Ekonomi
( 40460 )Dunia Bergerak Mencegah Peningkatan Krisis Lebanon
Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi akibat serangan Israel ke Lebanon. Pemerintah Indonesia tengah berupaya memulangkan WNI yang terdampa mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon yang menewaskan warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Indonesia mengajak semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan respons cepat agar korban sipil tidak terus berjatuhan. Hingga Rabu (25/9/2024), militer Israel masih menggempur sejumlah wilayah di Lebanon dengan alasan memburu anggota Hezbollah. Jet-jet tempur Israel menyerang kota-kota di perbatasan Israel-Lebanon. Presiden Joko Widodo mengatakan telah berkoordinasi untuk pemulangan warga negara Indonesia yang terdampak serangan Israel di Lebanon. ”Saya sudah menelepon Bu Menlu (Retno Marsudi). (Pemulangan WNI) sedang dalam proses,” kata Presiden ketika memberi ketika memberi keterangan pers seusai peresmian.
peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu Indonesia resah dengan perkembangan di Lebanon. Ada 1.200 warga Indonesia menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian PBB dan 159 warga sipil Indonesia di Lebanon. ”Kekerasan ini tidak boleh menjadi ’normal baru’. Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional harus mengambil langkah tegas untuk mendorong deeskalasi dan menghentikan kekerasan,” kata Retno yang tengah berada di New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Israel telah melancarkan lebih dari 7.000 serangan ke Lebanon pada 17-25 September 2024. Setidaknya 4.000 serangan teror dilancarkan dengan meledakkan berbagai perangkat elektronik di Lebanon. Setelah itu, Israel meluncurkan lebih dari 3.000 serangan udara ke Lebanon. Dalam tiga hari terakhir, 591 warga tewas dan ribuan orang cedera akibat serangan Israel. Menteri Kesehatan Lebanon Firras Abiad mengatakan, warga Lebanon sedang dibantai Israel. (Yoga)
Persoalan Struktural dan Finansial Hambat Kontestasi Anak Muda di Pilkada 2024
Pengoperasian smelter bukti keseriusan hilirisasi
Dalam sehari pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga smelter sekaligus. Pengoperasian smelter ini disebut sebagai bukti keseriusan hilirisasi. Sejak diluncurkan Januari 2000, kita melihat program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum kendati menuai kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri dangugatandari sejumlah negara, bahkandipersengketakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas kemineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral. Presiden, di berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sebagian lain dalam proses pembangunan atau persiapan.
Sayangnya, absennya peta jalan kebijakan hilirisasi yang komprehensif membuat kita kemudian seperti kehilangan arah dan hilirisasi jadi terkesan setengah hati. Dampak hilirisasi memang sudah kita rasakan, antara lain, berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Namun, nilai tambah yang menjadi jargon utama hilirisasi masih sangat terbatas realisasinya. Sebab, faktanya, dari struktur ekspor, yang bisa kita hasilkan baru sebatas produk setengah jadi bernilai tambah minim. Belum lagi kritik lain terkait pelaksanaan hilirisasi sejauh ini. Termasuk soal nilai tambah yang tak dinikmati masyarakat di area pertambangan, padahal sudah banyak kemudahan dan insentif diguyurkan. Juga permasalahan sosial dan lingkungan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Termasuk di antaranya fakta bahwa hampir semua provinsi lokasi pertambangan mineral justru mengalami peningkatan kemiskinan.
Hilirisasi sejauh ini dinilai lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal. Belum lagi isu banyaknya tenaga kerja asing dan diskriminasi pekerja lokal. Jatuhnya korban jiwa, baik dalam beberapa kali peristiwa bentrok pekerja maupun ledakan di smelter nikel di Morowali, akibat masih buruknya prosedur keselamatan kerja tahun lalu, juga bagian dari ekses program hilirisasi yang dianggap membabi buta. Semua ekses itu harus menjadi perhatian agar tak terulang ke depan. Terlebih di era pemerintahan mendatang, di mana program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untukmencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (Yoga)
Menjaga PBB Tetap Relevan
Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.
Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang.
Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)
Revisi UU Pariwisata
Banyaknya Jumlah Perokok Anak yang Harus di Turunkan
Kekacauan Reforma Agraria di Masa Pemerintahan Jokowi
Kenaikan Cukai Rokok yang Sangat Diharapkan
Merevitalisasi Terminal, Membenahi Transportasi
Perbankan Nasional Hingga Juli Tahun ini Membukukan Laba Bersih Rp149,62 triliun
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









