Gubernur dan wagub Jabar mendatang bakal menghadapi tantangan mengembangkan potensi pariwisata dan pertanian di wilayah timur. Sejauh ini, potensi itu belum membawa sejahtera bagi warga. Jabar bagian timur kaya potensi. Mulai dari pertanian, kelautan, hingga pariwisata. Namun, kabupaten/kota di wilayah itu masih saja jadi daerah miskin. Pilkada Jabar diharapkan memberi solusi. Jabar bagian timur meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Berdasar data BPS Jabar Juli 2024, tingkat kemiskinan tujuh daerah itu di atas rata-rata Provinsi Jabar, yakni 7,46 %. Bahkan, empat di antaranya termasuk lima teratas daerah termiskin di antara 27 kabupaten/kota di Jabar. Indramayu dan Kuningan, misalnya, menjadi daerah termiskin di Jabar dengan angka 11,93 % dan 11,88 %.

”Padahal, daerah yang miskin ini semuanya adalah lumbung pangan, air, dan punya potensi pariwisata. Ini daerah yang harusnya sejahtera,” ucap Novi Satria Pradja, pengajar Pascasarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Kuningan, Jumat (30/8). Kuningan, misalnya, memiliki Gunung Ciremai setinggi 3.078 meter di atas permukaan laut yang dapat menjadi potensi pariwisata. Tahun lalu saja, lebih dari tiga juta wisatawan berkunjung ke sana. Lebih tinggi dibanding kunjungan wisatawan ke Cirebon, yakni 683.909 orang. Namun, menurut Novi, pariwisata belum mampu sepenuhnya mengangkat warga dari jurang kemiskinan. Penyebabnya, tanah di daerah pariwisata banyak dikuasai orang luar Kuningan. Misalnya, Palutungan yang dipadati kafe dan tempat wisata.

Belum optimalnya pengembangan pariwisata juga terpotret dari banyaknya warga merantau keluar Kuningan untuk berdagang bubur dan lainnya. Di Indramayu, potensi pertanian dan kelautan juga belum optimal membawa warga sejahtera. Padahal, daerah ini memiliki luas tanam hingga 130.000 hektar per hari dengan produksi 1,4 juta ton gabah kering panen. Produksi perikanannya juga tahun lalu 551.632 ton, tertinggi di Jabar. ”Tapi, daerah ini tetap miskin. Ada yang salah dalam pengelolaan kekayaan ini. Petani, misalnya, tidak bisa menentukan harga, tetapi bergantung ke tengkulak,” ungkap Novi. Di sisi lainnya, masih ada masalah sarana dan prasarana pertanian. Saat ini, 765 hektar sawah di Indramayu kekeringan karena minim pasokan air. Gagal panen pun mengancam petani. Janji manis sudah ditebar pasangan calon gubernur. Sudah saatnya rakyat merasakan nikmat yang sesungguhnya. (Yoga)

Rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa adanya perbaikan nyata hanya semakin membebani masyarakat, terutama penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Rencana skema subsidi ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 di Bab 3 mengenai Belanja Negara. Dengan ketentuan ini, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan, rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK bagian dari rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Proses diskusi mengenai wacana ini masih terus dilakukan. ”Kami masih kaji, mencari polanya,” kata Risal, Sabtu (31/8). Menanggapi rencana itu, warga Jakarta yang tergabung dalam Komunitas KRL Mania, Nurcahyo, mengatakan, transportasi publik seharusnya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi.

Di sisi lain, pengguna KRL Jabodetabek terdiri atas beberapa kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga warga lansia, yang semuanya membutuhkan akses transportasi publik yang adil dan terjangkau. ”Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, kami menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik,” ujarnya. (Yoga)

BTV Semesta Berpesta yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 31 Agustus-1 Oktober 2024, mampu menggairahkan industri kreatif  hingga usaha UMKM. Festival ini makin meriah seiring digelarnya sejumlah kegiatan, antara lain lomba push up bike anak-anak dan memasak serta K-Pop dance. Maka tak heran jika ribuan orang menyambangi festival akbar ini. BTV semesta Berpesta sudah digelar di 12 kota dan selalu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Sederet artis dan grup musik papan atas Indonesia meramaikan BTV Semesta Berpesta. Pada hari pertama, Sabtu (31/8/2024), panggung ajang ini dimeriahkan oleh Rony Parulian, Juicy Luicy, Mahalini, dan Yura Yunita. Di hari kedua, konser dibuka Nadhif Basalamah, Naura Ayu, Yovie and Nuno, Maliq & D'Essential, serta Ucupop. Dihari pertama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyempatkan hadir di acara ini. Pramono mencoba produk UMKM di festival BTV Semesta Berpesta. Menurut dia, produk UMKM yang dihadirkan malam itu begitu beragam dan menarik. (Yetede)

Pada September ini ada potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diharapkan diikuti pula dengan memangkas suku bunga acuan bank Indonesia 7 days reverse repo rate (BI7DRR). Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi industri perbankan karena akan  berdampak pada penurunan biaya dana (cost of fund). Direktur PT bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman mengatakan, penurunan bunga The Fed di September ini diperkirakan memang terjadi. Ada pendapat yang menyampaikan potensi pemangkasan sekitar 25 basis poin (bps) dan ada 50 bps. Namun, bagi dirinya kemungkinan besar dipangkas 25 bps. "Karena The Fed jelas katakan bahwa  dia berusaha fighting dengan inflasi, sekarang sudah jinak dan yang dikhawatirkan adalah dampak employment, Chief Powel bilang dia akan serius  atasi masalah employment, kalau kondisi memburuk dia akan segan-segan akan lebih agresif, tapi sementara dia akan kecil dulu, tidak langsung  agresif," ungkap haryanto. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi melanjutkan penguatan di awal bulan September ini, setelah akhir pekan lalu di tutup di level 7.670. Penguatan IHSG masih cukup terbuka, meski makin terbatas, dengan potensi kembali menguji level 7.700. Sejumlah data ekonomi yang akan rilis  pekan ini baik dari global maupun domestik, akan menjadi sentimen penggerak utama IHSG. "Untuk sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG masih berpeluang menguat dengan kecenderungan terbatas. IHSG akan bergerak pada rentang support 7.547 dan resistance 7.743," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, langkah IHSG akan dipengaruhi rilis data ekonomi dari dalam dan luar negeri, seperti inflasi Indonesia, data manufaktur, neraca dagang China, serta data pekerjaan dan NFP Amerika Serikat. (Yeted)

Derasnya impor ilegal memperburuk kinerja industri manufaktur yang saat ini sedang lunglai. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal harus dilakukan agar benar-benar menuju deindustrialisasi. Direktur lembaga kajian Next Policy Yusuf Wibisono menerangkan, banjir impor produk tekstil dan juga sepatu saat ini, terutama dari China, merupakan kombinasi  dari aksi dumping, lemahnya perlindungan terhadap industri domestik dan derasnya impor ilegal.

Next Policy mencatat impor tektil mencapai US$ 1,0 miliar pada 2019, kemudian US$ 936 juta pada 2019, kemudian US$ 936 juta 2020, US$ 966 juta pada 2021, US$ 832 juta pada 2022 dan US$ 702 juta pada 2023. Yusuf mengatakan bahwa meski kecenderungan impor TPT menurun, namun kondisi industri tekstil domestik semakin terpuruk dalam tahun-tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah mematikan mesin hingga menutup pabrik serta melakukan rasionalisasi buruh dari merumahkan sementara hingga PHK massal. (Yetede)

Berbagai tekanan, seperti beban pajak dan kenaikan harga barang terus membayangi warga kelas menengah. Padahal kelompok ini paling dominan menggotong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Akibat sejumlah tekanan, jumlah warga kelas menengah di Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta dan tahun ini turun menjadi 47,85 juta. Di sisi lain, jumlah masyarakat menuju kelas menengah di periode yang sama meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, kelas menengah adalah pendorong perekonomian Indonesia karena belanja kelompok ini besar. "Mereka senang spending dan juga cepat mengeluarkannya," kata dia, Jumat (28/8). Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, beban pajak atau iuran kelas menengah tahun ini setara 4,53% dari total pengeluaran, mendekati pengeluaran pajak masyarakat kelas atas sebesar 4,84%. Pembayaran pajak itu di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), asuransi. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan periode 2014-2016 menilai, penurunan jumlah kelas menengah akan mengurangi daya beli. Hal ini akan berefek ke setoran PPh seirama penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor formal. 

Alhasil, tekanan daya beli turut menghambat ekonomi. "Kalau pekerja formal kena PHK dan pindah ke sektor informal, berarti tak lagi menjadi pembayar PPh Pasal 21," kata dia, kemarin. Untuk menyelamatkan kelas menengah, investasi perlu didorong demi menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Pemerintah juga harus menjaga agar biaya hidup dasar seperti pangan, rumah, transportasi, tidak memberatkan masyarakat kelas menengah. "Ditambah insentif pajak seperti PPN untuk rumah sederhana dan subsidi terkait kebutuhan dasar seperti bahan bakar, tapi harus yang terbarukan," ucap Bambang. Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, kelas menengah telah terabaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah terlalu fokus pada kelompok 20% terbawah dan 10% teratas dalam hal pendapatan. Alih-alih bansos, ia bilang, kelas menengah butuh pekerjaan yang dapat memutar pendapatan. "Temuan kami menunjukkan, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya sekitar 19% adalah kunci," tegas Fithra.