Sudah lama komplotan penipu berkedok lowongan kerja beroperasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas komplotan penipu yang keterlaluan dan biadab ini. Mereka menipu dan mencoba mengambil untung dari masyarakat miskin yang sedang sangat membutuhkan pekerjaan. Modus mereka sempat viral di media sosial dan juga terungkap di media arus utama. Namun, pemerintah dan aparat penegak hukum belum tergerak untuk meringkus komplotan ini. Liputan investigasi harian Kompas Juli hingga Agustus lalu mengungkap operasi kelompok penipu ini di Jakarta dan sekitarnya. Mereka menyaru menjadi pihak yang menawarkan pekerjaan hingga bersalin rupa menjadi lembaga penempatan tenaga kerja swasta

Komplotan ini menipu para pencari kerja dengan modus menyebar lowongan fiktif di media sosial dan platform lowongan kerja. Setelah ada pencari kerja yang terjaring, komplotan penipu ini memeras korban dengan meminta uang Rp 1,45 juta hingga Rp 1,7 juta per orang. Dalihnya, uang tersebut adalah jaminan untuk pengecekan kesehatan, pelatihan, dan seragam. Para penipu ini menjanjikan, jika korban telah menyerahkan uang jaminan, mereka akan mendapat pekerjaan. Nyatanya, setelah menyerahkan uang, korban akan dioper ke sana kemaritanpa kejelasan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Hingga akhirnya korban menyerah dan merelakan uang jaminan yang telah diberikan.

Beberapa korban datang dari jauh ke Jakarta. Bahkan, ada korban yang uangnya pas-pasan sehingga saat dipanggil oleh komplotan ini untuk wawancara, mereka terpaksa menginap di mushala. Meski kerap viral di media sosial dan terungkap di media, komplotan penipu berkedok lowongan pekerjaan ini masih leluasa beroperasi. Biasanya mereka menempati rumah toko (ruko) tak beridentitas. Di ruko tersebut, kelompok penipu berbagi peran, ada yang menjadi pewawancara hingga pengamanan, yang memastikan korban menyerahkan uang jaminan. Seharusnya Kemenaker menindak komplotan penipu lowongan pekerjaan ini dan mengingat penipuan adalah delik biasa, polisi dapat meringkus komplotan ini meski tanpa laporan pengaduan masyarakat. (Yoga)

Satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pertanian justru tumbuh melambat. Subsektor tanaman pangan yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat performanya justru paling buruk. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov, Selasa (27/8) mengatakan, capaian kinerja sektor pertanian dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi belum sesuai harapan. Pertumbuhan tahunan sektor pertanian melambat, dari 4,24 % pada 2014 menjadi 1,3 % pada 2023.

”Bahkan, pada triwulan I-2024, sektor pertanian justru terkontraksi atau tumbuh minus  3,54 % secara tahunan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Evaluasi 10 Tahun Jokowi di Bidang Ekonomi” yang digelar Indef secara daring di Jakarta. Abra juga menuturkan, pertumbuhan sektor pertanian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Kontribusi tahunan sektor tersebut terhadap PDB juga stagnan, yakni 13,34 % pada 2014 dan 12,53 % pada 2023. Bahkan, kinerja subsektor tanaman pangan justru merosot paling tajam dibanding subsector lain. Padahal, tanaman pangan merupakan subsektor paling strategis untuk menjaga kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras.

”Tidak mengherankan jika Indonesia terus mengimpor beras lantaran produksi beras nasional berkurang,” katanya. BPS mencatat, subsektor tanaman pangan pada 2014 hanya tumbuh 0,06 % secara tahunan. Pada 2023, subsektor tersebut bahkan tumbuh -3,88 %. Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan terkontraksi cukup dalam, yakni tumbuh -24,73 %. Baru pada triwulan II-2024, subsektor ini tumbuh 12,5 % secara tahunan. Untuk itu, Abra berharap pemerintahan baru nanti benar-benar serius memperbaiki kinerja sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan. Perbaikan itu tidak hanya mencakup peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteran para produsen pangan di hulu. (Yoga)

Pemerintah melanjutkan stimulus pasar perumahan dengan kembali memberlakukan PPN yang Ditanggung Pemerintah atau PPNDTP sebesar 100 % untuk rumah komersial. Pemerintah juga menambah kuota pembiayaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemberlakuan perpanjangan insentif PPNDTP sebesar 100 % untuk sektor perumahan mulai September-Desember 2024 disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (27/8) dalam konferensi pers dialog ekonomi bertajuk ”Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta.

Sebelumnya, insentif bebas pajak ditanggung pemerintah berlaku dua periode. PPNDTP sebesar 100 % diberlakukan Januari-Juni 2024, untuk Juli-Desember 2024 diberikan 50 %. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengemukakan, perpanjangan stimulus PPNDTP sebesar 100 % menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap industri property agar tetap produktif. Pembebasan PPN untuk rumah siap huni itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan KPR pada 2024 setidaknya 11 % atau setara realisasi tahun 2023.

Menurut Joko, insentif PPNDTP ini juga akan diikuti tambahan stimulus anggaran Rp 500 miliar sehingga diharapkan mendorong penyerapan pasar perumahan di Tanah Air lebih optimal. Sektor properti selama ini terbukti menggerakkan 185 industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga peralatan rumah tangga. ”Sektor properti selama ini padat karya dan turut menyangga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa. Selama Januari-Juni 2024, insentif PPNDTP 100 % dinilai telah mendorong serapan rumah rata-rata Rp 160 miliar-Rp 170 miliar per bulan. Namun, sewaktu besaran PPNDTP diturunkan menjadi 50 % pada Juli-Agustus 2024, serapan rumah komersial melambat, turun 33 % menjadi rata-rata Rp 100 miliar per bulan. (Yoga)

Kalangan dunia usaha menyambut baik pelaksanaan pemilihan daerah (pilkada) serentak yang prosesnya telah dimulai saat ini. Diharapkan para peserta pesta demokrasi mampu menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada Selasa (27/8/2024) yakni periode pendaftaran calon pasangan (paslon) kepala daerah. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon Kepala Daerah dimulai tanggal 27-29 Agustus 2024. Sementara pelaksanaan kampanye dilakukan pada 25 September-23 November 22024 dan pemungutan suara akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Mengacu pada Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2024 yang dilansir belum lama ini. Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan kedepan terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen Juli 2024 yang berada dalam zona optimistis (>100) yakni besar 133,3. Tetap kuatnya IEK ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen akan mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio)  sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kinerja yang terus positif, diharapkan nilai dividen juga mengalami peningkatan untuk tahun buku 2024. "Kami ingin sampaikan, selama lima tahun terakhir kami bagikan dividend payout ratio yang baik, rasio konsisten dibayarkan 60% dan tentunya kedepan kami ingin  pertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live 2024. Meski demikian, Sigit mengungkapkan bahwa dalam menentukan ratio dividen  juga akan memperhatikan tingkat permodalan yang optimal. Langkah ini juga mendorong  bisnis Bank Mandiri jangka panjang tetap berkelanjutan. "Sekaligus bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan BUMN ini support kredit yang sehat dan agresif dengan kecukupan modal yang baik," sambung dia. (Yetede)

Dunia pasar modal Indonesia kembali geger. Secarik kertas tanpa identitas nama pengirim diterima sejumlah awak media, Senin (26/8). Isinya cukup mengejutkan: lima orang karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dipecat pada periode Juli-Agustus 2024. Pemecatan itu diduga buntut dari pelanggaran yang dilakukan lima orang oknum karyawan BEI terkait permintaan imbalan dan gratifikasi jasa agar saham emiten bisa tercatat di BEI. Kelima oknum BEI itu diduga membentuk sebuah perusahaan jasa penasihat, yang dijadikan tempat penampungan dana gratifikasi sebesar Rp 20 miliar. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengakui, telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan BEI. Namun, I Gede Nyoman Yetna, 

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia enggan merinci soal alasan pemecatan oknum karyawan BEI yang telah melanggar etika tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan, ke lima karyawan BEI yang diduga melanggar kode etik sudah dipecat. Dugaan suap karyawan BEI menambah daftar kasus kelam di pasar modal Indonesia. Memprihatinkan, ini terjadi ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berulang kali mencetak rekor barunya sepanjang masa atau all time high (ATH). Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, kasus gratifikasi IPO bermasalah bisa menyebabkan minat investasi di pasar modal semakin merosot. Sepanjang tahun berjalan ini, emiten-emiten yang menggelar IPO juga hanya mencari dana 'recehan'. Di sepanjang Juli lalu, misalnya, bursa saham Indonesia dibanjiri emiten-emiten berskala kecil yang mencari pendanaan lewat IPO di bawah Rp 100 miliar. Pengamat pasar modal dan mantan Direktur Utama BEI Hasan Zein Mahmud menyatakan, BEI perlu menjalankan transparansi dalam memilih calon emiten baru.

Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat melalui sektor properti. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk mengangkat konsumsi kelas menengah. Ada dua bentuk bantuan yang akan pemerintah berikan. Pertama, memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti atas bagian dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar, hingga Desember 2024. Kedua, menambah kuota rumah subsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit di tahun ini dari semula 166.000 unit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan kuota ini berlaku mulai September 2024. Harapannya, kebijakan ini bisa menjaga daya beli kelas menengah. Sementara dari catatan KONTAN, sebanyak 22.449 pembeli rumah sudah memanfaatkan insentif PPN DTP perumahan hingga semester I 2024. "Tahun ini, sekitar 40 ribuan kita prediksi akan dimanfaatkan untuk membeli rumah komersial," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Febrio Kacaribu. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan, penjualan rumah tahun ini tumbuh sekitar 5% hingga 10% pada tahun ini, terdorong oleh kebijakan tersebut.

Emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) terus melebarkan sayap ke pasar ekspor. Kali ini, KLBF tengah menyasar Afrika dan Timur Tengah, sembari tetap memperkuat kehadirannya di pasar Asia Tenggara. Direktur Kalbe Farma, Kartika Setiabudy mengatakan, sebagai langkah awal, KLBF perlu mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di masing-masing negara. KLBF juga gencar memperkuat posisi di Asia Tenggara. Khususnya di Filipina, Myanmar dan Malaysia. Ketiga negara ini memberikan pertumbuhan yang baik terhadap penjualan KLBF di kawasan ASEAN. Untuk pasar ASEAN, KLBF mulai memperkuat posisi di Thailand. Pada pertengahan 2024, KLBF melalui anak usahanya Kalbe International Pt Ltd. telah mengakuisisi 49% saham Alliance Pharma Co Ltd. 

Dengan aksi korporasi itu, peluang melakukan penetrasi pasar di Negeri Gajah Putih telah terbuka lebar. Kartika mengatakan, pasar Thailand khususnya obat resep sangat positif, khususnya obat-obatan khusus, onkologi dan kanker. Demi menjaga margin, KLBF juga berupaya melepas ketergantungan dari bahan baku impor yang rentan dipengaruhi fluktuasi rupiah. KLBF pun berupaya meningkatkan kemampuan untuk memproduksi bahan baku obat sendiri. Terbaru, KLBF telah menjalin kerja sama dengan Livzon Pharmaceutical Group Inc dengan mendirikan perusahaan patungan untuk memproduksi bahan baku obat yang akan dimanfaatkan untuk pasar dalam dan luar negeri. Equity Research BRI Danareksa Sekuritas, Natalia Sutanto memperkirakan, segmen obat speciality KLBF seperti onkologi dan biosimilar akan meningkat secara bertahap di masa mendatang. Natalia mempertahankan rekomendasi beli KLBF dengan target harga di Rp 1.800 per saham.

Prospek emiten batubara belum lepas dari tekanan. Dikutip dari Reuters, China dikabarkan memangkas jumlah izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru hampir 80% pada semester I-2024. China merupakan pembangun PLTU terbesar. Langkah ini bisa menekan permintaan batubara dalam jangka panjang. SVP Project Management Office PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Setiadi Wicaksono menyoroti pembatasan batubara di negara maju. Namun situasi ini tak lantas membuat prospek batubara langsung redup. Setiadi meyakini outlook permintaan batubara masih menarik, setidaknya dalam jangka menengah hingga lima tahun ke depan. Kondisi ini akan merangsang perusahaan batubara menyasar pasar ekspor yang lebih beragam. PTBA sudah mencium peluang dari negara berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Febriati Nadira optimistis, prospek batubara masih kokoh. Penopangnya aktivitas pembangunan yang masih ramai di negara Asia. Produsen batubara terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), punya strategi serupa. Direktur & Sekretaris Perusahaan BUMI, Dileep Srivastava mengatakan, BUMI juga melakukan diversifikasi pasar dan mengakselerasi pendapatan dari segmen non-batubara. "Kami percaya adopsi strategi dengan lanskap pasar yang terus berkembang akan meningkatkan ketahanan," ujar Dileep. Analis RHB Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi mengamati transisi dunia beralih ke energi terbarukan masih perlu waktu. Analis Stocknow.id, Dinda Resty Angira mengingatkan potensi koreksi harga batubara masih terbuka, seiring ketidakpastian global.

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diperkirakan melanjutkan laju pertumbuhan kinerja hingga akhir tahun ini. Harga emas dunia yang menanjak mendorong prospek perseroan ini. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji mengatakan, harga emas di pasar dunia yang menguat mendorong kinerja perseroan ini sepanjang semester I-2024. Hal ini berkaca dari rata-rata harga jual (ASP) semester I-2024 yang naik 15% year-on-year ( yoy ) menjadi US$ 2.209 per ons troi. Sepanjang semester I-2024, emiten Grup Bakrie tersebut mencatatkan pendapatan sebesar US$ 15,8 juta atau melesat 287% yoy. Sementara laba bersih tumbuh 67% yoy menjadi Rp 9,4 juta. Permintaan akan emas juga diproyeksi meningkat, terlebih dengan status emas sebagai safe haven . Menurut Nafan, ketidakpastian kondisi geopolitik di Timur Tengah akan turut mendorong permintaan akan emas. Sebagai pengingat, opex BRMS melonjak 437,3% yoy menjadi US$ 10,5 juta di kuartal II-2024. Peningkatan opex terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji, upah, dan tunjangan lainnya karena pemanfaatan optimal dari Kilang 2 dan persiapan Kilang 3. Kemudian peningkatan pajak dan biaya perizinan, iuran tetap (PNBP), serta pajak bumi dan bangunan. 

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer menyebutkan, jika menilik capaian di semester I-2024, kenaikan kinerja BRMS didorong oleh kenaikan produksi emas dan kenaikan rata-rata harga jual emas. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty melanjutkan, secara jangka panjang potensi komoditas emas masih cukup baik. Selain itu, kondisi ketidakstabilan perekonomian dan geopolitik yang masih berlanjut, maka pelaku pasar cenderung lebih memilih aset yang bersifat safe haven seperti emas. Di sisi lain, dengan potensi pemangkasan suku bunga maka dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi turun. Arinda berpandangan bahwa penurunan dolar AS akan berpengaruh pada laba BRMS, mengingat emiten ini juga melakukan ekspor. Arinda memperkirakan BRMS mampu mencetak pertumbuhan laba bersih sebesar 20% pada akhir tahun nanti. Dengan demikian, ia merekomendasikan buy BRMS dengan target harga Rp 230 per saham.