Prospek bisnis perbankan di era pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi lebih cerah. Pasalnya, pemerintahan baru itu menjanjikan bisa membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% per tahun. Sejumlah program telah disiapkan untuk bisa merealisasikan janji tersebut. Sektor perumahan akan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan periode 2024-2029 itu. Tak tanggung-tanggung, Prabowo-Gibran menjanjikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, naik tiga kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan sektor properti akan didorong bisa berkontribusi 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia ke depan, naik signifikan dari 3% saat ini. Tahun ini, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kredit perbankan akan tumbuh 10%-12%. Adapun realisasi per Agustus 2024 tercatat tumbuh sebesar 11,4% secara tahunan atau year on year (YoY). Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga memperkirakan kegiatan ekonomi, termasuk bisnis perbankan, akan tumbuh positif bisa transisi pemerintahan dari presiden Jokowi ke presiden Prabowo berjalan dengan baik. “Kita semua berharap transisi di pemerintahan bisa berjalan dengan mulus,” ujarnya kepala KONTAN, Senin (30/1). 

Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, optimistis kredit Bank Oke akan tumbuh positif pada 2025. Ia memprediksi pertumbuhannya bisa tumbuh lebih kencang dari tahun ini jika kebijakan pemerintahan Prabowo pro bisnis. Sementara Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengungkapkan penyaluran kredit BNI masih dijalur target yang sudah ditetapkan. Perseroan menargtekan kredit tumbuh 10%-12% tahun ini. Per Juni sudah tumbuh 11,7% secara tahunan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat, ekspansi kredit perbankan akan meningkat ke sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan baru. “Infrastruktur konstruksi yang berkaitan dengan irigasi, bendungan, ini menjadi salah satu poin dari kenaikan proyeksi kredit tahun 2025 ke depan,” ujarnya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto memperkirakan pertumbuhan kredit tahun depan bisa lebih kencang. Namun, menurutnya pertumbuhan itu lebih ditopang tren penurunan suku bunga. “Laju pertumbuhan kredit bisa sedikit naik, di kisaran 13%-15%,” ujarnya.

Penurunan suku bunga acuan menekan prospek investasi deposito. Dengan kondisi ini, industri dana pensiun (dapen) mencari peluang investasi yang lebih baik dari instrumen investasi lain. Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno mengatakan penurunan suku bunga acuan akan diikuti oleh penurunan bunga deposito perbankan. Dus, instrumen ini jadi kurang menarik dibandingkan alternatif lain. Nah salah satu instrumen yang cocok untuk dijadikan tempat switching dari deposito adalah produk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia alias SRBI. Selain menawarkan imbal lebih tinggi, karakteristik SRBI juga serupa dengan deposito yang cocok untuk liabilitas jangka pendek. "Dapen BCA sendiri mengalihkan sebagian investasi deposito ke instrumen SRBI sekitar 30% mulai sejak April 2024," kata Budi. Saat ini porsi investasi Dapen BCA di deposito mencapai 13,4%. 

Senada, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri Abdul Hadie bilang SRBI jadi instrumen yang menarik di tengah potensi layunya bunga deposito. Meski begitu, Hadie mengatakan penurunan suku bunga BI tidak akan mengubah strategi investasi Dana Pensiun Bank Mandiri secara signifikan. Industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) juga melihat potensi penurunan suku bunga bunga deposito berpotensi membuat porsi investasi di instrumen tersebut terkikis. Padahal, deposito kerap menjadi salah satu keranjang terbesar bagi DPLK saat menaruh dana investasi. Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus bilang pengelola DPLK harus menjaga pilihan investasi dari peserta untuk mendapatkan tingkat imbal hasil pengembangan yang layak dan optimal. Bila menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK tercatat mengoleksi surat berharga Bank Indonesia, terutama SRBI, pada Oktober 2023 senilai Rp 28,5 miliar. Namun nilainya terus naik hingga menembus Rp 4,9 triliun pada Juni 2024.

Emiten laboratorium dan klinik kesehatan, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) terus menjalankan berbagai strategi yang telah disiapkan guna memacu pertumbuhan kinerja tahun ini. Direktur Utama PRDA Dewi Muliaty mengatakan, di sisa tahun 2024, beberapa startegi yang telah disiapkan adalah fokus meningkatkan pelayanan, serta fokus membidik klien korporasi. "Untuk pembukaan cabang kelihatannya juga telah selesai semua per September 2024, dan tentunya kami terus melakukan pengembangan bisnis dan kemudahannya melalui aplikasi U by Prodia. Kami berharap, dengan langkah-langkah ini dapat menambah pertumbuhan kinerja Perseroan," papar Dewi, Senin (30/9). Menurutnya, PRDA kini tengah menuntaskan sejumlah perizinan klinik di berbagai daerah. Hingga saat ini, sudah 152 perizinan klinik yang berhasil diselesaikam. Dewi menuturkan, melalui klinik ini Perusahaan akan melakukan segmentasi dan kategorisasi pasar berdasarkan kekhasan di tiap daerah. 

Dengan berbagai upaya itu, Dewi mengklaim, PRDA tetap bisa mencetak pertumbuhan kinerja hingga kuartal III-2024. Namun demikian, diakuinya, tren pertumbuhan sepanjang tahun ini tidak begitu tinggi. Melihat hal ini, Dewi mengatakan target pendapatan yang dipasang sebesar low double digit di awal tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun, terpaksa direvisi. Perusahaan awalnya cukup optimistis dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Namun, tiap kuartal memiliki tantangan tersendiri. Namun demikian, PRDA tetap berusaha memperjuangkan kinerjanya bisa tumbuh lebih tinggi. "Harapannya pertumbuhan kinerja masih tetap positif atau paling tidak ada pertumbuhan sebesar 2%. Awalnya kami berbicara target sebesar 7%, bahkan melihat perkembangan di kuartal II sempat mematok di 9%. Namun, melihat kuartal III-2024 yang pergerakannya tidak tinggi, kami pasang di 2%. Tapi, secara pertumbuhan semua masih positif," paparnya. Prodia juga mencatat adanya penurunan jumlah kunjungan sebesar 4,8% menjadi 1,2 kunjungan. Adapun volume tes yang dilakukan sebesar 8,4 juta dengan pangsa pasar berada di level 40,1%.

Industri asuransi umum di Indonesia mencatat pertumbuhan premi signifikan sebesar 24,99% pada semester I/2024, mencapai Rp53,54 triliun. Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan bahwa sektor-sektor properti, kendaraan, dan kredit menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Menurut AAUI, pertumbuhan sektor properti didukung oleh perpanjangan relaksasi PPN-DTP, sementara sektor otomotif mendapat dorongan dari pameran kendaraan dan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

Namun, tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya klaim asuransi kredit serta kesehatan dapat mempengaruhi stabilitas industri. Untuk mengatasi ini, perusahaan asuransi disarankan untuk mengelola risiko kredit secara lebih proaktif, mendiversifikasi produk mereka ke sektor-sektor baru seperti teknologi dan asuransi siber, serta mempercepat digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, industri asuransi umum diharapkan mampu menghadapi tantangan dan tetap berkembang di masa depan.

Berat sebelah. Dua kata itu tampaknya dapat menggambarkan Permendag No. 8/2024 yang memotret perlakuan pemerintah terhadap kebijakan impor, utamanya berkaitan dengan industri petrokimia dan plastik. Di satu sisi, keran impor bahan baku plastik yang dibuka lebar dapat menguntungkan industri hilir. Namun di sisi lain, kebijakan ini dianggap berisiko menekan industri hulu yakni petrokimia, dan mengancam masa depan investasi di sektor ini. Sejumlah kalangan pun berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut serta mendesain aturan yang tetap menjaga kepentingan industri hilir dalam konteks ini plastik, tanpa mereduksi eksistensi industri hulu yakni petrokimia.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi keuangan digital, terutama bagi Generasi Z (kelompok yang lahir antara 1997-2012), sebagai pilar utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa Generasi Z memiliki peran penting dalam transformasi sektor keuangan karena adaptasi mereka yang tinggi terhadap teknologi. Generasi ini berkontribusi besar dalam perekonomian sebagai konsumen aktif, pengusaha muda, dan kreator konten digital.

Namun, Hasan juga menggarisbawahi tantangan terkait literasi keuangan digital di kalangan Gen Z, seperti kecenderungan mengambil keputusan keuangan berdasarkan tren atau tekanan sosial (FOMO dan FOPO), serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan digital seperti aset kripto. Hasan menyoroti fenomena YOLO, di mana anak muda cenderung menghabiskan uang tanpa perencanaan keuangan yang matang, yang dapat menjerumuskan mereka pada keputusan keuangan yang salah.

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan modul literasi keuangan digital, bekerja sama dengan universitas, serta membentuk Fintech Center dan regulatory sandbox untuk menguji produk keuangan inovatif sebelum diluncurkan ke pasar. Hasan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan digital dan perlunya memilih layanan keuangan yang aman dan resmi.

Melalui edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mencegah masyarakat, khususnya Generasi Z, dari keterlibatan dalam kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai pintu masuk.

Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa tidak ada perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal tahun ini. Namun, peluang IPO terbuka pada tahun depan di bawah pemerintahan baru. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menjelaskan bahwa tahun ini minim perusahaan baru yang melantai di bursa karena banyak perusahaan yang bersikap "wait and see" terhadap situasi politik. Salah satu BUMN yang dirumorkan akan segera melakukan IPO adalah holding pertambangan Mind ID. Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas Indonesia, juga mengonfirmasi bahwa pasar masih menunggu untuk melihat peluang IPO, dan kemungkinan besar akan lebih pasti tahun depan.