Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan ke level 6% akan memperbaiki margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) perbankan. Sebab, pemangkasan BI rate akan berdampak pada penurunan biaya dana perbankan. NIM perbankan tercatat telah mengalami tren penurunan di saat suku bunga tinggi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NIM perbankan per Juli 2024 ada di level 4,59%, lebih rendah dari posisi sama tahun sebelumnya di level 4,84%. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan membenarkan, penurunan suku bunga acuan bisa memperbaiki NIM yang tertekan. Hanya saja, dia menekankan perbaikan tersebut tetap memerlukan waktu. Sebagai informasi, NIM CIMB Niaga di semester I-2024 berada di 4,21%. Posisi tersebut mengalami penurunan dari periode yang sama tahun lalu di 4,61% dan posisi akhir 2023 di 4,4%. Senada, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah menyebut penurunan suku bunga acuan akan memperbaiki kondisi biaya dana bank. Alhasil, NIM yang diperoleh bank juga akan semakin membaik. Menurut prediksi Efdinal, perbaikan NIM perbankan, sebagai dampak pemangkasan BI rate, bisa dirasakan dengan cepat oleh bank. Ia menilai bank akan dengan cepat ikut menurunkan bunga simpanan, yang membuat biaya dana segera turun. Sedikit berbeda, Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan memberikan pandangan yang lebih diplomatis terkait perbaikan NIM pasca pemangkasan suku bunga. Menurutnya, yang paling penting adalah penurunan suku bunga bisa mempermudah nasabah memperoleh kredit dengan lebih murah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dengan sasaran penerapan bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya mengurangi kemacetan Jakarta. Kebijakan ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. ”ERP masuk dalam blue-print (cetak biru) transportas Jakarta. ERP mungkin tidak diterapkan untuk sekian titik, tetapi ke depan bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (17/9/2024). Zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap antara lain kawasan Sudirman-Thamrin dan menyusul Lebak Bulus ke Ancol. Padakawasan pertama sudah tersedia Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), dan light rail transit (LRT) yang sudah terintegrasi. 

Sementara untuk Lebak Bulus-Ancol masih menunggu rampungnya MRT fase 2 Bundaran HI-Ancol. Proyeknya terdiri dari fase 2A Bundaran HI-Kota dan fase 2B Kota-Ancol. "Itu mungkin bisa alternatif. Kebijakan tentang ERP diusulkan menjadi peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik diusulkan pada 9 Mei 2022. Tahapan peraturan sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Transportasi publik Pemprov DKI Jakarta juga membenahi atau meningkatkan layanan angkutan perkotaannya sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini terutama
perluasan cakupan layanan dan integrasi dengan wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Yoga)

Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan. Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. Dari pengakuan pelaku, uang hasil pungli dikumpulkan, lalu dibagi dengan orang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. 

”Kami sudah kantongi dua nama oknum DLH (Kota Bogor). Saat ini, tim siber pungli masih mendalaminya,” lanjut Rizaldi. Sementara itu, Kepala Polresta Bogor Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus pungli tersebut merupakan pengembangan dari laporan dan kasus sebelumnya. Setidaknya ada tiga ormas yang terlibat pungli. ”Aksi premanisme ini tidak boleh karena merugikan masyarakat. Ada 340 pedagang (jadi korban). Punglinya dengan cara mengutip pedagang lebih dari tiga kali, dengan orang berbeda, dari pukul 03.00-06.00 WIB,” kata Bismo. Banyak pedagang di pinggir jalan yang menjadi korban pungli.Tidak hanya untuk kebersihan, pelaku memungut uang dari pedagang untuk alasan keamanan. Bismo mengatakan, Polres Bogor berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan para pedagang di pinggir jalan. Sebab, tidak hanya mengganggu lalu lintas, keberadaan mereka juga berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan.Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. (Yoga)

BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi  Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan  kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede) 

BI mencatatkan pertumbuhan  kredit  pada Agustus 2024 sebesar 11,4% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12,4 (yoy), disebabkan terjadinya apresiasi nilai tukar rupiah yang membuat kredit valas terlihat menurun. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, pertumbuhan kredit memang cenderung melambat namun tetap tumbuh kuat dan sejalan dengan target BI untuk tahun ini, yakni sebesar 10-12% (yoy). "Tapi ini (melambat) disebabkan  oleh kredit valas, karena apresiasi nilai tukar rupiah sehingga kredit  valas seolah-olah kecil.

Dari 12,4% jadi 11,4% ini masih kuat, secara industri total kredit yang disalurkan 51% dari rencana bisnis bank itu sudah cukup besar," imbuh Juda.  Adapun pihaknya melihat ke depan di sisa tahun ini pertumbuhan dana pihak ketiga yang masih 7% dan alat liquid yang dimiliki bank AL/DPK 25,7% menunjuukan SRBI masih besar dipegang oleh bank "Dan juga funding dari non DPK kami buka  RPLN kebijakannya jadi sapce besar jika bank mau pinjam untuk luar negeri untuk pendanaannya. Penurunan suku bunga juga dorong demand kredit  dan cost of fund semakin murah," urai Juda. (Yetede)

Selama lebih dari setengah abad, Group Astra yang dipimpin oleh PT Astra International Tbk (ASII), telah mendominasi industri otomotif Indonesia. Sektor otomotif telah menjadi tulang punggung kinerja keuangan Astra, dan mengantarkan konglomerasi ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, arus deras brand-brand asing, terutama dari China yang membawa model kendaraan listrik yang digemari konsumen, mulai mengancam dominasi tersebut. Penjualan mobil Astra pun tertekan, dengan penurunan 17% pada bulan Agustus 2024 dibandingkan bulan yang sama pada tahun yang lalu, lebih rendah dibandingkan penurunan penjualan otomotif nasional sebesar Rp14,3%. 

Tekanan ini menunjukkan bahwa Astra harus segera beradaptasi menghadapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi kendaraan. Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti mengaku, perseroan tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. "Astra akan terus berfokus pada inovasi di sektor otomotif, dengan menawarkan produk-produk ramah lingkungan yang dapat membantu transisi  konsumen menuju kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan berbagai langkah strategis  dan inovasi, Astra berkomitmen untuk tetap relevan dan berkelanjutan di tengah  persaingan yang makin ketat," ujar dia. (Yetede)

PELAKU usaha tak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menolak revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan itu. Musababnya, pembahasan perundangannya tidak banyak melibatkan pengusaha dan nihil strategi pengembangan sektor pariwisata.RUU Kepariwisataan sudah disetujui menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke-V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024. RUU Kepariwisataan inisiatif DPR ini mengubah secara signifikan UU Nomor 10 Tahun 2009. Setidaknya ada 17 bab, dengan rincian lima bab judul tetap, sembilan bab perubahan judul, dan 11 bab baru.

Tiga bab dari UU sebelumnya dihapus. Enam pasal yang sudah diadopsi dalam UU Nomor 6 tentang Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak dimuat dalam draf RUU. Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menilai RUU Kepariwisataan yang disusun DPR belum selaras dengan aspirasi pelaku industri pariwisata. Menurut dia, draf RUU mayoritas bersifat normatif dan terlalu teknis sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan pelaku pariwisata di kemudian hari. Hariyadi pun meminta pemerintah dan DPR segera menunda pengesahan RUU Kepariwisataan. “Kami minta mari susun sama-sama undang-undang ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Jadi jangan keluarnya undang-undang yang tidak sempurna,” kata Hariyadi dalam konferensi pers di Sahid Sudirman Residence, Jakarta, Rabu, 4 September lalu. (Yetede)

DOSEN Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menjadi salah satu dari dua pelapor dugaan gratifikasi pemberian fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubed—begitu Ubedilah biasa disapa—juga pernah melaporkan soal dugaan gratifikasi kedua putra Jokowi, tapi tak digubris.Dalam laporan terbarunya, Ubed menduga pemberian fasilitas pesawat jet itu berhubungan dengan kedekatan Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang sekaligus mantan Wali Kota Solo, dengan Shopee dan Garena, dua perusahaan yang berada di bawah naungan Sea Limited. Pasalnya, pesawat yang digunakan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat pada Agustus lalu identik dengan pesawat yang dimiliki perusahaan asal Singapura tersebut. “Iya benar (soal kedekatan antara Gibran dan Shopee),” kata Ubed.

Namun Ubed enggan mengungkap lebih detail soal bukti-bukti kedekatan putra mahkota tersebut dengan Shopee yang diserahkan kepada KPK. “Belum bisa saya share ke publik, ya,” katanya. Berdasarkan penelusuran Tempo, kedekatan kedua putra Jokowi dengan Shopee dan Garena memang sudah berlangsung sejak Mei 2021. Saat Gibran masih menjadi Wali Kota Solo, Shopee mendirikan kantor di Mal Solo Paragon. Pada akhir tahun yang sama, Gibran memberikan tempat kepada Shopee dan Garena untuk membangun kantor lainnya di Solo Technopark yang dikelola oleh Pemerintah Kota Solo. Shopee mendirikan Shopee Solo Creative & Innovation Hub, sedangkan Garena menghadirkan Garena Gaming & Community Hub. Kecurigaan adanya hubungan antara pemberian fasilitas jet pribadi Kaesang dan kerja sama Gibran dengan dua anak perusahaan Sea Limited itu juga diendus oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Dalam laporannya ke KPK, Boyamin menyertakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pemkot Solo dengan Shopee dan Garena. “Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo,” kata Boyamin kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2024. (Yetede)