pergeseran. Di tengah penurunan daya beli, kelompok ini mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar pajak dan iuran. Berdasarkan data BPS, porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iuran pada 2019 adalah 3,48 % dari total pengeluaran. Pada 2024, porsi tersebut meningkat menjadi 4,53 % dari total pengeluaran. Dibanding kelompok lain, beban pajak dan iuran yang ditanggung kelas menengah berbeda tipis dengan kelas atas. Pada 2024, pengeluaran kelas atas untuk membayar pajak/iuran adalah 4,84 %. Menurut Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pajak yang dimaksud adalah PBB, pajak kendaraan bermotor (STNK), serta PPh 21.

Sementara iuran yang dimaksud dalam bentuk retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, dan asuransi. ”Untuk PPh 21, masuk ke rincian (pajak) lainnya. Fokusnya lebih ke PBB, pajak kendaraanbermotor, serta retribusi dan asuransi,” kata Ateng, Minggu (1/9). Kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang 50,7 % dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 %. Dengan total kontribusi 85,2 %, kedua kelompok ini adalah penopang utama penerimaan pajak negara. Namun, kedua kelompok ini kurang diperhatikan. Mereka bukan kelompok miskin dan rentan yang mendapat bansos dari pemerintah.

Mereka juga tidak ikut menikmati kucuran insentif yang ditujukan pemerintah untuk kelas atas. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, mengingat kontribusi kelas menengah yang sangat besar bagi penerimaan pajak, solusi yang tepat bukanlah mengurangi kewajiban pajak kelas menengah. Namun, meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk membayar pajak agar kewajiban pajak itu tidak malah menjadi beban di antara pengeluaran lainnya yang sudah tinggi. Caranya dengan menjaga daya beli dan meningkatkan penerimaan kelas menengah. Misalnya, melalui penciptaan lapangan kerja yang layak bagi kelas menengah serta meningkatkan akses kelas menengah untuk masuk ke sektor bernilai tambah tinggi. (Yoga)

Gubernur dan wagub Jabar mendatang bakal menghadapi tantangan mengembangkan potensi pariwisata dan pertanian di wilayah timur. Sejauh ini, potensi itu belum membawa sejahtera bagi warga. Jabar bagian timur kaya potensi. Mulai dari pertanian, kelautan, hingga pariwisata. Namun, kabupaten/kota di wilayah itu masih saja jadi daerah miskin. Pilkada Jabar diharapkan memberi solusi. Jabar bagian timur meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Berdasar data BPS Jabar Juli 2024, tingkat kemiskinan tujuh daerah itu di atas rata-rata Provinsi Jabar, yakni 7,46 %. Bahkan, empat di antaranya termasuk lima teratas daerah termiskin di antara 27 kabupaten/kota di Jabar. Indramayu dan Kuningan, misalnya, menjadi daerah termiskin di Jabar dengan angka 11,93 % dan 11,88 %.

”Padahal, daerah yang miskin ini semuanya adalah lumbung pangan, air, dan punya potensi pariwisata. Ini daerah yang harusnya sejahtera,” ucap Novi Satria Pradja, pengajar Pascasarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Kuningan, Jumat (30/8). Kuningan, misalnya, memiliki Gunung Ciremai setinggi 3.078 meter di atas permukaan laut yang dapat menjadi potensi pariwisata. Tahun lalu saja, lebih dari tiga juta wisatawan berkunjung ke sana. Lebih tinggi dibanding kunjungan wisatawan ke Cirebon, yakni 683.909 orang. Namun, menurut Novi, pariwisata belum mampu sepenuhnya mengangkat warga dari jurang kemiskinan. Penyebabnya, tanah di daerah pariwisata banyak dikuasai orang luar Kuningan. Misalnya, Palutungan yang dipadati kafe dan tempat wisata.

Belum optimalnya pengembangan pariwisata juga terpotret dari banyaknya warga merantau keluar Kuningan untuk berdagang bubur dan lainnya. Di Indramayu, potensi pertanian dan kelautan juga belum optimal membawa warga sejahtera. Padahal, daerah ini memiliki luas tanam hingga 130.000 hektar per hari dengan produksi 1,4 juta ton gabah kering panen. Produksi perikanannya juga tahun lalu 551.632 ton, tertinggi di Jabar. ”Tapi, daerah ini tetap miskin. Ada yang salah dalam pengelolaan kekayaan ini. Petani, misalnya, tidak bisa menentukan harga, tetapi bergantung ke tengkulak,” ungkap Novi. Di sisi lainnya, masih ada masalah sarana dan prasarana pertanian. Saat ini, 765 hektar sawah di Indramayu kekeringan karena minim pasokan air. Gagal panen pun mengancam petani. Janji manis sudah ditebar pasangan calon gubernur. Sudah saatnya rakyat merasakan nikmat yang sesungguhnya. (Yoga)

Rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa adanya perbaikan nyata hanya semakin membebani masyarakat, terutama penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Rencana skema subsidi ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 di Bab 3 mengenai Belanja Negara. Dengan ketentuan ini, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan, rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK bagian dari rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Proses diskusi mengenai wacana ini masih terus dilakukan. ”Kami masih kaji, mencari polanya,” kata Risal, Sabtu (31/8). Menanggapi rencana itu, warga Jakarta yang tergabung dalam Komunitas KRL Mania, Nurcahyo, mengatakan, transportasi publik seharusnya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi.

Di sisi lain, pengguna KRL Jabodetabek terdiri atas beberapa kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga warga lansia, yang semuanya membutuhkan akses transportasi publik yang adil dan terjangkau. ”Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, kami menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik,” ujarnya. (Yoga)

BTV Semesta Berpesta yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 31 Agustus-1 Oktober 2024, mampu menggairahkan industri kreatif  hingga usaha UMKM. Festival ini makin meriah seiring digelarnya sejumlah kegiatan, antara lain lomba push up bike anak-anak dan memasak serta K-Pop dance. Maka tak heran jika ribuan orang menyambangi festival akbar ini. BTV semesta Berpesta sudah digelar di 12 kota dan selalu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Sederet artis dan grup musik papan atas Indonesia meramaikan BTV Semesta Berpesta. Pada hari pertama, Sabtu (31/8/2024), panggung ajang ini dimeriahkan oleh Rony Parulian, Juicy Luicy, Mahalini, dan Yura Yunita. Di hari kedua, konser dibuka Nadhif Basalamah, Naura Ayu, Yovie and Nuno, Maliq & D'Essential, serta Ucupop. Dihari pertama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyempatkan hadir di acara ini. Pramono mencoba produk UMKM di festival BTV Semesta Berpesta. Menurut dia, produk UMKM yang dihadirkan malam itu begitu beragam dan menarik. (Yetede)

Pada September ini ada potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diharapkan diikuti pula dengan memangkas suku bunga acuan bank Indonesia 7 days reverse repo rate (BI7DRR). Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi industri perbankan karena akan  berdampak pada penurunan biaya dana (cost of fund). Direktur PT bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman mengatakan, penurunan bunga The Fed di September ini diperkirakan memang terjadi. Ada pendapat yang menyampaikan potensi pemangkasan sekitar 25 basis poin (bps) dan ada 50 bps. Namun, bagi dirinya kemungkinan besar dipangkas 25 bps. "Karena The Fed jelas katakan bahwa  dia berusaha fighting dengan inflasi, sekarang sudah jinak dan yang dikhawatirkan adalah dampak employment, Chief Powel bilang dia akan serius  atasi masalah employment, kalau kondisi memburuk dia akan segan-segan akan lebih agresif, tapi sementara dia akan kecil dulu, tidak langsung  agresif," ungkap haryanto. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi melanjutkan penguatan di awal bulan September ini, setelah akhir pekan lalu di tutup di level 7.670. Penguatan IHSG masih cukup terbuka, meski makin terbatas, dengan potensi kembali menguji level 7.700. Sejumlah data ekonomi yang akan rilis  pekan ini baik dari global maupun domestik, akan menjadi sentimen penggerak utama IHSG. "Untuk sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG masih berpeluang menguat dengan kecenderungan terbatas. IHSG akan bergerak pada rentang support 7.547 dan resistance 7.743," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, langkah IHSG akan dipengaruhi rilis data ekonomi dari dalam dan luar negeri, seperti inflasi Indonesia, data manufaktur, neraca dagang China, serta data pekerjaan dan NFP Amerika Serikat. (Yeted)