Rokok ilegal termasuk bisnis kotor yang menggiurkan. Produsen, distributor, hingga pengecer meraup untung besar. Pemilik warung rokok di Duren Sawit, Jaktim, menjual rokok ilegal bermerek Luxio dan Dubai. Harganya Rp 13.000 per bungkus. ”Ini pas lagi ada, tadinya, kosong,” kata pemilik warung yang lokasinya tersuruk dari jalan raya ini, Minggu (18/8). Luxio dan Dubai disimpan dalam kardus, tidak terpajang di etalase seperti rokok resmi. Rokok tanpa pita cukai ini tak terlihat dari depan warung. Jika pemilik warung membeli dari distributor, margin yang diperolehnya Rp 4.500 per bungkus. Ini tergambar dari katalog harga rokok yang didapat dari distributor rokok ilegal, Sinar Bintang, yang berlokasi di Jepara, Jateng. Di katalog tertulis harga Dubai dan Luxio Rp 85.000 per slof atau Rp 8.500 per bungkus.

Status Sinar Bintang sebagai distributor rokok ilegal sudah terverifikasi. Kompas pernah membeli dua slof rokok ilegal merek Saga Bold dari Sinar Bintang dan barangnya tiba dengan selamat di Jakarta. Si pemilik warung bisa lebih besar keuntungannya jika membeli langsung dari produsen di Jatim atau Jateng. Berdasar penelusuran di Pamekasan, Madura, Jatim, harga rokok di sana Rp 5.000-Rp 7.000 per bungkus. Jojo, nama samaran, bos rokok ilegal di Pamekasan, melepas produknya Rp 1,05 juta per bal (200 bungkus). Biaya produksi Rp 750.000. Terdiri dari bahan baku, sewa mesin, dan upah pengemasan. Jadi, setiap bal ia untung Rp 300.000. Dalam sebulan, dia memproduksi 120 bal dengan untung Rp 36 juta. Sebagai catatan, Jojo baru bos rokok ilegal skala ”cilik” di Pamekasan. Ia baru memulai bisnis 7 bulan lalu.

Jojo belum punya pabrik. Untuk membuat rokok, ia menyewa mesin milik pabrik, mirip seperti petani yang membawa padi ke penggilingan. ”Kapasitas produksi saya hanya untuk memasok satu pelanggan (distributor) di Tangerang, Banten. Kalau sudah banyak pelanggan, tidak cukup segitu,” kata Jojo di rumahnya akhir Juli 2024 lalu. Cuan lebih besar tergambar dari distributor besar seperti LB (32) di NTT. Lebih dari 5 tahun pria ini memasarkan rokok ilegal di dua kabupaten di NTT. Saat ini, ia menjual sebuah rokok sigaret kretek mesin (SKM) warna putih dengan klaim rasanya menyerupai salah satu rokok resmi yang sangat populer di masyarakat, yakni Sampoerna A Mild. Rokok yang dijual LB dibuat sebuah pabrik di Jepara.

Kompas kemudian meminta seseorang di NTT untuk membeli rokok yang dijual LB dan mengirimnya ke Jakarta. Setelah dicoba, rasanya memang mendekati Sampoerna A Mild. Rokok ilegal milik LB dijual Rp 15.000, sedangkan rokok resmi Sampoerna A Mild rerata Rp 35.000 per bungkus. Rasa nyaris sama, tapi harganya beda jauh. Karena pasarnya tersebar di dua kabupaten, LB bisa menjual 500 karton per bulan. Jumlah ini setara 2.000 bal atau 400.000 bungkus. Untuk 500 karton, ia membayar ke pabrik Rp 2 miliar lalu mendapat untung Rp 1 miliar. Bagi pedagang eceran, keuntungan penjualan rokok illegal lebih besar dibanding rokok resmi. Pengecer hanya mendapat selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per bungkus untuk rokok resmi. Sementara rokok ilegal marginnya bisa mencapai Rp 5.000. (Yoga)

Para penjual rokok ilegal gencar menawarkan produk-produknya di media sosial, seperti Facebook, terutama di grup-grup berunsur rokok. Mereka tidak bersedia untuk COD atau pembayaran di tempat. Pengiriman dilakukan melalui ekspedisi dan akan diinfokan nomor resinya setelah pembayaran selesai. Di grup komunitas Rokok Sidoarjo, akun Msd Msd mengingatkan selalu waspada agar transaksi jual-beli tidak dilakukan di luar aplikasi resmi dan tidak mudah tergiur dengan harga murah. Dalam unggahan itu disertakan tangkapan layar obrolan bahwa penjual menolak melakukan transaksi COD. Transaksi COD baru bisa dilakukan setelah transaksi pembelian kedua.

Artinya, pada transaksi pembelian pertama, penjual hanya akan mengirimkan rokok ilegal melalui pihak ekspedisi tanpa bertatap muka. ”Untuk orderan di awal, saya belum bisa COD full, Mas. Orderan selanjutnya baru bisa COD full.  Saling jaga amanahnya aja,” tulis penjual dalam tangkapan layar obrolan itu. Penjual takut keberadaannya terlacak pembeli jika COD yang ditangani penjual langsung. Alternatif lainnya, pembeli bisa melakukan COD melalui lokapasar, seperti Tokopedia atau Shopee. Dengan demikian, yang bertatapan langsung dengan pembeli adalah kurir ekspedisi sehingga penjual tidak terlacak. Mereka juga berbagi pengalaman di grup.

Akun Facebook Khanifudin mengunggah informasi di grup Rokok Legal dan Ilegal Jawa, kalimat pembukanya, ”Sekadar sharing sesama pemain kita ya….” Akun Khanifudin menceritakan dirinya pernah tertipu pembeli nakal yang membawa kabur produk rokok ilegal miliknya. Ada 3 slof (30 bungkus) rokok yang tak dibayar pembeli. Sejak itu dia enggan menerima pelanggan baru tanpa membayar lunas di depan. Selain berbagi pengalaman, di grup itu juga banyak penjual rokok ilegal yang menawarkan produknya. Mayoritas penjual menyertakan informasi bahwa rokok ilegal bisa dibeli setelah pembeli mengirim pesan ke Whatsapp penjualnya. Penjual akan mengirimkan pranala lokapasar agar pembeli bisa bertransaksi.

Kompas menelusuri pranala https://tokopedia.link/majumakmurrr yang dibagikan akun Zian di grup rokok ilegal dan legal pada 3 Agustus 2024. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, toko MajuMakmurrr yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Madura, telah beroperasi sejak Januari 2024. Ada 183 jenis rokok ilegal berbagai merek yang dijual. Rokok ilegal ditulis dengan keterangan nama produk lain, yakni android, bumbu-bumbu, dan sepeda. Jika dilihat dari testimoni pembeli, produk yang dikirim adalah bungkusan rokok. Seribu cara akan ditempuh penjual rokok ilegal demi mendapatkan cuan. Siasat yang dibagikan mungkin menjadi jitu tapi juga diketahui pihak lain. (Yoga)

Kemandirian bangsa akan produk farmasi, termasuk produk biofarmasi, seperti vaksin, merupakan keniscayaan. Kebutuhan masyarakat akan produk tersebut makin besar. Maka, penelitian dan produksi vaksin dalam negeri perlu terus didorong. Hal ini diutarakan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, di Bogor, Jabar, Rabu (11/9). Industri farmasi harus terus berkembang sehingga percepatan akan kemandirian bangsa terhadap produk farmasi, khususnya produk vaksin, bisa terwujud. ”Ke depan, saya harap (penelitian vaksin) yang dikembangkan tidak hanya terkait infectious disease (penyakit menular), tetapi juga vaksin untuk sistem imun,” ucapnya. Menurut Budi, keberadaan fasilitas produksi vaksin yang dikembangkan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia menjadi bukti bahwa industri farmasi nasional semakin berkembang.

Hal itu turut mendukung transformasi sistem kesehatan dari pemerintah. Budi menambahkan, produksi vaksin diharapkan bisa berkembang tidak hanya satu jenis vaksin. Berbagai pathogen yang berisiko menjadi penyakit dan wabah di masyarakat perlu diatasi dengan baik melalui pencegahan dengan pemberian vaksin. Dirut PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia FX Sudirman menyatakan, PT Biotis bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam penelitian dan pengembangan vaksin yang dibutuhkan masyarakat. Sebelumnya, PT Biotis juga memproduksi vaksin Merah Putih atau Inavac yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Vaksin tersebut merupakan hasil nyata dari kerja sama antara industri, yakni PT Biotis, dengan akademisi dan peneliti dari Universitas Airlangga.

”Masa depan Indonesia akan lebih baik karena vaksin Merah Putih menginspirasi banyak peneliti,” ungkapnya. Sudirman menuturkan, selama ini kerja sama juga sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait dengan produksi vaksin dalam negeri. Salah satunya adalah kerja sama dengan India dalam memproduksi vaksin pentavalen untuk mencegah penyakit difteri. Selain itu, PT Biotis juga bekerja sama dengan Beijing Minhai Biotechnology Co Ltd (Minhai), China, dalam produksi vaksin PCV-13 yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia pada anak. Ada pula kerja sama dengan Indian Immunologicals Ltd (IIL) dalam pengembangan vaksin hepatitis B. (Yoga)

Truk listrik mulai gencar memasuki pasar kendaraan alat berat, khususnya untuk industri pertambangan.  Penetrasi yang masih sedikit dan masih jauh dari pangsa pasar truk solar mendorong sejumlah produsen berinisiasi menawarkan truk listrik ke perusahaan tambang. Selain lebih ramah lingkungan, biaya perawatan diklaim lebih murah ketimbang truk solar. Truk-truk itu ditawarkan dalam pameran Mining Indonesia 2024 di Jakarta, Rabu (11/9). PT Panca Mega Makmur (PMM) sebagai agen pemegang merek XCMG, BUMN asal China yang fokus memproduksi alat berat, mengenalkan dua jenis dump truck listrik, seberat 70.000 kg dan 105.000 kg.

Presdir PT Gaya Makmur Mobil (GMM), perusahaan induk PMM, Frankie Makaminang mengatakan, baterai dua truk listrik itu masing-masing berkapasitas 350 kilowatt jam (kWh) dan 423,87 kWh, yang dapat digunakan hingga jarak 100-150 kilometer. Apabila baterai habis, ada dua pilihan, yakni pengisian dengan isi daya cepat (fast charging) dan ditukar di stasiun penggantian (swap station). ”Untuk fast charging, hanya memerlukan waktu 1 jam-1,5 jam hingga baterai kembali full (penuh). Untuk swap station, proses penggantian baterai hanya memakan waktu 5 menit. Jadi, pengusaha biasanya membeli unit sekalian dengan charging station atau swap station jika memang ingin lebih cepat,” katanya.

Frankie menambahkan, dump truck untuk pertambangan biasanya digunakan di area terpencil dengan rute perjalanan yang sudah dapat dipastikan. Dengan demikian, stasiun pengisian baterai disiapkan di setiap titik keberangkatan truk-truk di lokasi tambang. Setidaknya sudah ada 26 unit dump truck listrik PMM yang sudah terjual. ”Sepuluh unit terjual kepada kontraktor pertambangan di Kalsel, bagian dari grup Sinar Mas. Juga oleh Semen Merah Putih di Bayah (Banten), sebanyak 16 unit,” lanjut Frankie. Adapun truk listrik XCMG tersebut dirakit dan diimpor langsung dari pabrik di China. Kendati saat ini truk solar masih dominan, ia yakin, ke depan truk listrik akan banyak diminati. (Yoga)

Optimisme di pasar surat utang negara (SUN) Indonesia meningkat menjelang pertemuan The Fed, yang diperkirakan akan menghasilkan pemangkasan suku bunga acuan. Pasar mulai merespon dengan penurunan yield US Treasury dan SUN. Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research di Mandiri Sekuritas, memperkirakan yield SUN 10 tahun bisa turun hingga 6,2%–6,4% seiring penurunan suku bunga The Fed, yang juga mendorong aliran dana asing ke SUN.

Sentimen positif juga datang dari kebijakan fiskal pemerintahan baru yang prudensial dan penurunan yield instrumen saingan SUN, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tim Riset LPS menambahkan, jika suku bunga The Fed dipangkas, yield SUN akan menjadi lebih menarik, terutama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi domestik yang stabil.

Namun, Ramdhan Ario Maruto dari Anugerah Sekuritas dan Rizky Hidayat dari Schroders Indonesia memperingatkan bahwa meskipun optimisme meningkat, risiko ketidakpastian global masih tinggi. Mereka menekankan pentingnya menjaga strategi defensif di tengah ketidakpastian kebijakan akibat transisi pemerintahan.

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian global tertuju pada kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed yang akan diumumkan pada FOMC 18 September 2024. Beberapa bank sentral negara maju, seperti Bank of Canada, European Central Bank (ECB), People’s Bank of China, dan Bank of England, sudah lebih dahulu menurunkan suku bunga mereka. Ekspektasi penurunan The Fed juga memicu diskusi terkait kemungkinan penyesuaian BI Rate oleh Bank Indonesia, terutama setelah inflasi di Indonesia menurun selama empat bulan berturut-turut, mencapai 2,12% YoY pada Agustus 2024, di bawah target tengah inflasi BI.

Namun, penurunan harga yang berkontribusi pada peningkatan daya beli petani, yang terlihat dari kenaikan NTP sebesar 7,15% YoY, juga menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat secara luas. Penurunan penjualan sepeda motor dan mobil, serta kontraksi di sektor manufaktur, yang ditunjukkan oleh PMI Manufacturing Indonesia yang kembali ke zona kontraksi, semakin memperkuat kekhawatiran ini. Selain itu, BPS mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia berkurang signifikan, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebut bahwa 23,7% masyarakat dewasa Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Penurunan BI Rate diharapkan dapat mengurangi beban biaya pinjaman dan mendorong inklusi keuangan. Namun, jika BI menurunkan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed, ada risiko depresiasi rupiah. Karena itu, penurunan BI Rate mungkin akan dilakukan secara konservatif, misalnya sebesar 25 basis poin, untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik modal asing melalui yield spread yang tetap kompetitif.

Industri asuransi, fintech lending, dan multifinance diprediksi akan mengalami tren merger dan akuisisi dalam beberapa tahun mendatang akibat kebijakan ekuitas minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa beberapa perusahaan asuransi kesulitan memenuhi ketentuan modal yang akan diberlakukan pada 2026 dan 2028. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena alasan efisiensi dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan modal.

Abitani Taim, Ketua STIMRA, menyarankan perusahaan untuk menambah modal disetor, mencari investor baru, atau melakukan penggabungan perusahaan sebagai solusi untuk memenuhi persyaratan ekuitas. Sementara itu, Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menyebut bahwa kendala regulasi OJK yang melarang platform P2P lending memiliki lebih dari satu platform menghambat aksi akuisisi di sektor fintech. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menambahkan bahwa penambahan modal di sektor ini juga menghadapi tantangan besar karena kesulitan mendapatkan investor strategis.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menilai bahwa tren merger dan akuisisi di sektor multifinance merupakan hal yang umum sebagai bagian dari strategi korporasi.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan proyek strategis nasional, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 20,49% pada 2023, berkat program hilirisasi nikel yang didorong oleh Jokowi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi ini menjadi faktor utama peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sulawesi Tengah juga mengalami pertumbuhan yang pesat, mencapai 11,91%, didukung oleh sektor pengolahan dan pertambangan.

Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22% pada 2023, juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara, yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya sektor jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap stabil di kisaran 5%, meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik. Dalam pidato RAPBN 2025, Jokowi menegaskan bahwa stabilitas ekonomi ini menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk melanjutkan pencapaian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.