Pembatalan kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan menjadi napas tambahan untuk emiten rokok yang tengah didera tekanan daya beli. Saham-saham sektor ini kompak melambung, Selasa (24/9). Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan. Keputusan diambil setelah pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempertimbangkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap, pemerintah berencana menyesuaikan harga jual eceran (HJE) produk tembakau pada 2025. Menurut riset tim Stockbit Sekuritas, keputusan ini memberikan dampak positif bagi emiten rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM). Keputusan ini dapat meredakan tekanan dari downtrading dan penurunan margin akibat kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. 

Asal tahu saja, dalam kurun waktu 2023-2024, rata-rata kenaikan cukai rokok 10% per tahun. Selisih HJE antara rokok sigaret kretek mesin (SKM) tier 1 dan tier 2 saat ini mencapai 64%, sehingga produk yang lebih murah tetap lebih menarik bagi konsumen. Karena itu, penyesuaian HJE tidak memperkecil kesenjangan harga ini. Produsen rokok juga harus memastikan harga jual setara minimal 85% dari HJE yang diatur. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, keputusan ini akan tetap berdampak positif. Setidaknya, harga rokok diperkirakan lebih stabil pada 2025. Audi juga mencatat korelasi antara kenaikan cukai hasil tembakau dengan penurunan penjualan rokok. Misalnya, pada semester I-2024, HMSP mencatatkan penurunan penjualan sebesar 2,9% yoy menjadi 39,4 miliar batang, sekaligus menggerus pangsa pasar sebesar 1,5%. "Secara umum, pembatalan kenaikan CHT hanya akan memberi sentimen positif jangka pendek untuk saham-saham emiten rokok," katanya kepada KONTAN, kemarin. Pasalnya, daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal masih marak.

Investor masih lebih mementingkan tingkat imbal hasil daripada kontribusi berkelanjutan pada investasi produk reksadana environment, social and governance (ESG) di Indonesia. Namun minat investasi terhadap produk investasi reksadana ESG ini semakin meningkat. Direktur Panin Asset Management (Panin AM), Rudiyanto memandang, faktor imbal hasil memang masih menjadi perhatian utama dari kegiatan investasi ESG di Indonesia. Baru sedikit investor yang berinvestasi di produk berlabel ESG semata dengan alasan keberlanjutan. Kalau di luar negeri, investasi produk ESG sudah banyak mengutamakan komitmen keberlanjutan ketimbang memikirkan besaran imbal hasil. Namun memang di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan yang berdampak pada imbal hasil produk juga menjadi perhatian. Rudiyanto melihat, minat investasi ESG di Indonesia mungkin akan lebih baik ke depan. 

Hal itu seiring ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan berpartisipasi pada keuangan berkelanjutan. Adapun produk reksadana ESG kelolaan Panin AM di antaranya Panin Dana Teladan, yang menyisihkan sebagian dari pendapatan manajemen untuk yayasan sosial. Selain itu, Panin Sri Kehati bekerja dengan cara kerja yang sama, tapi khusus ke Yayasan Sri Kehati. Direktur Utama BNP Paribas AM, Maya Kamdani, tak memungkiri bahwa imbal hasil reksadana ESG kalah daripada reksadana tradisional dalam jangka pendek atau kurang dari setahun. Reksadana ESG lebih cocok untuk produk investasi jangka panjang dan sebagai manajemen risiko. "Investasi berbasis ESG bisa dilihat sebagai alat bantu memitigasi risiko," tutur Maya, Selasa (24/9). Reksadana berbasis ESG BNP Paribas AM yang pertama adalah BNP Paribas Cakra Syariah USD. Dari Januari – Agustus 2024, imbal hasil produk reksadana tersebut 14,24% ytd dibandingkan kinerja indeks acuan yang sebesar 12,38% ytd.

Fenomena middle-income trap melalui ilustrasi Budi, seorang individu yang bercita-cita menjadi kaya tetapi terjebak dalam peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sama halnya dengan banyak negara, termasuk Indonesia, yang berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke tingkat pendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka mengakui bahwa Indonesia mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Penyebab utamanya adalah kerumitan regulasi dan kebijakan, terutama dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Proses desentralisasi fiskal dinilai tidak efisien karena regulasi yang menghambat fleksibilitas daerah dalam menggunakan anggaran, ditambah dengan kapasitas daerah yang masih rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, proyek infrastruktur yang seharusnya mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi sering berjalan lambat.

Selain itu, fenomena middle-income trap menunjukkan kegagalan negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing global, yang pada akhirnya menghambat Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Jika tidak ada langkah sistematis dan radikal untuk meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia, visi Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita di atas US$26.200 akan sulit tercapai.

Pembangunan infrastruktur yang yang dilakukan secara masif dan merata seperti jalan desa oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir, terbukti telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini diharapkan terus dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto.  Jalan desa merupakan jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa serta pemukiman. Keberadaannya diakui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai jalan Nasional. Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa. Pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2024, Presiden Jokowi menyinggung tentang capaian  pembangunan jalan desa yang meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pembangunan itu merupakan pembangunan Indonesia sentris yang dimulai dari wilayah desa, terluar, dan terpencil. (Yetede)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk mengkaji ulang aturan batas minimal saham beredar di publik atau yang dikenal dengan istilah free float. Langkah ini diambil sebagai respons atau polemik yang terjadi seputar penghapusan PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) dari konstituen indeks FTSE Russell. Keputusan FTSE ini tak hanya mengejutkan  pasar, tetapi juga mengejutkan indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi yang cukup tajam. Saham BREN dikeluarkan dari indeks FTSE Russell katagori large cap pada September ini, sebuah kegagalan yang terjadi untuk yang kedua kalinya  setelah sebelumnya BREN juga gagal masuk indeks FTSE Russel disebabkan oleh tingginya konsetrasi  kepemilikan saham, dimana sekitar 9% saham BREN dikuasai oleh empat pemegang saham utama, termasuk pengendali dan asosiasinya. Hal ini menyebabkan saham BREN mengalami penurunan harga yang sangat tajam. Atau yang lebih dikenal dengan istilah auto reject bawah, selama dua hari berturut-turut. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh BREN sendiri, tetapi juga memberikan beban berat bagi IHSG, yang gagal mempertahankan level psikologis 8.000. IHSG tertekan akibat  kontribusi negatif dari penurunan saham BREN, yang menambahkan tekanan pada pasar  secara keseluruhan. (Yetede)

Industri perbankan mendapatkan katalis positif usai Bank Indonesia (BI)  memangkas suku bunga acuan BI7 day reserve rapo rate (BI7DRRR) 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Selain biaya dana yang akan menurun, kualitas aset perbankan juga diperkirakan terus mengalami perbaikan apabila transisi suku bunga berjalan. Pasalnya, dengan BI menurunkan suku bunga acuannya, bank-bank besar memiliki ruang  untuk memangkas suku bunga depositonya lebih dulu dan diharapkan  pula tertransisi kepada suku bunga kredit. Dengan begitu, kapasitas debitur untuk membayar cicilan akan semakin besar karena ada penurunan bunga kredit, pada akhirnya adalah kualitas aset yang bagus tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang melandai. "Justru kalau bunga turun, NPL jadi lebih bagus, karena repayment capacity debitur juga lebih bagus dan lebih kuat. Kalau bunga turun, debitur punya nafas lebih panjang dan longgar, sehingga kualitas bisa terjaga," jelas Ekonom Senior dan Associate Faculty lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto. (Yetede)

Indonesia tidak lagi mengimpor aluminium pada 2028. Dalam jangka waktu sekitar 8 tahun ke depan, MIND ID menyiapkan sejumlah rencana pembangunan smelter aluminium dan peningkatan kapasitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) mempawah di kalimantan Barat. SGAR merupakan fasilitas pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium. Produk alumina merupakan bahan baku untuk smelter aluminium. Kapasitas SGAR itu mencetak aluminium sebanyak 500 ribu ton. Adapun rencana penambahan kapasitas SGAR menjadi 2 juta ton sehingga mampu dimurnikan smelter menjadi 1 juta ton aluminium. Presiden Jokowi mengatakan kebutuhan aluminium domestik mencapai 1,2 juta ton. 

Dari jumlah tersebut sekitar 56% dipenuhi dari luar negeri Ia menyebut ketergantungan  impor itu menggerus devisa negara sebanyak US$ 3,5 miliar per tahun. "Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56% alumium kita impor. Oleh sebab itu setelah ini (SGAR) selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Enggak impor lagi, kita produksi sendiri didalam negeri dan kita tidak kehilangan devisa karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$ 3,5 miliar setiap tahun. Angka yang besar sekali Rp 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara impor aluminium." kata Presiden. (Yetede)

BI menyebutkan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh hingga mencapai 217,33% dalam setahun terakhir. "Transaksi QRIS kembali tumbuh pesat sebesar 217,33% year on year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 51,55 juta dan jumlah merchant 33,77 juta," kata Gubernur BI Perry Warjiyo. Secara umum, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transakai BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 11,73% (yoy) sehingga mencapai Rp 14,731 triliun. Sementara dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 59,12% (yoy) mencapai 312,67 juta transaksi. Transaksi digital banking tercatat 1.871,19 juta transaksi atau tumbuh sebesar 31.11% yoy, sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 21,53% yoy mencapai 1.246,58 juta transaksi. Transaksi penggunaan menggunakan kartu ATM/D turun 6,82% yoy menjadi 591,92 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 22,79% yoy mencapai 41,59 juta transaksi. Adapun dari pengelolaan uang rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,43% yoy menjadi Rp1.052,70 triliun. (Yetede)

ANK Tabungan Negara (BTN) akhirnya memastikan tak jadi mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Juli 2024. Kegagalan akuisisi ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar di kalangan stakeholder perbankan syariah Indonesia. Terutama mengingat status Bank Muamalat yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham terbesar dan pemegang sumber dana yang strategis untuk pertumbuhan dana perbankan syariah. Beberapa faktor kiranya dapat menyebabkan terjadinya kegagalan akuisisi yang dimaksudkan. Adanya perbedaan visi dan kesepakatan valuasi menurut penulis merupakan faktor utama yang menyebabkan belum suksesnya akuisisi BTN ini. 

Kegagalan akuisisi BTN terhadap BMI ini juga memberikan sebuah hikmah yang perlu dicari dan ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, perlu memilih alternatif pilihan strategis yang lain dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 menunjukkan bahwa, setelah dikembangkan lebih dari tiga dekade di Indonesia, aset perbankan syariah yang terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah pada triwulan I 2024 telah mencapai Rp 892 triliun. (Yetede)