;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Suku Bunga BI Turun, Perbankan Genjot Pertumbuhan Kredit

19 Sep 2024

Perbankan mendapat angin segar baru. Bank Indonesia (BI) telah menurunkan bunga acuannya 25 basis point (bps) ke level 6%. Kebijakan tersebut bakal mengurangi tekanan biaya dana yang menjadi tantangan utama bank tahun ini. Tingginya biaya dana menjadi salah satu penyebab tingkat profitalitas perbankan tahun ini melambat. Data Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga simpanan berjangka mengalami tren peningkatan selama era suku bunga tinggi. Per Juli 2024, bunga simpanan berjangka tenor 1 bulan mencapai 4,75%. Sedangkan pada Juli 2023 masih di level 4,54% dan di Desember sebesar 4,71%. Penurunan bunga acuan tentu akan segera direspon bank-bank dengan menurunkan bunga dana mahalnya. Bank CIMB Niaga, misalnya, akan fokus menurunkan biaya dana atau cost of fund (CoF) dengan adanya penurunan BI rate. Artinya, bunga simpanan bank berkode saham BNGA ini akan lebih dulu turun agar likuiditas semakin baik dan bank selanjutnya bisa memberikan bunga kredit lebih murah. “(Dengan penurunan CoF) margin bisa tetap sehat. Bank juga bisa membiayai kredit, termasuk resiko NPL,” kata Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan, Rabu (18/9). 

Namun, Lani belum bisa memastikan bunga simpanan bisa langsung turun setelah pasca penurunan BI rate yang diputuskan pada Rabu (18/9). Menurutnya, penyesuaian bunga dana itu akan tergantung juga dengan perkembangan kondisi industri dan rate instrumen investasi lain. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo melihat penurunan BI rate akan lebih berdampak pada likuiditas ketimbang permintaan kredit. Kebijakan itu akan lebih cepat bedampak pada penurunan bunga dana. Adapun Direktur Keuangan Bank Raya Rustati Suri Pertiwi melihat bahwa penuruna bunga acuan akan menurunkan biaya bank, terutama biaya dana. “Efisiensi biaya dana akan mendorong peningkatan efisiensi industri perbankan Indonesia.” ujarnya. Sebagai informasi, Tiwi bilang sejauh ini belum melakukan kenaikan suku bunga. Ia bilang untuk saat ini bunga kredit di Bank Raya beragam tergantung jenis kreditnya, tapi untuk SBDK mikro di kisaran 15% dan SBDK ritel di kisaran 11%.

Dominasi Asuransi Syariah dalam Bisnis Patungan Kian Meningkat

19 Sep 2024

Perusahaan patungan berpotensi makin menancapkan kukunya di industri asuransi jiwa dalam negeri. Berkat kekuatan modal yang dimiliki, perusahaan joint venture dianggap bakal mampu memenuhi sejumlah aturan baru yang bakal berlaku mulai tahun depan. Aturan anyar itu di antaranya penerapan PSAK 117 yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Aturan ini mengadopsi IFRS 17 yang sudah berlaku secara global. Selain itu, perusahaan joint venture juga dianggap lebih siap memenuhi aturan ekuitas yang dituangkan dalam POJK nomor 23 tahun 2023. Berdasarkan kajian IFG Progress, implementasi PSAK 117 akan berdampak pada ekuitas asuransi yang secara paralel sedang melakukan persiapan memenuhi POJK 23/2023. Kondisi ini diprediksi akan membuat landscape industri asuransi cenderung lebih ramping dengan aksi merger dan akuisisi guna memenuhi ketentuan ekuitas. 

Pengamat asuransi Irvan Raharjo menilai tak mengherankan bila ekuitas perusahaan asuransi jiwa patungan mendominasi. Pasalnya sejak didirikan bertahun-tahun lalu, ada ketentuan permodalan perusahaan asuransi asing yang memang dipatok lebih tinggi dibanding perusahaan swasta nasional. Sejumlah perusahaan asuransi joint venture pun menegaskan kesiapan memenuhi dua ketentuan ini. CEO PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Wianto Chen bilang pihaknya sudah menggunakan standar pencatatan PSAK 117 untuk pelaporan kepada grup usahanya. Meski ia mengaku penerapan PSAK 117 memang perlu tambahan tenaga ahli hingga komponen teknis baru. Sementara Chief Financial Officer PT Prudential Life Assurance Adit Trivedi bilang pihaknya telah menyelaraskan proses internal dengan standar baru tersebut sejak 2022. Terutama soal pelaporan yang dikirim ke perusahaan induk. "Kami melihat penerapan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan manajemen risiko serta transparansi keuangan," ungkap Adit.

Percepatan Pembangunan Angkutan Perkotaan dengan Kolaborasi

18 Sep 2024
Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada Selasa (17/9/2024) ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan angkutan di perkotaan Indonesia yang tengah tumbuh pesat. Sejauh ini, sudah ada 22 kota yang memiliki program angkutan modern berbasis skema buy the service (BTS) atau pembelian layanan per kilometer sesuai standar pelayanan minimal. Dengan bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (APBD), layanan bus modern ini telah memberikan perubahan positif pada kota. Namun, tren pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi masih jauh lebih tinggi daripada pembangunan angkutan umum massal perkotaan. Di banyak kota, kemacetan telah menjadi pengalaman rutin bagi warganya.

Selain itu, pembangunan angkutan perkotaan juga masih berfokus di Indonesia bagian barat dan tengah, dengan konsentrasi utama tetap di Jawa. Kota-kota di Indonesia bagian timur masih belum tersentuh penataan. Padahal, sistem transportasi publik perlu dibangun sedini mungkin dengan mempertimbangkan kalkulasi pertumbuhan kota. Dengan demikian, berbagai masalah akibat buruknya sistem transportasi umum kelak dapat dihindari. Pada 2022, Presiden Joko Widodo menekankan jika angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan. Pendapat Presiden itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

”Dalam catatan (kami), kerugian secara kumulatifjika angkutan massal itu tidak dilakukan paling tidak Rp 100 triliun dalam masa satu tahun,” kataBudi (Kompas.id, 3/11/2022). Fakta lainnya, pembangunan angkutan perkotaan modern yang dirintis sejak dua dekade terakhir tak selalu mampu bertahan. Di Kota Jambi, inisiatif pemerintah kota setempat mengelola bus Koja Trans hanya bertahan dua tahun. Isu pembiayaan, pengembangan usaha, integrasi antarangkutan umum, terdampak pandemi Covid-19, serta bagaimana menarik minat warga untuk menggunakan angkutan umum disebut penyebab Koja Trans berhenti beroperasi. (Yoga)

Legislasi RUU Kepariwisataan Ditolak Pemerintahan Jokowi

18 Sep 2024
Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggal berumur sebulan menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diusulkan DPR. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. WakilMenteriPariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ) Angela Tanoesoedibjo yang mewakili pemerintah mengatakan, penyusunan RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah secara signifikan UU No 10/2009. Alhasil, RUU yang dibentuk bukan regulasi perubahan, melainkan RUU Kepariwisataan yang baru.

Ia menyampaikan arahan Presiden bahwa pedoman penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) perlu meminimalkan perubahan sistematika dengan sedikit mungkin menambah bab baru. Selain itu, materi perubahan cukup disisipkan pada bab yang sudah ada. Pada intinya, penyusunan DIM tak mengubah desain dasar pengaturan dalam UU No 10/2009, yaitu empat bidang pembangunan kepariwisataan. ”Jadi, perubahan hanya berfokus pada penguatan desain pengaturan dalam UU No 10/2009,” kata Angela dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (Yoga)

BRT, Mengurangi Potensi Kemacetan Bandung Raya

18 Sep 2024
Kemacetan diprediksi bakal mengunci Bandung Raya di tahun 2037. Demi mencegah bencana kemacetan itu terjadi, bakal digulirkan program bus rapid transit atau BRT di kawasan aglomerasi terbesar di Jawa Barat tersebut. Angkutan massal perkotaan berbasis bus tersebut  ditargetkan mulai beroperasi tahun depan. Potensi kemacetan itu awalnya disampaikan dalam rapat tertutup terkait penataan transportasi terpadu Cekungan Bandung tahun 2023. Acara itu digelar di Istana Merdeka dipimpin Presiden Joko Widodo. Kondisi kemacetan di Bandung Raya dari data yang dipaparkan perwakilan Pemprov Jabar dalam rapat itu sudah mencapai 40 persen. Dengan kata lain, kemacetan kini menjadi teman akrab warga sehari-sehari.

Hal ini dirasakan Nindya Apsari (30). Wanita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ini terbiasa menembus kemacetan menggunakan angkutan umum untuk tiba di rumahnya di daerah Ciwastra. Jarak dari kantor ke rumahnya hanya 10 kilometer. Apabila kondisi jalan lancar, perjalanan Nindya yang pulang kantor di sore hari dengan angkot hanya memakan waktu 40 menit. Di akhir pekan, kala warga Jakarta maupun sekitarnya membanjiri Bandung Raya untuk berlibur, perjalanan Nindya molor hingga satu jam. Meskipun demikian, Nindya tetap menggunakan angkutan umum, seperti angkot dan bus. Dia pun berharap pembenahan angkutan umum segera terwujud.

”Menggunakan transportasi umum, seperti angkot dan bus, akan terasa lebih nyaman apabila didukung fasilitas dan jumlah moda memadai,” tutur Nindya, Kamis (12/9/2024). Berbeda dengan Nindya, Fajar (35), warga Cibiru, Kota Bandung, tetap menggunakan sepeda motor. Alasannya, rute angkutan tidak menjangkau tempat tinggalnya dan waktu tempuh kendaraan umum di Bandung tak dapat diprediksi Data Polrestabes Bandung, ada 11 kawasan rawan macet diKotaBandung.Kawasanitu, antara lain, Pasteur, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Soekarno-Hatta, Cihampelas dan Sukajadi. Jumlah warga yang memasuki Kota Bandung pada pagi hingga siang hari bisa mencapai lima juta orang. (Yoga)

Persyaratan Kredit UMKM yang Rumit

18 Sep 2024
SUDAH enam tahun belakangan Faiq Septian Firdaus berbisnis pakaian olahraga di Yogyakarta. Berbekal dana simpanan dan pinjaman dari keluarga, ia membeli mesin produksi pertamanya pada 2018. Biaya menjadi tantangan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM miliknya itu.  Pada 2020, ia pernah mencoba mengajukan kredit via Pegadaian. Namun tidak membuahkan hasil karena terhambat domisili pada kartu tanda penduduk yang bukan di Yogyakarta. Dia pun mencoba mengakses pembiayaan di luar kredit usaha rakyat (KUR). Namun bunga pinjamannya dianggap memberatkan, yakni 10 persen, bahkan lebih. 

Menurut Faiq, KUR sebenarnya relatif terjangkau karena bunganya rendah, bisa 3-4 persen. “Namun persyaratannya tidak mudah,” ujarnya kemarin. Ia berharap akses pembiayaan bagi UMKM dapat dipermudah karena segmen usaha mikro juga menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Faiq tidak sendirian. Syarif, pedagang burger di area Binus University, Jakarta Barat, juga tidak mengajukan kredit perbankan. Pada awal membangun usaha kecilnya, Syarif mengandalkan uang simpanan dan bantuan dari keluarga terdekatnya. 

Syarif tidak menutup kemungkinan akan mengajukan kredit usaha di kemudian hari. Dia hanya belum paham alur pengajuan kredit. “Pastinya ada rencana. Tapi syaratnya seharusnya dipermudah,” katanya saat ditemui di lokasi jualannya kemarin. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengatakan kurangnya sosialisasi dan rumitnya prosedur kredit membuat penyaluran kredit UMKM turun. Menurut dia, banyak pelaku UMKM yang belum memahami persyaratan program kredit usaha. (Yetede)

Integritas Panitia KPK Tidak Meyakinkan

18 Sep 2024
PROSES seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak akhir dengan terpilihnya 20 kandidat. Namun hasil seleksi ini memicu kehebohan publik karena beberapa nama yang muncul dalam daftar tersebut memiliki catatan masalah yang mencolok. Johanis Tanak dan Pahala Nainggolan, misalnya, yang pernah diduga memiliki catatan pelanggaran kode etik. Lalu ada nama Agus Joko Pramono, bekas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang diduga terlibat dalam transaksi janggal sebesar Rp 115 miliar. Di sisi lain, beberapa figur, seperti mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan anggota IM57+ Institute—organisasi gerakan antikorupsi bentukan para eks-pegawai KPK—terpaksa gugur dari daftar calon.

Keadaan ini menimbulkan keraguan mengenai integritas Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Publik mulai mempertanyakan, apakah panitia seleksi telah menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam proses rekrutmen dan seleksi, yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta imparsialitas. Transparansi adalah prinsip pertama yang penting dalam seleksi. Transparansi berarti seluruh tahapan dan keputusan dalam proses seleksi dilakukan secara jelas dan terbuka. Hal ini melibatkan pengumuman kriteria seleksi, proses evaluasi, serta alasan di balik setiap keputusan. Dengan transparansi, calon pemimpin dan pihak-pihak terkait dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan apa yang diharapkan dari mereka. (Yetede)

Polemik Kadin Masih Berlanjut

18 Sep 2024
SUDAH berkali-kali perebutan nakhoda Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia terjadi. Sesering itu pula kita melihat campur tangan politikus dan penguasa terhadap organisasi para pengusaha tersebut. Karena itu, siapa pun yang menang atau kalah dalam perseteruan tak bakal mengubah citra Kadin sebagai kartel pengusaha yang berkongsi dengan elite politik dalam memuluskan kepentingan masing-masing. Drama terbaru berlangsung pada 14 September 2024 ketika Anindya Bakrie yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hasil persamuhan menetapkan Anindya, putra sulung politikus Golkar sekaligus tokoh Kadin, Aburizal Bakrie, sebagai ketua umum. Anindya mendongkel Arsjad Rasjid, yang mengalahkannya dalam pemilihan Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional VIII pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kubu Anindya mengklaim musyawarah luar biasa digelar karena ada aspirasi dari pengurus daerah dan para anggota luar biasa yang menghendaki Kadin menjadi organisasi pengusaha yang "netral". Sebaliknya, kubu pendukung Arsjad menganggap musyawarah luar biasa tersebut sebagai kudeta karena tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Perang klaim terus berlanjut hingga terjadi perebutan kantor Kadin oleh kedua kubu.

Pertikaian antara Arsjad dan Anindya menegaskan bahwa organisasi pengusaha di Indonesia tak pernah lepas dari konflik. Pada 1950-1960-an, ada dua organisasi yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal para pengusaha. Keduanya kemudian berkembang menjadi Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meski pemerintah akhirnya hanya memberikan dasar hukum berupa undang-undang kepada Kadin. Di tubuh Kadin pun beberapa kali terjadi dualisme kepemimpinan, antara lain pada 2013 dan 2015, sebagai buntut perseteruan kandidat yang berlaga dalam pemilihan ketua umum. (Yetede)

Kabinet Yang Mampu Wujudkan Visi Presiden

18 Sep 2024

Presiden dan Wakli Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus menetapkan syarat profesional, ahli, berintegritas, dan memiliki kapabilitas teknis dalam memilih figur untuk menjadi  anggota kabinet mereka, Selain itu, figur yang bisa berasal dari partai maupun dari non partai  itu perlu dipastikan  mampu bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan program kerja pemerintah baru tetap seperti target pertumbuhan ekonomi 8%. 

Khusus untuk tim ekonomi, sosok yang dipilih mesti ekonom yang memiliki paradigma ekonomi kerakyatan yang berpikir kreatif (out of the box) dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, selain itu anggota tim harus memilki rekam jejak yang baik dan terbukti mumpuni dibidang makroekonomi, industri, dan keuangan. "Mereka harus memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan multiplier effect seluas-luasnya," ujar peneliti Center of Reform of Economic (Core) Indonesia ELiza Mardian saat dihubungi Investor Daily. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, lanjut dia, dibutuhkan pandangan ahli ekonom yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur bertekhnologi tinggi, pertanian, perekonomian digital, serta industrialisasi berbasis seumber daya alam. (Yetede)

Manufaktur Menjadi Sandaran Ekspor

18 Sep 2024

Ekspor nasional tumbuh 7,13% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 23,5 miliar pada Agustus 2024 dari bulan sama tahun lalu US$ 21,9 miliar. Pertumbuhan itu berada dikisaran konsensus analis sebesar 4,1-8,5% dan terjadi ditengah tren penurunan harga komoditas. Agustus 2024, ekspor manufaktur tumbuh 8,7% menjadi US$ 17,7 miliar, menyumbangkan 75% total ekspor. Pertumbuhan ekspor manufaktur melampaui sektor pertambangan dan lainnya yang hanya tumbuh 2,76% secara yoy dan kontraksi 10,6% secara kuartalan. Berdasarkan data BPS, ekspor beberapa produk manufaktur mencetak pertumbuhan tinggi. Agustus 202, ekspor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya tumbuh 16,4% menjadi US$ 1,3 miliar, lalu kendaraan dan bagiannya tumbuh  16,4% menjadi US$ 1,3 miliar, lalu kendaraan dan bagiannya 5,91% menjadi US$ 1 miliar, mesin dan peralatan mekanisme serta bagiannya 31,7% menjadi US$ 571 juta, nikel dan barang daripadangan 30,86% menjadi US$ 741 juta dan alas kaki 17,5% menjadi US$ 656 juta. Ekspor logam mulia dan perhiasan/permata melesat paling tinggi, sebesar 70,92% menjadi US$ 788 juta. (Yetede)