Kehadiran Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Pansela juga dapat menggairahkan  sektor pariwisata di Jawa bagian selatan yang memiliki pemandangan eksotis. Selama ini, kawasan utara Jawa berkembang pesat, karena besarnya jumlah penduduk dan maraknya aktivitas ekonomi. Itu sebabnya pembangunan jalur pansela sangat strategis demi mengurangi disparitas ekonomi kawasan utara dan selatan Jawa. Jalur ini juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantai Utara Jawa (Pantura) kala musim mudik lebaran. Saat ini, panjang Jalan pancasila di selatan Jawa mencapai 1.550 kilometer (km). Selama 10 tahun terakhir, pemerintah Jokowi berhasil menyambungkan 1.339 km, sedangkan 207 km lagi akan digarap pemerintahan berikutnya. Sementara itu, hadirnya jalan Trans Papua bisa memangkas waktu tempuh di pulau tersebut. Jalan ini juga meningkatkan jalur logistik hingga mampu memangkas harga barang dan jasa di wilayah di Indonesia Timur. (Yetede)

Smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju. Keberadaan smelter tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus lahirnya industri-industri turunan lainnya. Smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Porst Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik pelebuhan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. 

Fasilitas pendukung berupa pelabuhan, gudang konsentrat, slag treatment, steam dryer, pabrik oksigen, pengolahan air limbah dan air permukaan. Produksi perdana katoda tembaga dari smelter tembaga itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024). Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan smelter merupakan langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam sehingga tidak mengekspor mineral mentah. "Pembangunan smelter PTFI ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor mentahan atau raw material," kata Presiden. (Yetede)

UMKM industri perbankan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 4,3% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah di sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, per Januari 2024 kredit UMKM tumbuh 7,9% (yoy) utamanya ditopang oleh kredit mikro yang tumbuh tinggi 24,5% (yoy), sedangkan kredit kecil dan menengah terkontraksi masing-masing 2,8% dan 3,5%. Kemudian pertumbuhan UMKM meningkat pada posisi Februari menjadi 8,9% (yoy), meski ada penurunan dari kredit mikro, dan kecil, sedangkan kredit menengah berbalik arah menjadi tumbuh positif 3,1% (yoy). Penyusutan pertumbuhan UMKM mulai terjadi pada Maret hingga Agustus tahun ini. Dimana yang paling jelas terlihat adalah perlambatan dari pertumbuhan kredit mikro dari yang tumbuh diatas 24% (yoy) per Januari hingga hanya 5,6% (yoy) per Agustus. Sementara itu kredit usaha kecil membaik dari yang sebelumnya terkontraksi menjadi tumbuh positif 4% (yoy) per Agustus. Meski data BI per Agustus 2024 masih sementara, namun apabila dibandingkan secara bulanan juga mengalami perlambatan dari Juli yang tumbuh 5,1% (yoy). 

Keandalan dan performa motor elektrik hasil konversi terbukti dalam ajang balap  pada Minggu (22/9/20204). Konversi motor  konvensional menjadi motor elektrik merupakan  program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini bertujuan untuk menekan emisi karbon serta menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Berbaai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk konversi motor. Balapan motor elektrik konversi merupakan terobosan teranyar. Upaya sebelumnya dengan memberi kesempatan kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menkonversi motor secara gratis. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan kembali pentingnya konversi kendaraan BBM menjadi motor  elektrik yang terus didorong oleh pemerintah. Konversi ini berdampak terhadap pengurangan emisi, dengan motor listrik hanya menghasilkan sekitar 40% emisi dibandingkan kendaraan bermesin BBM. "Kementerian ESDM terus mengupayakan  dua hal utama, yakni meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan , dan kegiatan hari ini merupakan  kombinasi dari kedua tujuan tersebut," ujar Dadan. (Yetede)

Indonesia mendapatkan manfaat besar dari beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara akan memperoleh penerimaan hingga Rp80 triliun per tahun dari investasi dan pendapatan pajak terkait. Smelter ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Selain itu, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa keberadaan smelter ini akan mendukung transisi energi dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Smelter ini juga menciptakan lapangan kerja, dengan sekitar 2.000 orang pekerja tetap dan 40.000 orang selama fase konstruksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak perusahaan tambang yang tidak membangun smelter di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan. Peneliti dari Indef, Abra Talattov, menyatakan bahwa produksi dari smelter Freeport Indonesia dapat mengurangi impor bahan baku dan memperkuat posisi Indonesia di pasar logam global.

PT Freeport Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan memulai produksi katoda tembaga di smelter baru mereka di Manyar, Gresik, yang berkapasitas 600.000 ton per tahun. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan dan merupakan langkah besar dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong penghiliran sumber daya alam. Penghiliran ini bertujuan untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi domestik.

Keberhasilan ini sejalan dengan upaya industrialisasi yang menciptakan ekosistem industri hilir, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Smelter ini juga memperkuat posisi PT Freeport Indonesia dalam memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang penting bagi kelangsungan operasional mereka.

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, seperti infrastruktur pendukung, logistik, sumber daya manusia, dan ketersediaan energi. Presiden Jokowi menjadikan kebijakan penghiliran sebagai salah satu warisan penting yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor industri lanjutan agar nilai tambah maksimal dapat tercapai di dalam negeri.

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menurunkan kupon pada Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri-seri mendatang, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI026) yang akan diterbitkan akhir tahun ini. Associate Director Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto, memperkirakan kupon ORI026 berada di kisaran 6,1%–6,2%, lebih rendah dari seri sebelumnya akibat penurunan suku bunga. Meski demikian, instrumen ini diprediksi tetap menarik bagi investor ritel karena kondisi pasar yang tidak menentu dan rendahnya bunga deposito.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, menambahkan bahwa penurunan suku bunga memberikan peluang bagi investor untuk segera membeli SBN Ritel sebelum pemangkasan lebih dalam terjadi. Selain itu, keuntungan dari instrumen seperti ORI026 dan ST013, yang memiliki skema kupon tetap atau "floating with floor", memberikan fleksibilitas bagi investor. Seri ST013, yang akan diterbitkan akhir tahun ini, memiliki kupon yang naik jika suku bunga BI naik, namun tidak turun jika BI menurunkan suku bunga.

Secara keseluruhan, SBN Ritel tetap menarik sebagai investasi, meski kupon menurun, karena risiko pasar yang tinggi dan insentif pajak lebih rendah dibandingkan deposito.

Pelaku industri alat berat meminta kemudahan importasi komponen dan bahan baku guna mendukung produksi dalam negeri yang terdampak oleh lesunya penjualan akibat melemahnya sektor pertambangan. Ketua Umum Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), Giri Kus Anggoro, menekankan bahwa sekitar 40%–50% komponen alat berat masih harus diimpor. Untuk menghadapi persaingan dengan produk impor alat berat yang lebih murah, Giri meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam importasi bahan baku serta mengaktifkan kembali program Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk komponen yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Produksi alat berat dalam negeri menurun pada paruh pertama 2024, dengan total produksi 3.337 unit, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.014 unit. Giri juga menyoroti bahwa salah satu komponen penting, seperti ban alat berat, masih sulit diproduksi di dalam negeri, meskipun kebutuhan pasar mencapai 4.000–5.000 unit per tahun dengan nilai sekitar Rp80 miliar.

Kabar gembira bagi industri tembakau dan rokok dalam negeri. Pemerintah akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2025. Kepastian ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani. "Sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 belum akan dilaksanakan," ujar Askolani dalam acara Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9). Kabar ini ibarat oase di tengah gurun bagi industri rokok. Maklumlah, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 Tentang Kesehatan terbit akhir Juli lalu, industri tembakau dan pebisnis rokok terus dibayangi berbagai sentimen negatif yang mengancam kelangsungan bisnisnya. Askolani menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada tahun depan adalah munculnya fenomena down trading rokok, sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 yang rata-rata sebesar 10%. Jika tarif cukai rokok tahun depan naik lagi, peredaran rokok murah berpotensi lebih masif lagi, termasuk rokok ilegal. Ujung-ujungnya yang rugi juga negara karena penerimaan cukai rokok bakal menyusut. "Jadi, kebijakan cukai hasil tembakau 2025 ini turut mempertimbangkan fenomena down trading tersebut," ungkapnya. Kendati begitu, pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) produk hasil tembakau pada tahun depan, sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. 

Hanya saja, Askolani tak menyebutkan besaran kenaikan HJE yang akan ditetapkan pemerintah. Sebab, besaran kenaikan HJE akan dikaji Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendorong agar pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM), minimum sebesar 5% untuk dua tahun ke depan. Rekomendasi kenaikan tarif minimal 5% tersebut lebih rendah dari tarif tahun 2023 dan 2024 yang dikenakan kenaikan tarif rata-rata 10%. Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan belum bersedia menanggapi lebih jauh kabar batalnya kenaikan tarif CHT tersebut. "Kami baru mendengar kabar ini," ujarnya, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan cukai rokok dan hasil tembakau pada tahun depan.

Anggaran negara masih mencatatkan defisit selama delapan bulan di tahun 2024. Kementerian Keuangan menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 mencapai sebesar Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024. Defisit ini kian melebar ketimbang Juli 2024 senilai Rp 93,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN per Agustus 2024 setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN disebabkan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan guyuran belanja negara yang cenderung meningkat. "Masih dalam track sesuai UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (23/9). Dia mengatakan, pendapatan negara per Agustus 2024 senilai Rp 1.777,07 triliun atau hanya naik 2,5% dalam setahun terakhir atau year-on-year (yoy). Realisasi ini setara 63,4% dari target APBN 2024. Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN pada tahun ini akan mencapai 2,7% PDB atau setara Rp 609,75 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya senilai Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB. Menteri Sri Mulyani menyatakan melebarnya proyeksi defisit itu lantaran pendapatan negara tertekan, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. "Ini lebih karena penerimaan mengalami tekanan, sementara pertumbuhan belanja cukup baik," kata dia. 

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara menambahkan, pelebaran defisit APBN menjadi 2,7% PDB karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada kuartal IV-2024. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, pemerintah sudah menyadari akan terjadi pelebaran defisit APBN pada tahun ini. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh kesulitan pemerintah memacu pendapatan negara. Pada saat bersamaan, di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengerem belanja. Sedangkan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan, dengan melihat perkembangan defisit Agustus 2024, maka defisit APBN 2024 berpotensi berada di kisaran 2,2% hingga 2,3% terhadap PDB. Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga melihat defisit APBN tahun ini akan di bawah outlook pemerintah. "Kita akan lebih yakin memasuki tahun 2025," ucap dia. Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebutkan, dari total tersebut, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp 310,4 triliun. Angka ini tumbuh 70% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 183 triliun.