Industri pariwisata sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah pihak termasuk pemerintah mengonfirmasi bahwa sektor ini menjadi satu-satunya lini bisnis yang belum sepenuhnya sembuh dari sakit menahun yang disebabkan oleh hawar virus Corona, empat warsa lalu. Buktinya okupansi perhotelan, kunjungan wisatawan, kontribusi ke produk domestik bruto, hingga devisa yang disumbang pariwisata belum setinggi prapandemi. Sayangnya, pemerintah dianggap tak jarang menelurkan kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya penyehatan industri pariwisata. Situasi itu melengkapi keterpurukan dunia usaha yang dewasa ini dihadapkan pada sulitnya mengakses fasilitas permodalan. Pemangku kebijakan pun diharapkan mendengar suara pengusaha, agar kinerja pariwisata yang menjadi andalan sektor jasa kembali prima.

Menyoroti bahwa sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun devisa pariwisata meningkat pada 2023 menjadi US$14 miliar, angka ini masih jauh di bawah capaian pra-pandemi sebesar US$16,91 miliar pada 2019. Kontribusi pariwisata terhadap PDB juga belum signifikan, tidak pernah mencapai 5% sejak 2015.

Beberapa kendala utama yang dihadapi industri pariwisata mencakup harga tiket pesawat yang mahal, pajak tinggi di sektor transportasi, dan regulasi pemerintah yang kurang fokus. Keberadaan Satgas Penurunan Tiket Pesawat, yang bertujuan menurunkan harga tiket, belum menunjukkan hasil yang optimal. Selain itu, infrastruktur seperti bandara internasional perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam hal konektivitas penerbangan domestik yang sering dikeluhkan oleh wisatawan.

Prabowo Subianto, yang kepemimpinannya diharapkan mampu memberikan perhatian pada promosi global dan regional serta pengembangan destinasi berkualitas. Dukungan pemerintah dalam akses permodalan juga diperlukan untuk mendorong investasi baru di sektor perhotelan, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, yang berhasil menyerap investasi hotel baru sebesar US$304 juta pada semester pertama 2024.

Pada akhirnya, dengan promosi yang kuat dan pengembangan pariwisata yang inovatif, sektor ini bisa menjadi penggerak ekonomi yang signifikan, membawa kesejahteraan langsung ke masyarakat lokal.

Berbagai tantangan dalam mengoptimalkan sektor pariwisata Indonesia sebagai mesin ekonomi. Meskipun pemerintah telah berusaha memulihkan sektor ini pasca-pandemi, kebijakan yang diambil dinilai kontraproduktif, seperti pengurangan jumlah bandara internasional, mahalnya tiket pesawat, dan pengurangan negara bebas visa kunjungan. Kebijakan tersebut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan menghambat akselerasi pemulihan sektor pariwisata.

Beberapa tokoh penting dalam artikel ini adalah Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang menyuarakan keluhan pengusaha mengenai tingginya harga tiket pesawat dan perlunya intervensi pemerintah melalui insentif. Bayu Sutanto, Sekjen Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA), menjelaskan bahwa harga tiket pesawat belum pernah melebihi tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah, tetapi tingginya biaya operasi maskapai membuat harga tiket sulit diturunkan. Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, juga menekankan pentingnya penurunan harga tiket pesawat dan komunikasi dengan pemerintah terkait kendala operasional.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa pemerintah fokus pada pemulihan pariwisata, dengan langkah-langkah seperti peningkatan konektivitas, promosi wisata, dan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang). Namun, hambatan perizinan, infrastruktur, dan insentif tetap menjadi kendala yang signifikan.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menambahkan bahwa sektor pariwisata masih belum bisa menjadi penyelamat neraca transaksi berjalan tanpa peningkatan daya tarik, fasilitas pendukung, dan peran masyarakat lokal dalam bisnis pariwisata.

Industri perhotelan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti moratorium pembangunan hotel baru, akses permodalan yang sulit, serta lesunya industri pariwisata pasca-pandemi. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengusulkan moratorium pembangunan hotel di beberapa kawasan Bali untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta menghindari persaingan harga yang merugikan. Namun, Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, mengkritik kebijakan ini, karena dianggap menghambat investasi dan tidak berpihak pada pemulihan sektor perhotelan yang masih terdampak pandemi. Pelaku usaha, seperti Wahyudi Eko Sutoro dari PT Eastparc Hotel Tbk dan Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, menekankan pentingnya fokus pada wisatawan domestik untuk menjaga okupansi hotel.

Menjaga kedaulatan Indonesia bukan hanya melalui pendekatan fisik seperti pertahanan, tetapi juga melalui ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bank Indonesia (BI), bersama dengan TNI Angkatan Laut, berkolaborasi dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memastikan distribusi uang Rupiah yang layak edar ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), terutama di Papua Barat. Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Setian, menekankan pentingnya penyediaan uang kartal dalam menjaga ekonomi daerah-daerah 3T dan memastikan transaksi dilakukan dengan Rupiah, sebagai simbol kedaulatan negara.

Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Yayan Sofyan, menegaskan bahwa TNI AL juga terlibat dalam menjaga kelancaran pembangunan ekonomi melalui transaksi keuangan menggunakan Rupiah. Selain distribusi uang, ekspedisi ini juga melibatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, termasuk anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Rupiah dan NKRI.

Dalam ekspedisi ini, BI dan TNI AL menghadapi berbagai tantangan medan, seperti gelombang laut yang tinggi, tetapi berhasil mencapai tujuan mereka. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melalui perwakilannya, menyampaikan apresiasi atas upaya ini yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi ekonomi yang lancar.

Penantian panjang investor terkait dengan arah suku bunga acuan terjawab pada pekan-pekan ini. Khusus bagi pasar keuangan lokal, ada dua agenda penting yang akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dalam negeri, yakni pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Open Market Committee (FOMC), serta Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Memang, sejauh ini belum pasti berapa jumlah penurunan suku bunga yang bakal ditetapkan oleh The Fed pada FOMC 18 September 2024. Tapi, pasar memperkirakan, bank sentral Amerika Serikat (AS) itu memangkas 25-50 basis poin (bps). Head of Investment Information Mirae Asset, Martha Christina melihat, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps lebih besar. Alasannya inflasi inti AS masih naik, sehingga Fed mungkin masih hati-hati dan konservatif menurunkan suku bunga. 

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, FOMC kali ini menjadi salah satu penantian panjang, lantaran hampir tiga tahun terakhir bank sentral AS cenderung menaikkan suku bunga. Nico juga menilai, pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps lebih aman ketimbang jika Fed langsung memangkas 50 bps. Di sisi lain, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mencermati, BI kemungkinan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada pekan ini. Namun masih tetap terbuka peluang BI memotong suku bunga 25 bps. Keputusan Fed bakal menjadi angin segar IHSG, setidaknya hingga akhir tahun nanti. Martha memproyeksikan, IHSG bisa naik menuju 7.915 di akhir tahun 2024. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengingatkan, kenaikan IHSG di pekan pendek ini justru cenderung terbatas dan rawan profit taking. Menurut Nico, semua sektor saham di bursa mendapatkan manfaat positif jika bunga turun. Tapi, sektor-sektor yang akan merasakan dampak terbesar ialah sektor finansial, properti, otomotif, konsumer non-siklikal, energi, konsumer siklikal, dan teknologi. Sedangkan sektor kesehatan mungkin melemah, karena sektor defensif biasanya ditinggalkan sementara waktu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Jika tidak ada halangan, aturan ini akan dirilis pada 1 Oktober 2024. Artinya mulai awal Oktober nanti, tidak semua masyarakat bisa membeli Pertallite maupun Biosolar. Kelak, hanya konsumen yang berhak saja yang dapat menggunakan BBM subsidi tersebut. Pembatasan BBM subsidi tersebut berpeluang mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Permintaan produk BBM akan relatif tetap sama, asumsinya produk tersebut relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya," tutur Yusuf kepada KONTAN, Senin (16/9). 

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di 1%-2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan. Angka ini relatif besar, terutama dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai, pembatasan BBM subsidi menjadi dilema. Sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Masyarakat mampu juga perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga. Eko menilai, apabila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun akan semakin tergerus.

Rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed untuk memangkas bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuan FOMC pekan ini, bakal jadi angin segar bagi kinerja emiten ritel nasional. Langkah The Fed itu akan diikuti sejumlah bank sentral lain, termasuk Bank Indonesia (BI). Kebijakan pelonggaran moneter diprediksi akan berujung ke perbaikan daya beli konsumen. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina memprediksi, sektor ritel menunjukkan kinerja positif di kuartal IV-2024. Prediksi itu terealisasi jika BI turut memangkas bunga. "Penurunan suku bunga akan memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga," kata Martha, akhir pekan lalu. Pemangkasan suku bunga dan peningkatan kepercayaan konsumen akan mendorong masyarakat lebih aktif belanja barang dan jasa. Marthe memperkirakan, sektor ritel, khususnya segmen barang konsumsi, fesyen, dan elektronik akan mendapat keuntungan dari tren tersebut. Terlebih, kinerja keuangan sejumlah emiten ritel masih dalam tren positif di enam bulan pertama tahun ini. Contohnya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart, meraup laba bersih Rp 1,7 triliun pada semester I 2024. Laba AMRT ini tumbuh 6,2% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya Rp 1,6 triliun. Research Analyst Mirae Asset, Abyan Habib Yuntoharjo mengamati, prospek ACES masih akan tumbuh positif di sisa tahun 2024. Ini didorong potensi penurunan suku bunga, yang akan berdampak positif pada daya beli masyarakat. "Sentimen positif ini akan lebih terlihat nanti setelah pemangkasan suku bunga," kata Abyan.

Era suku bunga tinggi akan segera berakhir. Jika sesuai rencana, bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, bakal memangkas suku bunganya pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada hari ini (17/) hingga Rabu (18/9). Keputusan The Fed diproyeksi akan diikuti Bank Indonesia (BI). Seiring itu, sejumlah portofolio investasi akan terpapar sentimen positif. CEO PT Pinnacle Persada Investama alias Pinnacle Investment Guntur Putra menilai, penurunan suku bunga akan membuat kupon obligasi jadi lebih menarik dibanding suku bunga pasar. Tak hanya obligasi, pasar saham juga akan menggeliat. Pemangkasan bunga The Fed berpotensi mendatangkan capital inflow . Dus, likuiditas di pasar meningkat. "Penurunan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik saham, terutama sektor yang sensitif terhadap suku bunga," imbuh dia. CEO and Founder Finansialku Melvin Mumpuni mengamini, penurunan suku bunga akan berdampak positif pada pasar saham. Perusahaan di sektor Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyarankan, dengan ada pemangkasan suku bunga, investor bisa lebih agresif mengatur portofolionya. "Dari sebelumnya di aset safe haven , dialihkan lebih banyak aset yang berisiko," ujar dia.