Ekonomi
( 40460 )Karyawan Aktif Mencari Pekerjaan Baru
Lebih dari setengah karyawan di Indonesia aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir sebagai langkah antisipasi. Alasannya, mereka merasa budaya kantor tidak sehat dan tidak puas dengan tempat kerja mereka. Demikian hasil riset perusahaan perekrutan karyawan, Robert Walters. Fenomena karyawan aktif mencari lowongan kerja baru atau career cushioning ialah langkah proaktif karyawan untuk meningkatkan prospek karier sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pekerjaan saat ini.
Career cushioning melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru sambil tetap bekerja. Langkah ini membantu para pekerja beradaptasi dengan ketidakpastian pasar kerja dan perubahan dalam industri. Dalam siaran pers laporan hasil riset Robert Walters, Rabu (28/8) di Jakarta, 50 % profesional atau karyawan kerah putih dalam jaringan Robert Walters mengaku aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir. Faktor yang mendorong praktik career cushioning adalah budaya kerja yang tidak sehat (52 %), kepuasan kerja rendah (25 %) dan kurangnya jaminan keamanan kerja (17 %).
”Career cushioning tidak hanya membantu mengurangi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, juga memungkinkan para profesional membangun jaringan yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Senior Manager Robert Walters Indonesia Rika Tantiana. Menurut dia, 63 % res- ponden meyakini bahwa career cushioning dapat mempercepat pencarian pekerjaan mereka. Karyawan yang melakukan praktik career cushioning merasa lebih percaya diri di tengah volatilitas pasar kerja. Taktik career cushioning yang paling populer dilakukan karyawan, kata Rika, adalah melamar pekerjaan lain (47 %) dan mengikuti pelatihan atau keterampilan (42 %). (Yoga)
PARIWISATA, Infrastruktur dan Higienitas Kuncinya
Target Indonesia masuk peringkat 15 besar dunia dalam Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pariwisata atau TTDI membutuhkan sejumlah pembenahan. Kendala infrastruktur dan higienitas di destinasi wisata perlu jadi perhatian pemerintahan mendatang. Menurut Deputi Bidang Parekraf Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Rabu (28/8) di Jakarta, target pariwisata Indonesia mencapai 15 besar dunia butuhkan pembenahan. Pengembangan pariwisata membutuhkan destinasi yang menawarkan keunikan, seperti destinasi pariwisata superprioritas. Selain itu, juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Destinasi pariwisata superprioritas meliputi lima destinasi, yakni Borobudur (Jateng), Likupang (Sulut), Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumut), dan Labuan Bajo (NTT).
Meski demikian, performa lima destinasi pariwisata superprioritas masih di bawah target dan hanya satu destinasi yang mendekati target, yakni Borobudur. Dicontohkan, proses penanganan sampah sudah digarap dengan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Kendala utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, antara lain, infrastruktur dan konektivitas antardestinasi wisata, serta higienitas dalam pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi memiliki perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi perbaikan infrastruktur tetap perlu dilanjutkan. Selain itu, perbaikan-perbaikan higienitas juga diperlukan, dan pemda memiliki peran untuk mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penanganan sampah sudah mulai muncul.
Di Samosir, Sumut, masyarakat lokal memprotes wisatawan yang membuang sampah sembarangan. ”Isu besar kita untuk mengubah perilaku wisatawan Indonesia agar tertib dalam menangani sampah,” kata Odo. Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan, pencapaian Indonesia di peringkat ke-22 dunia merupakan cermin kebangkitan sektor pariwisata. Indonesia menargetkan mampu menembus posisi 15 besar dunia melalui langkah-langkah strategis menuju peningkatan kinerja pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan dunia industri untuk fokus mengembangkan pariwisata yang berkualitas, penyempurnaan dalam memberikan pengalaman pariwisata, paket-paket wisata khusus, infrastruktur yang berkelanjutan, hingga pengolahan sampah. Juga digitalisasi pariwisata, pemberian layanan, dan pengalaman unik bagi wisatawan. (Yoga)
Pembangunan Pasar Telan Rp 89 Miliar
Presiden Jokowi didampingi Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Pasar Godean yang telah selesai direvitalisasi, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (28/8). Revitalisasi pasar tradisional itu menelan anggaran Rp 89 miliar. Pasar Godean dibangun tahun1980 dan pernah diperbaiki tahun 1994. ”Sekarang dibangun, direvitalisasi total, dan telah selesai hari ini menelan anggaran Rp 89 miliar,” ujar Presiden. Di hadapan ratusan pedagang pasar dan warga yang hadir, Presiden berpesan agar pasar dirawat dan dipelihara kebersihannya. Presiden juga berharap para pedagang dapat melayani para pembeli dengan baik, dengan senyuman.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. mengatakan, revitalisasi Pasar Godean dilaksanakan Ditjen Cipta Karya atas penentuan Presiden. Revitalisasi dilakukan secara total pada bangunan pasar di lahan seluas 12.359 meter persegi tersebut. ”Revitalisasi dimulai tahun 2023 dan selesai Juli 2024. Sekarang pasar sudah bisa dimanfaatkan, tinggal menunggu pengaturan zona-zona pedagang di dalam pasar oleh Pemkab Sleman,” ujarnya. Pasar Godean kini memiliki tiga lantai, dari sebelumnya hanya satu lantai. Luasan bangunan pun bertambah, dari 10.500 meter persegi menjadi 14.988 meter persegi dengan daya tampung 1.837 pedagang. (Yoga)
Sektor Ritel Sehat dan Berkembang Mampu Mencetak Omzet Rp 700 triliun
Sektor ritel modern nasional diprediksi mampu mencetak omzet sekitar Rp 700 triliun per tahun. Prospek sektor ini kedepan masih sangat menjanjikan, seiring besarnya jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, jumlah ritel di suatu negara menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat dunia sebanyak 281 juta jiwa pada 2024. Ini merupakan pasar yang bagus bagi sektor ritel. Dalam acara Indonesian Retails Summit 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024), dia menuturkan, berdasarkan laporan World Bank, sektor konsumsi atau ritel terus tumbuh sejak 2022. Mall di Indonesia termasuk dalam jajaran pusat perbelanjaan yang terbaik dan modern, khususnya di wilayah Jakarta. "Pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2022 lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yakni 12%. Kita harus tepuk tangan untuk para peritel," ucap Menko. (Yetede)
BCA Akan Mendorong Pertumbuhan Positif Kinerja Tahun Ini
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan mendorong pertumbuhan positif kinerja tahun ini. Hal ini sebagai bentuk konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada investor melalui pembayaran dividen. "Terkait beberapa dividen itu ada beberapa indikator, dividen per share kami upayakan meningkat, karena yield meningkat dibagi rata-rata harga saham. Tapi yang salah satu tolak ukur adalah dividen per share, bisa dilihat dalam lima tahun terakhir bagaimana terakhir kinerja BCA," ungkap Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim. Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto menambahkan, perseroan bakal memperhatikan kecukupan permodalan kedepan, namun tetap berkomitmen memberikan dividen yang terus meningkat. "Kami terus menjaga capital di di BCA tetap kuat dan kami lihat ROE 24,8% posisinya. BCA tetap menunjukkan komitmen yang baik dan di-translate dengan memberikan dividen lebih besar," samung Raymon. (Yetede)
Pemindahan Pelabuhan Barang Impor Belum Diperlukan
Pemindahan pelabuhan masuk barang impor ke wilayah timur Indonesia masih dalam kajian. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatuang menerangkan, pemindahan pelabuhan bukan hal dapat diputuskan dengan mudah. menurutnya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Selain itu, terang dia, dalam pemindahan pelabuhan jalur masuk barang impor juga membutuhakn regulatory impact asessment (RIA) atau penyusnan kebijakan yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan perundang-undangan. "Itukan masih dikaji, karena untuk keputusan itu, semuakan harus melakukan regulatory asessment impact-nya. Apakah perlu, atau nanti hasilnya seperti apa, baru jadi kebijakan," kata Moga. Dia menilai pemindahan pemindahan pelabuhan tersebut tidak perlu dilakukan apabila pengusaha ritel apat berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Moga mengatakan, pengusaha ritel tengah mengetahui target pangsa pasar dan konsumen dalam negeri. (Yetede)
Utang Membayangi Pemerintahan Prabowo Kedepan
PEMERINTAH bakal menarik utang sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, mayoritas dana berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto dengan total nilai Rp 642,6 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. SBN menjadi andalan pemerintah tiap kali berutang. Di komposisi utang pemerintah hingga Juli 2024 yang mencapai Rp 8.502,69 triliun, misalnya, sebanyak 70,49 persen utang berasal dari SBN domestik, lalu 17,27 persen dari SBN valas, dan sisanya dari pinjaman.
Tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun ini sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang, khususnya dari SBN, ini memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit. Belum lagi, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi utang jatuh tempo tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun. (Yetede)
Derita Petani Sawit Dampak Merosotnya Eskpor
SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengeluhkan dampak penurunan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) belakangan ini. Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry mengatakan penurunan ekspor CPO berimbas langsung pada harga tandan buah segar atau TBS produksi petani.
Ekspor CPO turun ketika permintaan global terhadap CPO anjlok. Berkurangnya pasokan CPO di pasar internasional pada akhirnya menekan harga CPO di pasar dunia. Untuk mengurangi kerugian akibat penurunan ekspor dan penumpukan pasokan di dalam negeri, pabrik sawit menekan harga pembelian TBS dari petani. "Lebih terkena dampak lagi petani swadaya yang rantai pasoknya panjang," ujar Marselinus kepada Tempo, kemarin, 28 Agustus 2024.
Adapun SPKS mencatat harga TBS milik petani swadaya kini Rp 1.700-2.000 per kilogram. Sedangkan penetapan harga TBS saat ini sebesar Rp 2.500-2.800 per kilogram. Beban petani bertambah berat akibat perubahan musim. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, Marselinus berujar, perubahan musim dari hujan ke kemarau saat ini membuat produksi merosot. (Yetede)
Kualitas Saham IPO Masih di Bawah Harapan
Kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meloloskan perusahaan untuk mencatatkan saham di bursa menuai sorotan publik. Mencuat kabar adanya gratifikasi senilai Rp 20 miliar dalam proses pengurusan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Kasus suap ini melibatkan lima karyawan BEI. Kabar beredar di grup-grup investor saham, praktik seperti ini sudah berlangsung lama. Imbasnya, banyak saham emiten baru di BEI yang kinerjanya tidak perform. Kondisi itu tercermin dari banyaknya harga saham emiten yang baru IPO terjun bebas. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan diperdagangkan secara periodic call auction . Catatan KONTAN, dari 34 emiten yang IPO di sepanjang tahun 2024 berjalan, sudah ada 16 emiten yang harga sahamnya anjlok dari penawaran IPO. Hingga menutup perdagangan bursa Rabu (28/8), penurunan harga paling tajam terjadi pada saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) sebesar 76,98%. Emiten ayam goreng yang melantai di BEI pada 15 Februari 2024 ini menetapkan harga penawaran IPO di Rp 278 per saham. Kemarin, saham BAIK tinggal Rp 64.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy berpendapat, jumlah emiten baru yang terus naik tidak diiringi peningkatan kualitas perusahaan yang IPO. "Ini karena jumlah pertumbuhan perusahaan IPO setiap tahunnya jadi target BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia ke KONTAN, kemarin.
Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo mengatakan, selama ini pihak regulator pasar modal hanya terkesan mengejar kuantitas IPO, bukan melindungi masyarakat dan investor. "BEI dan OJK harus lebih jujur, selama ini mereka hanya melindungi beneficial owner alias bandar," katanya.
I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI menegaskan, selama ini tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh calon perusahaan tercatat untuk bisa melantai di BEI.
Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menjelaskan, terkait adanya dugaan gratifikasi proses IPO, BEI sudah melakukan koordinasi dengan OJK.
Perubahan pada Asumsi Rupiah dan Bunga SBN
Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi rerata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7% pada tahun depan. Angka ini berbeda dari target yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Di RAPBN 2025, pemerintah menargetkan rerata kurs rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS, melemah dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Sementara tingkat bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,1%, lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 6,9%. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo menilai, asumsi rerata rupiah Rp 16.100 per dolar AS di RAPBN 2025 jauh dari estimasi Bank Indonesia (BI). Bank sentral melihat rupiah bergerak di rentang lebih kuat, yakni Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per dolar AS pada tahun depan. Pemerintah memang bakal membayar utang jatuh tempo jumbo pada tahun depan, yakni mencapai Rp 800,33 triliun.
Dari jumlah itu, Rp 705,5 triliun adalah SBN jatuh tempo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rupiah yang dipatok Rp 16.100 dan tingkat bunga SBN 7,1% pada tahun depan adalah bentuk kehati-hatian pemerintah yang akan berefek pada postur penerimaan, belanja, hingga pembiayaan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, rerata rupiah yang disepakati masih logis. Namun, ia melihat bunga SBN 10 tahun di 2025 berpotensi meleset dari target yang disepakati.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









