Aset kripto dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana, termasuk pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya, meskipun nilainya yang fluktuatif menimbulkan tantangan. Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menyoroti bahwa permasalahan utama dalam penanganan aset kripto adalah perubahan nilai yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah dibentuk. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Mulyana, menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjamin penanganan aset kripto secara transparan dan akuntabel, terutama dalam memastikan kuantitas dan kualitas barang bukti.

Setelah bergerak fluktuatif dan berada di area sepanjang bulan September ini, pasar saham kemungkinan bakal lebih sumringah di kuartal terakhir pengujung tahun. Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat window dressing masih terbuka. Tak cuma itu, pasar juga bakal diramaikan sentimen kebijakan suku bunga hingga dinamika politik akibat pergantian pemerintahan. Data Bloomberg menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rata-rata menguat di kuartal keempat. Misalnya, rata-rata return IHSG pada bulan Oktober mencapai 1,7%, 0,27% pada November, dan return di bulan Desember sebesar 2,6%. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas memproyeksikan, dalam skenario awal, IHSG bisa menuju support di kisaran 7.454-7.562 pada kuartal keempat tahun ini. Jika mampu bertahan, IHSG akan cenderung sideways. Meski demikian, Head of Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina memprediksikan, potensi window dressing dalam dua bulan ke depan tidak terlalu besar, mengingat kenaikan IHSG yang sudah cukup signifikan. 

"Kenaikan IHSG yang sudah cukup tinggi membuat ruang window dressing menjadi terbatas," ujarnya, Selasa (24/9). Mirae Asset Sekuritas juga mencermati perkembangan pasar pada Oktober dan November, yang akan dipengaruhi oleh dinamika politik di dalam negeri maupun di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, investor sebaiknya tetap berinvestasi pada bulan-bulan ini, karena prospek tahun depan diperkirakan lebih positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, dengan berbagai sentimen positif di kuartal terakhir mendatang, Nico optimistis IHSG akan bergerak dalam rentang 7.730-7.910, untuk mencapai target akhir tahun di level 7.920-8.080. "Sebaba secara historis pasar akan kembali positif di kuartal empat," ujar Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta. Pada akhir tahun ini, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan, IHSG berpeluang mencapai level 7.915.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan kembali bobot emiten terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks lain. Dalam evaluasi minor terbaru yang berlaku Oktober 2024, ada sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big cap ) yang mengalami perubahan bobot terhadap IHSG. Kebanyakan emiten big cap mengalami penurunan bobot terhadap IHSG. Termasuk saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang belakangan ini bergerak fluktuatif dan menyetir pergerakan IHSG. Bobot saham BREN terhadap IHSG turun dari 4,3% menjadi 4,25% setelah evaluasi. BREN tercatat memiliki saham free float sebanyak 11,73%. Bobot emiten big cap lainnya termasuk empat perbankan terbesar juga turun. Head of Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana melihat, evaluasi bobot merupakan sesuatu yang secara reguler dilakukan BEI. Fokus utama yang dilihat BEI dalam menentukan bobot terhadap IHSG adalah dari rasio free float dan kapitalisasi pasar (market cap) emiten. "Untuk market cap, tidak seluruhnya dimasukkan, agar tidak ada emiten yang terlalu dominan terhadap IHSG. Free float dilihat faktor likuiditas," kata Wawan kepada KONTAN, Rabu (25/9). Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti menilai, evaluasi berkala yang dilakukan BEI terhadap indeks, baik evaluasi mayor seperti perubahan konstituen maupun evaluasi minor, bertujuan untuk memastikan bahwa indeks-indeks tersebut tetap relevan terhadap kondisi pasar yang sebenarnya. 

Di sisi lain, bobot BREN di Indeks sektor infrastruktur atau IDXINFRA juga mengalami perubahan. Bobot BREN meningkat dari 8,74% menjadi 9%. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya peran penting BREN di sektor infrastruktur, terutama di sektor energi terbarukan (EBT). Meningkatnya bobot BREN di IDXInfra ini berdampak netral atau bahkan positif terhadap kinerja saham perseroan itu. Wawan menilai, untuk memilih mana saham yang berkinerja baik, tiga faktor utama yang biasanya dilihat langsung oleh investor adalah fundamental emiten, prospek bisnis ke depan, dan likuiditas. Nah, ke depan Wawan melihat sektor perbankan masih menarik untuk dilirik investor. Hal ini berkaitan dengan penurunan suku bunga, sehingga permintaan kredit akan naik. Diharapkan dengan tren menurunnya suku bunga acuan, emiten-emiten bank yang selama ini memiliki rasio Current Account Saving Account (CASA), nonperforming loan (NPL), dan loan to deposit ratio (LDR) yang lebih inferior dibanding rata-rata industrinya, akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Skema pungut salur dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP batubara, yang diharapkan bisa dijalankan pada tahun ini. Emiten pertambangan batubara plat merah, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) antusias menyambut kehadiran MIP. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan mengenai skema ini, dan berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait MIP segera terbit. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin dalam paparan publik beberapa waktu lalu menjelaskan, dampak yang akan diterima PTBA akan bergantung kepada indeks harga batubara saat MIP diberlakukan. Pada prinsipnya, semakin besar selisih harga antara harga cap dengan indeks, maka akan berdampak kepada margin perseroan yang lebih tinggi. Begitupula sebaliknya. Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, ADRO masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP. "Para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira. 

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan mengatakan, penerapan MIP akan memberikan efek penyesuaian terhadap industri batubara Indonesia. Skema ini memungkinkan perusahaan berorientasi domestik, khususnya yang memenuhi wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) mendapatkan insentif dari iuran yang nantinya dikelola oleh MIP. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menambahkan, skema MIP bisa membawa dampak positif untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri. Tapi di sisi lain, skema ini dapat menambah beban baru untuk produsen batubara yang dominan ekspor. Investment Analyst Stockbit, Hendriko Gani menyoroti, pembentukan MIP menjadi katalis positif bagi emiten yang banyak menjual ke pasar domestik seperti PTBA. Sebab, emiten kategori ini berpotensi mengalami kenaikan harga jual rata-rata setelah mengalami penyesuaian pasca subsidi dari MIP.

Laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan semakin melambat. Padahal, kredit tetap konsisten tumbuh dua digit hingga Agustus 2024. Ini pertanda likuiditas perbankan masih mengetat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menunjukkan simpanan perbankan per Agustus hanya tumbuh 7% secara tahunan. Ini melambat dari Juli yang tumbuh 7,7%. Tren perlambatan terjadi setelah mencapai puncak pertumbuhan di Mei sebesar 8,5%. Jika dirinci, giro tumbuh 10,3% secara tahunan, tabungan meningkat 6,1% dan deposito naik 5%. Perlambatan pertumbuhan simpanan tidak hanya terjadi pada bank kecil dan menengah, tapi juga di bank-bank besar. DPK kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 hanya tumbuh 7,7% pada Agustus. Pertumbuhan melambat sejak mencapai pertumbuhan 11,1% di Mei. SVP Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati membenarkan, laju DPK mengalami perlambatan. Namun, ia melihat perlambatan masih dalam level wajar. 

Sementara, Direktur Distribution & Funding BTN Jasmin menyebut ada perlambatan simpanan kelas menengah ke bawah di BTN, akibat turunnya daya beli masyarakat. DPK BTN per Agustus tercatat sebesar Rp 373,8 triliun. Angka ini tumbuh 16,4% secara tahunan, tapi secara bulanan kontraksi sebesar 0,21%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap beberapa faktor penyebab perlambatan DPK. Pertama, berlanjutnya fenomena makan tabungan dari masyarakat kelas menengah. Kedua, pendapatan masyarakat diperkirakan mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi atau memburuknya kondisi di sektor-sektor tertentu. Ketiga, masyarakat mulai mengalihkan dananya dari produk bank ke instrumen investasi lain yang memberi imbal hasil lebih tinggi.

Industri modal ventura masih dilanda sentimen buruk penurunan bisnis perusahaan rintisan. Namun menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio non performing financing (NPF) perusahaan modal ventura mulai menurun. Di Juli 2024, NPF modal ventura sebesar 3,54%. Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,39%. Jika ditelaah secara bulanan, NPF modal ventura juga mengalami perbaikan dari 3,69% pada Juni 2024. Secara khusus, VDC menjalankan bisnisnya di bidang pembiayaan yang disalurkan ke UMKM dan pasangan usaha di tahap awal usaha. Sementara untuk segmen venture capital corporation (VCC) tidak terdampak penurunan NPF. Sebab, VCC bermain di penyertaan ekuitas, bukan penyaluran kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Markus Rahardja menyebut, salah satunya penyebab NPF mulai turun adalah perlambatan pembiayaan industri modal ventura. Seperti diketahui, pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 hanya Rp 16,18 triliun. Nilai tersebut turun 10,67% secara tahunan dari Rp 18,82 triliun. "Selain itu, penurunan NPF juga bisa dipengaruhi peningkatan dari sisi ekonomi," ujar Markus kepada KONTAN, Rabu (25/9). Wakil Ketua Umum 3 Amvesindo Chrismanto Saragih menerangkan, salah satu langkahnya adalah dengan mengecek SLIK, membatasi maksimum pinjaman dan mengurangi ticket size. Untuk mendorong kinerja dan memaksimalkan potensi pasar, perusahaan modal ventura perlu menggelar ekspansi pasar dan membuka cabang dengan tetap memperhatikan faktor risiko. Sehingga bisa mencapai titik balik industri dan kembali tumbuh.

Kemajuan Indonesia dalam sektor industri, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit terintegrasi, yang menandai era baru hilirisasi mineral. Presiden Joko Widodo meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor aluminium, yang selama ini menguras devisa hingga US$3,5 miliar atau sekitar Rp59 triliun per tahun.

Jokowi menyoroti bahwa Indonesia telah lama mengekspor bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Dengan proyek ini, diharapkan Indonesia bisa memproduksi sendiri aluminium dari bauksit, meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat, menurut Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Niko Kanter.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan dampak besar proyek ini terhadap perekonomian nasional dan daerah, sementara Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID), Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa pembangunan fase berikutnya akan segera dimulai untuk meningkatkan produksi alumina dan aluminium di dalam negeri.

Leonard M. Manurung, Presiden Direktur PT Borneo Alumina Indonesia, mengatakan bahwa produksi SGAR fase 1 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium di dalam negeri, khususnya milik Inalum, dan ada potensi ekspor ke negara-negara seperti China, Jepang, dan Eropa.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperluas kebijakan penghiliran tidak hanya di sektor mineral dan batu bara (minerba), tetapi juga ke sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jokowi meyakini bahwa penghiliran dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

Presiden juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta, baik nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam mempercepat implementasi penghiliran di berbagai sektor. Ia menginginkan semua komoditas diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Contoh sukses kebijakan penghiliran terlihat pada industri berbasis kelapa sawit, yang telah berkembang menjadi produk bernilai tinggi seperti oleofood, oleochemical, biodiesel, dan green fuel, yang meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat. Jokowi juga memastikan kebijakan ini akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar penghiliran menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian Indonesia.

Proyek hilirisasi mineral terus bergulir hingga di ujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kurang dari sebulan menjelang lengser dari jabatannya, Jokowi kembali meresmikan sejumlah proyek smelter skala besar. Ada tiga proyek smelter yang diresmikan Jokowi selama dua hari terakhir. Yakni, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur senilai Rp 58 triliun, dan smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat senilai Rp 21 triliun. Di hari berikutnya, Jokowi meresmikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR milik PT Borneo Alumia Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang bernilai Rp 25,7 triliun. BAI merupakan perusahaan patungan yang termasuk anggota holding BUMN pertambangan, Mind ID, yakni PT Indonesia Asahan Alauminium dan PT Antam Tbk. Dari beroperasinya smelter Freepot, misalnya, ia memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar Rp 80 triliun. Nilai itu termasuk penghasilan dalam bentuk dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor. 

Namun, angka itu tidak menghitung potensi ekonomi dari terlibatnya pelaku UMKM dalam aktivitas smelter, baik itu penyedia jasa katering maupun subkontraktor yang berkaitan dengan smelter. Jokowi juga berharap, smelter PTFI ini bisa merangsang lahirnya industri turunan tembaga dan industri hilir lain. Sementara dengan beroperasinya smelter SGAR, Indonesia tak perlu lagi mengimpor aluminium. Selama ini, kebutuhan aluminium di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, dan sekitar 56% dari kebutuhan tersebut diimpor. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengakui, besarnya potensi ekonomi dari pengoperasian smelter di Gresik. Dari sisi tenaga kerja saja, menurut Tony, smelter tersebut bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Sementara itu, Direktur Utama Mind Id Hendi Prio Santoso bilang, smelter alumunium di Mempawah berpotensi memberikan multiplier effect yang cukup signifikan bagi perekonomian. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, nilai tambah yang diinginkan pemerintah sebenarnya bisa didapat ketika produk hasil olahan smelter mineral bisa terserap maksimal sebagai bahan baku industri manufaktur di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, melalui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrumen dalam Pilar Dua yang menjadi bagian kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Usai penandatanganan, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR. "Kami akan siapkan perpres-nya, lalu peraturan teknis di Ditjen Pajak dan kami akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Senin (23/9) lalu. Nah, STTR memungkinkan negara mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Dengan catatan, jika negara mitra itu mengenakan pajak kurang dari 9%. Selain STTR, ada juga ketentuan pajak minimum global yang menjadi bagian dari Pilar Dua. Nah, jika mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 triliun. "Terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam acara International Tax Forum 2024, Selasa (24/9). Menurut Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di RI. Artinya, dasar perhitungannya dari total investasi asing ke RI. Raden bilang, langkah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak. Sebelum MLI, perusahaan multinasional sering menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen ke anak usaha.