Penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebesar 50 basis poin menjadi katalis utama penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (19/9). IHSG naik 0,97% ke level 7.905,39, didukung oleh sembilan sektor emiten yang mengalami kenaikan, terutama properti dan real estat yang naik 2,23%. Katalis positif ini sejalan dengan tren penguatan di bursa Asia, setelah The Fed menurunkan suku bunga dari 5,25%-5,5% menjadi 4,75%-5%.

Langkah The Fed juga memengaruhi Bank Indonesia, yang menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%, yang membuat pasar modal Indonesia semakin menarik bagi investor asing. Erwan Teguh, SEVP Retail BNI Sekuritas, memandang potensi imbal hasil tinggi akan mendorong aliran modal asing ke Indonesia, meningkatkan daya tarik aset berisiko.

Para analis optimistis, termasuk dari Bank Indonesia, yang memprediksi The Fed masih akan melakukan penurunan suku bunga lagi di tahun ini. Bahkan, ada harapan bahwa suku bunga The Fed bisa dipangkas hingga empat kali sampai tahun depan, yang semakin memperkuat ekspektasi IHSG dapat menyentuh level psikologis 8.000 sebelum akhir tahun.

Dalam era suku bunga rendah ini, sektor-sektor seperti perbankan, properti, consumer goods, transportasi, dan logistik diprediksi akan sangat diuntungkan, terutama yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Upaya serius Indonesia dalam mengembangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF) sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon di industri penerbangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia telah menyusun peta jalan pemanfaatan bioavtur, sejalan dengan inisiatif 148 negara lainnya yang berkomitmen mengurangi emisi karbon di sektor aviasi.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menambahkan bahwa mulai 2027, Indonesia akan mewajibkan penggunaan bioavtur dengan campuran 1% bahan bakar nabati (BBN) yang akan meningkat secara bertahap sesuai dengan peta jalan yang disusun. Sumber bioavtur ini berasal dari minyak sawit dan kelapa, yang diharapkan dapat mengurangi impor bahan bakar avtur.

Selain itu, Pertamina, melalui Direktur Strategi dan Portofolio Salyadi Saputra, menyatakan kesiapan untuk mengembangkan SAF di dalam negeri dengan upgrading kilang agar menjadi green refinery. Pertamina bahkan telah memasok 160 kiloliter SAF ke pesawat Boeing 737 milik Virgin Australia Airlines. Pertamina juga bekerja sama dengan Airbus untuk memetakan bahan baku SAF dari dalam negeri.

Dengan potensi sumber daya bahan baku yang melimpah dan pertumbuhan penumpang penerbangan sebesar 7,4% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata global, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi SAF yang signifikan di Asia Pasifik. SAF memungkinkan pengurangan emisi karbon hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga menjadikannya komponen penting dalam upaya dekarbonisasi industri penerbangan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan target 8% pada tahun depan, melalui peningkatan konsumsi listrik per kapita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut, dengan mendorong konsumsi listrik hingga 6.600 kWh per kapita. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan energi listrik.

Program ini juga melibatkan PLN dan upaya pemerintah dalam menyesuaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk meningkatkan jaringan transmisi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Yusuf Didi Setiarto, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, untuk mendukung pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. PLN juga berencana untuk memperluas jaringan listrik guna mendukung pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan energi bersih di masa depan.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi/Kepala BKPM, menambahkan bahwa transisi energi menuju penggunaan energi bersih, termasuk EBT, merupakan peluang besar untuk menarik investasi. Pemanfaatan potensi EBT Indonesia yang besar diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi bersih dan menciptakan kawasan industri berbasis energi hijau.

Dengan adanya kebijakan elektrifikasi, termasuk penggunaan kendaraan listrik, kompor induksi, dan PLTS, pemerintah optimistis bahwa peningkatan konsumsi listrik dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu ketegangan antara dua kubu, yakni pendukung Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad Rasjid, yang masa jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia seharusnya berakhir pada 2026, menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Arsjad mengklaim Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah, serta berencana mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi. Sementara itu, Anindya menerima pengangkatannya dengan optimisme, menyatakan bahwa ini akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketegangan ini telah membelah asosiasi industri di Indonesia, dengan sebagian mendukung Anindya dan sebagian lainnya tetap setia kepada Arsjad. Ketua Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono serta Presiden KSPSI Andi Gani berharap konflik ini segera diselesaikan karena dampaknya bisa meluas ke sektor industri dan pembahasan upah minimum. Bahkan, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan campur tangan dalam masalah internal Kadin ini. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyerukan agar para pengusaha tetap satu suara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, sementara pemerintah diharapkan bisa memberikan regulasi yang adil bagi semua pelaku usaha.

Era suku bunga tinggi berakhir seiring pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) dan BI-Rate pada pekan ini. Dolar Amerika Serikat (AS) pun kian tertekan, sehingga mata uang global termasuk rupiah jadi terangkat. Bahkan nilai tukar rupiah di pasar spot mampu menembus ke bawah 15.300 yakni 15.239 per dolar AS pada perdagangan, kemarin (19/9). Ini level tertinggi sejak 4 September 2023. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menyebutkan, dengan pemangkasan suku bunga, rupiah berpotensi terus menguat dalam jangka pendek. "Sampai akhir Oktober masih ada peluang bergerak di antara Rp 15.100-Rp 15.300," ujarnya, Kamis (19/9). Selain pemangkasan suku bunga, terdapat sejumlah sentimen yang akan memengaruhi gerak rupiah. Di antaranya perkembangan fundamental ekonomi Indonesia. Menurut Fikri, ada beberapa hal utama yang akan diperhatikan. Misalnya kondisi surplus perdagangan dan cadangan devisa. Faktor fundamental Indonesia yakni ekspor masih mengandalkan komoditas dasar seperti batubara dan CPO. Di sisi lain, lesunya ekonomi China turut mempengaruhi ekspor komoditas Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga mesti bersaing dengan India dalam memperebutkan hot money. 

Meningkatnya bobot MSCI India membuat inflow ke pasar saham dan obligasi Negeri Bollywood, itu lebih besar. Ke depan, potensi pemangkasan bunga acuan masih terbuka. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede malah melihat, The Fed bisa menyunat bunga acuan hingga 100 basis poin (bps) pada tahun ini dan 100 bps di tahun depan. Lalu BI-Rate juga akan menjaga ruang penurunan dari sisi interest differential rate. Adapun pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan datar di 2% pada tahun ini dan tahun depan. Sehingga belum ada pemburukan aktivitas ekonomi yang signifikan. Lalu tingkat pengangguran masih berada di kisaran 4%. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menghitung, nilai wajar rupiah berada di kisaran Rp 15.000. Namun, ia berpandangan level tersebut tak akan dicapai dalam waktu dekat. Hosianna memperkirakan rupiah baru bisa bertengger di 15.000 pada tahun depan. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto kini semakin leluasa dan powerful untuk menyusun anggota kabinetnya, termasuk menambah jumlah menteri hingga menetapkan kementerian tersendiri untuk mendukung pemerintahan baru. Kesimpulan itu tecermin setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebutkan beberapa poin revisi di beleid tersebut, di antaranya penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Berikutnya adalah tambahan di Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya tambahan di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi lagi maksimal sebanyak 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga mengajukan usulan penyempurnaan Pasal 25. Semula Pasal 25 Ayat 2 berbunyi lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berkedudukan di bawah presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden atau sesuai dengan yang ditentukan oleh presiden. 

DPR menyetujui penyempurnaan Pasal 25. "Kepada seluruh anggota DPR, apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kepada peserta sidang rapat paripurna. "Setuju," jawab para peserta sidang kompak, kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengklaim penyesuaian kelembagaan kementerian akan lebih responsif, fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Langkah ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam ketentuan terdahulu, yakni UU No. 39/2008, dimaksudkan untuk membatasi kecenderungan penguasa membagi-bagi jatah menteri kepada partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Dengan tidak adanya batasan maksimal jumlah kementerian di revisi UU itu, menurut dia, kecenderungan bagi-bagi kekuasaan dengan membentuk kementerian baru, semakin kentara. Kondisi ini dinilai hanya sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan. Feri mencontohkan, anggaran untuk memecah kementerian yang sejatinya adalah hal sepela bisa mencapai miliaran rupiah. Misalnya pergantian nama kementerian, nomenklatur di plang, kop surat, baju para pegawai dan hal-hal lainnya.

Pemerintah resmi memasang target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan. Target ini dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang menjadi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari satu sisi, pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.005,12 triliun, naik 7,23% daripada outlook 2024. Proyeksi itu meliputi target penerimaan pajak Rp 2.189 triliun atau tumbuh 13,9% dan target penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun atau tumbuh 1,72% dari outlook pada tahun ini. Di sisi lain, anggaran belanja negara dibidik Rp 3.621,31 triliun, tumbuh 6,13% dari outlook tahun ini. Perinciannya, target belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun atau turun 3,23%. Selain itu, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,35 triliun, tumbuh 13,38% dan transfer ke daerah Rp 919 triliun, tumbuh7,61% dibanding outlook 2024. Alhasil, defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616,19 triliun. 

Angka ini setara 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski lebih rendah dari defisit 2024 yang diprediksi 2,7% dari PDB. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), satu dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui hal tersebut, namun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, pemerintah perlu bekerja keras mencapai pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan, dengan target pertumbuhan yang dipatok 5,2%, defisit anggaran akan melebar dari proyeksi 2,53%. Ia khawatir kondisi tersebut akan menambah utang pemerintah.

Kendati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa kali menyentuh rekor baru, namun, kinerja sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) masih tertinggal alias laggard. Padahal, tingkat suku bunga yang lebih rendah diharapkan bisa membuat kinerja saham emiten big caps ini lebih positif. Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% dan dipangkasnya suku bunga bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve mestinya dapat menjadi sentimen baik untuk pasar modal dalam negari. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama menilai, penurunan suku bunga BI bisa ikut menurunkan kredit dan menjaga konsumsi masyarakat tetap tinggi. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, di atas kertas, penurunan suku bunga dapat menjadi sentimen positif bagi mayoritas sektor di pasar saham dan berpotensi mengangkat saham big caps. Ini karena saham-saham tersebut biasanya menjadi target pembelian oleh pelaku pasar, terutama investor asing. Dalam sepekan terakhir, investor asing mencatatkan pembelian bersih di pasar saham senilai Rp 23,66 triliun. Dus, dengan tren positif yang masih akan berlangsung, saham laggard big caps pun masih berpeluang membaik setelah penurunan suku bunga. Selama ini, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham big caps. 

Salah satunya adalah kinerja keuangan semester pertama yang masih di bawah ekspektasi pasar. Namun, bunga yang lebih landai dapat memperbaiki margin emiten, khususnya yang tersandera beban utang tinggi. Setelah penurunan suku bunga ini, Sukarno menilai, investor bisa fokus pada saham-saham big caps dengan bervaluasi rendah dibandingkan perusahaan sejenisnya. "Jika bingung mana saham yang menarik, investor bisa memiliih saham yang ada di indeks LQ45 atau KOMPAS100," ujarnya. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta melihat, koreksi yang dialami saham big caps seperti TLKM, ASII, dan BRPT bukan kabar buruk. Koreksi tersebut bisa dilihat sebagai diskon, sehingga masih menarik untuk dicermati. Nah, Nafan menilai, investor yang sudah mengoleksi saham-saham ini, sebaiknya melakukan averaging down terlebih dulu. Nafan merekomendasikan accumulative buy saham TLKM, BRPT, dan ASII dengan target harga terdekat masing-masing secara berurutan Rp 3.150, Rp 1.230, dan Rp 5.475 per saham.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) resmi melakukan divestasi Tol Transjawa. Aksi korporasi ini dilakukan JSMR usai mengantongi restu para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (18/9). Lisye Octaviana, Corporate Communication & Community Development Group Head JSMR mengatakan, RUPSLB menyetujui pendanaan berbasis ekuitas di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). "Pemegang saham setuju pengalihan 30,18% saham JTT senilai Rp 12,82 triliun," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (19/9). Aksi korporasi ini akan mendilusi saham JSMR sebesar 3,82% di JTT. Dus, porsi kepemilikan saham JSMR di JTT menjadi 65%. JSMR pun tetap jadi pemegang saham mayoritas di JTT. "JTT masih menjadi bagian kelompok usaha Jasa Marga," ujar Lisye. Research Analyst Panin Sekuritas, Aqil Triyadi menilai, dampak divestasi akan mengurangi pendapatan JSMR dari tol Transjawa. Alasannya, porsi kepemilikan JSMR di JTT berkurang. Namun, kekurangan itu bisa ditutupi dari pendapatan beberapa ruas tol JSMR yang baru beroperasi dan pengaturan tarif baru tol. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda melihat, divestasi JTT bisa menjadi langkah strategis bagi JSMR. Sebab, dana divestasi dapat digunakan untuk memperkuat struktur permodalan JSMR. Penguatan fundamental keuangan menjadi tujuan strategis dalam jangka panjang bagi Jasa Marga. Tapi, Jasa Marga akan menghadapi sentimen negatif berupa kenaikan biaya operasional dari harga bahan bakar minyak yang dapat menekan margin laba.

PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menerima dividen interim dari sejumlah anak usaha. Total dividen interim tahun buku 2024 yang diterima TAPG sebesar Rp 125,6 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis Kamis (19/9), pemberian dividen dilakukan pada dua hari yang berbeda. Pada 18 September 2024, TAPG mendapatkan dividen interim dari tiga anak usaha. Ketiga anak usaha itu adalah PT Etam Bersama Lestari (EBL), PT Hamparan Perkasa Mandiri (HPM), dan PT Natura Pasific Nusantara (NPN). Kepemilikan TAPG di tiga entitas itu melalui anak usaha, yakni PT Agro Multi Persada (AMP). Sekretaris Perusahaan TAPG Joni Tjeng menjelaskan, EBL membagikan dividen interim sebesar Rp 41,25 miliar, HPM Rp 54 miliar, dan NPN Rp 38 miliar. "Tidak ada dampak material atas transaksi tersebut," katanya, dalam keterbukaan informasi.