Industri modal ventura masih dilanda sentimen buruk penurunan bisnis perusahaan rintisan. Namun menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio non performing financing (NPF) perusahaan modal ventura mulai menurun. Di Juli 2024, NPF modal ventura sebesar 3,54%. Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,39%. Jika ditelaah secara bulanan, NPF modal ventura juga mengalami perbaikan dari 3,69% pada Juni 2024. Secara khusus, VDC menjalankan bisnisnya di bidang pembiayaan yang disalurkan ke UMKM dan pasangan usaha di tahap awal usaha. Sementara untuk segmen venture capital corporation (VCC) tidak terdampak penurunan NPF. Sebab, VCC bermain di penyertaan ekuitas, bukan penyaluran kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Markus Rahardja menyebut, salah satunya penyebab NPF mulai turun adalah perlambatan pembiayaan industri modal ventura. Seperti diketahui, pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 hanya Rp 16,18 triliun. Nilai tersebut turun 10,67% secara tahunan dari Rp 18,82 triliun. "Selain itu, penurunan NPF juga bisa dipengaruhi peningkatan dari sisi ekonomi," ujar Markus kepada KONTAN, Rabu (25/9). Wakil Ketua Umum 3 Amvesindo Chrismanto Saragih menerangkan, salah satu langkahnya adalah dengan mengecek SLIK, membatasi maksimum pinjaman dan mengurangi ticket size. Untuk mendorong kinerja dan memaksimalkan potensi pasar, perusahaan modal ventura perlu menggelar ekspansi pasar dan membuka cabang dengan tetap memperhatikan faktor risiko. Sehingga bisa mencapai titik balik industri dan kembali tumbuh.

Kemajuan Indonesia dalam sektor industri, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit terintegrasi, yang menandai era baru hilirisasi mineral. Presiden Joko Widodo meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor aluminium, yang selama ini menguras devisa hingga US$3,5 miliar atau sekitar Rp59 triliun per tahun.

Jokowi menyoroti bahwa Indonesia telah lama mengekspor bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Dengan proyek ini, diharapkan Indonesia bisa memproduksi sendiri aluminium dari bauksit, meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat, menurut Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Niko Kanter.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan dampak besar proyek ini terhadap perekonomian nasional dan daerah, sementara Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID), Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa pembangunan fase berikutnya akan segera dimulai untuk meningkatkan produksi alumina dan aluminium di dalam negeri.

Leonard M. Manurung, Presiden Direktur PT Borneo Alumina Indonesia, mengatakan bahwa produksi SGAR fase 1 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium di dalam negeri, khususnya milik Inalum, dan ada potensi ekspor ke negara-negara seperti China, Jepang, dan Eropa.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperluas kebijakan penghiliran tidak hanya di sektor mineral dan batu bara (minerba), tetapi juga ke sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jokowi meyakini bahwa penghiliran dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

Presiden juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta, baik nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam mempercepat implementasi penghiliran di berbagai sektor. Ia menginginkan semua komoditas diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Contoh sukses kebijakan penghiliran terlihat pada industri berbasis kelapa sawit, yang telah berkembang menjadi produk bernilai tinggi seperti oleofood, oleochemical, biodiesel, dan green fuel, yang meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat. Jokowi juga memastikan kebijakan ini akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar penghiliran menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian Indonesia.

Proyek hilirisasi mineral terus bergulir hingga di ujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kurang dari sebulan menjelang lengser dari jabatannya, Jokowi kembali meresmikan sejumlah proyek smelter skala besar. Ada tiga proyek smelter yang diresmikan Jokowi selama dua hari terakhir. Yakni, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur senilai Rp 58 triliun, dan smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat senilai Rp 21 triliun. Di hari berikutnya, Jokowi meresmikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR milik PT Borneo Alumia Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang bernilai Rp 25,7 triliun. BAI merupakan perusahaan patungan yang termasuk anggota holding BUMN pertambangan, Mind ID, yakni PT Indonesia Asahan Alauminium dan PT Antam Tbk. Dari beroperasinya smelter Freepot, misalnya, ia memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar Rp 80 triliun. Nilai itu termasuk penghasilan dalam bentuk dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor. 

Namun, angka itu tidak menghitung potensi ekonomi dari terlibatnya pelaku UMKM dalam aktivitas smelter, baik itu penyedia jasa katering maupun subkontraktor yang berkaitan dengan smelter. Jokowi juga berharap, smelter PTFI ini bisa merangsang lahirnya industri turunan tembaga dan industri hilir lain. Sementara dengan beroperasinya smelter SGAR, Indonesia tak perlu lagi mengimpor aluminium. Selama ini, kebutuhan aluminium di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, dan sekitar 56% dari kebutuhan tersebut diimpor. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengakui, besarnya potensi ekonomi dari pengoperasian smelter di Gresik. Dari sisi tenaga kerja saja, menurut Tony, smelter tersebut bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Sementara itu, Direktur Utama Mind Id Hendi Prio Santoso bilang, smelter alumunium di Mempawah berpotensi memberikan multiplier effect yang cukup signifikan bagi perekonomian. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, nilai tambah yang diinginkan pemerintah sebenarnya bisa didapat ketika produk hasil olahan smelter mineral bisa terserap maksimal sebagai bahan baku industri manufaktur di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, melalui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrumen dalam Pilar Dua yang menjadi bagian kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Usai penandatanganan, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR. "Kami akan siapkan perpres-nya, lalu peraturan teknis di Ditjen Pajak dan kami akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Senin (23/9) lalu. Nah, STTR memungkinkan negara mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Dengan catatan, jika negara mitra itu mengenakan pajak kurang dari 9%. Selain STTR, ada juga ketentuan pajak minimum global yang menjadi bagian dari Pilar Dua. Nah, jika mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 triliun. "Terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam acara International Tax Forum 2024, Selasa (24/9). Menurut Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di RI. Artinya, dasar perhitungannya dari total investasi asing ke RI. Raden bilang, langkah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak. Sebelum MLI, perusahaan multinasional sering menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen ke anak usaha.

Pembatalan kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan menjadi napas tambahan untuk emiten rokok yang tengah didera tekanan daya beli. Saham-saham sektor ini kompak melambung, Selasa (24/9). Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan. Keputusan diambil setelah pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempertimbangkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap, pemerintah berencana menyesuaikan harga jual eceran (HJE) produk tembakau pada 2025. Menurut riset tim Stockbit Sekuritas, keputusan ini memberikan dampak positif bagi emiten rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM). Keputusan ini dapat meredakan tekanan dari downtrading dan penurunan margin akibat kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. 

Asal tahu saja, dalam kurun waktu 2023-2024, rata-rata kenaikan cukai rokok 10% per tahun. Selisih HJE antara rokok sigaret kretek mesin (SKM) tier 1 dan tier 2 saat ini mencapai 64%, sehingga produk yang lebih murah tetap lebih menarik bagi konsumen. Karena itu, penyesuaian HJE tidak memperkecil kesenjangan harga ini. Produsen rokok juga harus memastikan harga jual setara minimal 85% dari HJE yang diatur. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, keputusan ini akan tetap berdampak positif. Setidaknya, harga rokok diperkirakan lebih stabil pada 2025. Audi juga mencatat korelasi antara kenaikan cukai hasil tembakau dengan penurunan penjualan rokok. Misalnya, pada semester I-2024, HMSP mencatatkan penurunan penjualan sebesar 2,9% yoy menjadi 39,4 miliar batang, sekaligus menggerus pangsa pasar sebesar 1,5%. "Secara umum, pembatalan kenaikan CHT hanya akan memberi sentimen positif jangka pendek untuk saham-saham emiten rokok," katanya kepada KONTAN, kemarin. Pasalnya, daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal masih marak.

Investor masih lebih mementingkan tingkat imbal hasil daripada kontribusi berkelanjutan pada investasi produk reksadana environment, social and governance (ESG) di Indonesia. Namun minat investasi terhadap produk investasi reksadana ESG ini semakin meningkat. Direktur Panin Asset Management (Panin AM), Rudiyanto memandang, faktor imbal hasil memang masih menjadi perhatian utama dari kegiatan investasi ESG di Indonesia. Baru sedikit investor yang berinvestasi di produk berlabel ESG semata dengan alasan keberlanjutan. Kalau di luar negeri, investasi produk ESG sudah banyak mengutamakan komitmen keberlanjutan ketimbang memikirkan besaran imbal hasil. Namun memang di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan yang berdampak pada imbal hasil produk juga menjadi perhatian. Rudiyanto melihat, minat investasi ESG di Indonesia mungkin akan lebih baik ke depan. 

Hal itu seiring ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan berpartisipasi pada keuangan berkelanjutan. Adapun produk reksadana ESG kelolaan Panin AM di antaranya Panin Dana Teladan, yang menyisihkan sebagian dari pendapatan manajemen untuk yayasan sosial. Selain itu, Panin Sri Kehati bekerja dengan cara kerja yang sama, tapi khusus ke Yayasan Sri Kehati. Direktur Utama BNP Paribas AM, Maya Kamdani, tak memungkiri bahwa imbal hasil reksadana ESG kalah daripada reksadana tradisional dalam jangka pendek atau kurang dari setahun. Reksadana ESG lebih cocok untuk produk investasi jangka panjang dan sebagai manajemen risiko. "Investasi berbasis ESG bisa dilihat sebagai alat bantu memitigasi risiko," tutur Maya, Selasa (24/9). Reksadana berbasis ESG BNP Paribas AM yang pertama adalah BNP Paribas Cakra Syariah USD. Dari Januari – Agustus 2024, imbal hasil produk reksadana tersebut 14,24% ytd dibandingkan kinerja indeks acuan yang sebesar 12,38% ytd.

Fenomena middle-income trap melalui ilustrasi Budi, seorang individu yang bercita-cita menjadi kaya tetapi terjebak dalam peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sama halnya dengan banyak negara, termasuk Indonesia, yang berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke tingkat pendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka mengakui bahwa Indonesia mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Penyebab utamanya adalah kerumitan regulasi dan kebijakan, terutama dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Proses desentralisasi fiskal dinilai tidak efisien karena regulasi yang menghambat fleksibilitas daerah dalam menggunakan anggaran, ditambah dengan kapasitas daerah yang masih rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, proyek infrastruktur yang seharusnya mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi sering berjalan lambat.

Selain itu, fenomena middle-income trap menunjukkan kegagalan negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing global, yang pada akhirnya menghambat Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Jika tidak ada langkah sistematis dan radikal untuk meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia, visi Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita di atas US$26.200 akan sulit tercapai.

Pembangunan infrastruktur yang yang dilakukan secara masif dan merata seperti jalan desa oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, terbukti telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini diharapkan terus dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto.  Jalan desa merupakan jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa serta pemukiman. Keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai jalan Nasional. Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menyinggung tentang capaian  pembangunan jalan desa yang meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pembangunan itu merupakan pembangunan Indonesia sentris yang dimulai dari wilayah desa, terluar, dan terpencil. (Yetede)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk mengkaji ulang aturan batas minimal saham beredar di publik atau yang dikenal dengan istilah free float. Langkah ini diambil sebagai respons atau polemik yang terjadi seputar penghapusan PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) dari konstituen indeks FTSE Russell. Keputusan FTSE ini tak hanya mengejutkan  pasar, tetapi juga mengejutkan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi yang cukup tajam. Saham BREN dikeluarkan dari indeks FTSE Russell katagori large cap pada September ini, sebuah kegagalan yang terjadi untuk yang kedua kalinya  setelah sebelumnya BREN juga gagal masuk indeks FTSE Russel disebabkan oleh tingginya konsetrasi  kepemilikan saham, dimana sekitar 9% saham BREN dikuasai oleh empat pemegang saham utama, termasuk pengendali dan asosiasinya. Hal ini menyebabkan saham BREN mengalami penurunan harga yang sangat tajam. Atau yang lebih dikenal dengan istilah auto reject bawah, selama dua hari berturut-turut. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh BREN sendiri, tetapi juga memberikan beban berat bagi IHSG, yang gagal mempertahankan level psikologis 8.000. IHSG tertekan akibat  kontribusi negatif dari penurunan saham BREN, yang menambahkan tekanan pada pasar  secara keseluruhan. (Yetede)