Ekonomi
( 40460 )Rentannya Devisa Ekspor Sawit
Industri sawit masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, devisa yang dihasilkan dari komoditas ini masih rentan, meski menjadi penyumbang utama devisa Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Mei 2024, industri sawit telah berkontribusi US$ 9,78 miliar terhadap devisa negara. "Atau 10,01% dari ekspor nonmigas kita," kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono di Belitung, Selasa (27/8). Dia bilang, kinerja ekspor beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Pada 2021, industri sawit sempat menyumbang devisa US$ 34,9 miliar dan naik menjadi US$ 37,7 miliar pada 2022. Namun kontribusi sawit menurun di 2023 menjadi US$ 29,54 miliar. "Dalam lima tahun terakhir ini, produksi kita memang stagnan dan produktivitasnya tidak begitu menggembirakan," ujar Eddy.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat, komoditas perkebunan termasuk sawit, masih menjadi penyumbang utama ekspor nasional dan penyumbang devisa negara. Namun, "Sumbangan devisa itu tidak terlalu menggembirakan mengingat tahun kemarin terjadi penurunan devisa sawit," kata dia, Rabu (28/8). Menurut Huda, salah satu program yang cukup gagal dilakukan adalah
replanting
sawit.
Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menambahkan, prospek industri sawit masih relatif atraktif. Dari sisi global, permintaan produk ini terus meningkat dan harga secara global masih stabil.
Melihat Peluang di IHSG yang Menawan
Setelah sempat mengalami koreksi pada penutupan perdagangan Selasa (27/8), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tancap gas. Bahkan, menutup perdagangan pada Rabu kemarin (28/8), IHSG kembali memperbarui rekor sepanjang masanya alias all time high (ATH) ke 7.658,87, naik 0,80% dibanding hari sebelumnya. Terakhir, IHSG mencetak rekor baru pada penutupan perdagangan Senin (26/8), dengan menembus level 7.606,19. Indeks bursa nasional juga berhasil menembus rekor intraday tertinggi sepanjang masa di level 7.672,28. Sementara rekor sebelumnya berada di level 7.619 yang terjadi pada 26 Agustus lalu. Meski ada sedikit penurunan hingga penutupan perdagangan, tetapi IHSG masih mampu berada di level 7.600.
Equity Research
Kiwoom Sekuritas Abdul Azis mencermati, penguatan IHSG mencapai rekor disebabkan potensi pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, pada September mendatang. Jika terwujud, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mengekor langkah The Fed untuk memotong suku bunganya.
Andrey Wijaya,
Head of Research
RHB Sekuritas menambahkan, katalis utama pergerakan IHSG saat ini adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Pasalnya, nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar AS. Kemarin, rupiah di pasar
spot ditutup Rp 15.422 per dolar AS, menguat 0,47% dari sehari sebelumnya di Rp 15.495 per dolar AS.
Setali tiga uang, Kiwoom Sekuritas juga mengatrol naik target IHSG di sisa tahun 2024. Sekuritas ini masih mempertahankan target IHSG di posisi 7.800. Di tengah penguatan IHSG, Azis menyarankan IHSG bisa melirik saham-saham
big caps
yang valuasinya masih murah.
Head of Equity Research
Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer menjelaskan, saat ini pasar memproyeksikan adanya pemotongan suku bunga The Fed sebesar 100 basis poin (bps) di kuartal terakhir 2024. Sebelumnya, Mandiri Sekuritas hanya memprediksi pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 bps.
Kasus Baru Mpox di Luar Afrika
Tiga kasus baru Mpox atau cacar monyet telah ditemukan di luar Afrika yang merupakan negara endemis penyakit tersebut, yaitu di Swedia, Filipina, dan Thailand. Kasus di Swedia dan Thailand disebabkan varian virus Clade 1b yang memicu ditetapkannya status kedaruratan global terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kasus Mpox di Swedia ditemukan 15 Agustus 2024. Sementara kasus di Filipina pada 19 Agustus 2024 dan kasus di Thailand pada 22 Agustus 2024. Kasus di Swedia dan Thailand memiliki riwayat perjalanan dari Kongo. Sementara kasus di Filipina merupakan transmisi lokal tanpa riwayat perjalanan dari negara terinfeksi varian tersebut.
Jubir Kemenkes, M Syahril, Selasa (27/8) di Jakarta, menuturkan, total kasus Mpox yang dilaporkan di Indonesia sejak pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus 2022 hingga saat ini mencapai 88 kasus. Kasus pada 2024 terkonfirmasi 14 kasus, tersebar di Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Kepri dan DI Yogyakarta. ”Semua kasus di Indonesia merupakan varian Clade II dan sejak terakhir dilaporkan (pada minggu ke-23 tahun 2024) belum ada penambahan kasus baru,” ujarnya. Negara-negara G20 dan ASEAN, termasuk Indonesia, telah memperkuat upaya penanganan dan pencegahan penularan Mpox agar tidak semakin meluas.
Secara umum, penapisan gejala pada pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara yang terinfeksi, akan dilakukan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tes PCR dan isolasi mandiri apabila terkonfirmasi positif Mpox. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap penularan Mpox. Pencegahan dapat dilakukan dengan membatasi kontak fisik ataupun seksual dengan orang yang terinfeksi Mpox, menghindari berganti pasangan seks, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. (Yoga)
Langkanya Beras di Jepang
Jepang mengalami kelangkaan beras. Stok beras Jepang jatuh ke level terendah dalam 25 tahun terakhir. Namun, otoritas menegaskan, Jepang tidak menghadapi kekurangan beras. Pemerintah pun menjanjikan kelangkaan segera teratasi. Faktor penyebab penurunan pasokan beras di Jepang adalah cuaca panas ekstrem tahun 2023 yang membuat panen merosot, melonjaknya jumlah wisatawan mancanegara, hingga ketakutan warga terkait peringatan ancaman gempa di sepanjang Palung Nankai.
Media Jepang, Mainichi, Selasa (27/8/2024), melaporkan, rak-rak beras kosong terlihat di supermarket dan toko-toko di Jepang. Sementara permintaan terus meningkat, sejak awal Agustus 2024.”Beras adalah makanan pokok, tetapi semakin sulit dibeli. Ini menyusahkan,” kata seorang ibu rumah tangga (50). Dampak kelangkaan itu, harga beras di sejumlah kota di Jepang melambung ke harga tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Sejumlah supermarket kehabisan stok dan membatasi pembelian.
Karyawan gerai penjualan langsung JA Chikushi di Kasuga, Prefektur Fukuoka, harus menjelaskan ke pelanggan bahwa beras merah yang ingin dibeli habis terjual. ”Belum pernah, beras habis terjual sebelumnya,” katanya dikutip The Japan News. Menurut Pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Hiroshi Itakura. stok beras sektor swasta Jepang turun jadi 1,56 juta ton pada Juni 2024, turun 20 % dari tahun sebelumnya dan terendah sejak 1999, dipicu penurunan panen akibat panas ekstrem pada 2023. Kelangkaan beras di Jepang diperkirakan berlanjut hingga September 2024. Kelangkaan akan teratasi saat pasokan dari panen beras tahun ini tersedia. (Yoga)
Target Angka Kemiskinan Sebesar 7,5 Persen
Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi 7,5 % pada akhir 2024. Namun, data terbaru BPS menunjukkan, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin masih di angka 9,03 %. Dengan sisa waktu yang singkat, target ini sulit dicapai. Tak bisa dimungkiri, penurunan angka kemiskinan di Indonesia satu dekade terakhir merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Pada Maret 2014, angka kemiskinan di level 11,25 % atau turun 2,22 % poin dalam 10 terakhir. Namun, menurunkan lebih jauh, dari 9,03 % menjadi 7,5 % dalam waktu kurang dari setahun, tidaklah mudah. Penurunan kemiskinan1 % poin dalam setahun belum pernah terjadi di Indonesia. Tantangan utamanya adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga kini.
Meski pemulihan ekonomi telah dilakukan, banyak rumah tangga belum bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ditambah, ketidakpastian ekonomi global masih terjadi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti pangan, secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. Ketika harga naik, sedang pendapatan stagnan atau turun, upaya untuk keluar dari jeratan kemiskinan menjadi kian sulit. Meski berbagai program bansos sudah dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, akan lebih baik jika stabilitas harga tetap menjadi faktor penting yang dijaga. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin daya beli masyarakat yang tak termasuk penerima bansos akan menurun dan mereka bisa terjerumus ke dalam kemiskinan.
Tantangan lain adalah distribusi pendapatan yang belum merata. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada Maret 2024, distribusi pengeluaran penduduk Indonesia, 50 % berada di kelompok penduduk 20 % teratas. Sementara, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 % terbawah hanya 18,40 %. Untuk jangka panjang, diperlukan kebijakan yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, serta akses lebih mudah ke pembiayaan. Pemerintah harus mulai mengembangkan strategi penurunan kemiskinan lainnya yang telah dicanangkan, yaitu peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan jumlah kantong kemiskinan. (Yoga)
Tindak Tegas Penipu Lowongan Pekerjaan
Sudah lama komplotan penipu berkedok lowongan kerja beroperasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas komplotan penipu yang keterlaluan dan biadab ini. Mereka menipu dan mencoba mengambil untung dari masyarakat miskin yang sedang sangat membutuhkan pekerjaan. Modus mereka sempat viral di media sosial dan juga terungkap di media arus utama. Namun, pemerintah dan aparat penegak hukum belum tergerak untuk meringkus komplotan ini. Liputan investigasi harian Kompas Juli hingga Agustus lalu mengungkap operasi kelompok penipu ini di Jakarta dan sekitarnya. Mereka menyaru menjadi pihak yang menawarkan pekerjaan hingga bersalin rupa menjadi lembaga penempatan tenaga kerja swasta
Komplotan ini menipu para pencari kerja dengan modus menyebar lowongan fiktif di media sosial dan platform lowongan kerja. Setelah ada pencari kerja yang terjaring, komplotan penipu ini memeras korban dengan meminta uang Rp 1,45 juta hingga Rp 1,7 juta per orang. Dalihnya, uang tersebut adalah jaminan untuk pengecekan kesehatan, pelatihan, dan seragam. Para penipu ini menjanjikan, jika korban telah menyerahkan uang jaminan, mereka akan mendapat pekerjaan. Nyatanya, setelah menyerahkan uang, korban akan dioper ke sana kemaritanpa kejelasan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Hingga akhirnya korban menyerah dan merelakan uang jaminan yang telah diberikan.
Beberapa korban datang dari jauh ke Jakarta. Bahkan, ada korban yang uangnya pas-pasan sehingga saat dipanggil oleh komplotan ini untuk wawancara, mereka terpaksa menginap di mushala. Meski kerap viral di media sosial dan terungkap di media, komplotan penipu berkedok lowongan pekerjaan ini masih leluasa beroperasi. Biasanya mereka menempati rumah toko (ruko) tak beridentitas. Di ruko tersebut, kelompok penipu berbagi peran, ada yang menjadi pewawancara hingga pengamanan, yang memastikan korban menyerahkan uang jaminan. Seharusnya Kemenaker menindak komplotan penipu lowongan pekerjaan ini dan mengingat penipuan adalah delik biasa, polisi dapat meringkus komplotan ini meski tanpa laporan pengaduan masyarakat. (Yoga)
Sektor Pertanian Merosot
Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian justru tumbuh melambat. Subsektor tanaman pangan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat performanya justru paling buruk. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov, Selasa (27/8) mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum sesuai harapan. Pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat, dari 4,24 % pada 2014 menjadi 1,3 % pada 2023.
”Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus 3,54 % secara tahunan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Evaluasi 10 Tahun Jokowi di Bidang Ekonomi” yang digelar Indef secara daring di Jakarta. Abra juga menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Kontribusi tahunan sektor tersebut terhadap PDB juga stagnan, yakni 13,34 % pada 2014 dan 12,53 % pada 2023. Bahkan, kinerja subsektor tanaman pangan justru merosot paling tajam dibanding subsector lain. Padahal, tanaman pangan merupakan subsektor paling strategis untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras.
”Tidak mengherankan jika Indonesia terus mengimpor beras lantaran produksi beras nasional berkurang,” katanya. BPS mencatat, subsektor tanaman pangan pada 2014 hanya tumbuh 0,06 % secara tahunan. Pada 2023, subsektor tersebut bahkan tumbuh -3,88 %. Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan terkontraksi cukup dalam, yakni tumbuh -24,73 %. Baru pada triwulan II-2024, subsektor ini tumbuh 12,5 % secara tahunan. Untuk itu, Abra berharap pemerintahan baru nanti benar-benar serius memperbaiki kinerja sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Perbaikan itu tidak hanya mencakup peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteran para produsen pangan di hulu. (Yoga)
Pasar Perumahan Bangkit dengan Perpanjangan Insentif
Pemerintah melanjutkan stimulus pasar perumahan dengan kembali memberlakukan PPN yang Ditanggung Pemerintah atau PPNDTP sebesar 100 % untuk rumah komersial. Pemerintah juga menambah kuota pembiayaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemberlakuan perpanjangan insentif PPNDTP sebesar 100 % untuk sektor perumahan mulai September-Desember 2024 disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (27/8) dalam konferensi pers dialog ekonomi bertajuk ”Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta.
Sebelumnya, insentif bebas pajak ditanggung pemerintah berlaku dua periode. PPNDTP sebesar 100 % diberlakukan Januari-Juni 2024, untuk Juli-Desember 2024 diberikan 50 %. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, perpanjangan stimulus PPNDTP sebesar 100 % menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap industri property agar tetap produktif. Pembebasan PPN untuk rumah siap huni itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan KPR pada 2024 setidaknya 11 % atau setara realisasi tahun 2023.
Menurut Joko, insentif PPNDTP ini juga akan diikuti tambahan stimulus anggaran Rp 500 miliar sehingga diharapkan mendorong penyerapan pasar perumahan di Tanah Air lebih optimal. Sektor properti selama ini terbukti menggerakkan 185 industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga. ”Sektor properti selama ini padat karya dan turut menyangga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa. Selama Januari-Juni 2024, insentif PPNDTP 100 % dinilai telah mendorong serapan rumah rata-rata Rp 160 miliar-Rp 170 miliar per bulan. Namun, sewaktu besaran PPNDTP diturunkan menjadi 50 % pada Juli-Agustus 2024, serapan rumah komersial melambat, turun 33 % menjadi rata-rata Rp 100 miliar per bulan. (Yoga)
Kalangan Pengusaha Menyambut Baik Pilkada Berharap Memberi Kecerahan pada Pertumbuhan Ekonomi
Kalangan dunia usaha menyambut baik pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang prosesnya telah dimulai saat ini. Diharapkan para peserta pesta demokrasi mampu menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada Selasa (27/8/2024) yakni periode pendaftaran calon pasangan (paslon) kepala daerah. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan kampanye dilakukan pada 25 September-23 November 22024 dan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Mengacu pada Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2024 yang dilansir belum lama ini. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen Juli 2024 yang berada dalam zona optimistis (>100) yakni besar 133,3. Tetap kuatnya IEK ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7. (Yetede)
Bank Mandiri Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen akan mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kinerja yang terus positif, diharapkan nilai dividen juga mengalami peningkatan untuk tahun buku 2024. "Kami ingin sampaikan, selama lima tahun terakhir kami bagikan dividend payout ratio yang baik, rasio konsisten dibayarkan 60% dan tentunya kedepan kami ingin pertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live 2024. Meski demikian, Sigit mengungkapkan bahwa dalam menentukan ratio dividen juga akan memperhatikan tingkat permodalan yang optimal. Langkah ini juga mendorong bisnis Bank Mandiri jangka panjang tetap berkelanjutan. "Sekaligus bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan BUMN ini support kredit yang sehat dan agresif dengan kecukupan modal yang baik," sambung dia. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









