Ekonomi
( 40460 )Prioritaskan Segmen Mikro
Pelaku UMKM mengharapkan kebijakan hapus tagih kredit dapat menyasar pelaku usaha yang kesulitan mengangsur, terutama segmen mikro. Di sisi lain, perbankan menunggu salinan peraturan pemerintah agar kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Presiden Prabowo telah menandatangani PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Selasa (5/11). Penghapusan piutang UMKM dilakukan terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Secara khusus, penghapusan piutang UMKM itu ditujukan bagi Bank BUMN dengan catatan telah dihapusbukukan karena dalam rentang 10 tahun tidak memiliki kemampuan membayar.
Kebijakan ini akan menyasar sekitar 1 juta debitor dengan ketentuan piutang bagi badan usaha maksimal Rp 500 juta dan perseorangan maksimal Rp 300 juta. Total piutang yang akan dihapustagihkan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Hermawati Setyorini mengatakan, para pelaku UMKM menyambut baik kebijakan itu. Namun, program baru itu dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan segelintir pelaku usaha. ”Dengan jumlahnya yang terbatas, peluang untuk memanfaatkan kebijakan itu justru bukan kepada pelaku usaha mikro, melainkan pengusaha kecil dan menengah,” kata Hermawati.
Menurut Hermawati, kelonggaran berupa fasilitas hapus tagih dibutuhkan oleh para pelaku usaha segmen mikro. Sebab, mereka sedang terseok-seok karena turunnya daya beli masyarakat dan naiknya ongkos produksi sehingga sulit membayar cicilan. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, outstanding kredit UMKM oleh perbankan umum nasional per Agustus 2024 mencapai Rp 1.478 triliun, terdiri atas segmen mikro Rp 667,57 triliun, segmen kecil Rp 475,89 triliun, dan segmen menengah Rp 335,22 triliun. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) segmen mikro sebesar 3,25 %, segmen kecil 4,39 % dan segmen menengah 5,18 %. (Yoga)
Peternak Sapi Perah Terpukul akibat tutupnya UD Pramono
Para peternak akan menjadi kelompok yang paling terpukul apabila UD Pramono di Desa Singosari, Kabupaten Boyolali, Jateng, tutup. Terlebih lagi, jumlah mitra peternak tempat pengepulan susu itu lebih dari 1.000 orang. Wacana penutupan itu terkait dengan masalah tunggakan pajak senilai ratusan juta rupiah yang dihadapi unit usaha rakyat tersebut. Kabar penutupan tempat pengepulan susu itu mencuat setelah rekening milik usaha dagang itu diblokir Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada 4 Oktober 2024. Pemilik usaha, Pramono (67) dinilai memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 670 juta dari tahun 2018. Namun, ia merasa permasalahan itu telah diselesaikan pada tahun tersebut dengan setoran uang Rp 200 juta.
”Kalau sampai benar tutup, kami peternak ini yang paling merasakan dampaknya. Susu perah yang kami hasilkan mau disetorkan ke mana? Tidak mudah mencari tempat penampungan baru,” kata Suyatno (63), peternak sapi perah di Desa Singosari, Boyolali, Rabu (6/11). Suyatno waswas sejak rencana penutupan UD Pramono mengemuka. Baginya, setoran susu perah sudah dijadikan penghasilan tambahan selain pekerjaan utamanya sebagai petani. Memang, setorannya tidak terlalu banyak, hanya 5 liter per hari. Namun, jumlah itu tetap berarti baginya yang hidup pas-pasan. Terlebih, UD Pramono termasuk tempat pengepulan susu yang memberikan harga tinggi untuk setiap liter susu yang disetor. Saat ini, harganya menyentuh Rp 7.600 per liter. Tempat pengepulan lain rata-rata hanya memberi harga Rp 7.000 per liter. (Yoga)
KPK Cekal Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor
Visi Besar Prabowo Melalui Danantara
Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), sebuah lembaga yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menciptakan superholding BUMN di Indonesia. BP Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi yang besar, setara dengan Temasek Group (Singapura) dan Norges Bank Investment Management (Norwegia), dengan fokus mengelola aset BUMN untuk mempercepat pembangunan dan investasi di Indonesia.
Muliaman D. Hadad, yang sebelumnya menjabat Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diangkat sebagai CEO BP Danantara, sementara Rosan P. Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, ditunjuk sebagai chairman. BP Danantara akan mengelola aset sebesar US$600 miliar yang berasal dari konsolidasi Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PLN, Pertamina, Bank Negara Indonesia (BNI), Telkom Indonesia, dan MIND ID. Tujuan jangka panjang BP Danantara adalah untuk meningkatkan dana kelolaannya hingga mencapai US$982 miliar.
Pemerintah Indonesia berambisi agar BP Danantara menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan mengonsolidasikan aset-aset besar BUMN untuk menghasilkan likuiditas yang lebih besar, yang bisa digunakan untuk ekspansi dan pembangunan. Meskipun ada tantangan terkait akuntabilitas dan potensi pertentangan dalam proses konsolidasi, konsep ini dianggap memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan aset BUMN sebagai sumber dana investasi.
Namun, meskipun langkah ini dinilai positif, perhitungan cermat dan terukur sangat dibutuhkan dalam implementasinya. Konsolidasi aset BUMN yang sangat besar ini, dengan total aset mencapai Rp10.401,5 triliun, akan menjadi tantangan besar, namun tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.
Kesimpulannya, pembentukan BP Danantara merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor ekonomi melalui pengelolaan aset-aset BUMN. Namun, keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan transparansi dalam implementasinya, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan.
Himbara Siapkan Langkah Penghapusan Kredit Macet UMKM
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kebijakan baru terkait penghapusan tagihan piutang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan untuk memperoleh pembiayaan kembali, khususnya bagi yang utangnya sudah lama macet dan tidak mampu dibayar lagi.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM, terutama di bidang ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Beberapa bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri menyambut baik kebijakan ini dan sedang mempersiapkan diri untuk implementasinya, meskipun masih menunggu penetapan kriteria teknis dari pemerintah.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif, hanya berlaku untuk UMKM yang sudah tidak mampu membayar utang dan telah masuk dalam daftar kredit macet yang proses penghapusannya telah dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk mendukung kebijakan ini tanpa melibatkan APBN.
Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM yang tertekan untuk bangkit kembali, meningkatkan akses mereka terhadap kredit, dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Forum Bisnis Indonesia: Dampak Positif Hilirisasi
Dampak positif dari penghiliran nikel terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku dan Papua. Direktorat Regional III Kementerian PPN/Bappenas, yang dipimpin oleh Ika Retna Wulandary, mencatat bahwa pengolahan nikel menjadi salah satu faktor utama yang mengakselerasi ekonomi wilayah ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penghiliran nikel telah mendorong perkembangan sektor industri pengolahan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah seperti Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan.
Maluku dan Papua, sebagai wilayah yang sebelumnya memiliki ketergantungan pada sektor pertanian, kini mulai bertransformasi dengan adanya industri pengolahan nikel, yang mengubah struktur perekonomian mereka. Kawasan industri di Pulau Obi, Maluku Utara, misalnya, telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan desa sekitar seperti Kawasi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, termasuk dalam sektor non-tambang seperti perdagangan dan restoran.
Namun, meski ada pertumbuhan yang luar biasa, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penyediaan fasilitas publik dan pengurangan kemiskinan. Ika Retna Wulandary mengingatkan bahwa meskipun sektor industri memberikan dampak positif bagi ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pemerataan pembangunan tetap perlu diperhatikan.
Sementara itu, pengembangan penghiliran nikel juga menghadapi dilema terkait penggunaan energi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menyoroti ketergantungan industri smelter pada batu bara sebagai sumber energi yang murah, meskipun hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi. Tantangan lain di sisi hulu adalah peningkatan tata kelola sumber daya mineral dan eksplorasi nikel yang lebih baik.
Secara keseluruhan, meskipun penghiliran nikel memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah, pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas dan pemangku kepentingan lainnya, perlu mengatasi tantangan terkait sosial, energi, dan tata kelola agar potensi penghiliran nikel dapat dimanfaatkan secara maksimal, berkelanjutan, dan inklusif.
Trump Uji Ketahanan Pasar
Kabar terbaru dari Amerika Serikat (AS) menyebabkan para pelaku pasar keuangan di Tanah Air kembali waspada. Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik, dipastikan memenangkan pemilihan presiden AS tahun 2024. Trump meraup 277 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangkan kursi Presiden Negeri Uwak Sam. Kabar kemenangan Trump membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol 1,44% ke 7.383,87 pada Rabu (6/11). Dari pasar keuangan, rupiah terpental ke Rp 15.830 per dolar AS. Ini karena indeks dolar menguat sekitar 1,28% hingga penutupan sesi perdagangan di Kawasan Asia. Dana asing pun kembali hengkang. Kemarin, asing tercatat melakukan aksi jual dengan nilai bersih Rp 1,09 triliun di pasar saham reguler. Dalam sebulan, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) turun Rp 4,06 triliun. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024 membawa sejumlah dampak signifikan bagi perekonomian dan pasar keuangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan proteksionis, hubungan dagang AS-China, dan potensi penguatan dolar AS.
Josua menuturkan, sekalipun Federal Reserve tetap melanjutkan penurunan suku bunga, kemenangan Trump kali ini akan membuat bank sentral lebih berhati-hati.
Sementara treasury bank Eropa d Singapura melihat, tekanan rupiah bukan cuma faktor AS. "Tahun 2025 utang jatuh tempo besar, jadi harus prudent," katanya, kemarin. Ia memperkirakan rupiah di akhir tahun 2024 berada di level Rp 16.100 per dolar AS.
Senior Economist
KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana mengatakan, sepanjang dolar AS masih berotot, investor akan mengalihkan dana ke negara tersebut.
Setali tiga uang,
Associate Director of Research and Investment
Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, kemenangan Trump bakal memperkuat ekonomi AS. "Sehingga meyakinkan pasar berinvestasi di AS," paparnya.
Nico meramal pasar saham dalam negeri bakal bergerak lebih volatil usai kabar ini. Target IHSG tidak terlalu optimistis lagi.
Kinerja emiten Indonesia yang tumbuh moderat tak bisa banyak mengangkat IHSG. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project, William Hartanto memperkirakan, IHSG di 7.850-7.900 pada akhir 2024.
Trump dan Dampak Inflasi Global pada Suku Bunga BI
Dividen Jadi Andalan di Tengah Ketidakpastian Bursa
Musim pembagian dividen interim bergulir usai rilis laporan keuangan periode sembilan bulan 2024. Aksi ini bisa menjadi pemanis di tengah bursa saham yang sedang menukik cukup dalam. Terbaru, ada tiga emiten yang mengumumkan pembayaran dividen interim. Pertama, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) yang akan membagikan dividen sebesar Rp 20 per saham. Selanjutnya, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang akan membayar dividen interim Rp 5 per saham. Selain itu, ada PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) dengan dividen interim senilai Rp 0,75 per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi untuk ketiga emiten itu dijadwalkan pada 14 November 2024. Selain deretan deviden interim tersebut, ada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang akan menebar tambahan dividen tunai final dengan jumlah jumbo. Totalnya mencapai US$ 2,63 miliar atau sekitar Rp 41,42 triliun. Selanjutnya ada PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) yang akan membagikan dividen saham dengan rasio 12:1. Artinya, setiap 12 saham lama akan mendapat 1 saham baru. Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham, Raden Bagus Bima mengatakan, pembagian dividen maupun dividen saham umumnya bakal menjadi sentimen positif yang bisa mendongkrak harga saham emiten tersebut. Hanya saja, dampak saat ini kemungkinan tidak akan langsung terasa. Bima menambahkan, pelaku pasar akan lebih memperhatikan pembagian dividen sekaligus aksi korporasi yang dilakukan ADRO.
Di samping besaran dividen yang jumbo, investor kemungkinan akan tertarik mengikuti Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS) dalam proses divestasi AAI.
Head Customer Literation and Education
Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi menilai, kemungkinan pelaku pasar akan lebih selektif. Di tengah musim pembagian dividen interim, ada sentimen eksternal yang perlu dicermati. Mulai efek Pemilihan Presiden Amerika Sertikat (AS) hingga harga komoditas.
Investor dapat memanfaatkan momentum pembagian dividen dan potensi penguatan harga pada saham-saham tersebut. Rekomendasinya
speculative buy
ASSA dan TAPG dengan target harga Rp 770 dan Rp 1.000. Kemudian
trading buy
MARK untuk target Rp 1.220.
Founder
WH Project, William Hartanto mengingatkan, pembagian dividen tidak selalu meningkatkan minat pelaku pasar. Apalagi jika
dividend yield
-nya mini. Ada beberapa saham yang harganya naik sesaat, seperti PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE). Ada juga yang sebelumnya sudah naik signifikan seperti KLAS. Kemudian, ada saham yang sedang melandai seperti SCMA. Nah, dengan adanya pembagian dividen, William melihat SCMA berpeluang naik hingga ke level Rp 145.
Kawasan Industri Catatkan Laba Besar
Emiten properti kawasan industri terus membukukan kinerja positif hingga akhir kuartal III-2024. Terbaru, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) melaporkan kinerja pendapatannya mencapai Rp 3,86 triliun sepanjang Januari-September 2024.
Pendapatan SSIA itu naik 27,85% secara tahunan dari Rp 3,76 triliun di periode sama tahun 2023. Alhasil, SSIA berhasil membalikkan kerugian Rp 23,69 miliar pada periode Januari-September 2023 jadi laba bersih Rp 228,41 miliar di sembilan bulan 2024.
Vice President of Investor Relations & Corporate Communications
Surya Semesta Internusa, Erlin Budiman bilang, pertumbuhan pendapatan pada periode yang berakhir 30 September 2024, terutama didorong melonjaknya pendapatan segmen konstruksi sebesar 26,7% secara tahunan menjadi Rp 532,9 miliar.
Laba bersih emiten pengembang kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) juga berhasil melesat 84,7% secara tahunan menjadi Rp 1,12 triliun per kuartal III-2024. Laba ini ditopang pendapatan usaha DMAS Rp 1,68 triliun hingga kuartal III-2024, naik 71,79% secara tahunan.
Direktur Puradelta Lestari, Tondy Suwanto menjelaskan, segmen industri menjadi penyumbang utama pundi-pundi pendapatan Rp 1,5 triliun atau sekitar 91,1% dari pendapatan usaha DMAS. "Hingga saat ini, sektor data center masih menjadi primadona di segmen industri," jelas Tondy.
Sementara itu, PT Jababeka Tbk (KIJA) membukukan pendapatan total Rp 3,367 triliun di periode Januari-September 2024, naik 47% secara tahunan. Dus, hingga akhir September 2024, KIJA mencatat laba bersih Rp 769,69 miliar, meningkat dari Rp 231,9 miliar pada periode yang sama tahun 2023.
Senior Market Chartist
Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama melihat, kinerja emiten kawasan industri per kuartal III-2024 dipengaruhi sentimen positif terkait investasi di sektor industri.
Pemerintah juga baru memperpanjang fasilitas tax holiday
industri pionir hingga Desember 2025. Kebijakan ini dinilai mampu menarik investasi ke dalam negeri. Ini terlihat dari proporsi investasi penanaman modal asing yang masuk dari pemberian insentif
tax holiday
mencapai 25% dari realisasi investasi.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









