Dalam sehari pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga smelter sekaligus. Pengoperasian smelter ini disebut sebagai bukti keseriusan hilirisasi. Sejak diluncurkan Januari 2000, kita melihat program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum kendati menuai kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri dangugatandari sejumlah negara, bahkandipersengketakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas kemineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral. Presiden, di berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sebagian lain dalam proses pembangunan atau persiapan. 

Sayangnya, absennya peta jalan kebijakan hilirisasi yang komprehensif membuat kita kemudian seperti kehilangan arah dan hilirisasi jadi terkesan setengah hati. Dampak hilirisasi memang sudah kita rasakan, antara lain, berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Namun, nilai tambah yang menjadi jargon utama hilirisasi masih sangat terbatas realisasinya. Sebab, faktanya, dari struktur ekspor, yang bisa kita hasilkan baru sebatas produk setengah jadi bernilai tambah minim. Belum lagi kritik lain terkait pelaksanaan hilirisasi sejauh ini. Termasuk soal nilai tambah yang tak dinikmati masyarakat di area pertambangan, padahal sudah banyak kemudahan dan insentif diguyurkan. Juga permasalahan sosial dan lingkungan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Termasuk di antaranya fakta bahwa hampir semua provinsi lokasi pertambangan mineral justru mengalami peningkatan kemiskinan.

Hilirisasi sejauh ini dinilai lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal. Belum lagi isu banyaknya tenaga kerja asing dan diskriminasi pekerja lokal. Jatuhnya korban jiwa, baik dalam beberapa kali peristiwa bentrok pekerja maupun ledakan di smelter nikel di Morowali, akibat masih buruknya prosedur keselamatan kerja tahun lalu, juga bagian dari ekses program hilirisasi yang dianggap membabi buta. Semua ekses itu harus menjadi perhatian agar tak terulang ke depan. Terlebih di era pemerintahan mendatang, di mana program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untukmencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (Yoga)

Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.

Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang. 

Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)

Program merevatalisasi terminal bus yang dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk mengembalikan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum darat. Pasalnya, setelah direvitalisasi, terminal bakal menjadi tempat yang nyaman, aman, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang.  Sehingga pembangunan atau revitalisasi terminal bus sebagai bagian dalam memodernisasi infrastruktur transportasi massal, diharapkan dapat menekan angka kemacetan transportasi  perkotaan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi, serta menghubungkan dan meningkatkan konektivitas maupun mobilitas manusia dan barang dari kota ke satu kota lainnya. Revitalisasi terminal bus juga dimaksudkan untuk menekan kerugian dan pemborosan yang disebabkan oleh kemcetan lalu lintas yang terus mengalami tren kenaikan. (Yetede)

Perbankan nasional hingga Juli tahun ini membukukan laba bersih Rp149,62 triliun, tumbuh 6,03% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggal sepanjang tahun ini. OJK mencatatkan, pertumbuhan laba bersih Juli 2024 utamanya didorong dari pendapatan bunga bersih (net interest incoming/NII) yang tumbuh 2,71% (yoy) menjadi Rp 314,79 triliun. Untuk margin bunga bersih (net interest margin/NIM)  juga membaik di level 4,59% dari bulan sebelumnya 4,57%. berdasarkan laporan keuangan bulanan individual bank, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank dengan pertumbuhan laba bersih (bank only) tertinggi diantara KBMI 4 lainnya, yakni 12,38% (yoy) mencapai Rp31,40 triliun per Juli 2024. Bahkan, nilai laba BCA tersebut nyaris sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang sebesar Rp31,42 triliun, tapi tumbuh terendah dari KBMI 4 lain yakni 1,78% (yoy). (Yetede)

Pemerintah buka peluang perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Hal ini dengan memperhatikan tingkat kemampuan produksi smeleter tembaga. Adapun kelonggaran izin ekspor ini berlaku hingga akhir 2024. kelongggaran hingga akhir tahun ini lantaran smelter tembaga ditargetkan  beroperasi penuh pada Desember 2024. Tercatat ada dua smelter tembaga yang sudah mulai tahap produksi yakni milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Secara teknis produksi smelter harus dilakukan  secara bertahap menuju kapasitas penuh. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  (PUSHEP) Bisman Bakhtiar    mengatakan relaksasi izin ekspor sudah berulang kali dilakukan pemerintah. Seharusnya izin ekspor konsetrat tembaga berakhir pada Juni 2023. Namun pemerintah memberikan rileksasi hingga Mei 2024 dengan mempertimbangkan penyelesaian pembangunan smelter. (Yetede)

Group Astra bakal mengguyur pasar modal dengan pembagian dividen interim tahun buku 2024. PT Astra Agro Lestari Tbl (AALI) menjadi yang pertama dalam mengumumkan pembagian diividen interim, dan diyakini segera diikuti perusahaan Group Astra lainnya seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), serta PT Astra Graphia Tbk (ASGR). "Pembagian dividen ini menunjukkan implementasi good  corporate governance (GC) yang bagus dari grup Astra. Aksi ini juga menunjukkan bahwa mereka memperhatikan  kepentingan pemegang saham kecil," kata Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama Kiswoyo Adi Joe kepada Investor Daily. 

Kiswoyo meyakini, semua emiten Grup Astra akan membagikan dividen interim tahun buku 2024, sama seperti yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Emiten Group Astra seperti ASII, UNTR, AALI, AUTO, dan ASGR tercatat rutin membagikan dividen interim setiap tahunnya, bahkan saat pandemi Covid-19. "Selama mencatatkan profit, mereka selalu konsisten membagikan dividen. Dan dividen yang dibagikan dividen," ujar Kiswoyo. Menurut Kiswoyo, pembagian dividen interim saat ini menjadi pemanis bagi saham Grup Astra, untuk selanjutnya bakal dilanjutkan pembagian dividen final pada penutupan kinerja keuangan full year 2024. (Yetede)