PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja yang solid dalam pembiayaan kepemilikan emas melalui produk Solusi Emas Hijrah. Hingga Agustus 2024, pencairan produk ini tumbuh 191% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pencairan pada Mei 2024. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan minat masyarakat teradap investasi emas. SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menjelaskan, saat ini nasabah semakin memahami pentingnya  investasi emas sebagai solusi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kenaikan harga emas yang terjadi belakangan ini, menambah kepercayaan masyarakat terhadap emas  sebagai intrusmen investasi jangka panjang yang aman dan menguntungkan. "Sejak kami lancarkan awal Agustus lalu ditambah masa pengenalan produk ini sebelumnya, Solusi Emas Hijrah terbukti ampuh  menarik minat masyarakat. Kenaikan akses pembiayaan produk ini seiring dengan solusi bagi nasabah untuk mempersiapkan dana di masa mendatang," jelas Dedy. (Yetede)

Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kebijakan pelonggaran moneter dari Federal Reserve dan Bank Indonesia, serta sentimen positif yang diharapkan muncul dari faktor domestik dan global. Adrian Joezer, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, menyebutkan bahwa aksi profit-taking di pasar adalah wajar dan tetap ada potensi penguatan IHSG jika aliran modal asing berlanjut. Selain itu, stimulus dari pemerintah China diperkirakan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Adityo Nugroho, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, menyoroti agenda politik di kuartal IV/2024, seperti pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan pembentukan kabinet baru yang bisa mempengaruhi pasar. Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo, juga optimis bahwa stabilitas politik akan mendorong penguatan IHSG, dengan prediksi IHSG bisa mencapai level 7.920 hingga 8.080 hingga akhir tahun. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perbankan, properti, dan ritel diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari situasi politik dan ekonomi tersebut.

Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor yang berpotensi mengurangi pangsa pasar domestik, meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi pasar halal. Eko S. Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, menggarisbawahi bahwa ekosistem syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah peluang besar bagi pelaku industri halal domestik. Namun, mereka harus siap bersaing dengan produsen halal global.

Terdapat tiga tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) masih rendah, hanya mencapai US$13,38 miliar. Kedua, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ketiga, membanjirnya produk halal impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan sertifikasi halal dari luar negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produk lokal. Eko S. Cahyanto juga menekankan bahwa preferensi konsumen terhadap produk luar negeri masih menjadi tantangan bagi industri halal lokal, mengingat banyak yang lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri.

Desakan pelaku usaha logistik kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk badan setingkat kementerian yang khusus mengurus sektor logistik. Hadi Kuncoro, Founder & Group CEO PowerCommerce.Asia, menekankan bahwa pembentukan lembaga atau kementerian khusus logistik sangat penting untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi, terutama mengingat karakteristik negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut Hadi, masalah biaya logistik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun akan terus menjadi tantangan jika tidak ada lembaga yang secara khusus menangani logistik, terutama di tengah tantangan infrastruktur dan perizinan yang masih terpecah di berbagai kementerian.

Iman Gandi Mihardja, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menekankan urgensi pembentukan badan atau kementerian khusus logistik untuk memudahkan pencapaian program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik. Iman menambahkan bahwa ALFI telah menyampaikan usulan ini kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang merespons positif meskipun prosesnya akan memakan waktu. Kedua tokoh sepakat bahwa sektor logistik memerlukan perhatian khusus dari pemerintahan baru untuk memastikan pengoptimalan ekonomi nasional melalui efisiensi logistik.

Kekhawatiran pebisnis di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, terkait persaingan dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), yang menawarkan insentif menarik untuk investasi, terutama di sektor manufaktur. Achmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepulauan Riau, menyoroti kebijakan pro-investasi dari JS-SEZ, seperti tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 5% hingga 20 tahun, yang berpotensi mengurangi minat investor asing di Batam, di mana PPh bisa mencapai 21%. Menurut Achmad, perbedaan signifikan ini dapat menggerus kepercayaan investor jika tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali insentif dan memperbaiki birokrasi perizinan.

Rafki Rasyid, Ketua Apindo Batam, menambahkan bahwa pemerintah pusat harus mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) dan free trade zone (FTZ) di Batam dengan memberikan kemudahan perizinan dan melimpahkan kewenangan dari pusat ke pengelola setempat. Ia juga memperingatkan bahwa jika banyak investor berpindah ke Johor, investasi di Batam akan anjlok.

Tjaw Hioeng, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri Indonesia, menekankan pentingnya daya saing melalui perbaikan birokrasi perizinan dan pemberian insentif menarik agar Batam tidak kalah bersaing dengan JS-SEZ.

Pentingnya respons cepat dari pemerintah Indonesia dalam memberikan insentif yang kompetitif serta mempercepat birokrasi untuk mempertahankan daya tarik investasi di Batam.

Tidak semua proyek jalan tol di Indonesia berjalan mulus. Pasalnya, ada sejumlah lelang jalan tol yang ternyata belum dilirik investor. Inilah yang membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang ulang beberapa proyek jalan tol lantaran gagal mendapatkan investor. Dari dokumen lelang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, setidaknya ada tiga jalan tol yang dilelang ulang. Ketiga jalan bebas hambatan itu adalah ruas tol Sentul Selatan-Karawang Barat, tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis dan tol Gilimanuk-Mengwi. "Masih dalam evaluasi untuk lelang kembali atau lelang ulang," ungkap Tulus Abadi, Anggota BPJT dari Unsur Masyarakat kepada KONTAN, Kamis (26/9). Untuk proyek tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 96,84 kilometer, biaya pembangunannya membengkak dari Rp 24,6 triliun menjadi Rp 25,4 triliun. Berikutya proyek tol Gedebage Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) kembali ditender ulang. Pasalnya, dua konsorsium yang berminat membangun tol tersebut ternyata tidak lolos prakualifikasi. 

Dus, secara teknis jalan tol Getaci batal menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Jadi, mengacu data BPJT, ruas jalan tol Getaci hanya akan terbentang sepanjang 108,3 kilometer dengan nilai investasi Rp 37,64 triliun. Setali tiga uang, jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat juga kembali dilelang ulang setelah gagal mendapatkan investor pada lelang sekitar Februari 2022. Jalan tol sepanjang 61,5 km ini menelan investasi Rp 15,37 triliun. Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai investor tertarik terhadap proyek jalan tol karena dua hal. Pertama, terkait bangkitan lalu lintas dari jalan tol tersebut. Kedua , daya beli masyarakat alias kemampuannya dalam membayar tarif tol. Syarat lainnya, pemerintah daerah juga dituntut berkontribusi untuk bisa membuat pengembangan kawasan ekonomi baru di koridor jalan tol.