Pemindahan pelabuhan masuk barang impor ke wilayah timur Indonesia masih dalam kajian. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatuang menerangkan, pemindahan pelabuhan bukan hal dapat diputuskan dengan mudah. menurutnya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Selain itu, terang dia, dalam pemindahan pelabuhan jalur masuk barang impor juga membutuhakn regulatory impact asessment (RIA) atau penyusnan kebijakan  yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan perundang-undangan. "Itukan masih dikaji, karena untuk keputusan itu, semuakan harus melakukan regulatory asessment impact-nya. Apakah perlu, atau nanti hasilnya seperti apa, baru jadi kebijakan," kata Moga. Dia menilai pemindahan pemindahan pelabuhan tersebut tidak perlu dilakukan apabila pengusaha ritel  apat berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Moga mengatakan, pengusaha ritel tengah mengetahui target pangsa pasar dan konsumen dalam negeri. (Yetede)

PEMERINTAH bakal menarik utang sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, mayoritas dana berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto dengan total nilai Rp 642,6 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. SBN menjadi andalan pemerintah tiap kali berutang. Di komposisi utang pemerintah hingga Juli 2024 yang mencapai Rp 8.502,69 triliun, misalnya, sebanyak 70,49 persen utang berasal dari SBN domestik, lalu 17,27 persen dari SBN valas, dan sisanya dari pinjaman.

Tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun ini sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang, khususnya dari SBN, ini memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit. Belum lagi, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi utang jatuh tempo tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun. (Yetede)

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengeluhkan dampak penurunan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) belakangan ini. Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry mengatakan penurunan ekspor CPO berimbas langsung pada harga tandan buah segar atau TBS produksi petani.

Ekspor CPO turun ketika permintaan global terhadap CPO anjlok. Berkurangnya pasokan CPO di pasar internasional pada akhirnya menekan harga CPO di pasar dunia. Untuk mengurangi kerugian akibat penurunan ekspor dan penumpukan pasokan di dalam negeri, pabrik sawit menekan harga pembelian TBS dari petani. "Lebih terkena dampak lagi petani swadaya yang rantai pasoknya panjang," ujar Marselinus kepada Tempo, kemarin, 28 Agustus 2024.

Adapun SPKS mencatat harga TBS milik petani swadaya kini Rp 1.700-2.000 per kilogram. Sedangkan penetapan harga TBS saat ini sebesar Rp 2.500-2.800 per kilogram. Beban petani bertambah berat akibat perubahan musim. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, Marselinus berujar, perubahan musim dari hujan ke kemarau saat ini membuat produksi merosot. (Yetede)

Kredibilitas Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meloloskan perusahaan untuk mencatatkan saham di bursa menuai sorotan publik. Mencuat kabar adanya gratifikasi senilai Rp 20 miliar dalam proses pengurusan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Kasus suap ini melibatkan lima karyawan BEI. Kabar beredar di grup-grup investor saham, praktik seperti ini sudah berlangsung lama. Imbasnya, banyak saham emiten baru di BEI yang kinerjanya tidak perform. Kondisi itu tercermin dari banyaknya harga saham emiten yang baru IPO terjun bebas. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan diperdagangkan secara periodic call auction . Catatan KONTAN, dari 34 emiten yang IPO di sepanjang tahun 2024 berjalan, sudah ada 16 emiten yang harga sahamnya anjlok dari penawaran IPO. Hingga menutup perdagangan bursa Rabu (28/8), penurunan harga paling tajam terjadi pada saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) sebesar 76,98%. Emiten ayam goreng yang melantai di BEI pada 15 Februari 2024 ini menetapkan harga penawaran IPO di Rp 278 per saham. Kemarin, saham BAIK tinggal Rp 64.  

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia, Budi Frensidy berpendapat, jumlah emiten baru yang terus naik tidak diiringi peningkatan kualitas perusahaan yang IPO. "Ini karena jumlah pertumbuhan perusahaan IPO setiap tahunnya jadi target BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata dia ke KONTAN, kemarin. Setali tiga uang, Pengamat Pasar Modal, Satrio Utomo mengatakan, selama ini pihak regulator pasar modal hanya terkesan mengejar kuantitas IPO, bukan melindungi masyarakat dan investor. "BEI dan OJK harus lebih jujur, selama ini mereka hanya melindungi beneficial owner alias bandar," katanya. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI menegaskan, selama ini tidak terjadi pelanggaran peraturan oleh calon perusahaan tercatat untuk bisa melantai di BEI. Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menjelaskan, terkait adanya dugaan gratifikasi proses IPO, BEI sudah melakukan koordinasi dengan OJK.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi rerata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tingkat bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 7% pada tahun depan. Angka ini berbeda dari target yang dipatok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Di RAPBN 2025, pemerintah menargetkan rerata kurs rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS, melemah dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp 16.000 per dolar AS. Sementara tingkat bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,1%, lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 6,9%. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo menilai, asumsi rerata rupiah Rp 16.100 per dolar AS di RAPBN 2025 jauh dari estimasi Bank Indonesia (BI). Bank sentral melihat rupiah bergerak di rentang lebih kuat, yakni Rp 15.300 hingga Rp 15.700 per dolar AS pada tahun depan. Pemerintah memang bakal membayar utang jatuh tempo jumbo pada tahun depan, yakni mencapai Rp 800,33 triliun. 

Dari jumlah itu, Rp 705,5 triliun adalah SBN jatuh tempo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rupiah yang dipatok Rp 16.100 dan tingkat bunga SBN 7,1% pada tahun depan adalah bentuk kehati-hatian pemerintah yang akan berefek pada postur penerimaan, belanja, hingga pembiayaan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, rerata rupiah yang disepakati masih logis. Namun, ia melihat bunga SBN 10 tahun di 2025 berpotensi meleset dari target yang disepakati.

Industri sawit masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, devisa yang dihasilkan dari komoditas ini masih rentan, meski menjadi penyumbang utama devisa Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Mei 2024, industri sawit telah berkontribusi US$ 9,78 miliar terhadap devisa negara. "Atau 10,01% dari ekspor nonmigas kita," kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di Belitung, Selasa (27/8). Dia bilang, kinerja ekspor beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Pada 2021, industri sawit sempat menyumbang devisa US$ 34,9 miliar dan naik menjadi US$ 37,7 miliar pada 2022. Namun kontribusi sawit menurun di 2023 menjadi US$ 29,54 miliar. "Dalam lima tahun terakhir ini, produksi kita memang stagnan dan produktivitasnya tidak begitu menggembirakan," ujar Eddy. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat, komoditas perkebunan termasuk sawit, masih menjadi penyumbang utama ekspor nasional dan penyumbang devisa negara. Namun, "Sumbangan devisa itu tidak terlalu menggembirakan mengingat tahun kemarin terjadi penurunan devisa sawit," kata dia, Rabu (28/8). Menurut Huda, salah satu program yang cukup gagal dilakukan adalah replanting sawit. Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menambahkan, prospek industri sawit masih relatif atraktif. Dari sisi global, permintaan produk ini terus meningkat dan harga secara global masih stabil.

Setelah sempat mengalami koreksi pada penutupan perdagangan Selasa (27/8), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tancap gas. Bahkan, menutup perdagangan pada Rabu kemarin (28/8), IHSG kembali memperbarui rekor sepanjang masanya alias all time high (ATH) ke 7.658,87, naik 0,80% dibanding hari sebelumnya. Terakhir, IHSG mencetak rekor baru pada penutupan perdagangan Senin (26/8), dengan menembus level 7.606,19. Indeks bursa nasional juga berhasil menembus rekor intraday tertinggi sepanjang masa di level 7.672,28. Sementara rekor sebelumnya berada di level 7.619 yang terjadi pada 26 Agustus lalu. Meski ada sedikit penurunan hingga penutupan perdagangan, tetapi IHSG masih mampu berada di level 7.600. 

Equity Research Kiwoom Sekuritas Abdul Azis mencermati, penguatan IHSG mencapai rekor disebabkan potensi pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, pada September mendatang. Jika terwujud, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mengekor langkah The Fed untuk memotong suku bunganya. Andrey Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas menambahkan, katalis utama pergerakan IHSG saat ini adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Pasalnya, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar AS. Kemarin, rupiah di pasar spot ditutup Rp 15.422 per dolar AS, menguat 0,47% dari sehari sebelumnya di Rp 15.495 per dolar AS. Setali tiga uang, Kiwoom Sekuritas juga mengatrol naik target IHSG di sisa tahun 2024. Sekuritas ini masih mempertahankan target IHSG di posisi 7.800. Di tengah penguatan IHSG, Azis menyarankan IHSG bisa melirik saham-saham big caps yang valuasinya masih murah. Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer menjelaskan, saat ini pasar memproyeksikan adanya pemotongan suku bunga The Fed sebesar 100 basis poin (bps) di kuartal terakhir 2024. Sebelumnya, Mandiri Sekuritas hanya memprediksi pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps.

Tiga kasus baru Mpox atau cacar monyet telah ditemukan di luar Afrika yang merupakan negara endemis penyakit tersebut, yaitu di Swedia, Filipina, dan Thailand. Kasus di Swedia dan Thailand disebabkan varian virus Clade 1b yang memicu ditetapkannya status kedaruratan global terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kasus Mpox di Swedia ditemukan 15 Agustus 2024. Sementara kasus di Filipina pada 19 Agustus 2024 dan kasus di Thailand pada 22 Agustus 2024. Kasus di Swedia dan Thailand memiliki riwayat perjalanan dari Kongo. Sementara kasus di Filipina merupakan transmisi lokal tanpa riwayat perjalanan dari negara terinfeksi varian tersebut.

Jubir Kemenkes, M Syahril, Selasa (27/8) di Jakarta, menuturkan, total kasus Mpox yang dilaporkan di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus 2022 hingga saat ini mencapai 88 kasus. Kasus pada 2024 terkonfirmasi 14 kasus, tersebar di Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Kepri dan DI Yogyakarta. ”Semua kasus di Indonesia merupakan varian Clade II dan sejak terakhir dilaporkan (pada minggu ke-23 tahun 2024) belum ada penambahan kasus baru,” ujarnya. Negara-negara G20 dan ASEAN, termasuk Indonesia, telah memperkuat upaya penanganan dan pencegahan penularan Mpox agar tidak semakin meluas.

Secara umum, penapisan gejala pada pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara yang terinfeksi, akan dilakukan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tes PCR dan isolasi mandiri apabila terkonfirmasi positif Mpox. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap penularan Mpox. Pencegahan dapat dilakukan dengan membatasi kontak fisik ataupun seksual dengan orang yang terinfeksi Mpox, menghindari berganti pasangan seks, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. (Yoga)

Jepang mengalami kelangkaan beras. Stok beras Jepang jatuh ke level terendah dalam 25 tahun terakhir. Namun, otoritas menegaskan, Jepang tidak menghadapi kekurangan beras. Pemerintah pun menjanjikan kelangkaan segera teratasi. Faktor penyebab penurunan pasokan beras di Jepang adalah cuaca panas ekstrem tahun 2023 yang membuat panen merosot, melonjaknya jumlah wisatawan mancanegara, hingga ketakutan warga terkait peringatan ancaman gempa di sepanjang Palung Nankai.

Media Jepang, Mainichi, Selasa (27/8/2024), melaporkan, rak-rak beras kosong terlihat di supermarket dan toko-toko di Jepang. Sementara permintaan terus meningkat, sejak awal Agustus 2024.”Beras adalah makanan pokok, tetapi semakin sulit dibeli. Ini menyusahkan,” kata seorang ibu rumah tangga (50). Dampak kelangkaan itu, harga beras di sejumlah kota di Jepang melambung ke harga tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Sejumlah supermarket kehabisan stok dan membatasi pembelian.

Karyawan gerai penjualan langsung JA Chikushi di Kasuga, Prefektur Fukuoka, harus menjelaskan ke pelanggan bahwa beras merah yang ingin dibeli habis terjual. ”Belum pernah, beras habis terjual sebelumnya,” katanya dikutip The Japan News. Menurut Pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Hiroshi Itakura.  stok beras sektor swasta Jepang turun jadi 1,56 juta ton pada Juni 2024, turun 20 % dari tahun sebelumnya dan terendah sejak 1999, dipicu penurunan panen akibat panas ekstrem pada 2023. Kelangkaan beras di Jepang diperkirakan berlanjut hingga September 2024. Kelangkaan akan teratasi saat pasokan dari panen beras tahun ini tersedia. (Yoga)

Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 7,5 % pada akhir 2024. Namun, data terbaru BPS menunjukkan, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin masih di angka 9,03 %. Dengan sisa waktu yang singkat, target ini sulit dicapai. Tak bisa dimungkiri, penurunan angka kemiskinan di Indonesia satu dekade terakhir merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Pada Maret 2014, angka kemiskinan di level 11,25 % atau turun 2,22 % poin dalam 10 terakhir. Namun, menurunkan lebih jauh, dari 9,03 % menjadi 7,5 % dalam waktu kurang dari setahun, tidaklah mudah. Penurunan kemiskinan1 % poin dalam setahun belum pernah terjadi di Indonesia. Tantangan utamanya adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga kini.

Meski pemulihan ekonomi telah dilakukan, banyak rumah tangga belum bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ditambah, ketidakpastian ekonomi global masih terjadi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti pangan, secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Ketika harga naik, sedang pendapatan stagnan atau turun, upaya untuk keluar dari jeratan kemiskinan menjadi kian sulit. Meski berbagai program bansos sudah dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, akan lebih baik jika stabilitas harga tetap menjadi faktor penting yang dijaga. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin daya beli masyarakat yang tak termasuk penerima bansos akan menurun dan mereka bisa terjerumus ke dalam kemiskinan.

Tantangan lain adalah distribusi pendapatan yang belum merata. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada Maret 2024, distribusi pengeluaran penduduk Indonesia, 50 % berada di kelompok penduduk 20 % teratas. Sementara, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 % terbawah hanya 18,40 %. Untuk jangka panjang, diperlukan kebijakan yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, serta akses lebih mudah ke pembiayaan. Pemerintah harus mulai mengembangkan strategi penurunan kemiskinan lainnya yang telah dicanangkan, yaitu peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong kemiskinan. (Yoga)