Selain tantangan isu keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga menghadapi industri penerbangan yang tidak sehat, seperti maskapai pada umumnya. Kemampuan bernegosiasi serta menghadapi masalah internal dan eksternal merupakan modal memimpin perusahaan maskapai kelas atas ini. Garuda Indonesia akan mengadakan RUPS luar biasa pada Jumat (15/11). Perusahaan itu akan mengganti para direksi dan komisaris sebagai pengurus. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra juga disebut akan diganti. Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie berpendapat, persoalan utama yang harus dihadapi para pemimpin baru Garuda Indonesia adalah pengembangan kapasitas di tengah sempitnya ruang gerak keuangan, terutama rute domestik. Rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat karena minimnya jumlah armada dinilai tidak pas.

”Ini sangat tidak tepat karena dengan jumlah pesawat yang ada saja, maskapai kesulitan secara konsisten mencapai load factor (keterisian penumpang) 70 % ke atas. Ini tentunya berdampak pada sisi internal,” kata Alvin, Minggu (10/11). Imbasnya, lanjut Alvin, maskapai dituntut mengurangi atau mengefisiensikan biaya dan mencari kantong-kantong pendapatan tambahan. Seperti yang dilakukan Garuda Indonesia baru-baru ini dengan memilih kursi berbayar ketika check in. Hal serupa juga dilakukan Citilink, anak usaha Garuda Indonesia, yang tidak menggratiskan lagi muatan bagasi 20 kg-nya mulai bulan depan. Secara terpisah, pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menambahkan, dirut baru Garuda Indonesia akan dihadapkan pada persoalan tingginya biaya penerbangan serta pertentangan antara kepentingan bisnis dan tugas negara. Hal itu berkaitan dengan pihak eksternal atau pihak-pihak di luar perseroan. (Yoga)

Penguatan kerja sama RI-China setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden China, Xi Jinping diikuti penandatanganan kerja sama perdagangan antarpengusaha kedua negara dengan nilai investasi 10,07 miliar USD atau Rp 157,64 triliun. Kerja sama dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di tengah rivalitas China dengan AS, Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak kepada semua kekuatan di dunia. Memasuki hari ketiga kunjungan kenegaraan perdananya setelah dilantik, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11). Forum yang mempertemukan pengusaha dari Kadin Indonesia dan para pengusaha China itu dihadiri pengusaha Indonesia, Tomy Winata dan Garibaldi Thohir.

Di hadapan Prabowo, para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pemajuan sains dan teknologi. Kerja sama tersebut, kata Garibaldi Thohir, yang menjabat Ketua Kadin Komite Tiongkok, bernilai investasi 10,07 miliar USD. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar. Indonesia pun ingin menjadi bagian dari kebangkitan China sebagai kekuatan besar dunia, salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan para pengusaha. (Yoga)

Seperti Apa Harapan Pekerja Setelah Putusan MK, dimana pada Kamis (31/10) MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada harapan mengenai perbaikan kesejahteraan buruh, kesempatan kerja, dan hak-hak lainnya yang selama ini dikebiri. Berikut respons mereka; “Sebelum UU Cipta Kerja direvisi, saya khawatir terkena PHK. Sebab, beberapa pekerja baru kehilangan pekerjaan pada masa percobaan yang belum tuntas. Saya khawatir hak kami sebagai pekerja tak diberi secara penuh oleh perusahaan. Saya harap keputusan MK memberi harapan kepada para pekerja kontrak untuk mendapatkan jaminan yang layak di masa kerja. Semoga setelah ada putusan MK mengenai UU Cipta Kerja ini nasib kami sebagai pekerja kontrak lebih beruntung. Regulasi yang baru bisa menjadi pedoman bagi pemberi kerja untuk memikirkan karyawan, bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan juga sebagai manusia. Kami juga punya hak setelah kewajiban kami tunaikan,” ujar Lourentia Kinkin (28), karyawan swasta di Jakarta

“Beberapa keterbatasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah tiada kepastian kerja, timbulnya perbedaan tunjangan, dan kesempatan pelatihan yang lebih minim. Perlu menanti beberapa tahun untuk bisa memperoleh kesetaraan atas ketiga hal tersebut. Dengan putusan MK, ada harapan kesempatan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Semoga pemerintah dan DPR bisa menghormati dan menjalankan amanat MK tersebut. Pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya semoga juga melibatkan kelompok pekerja, yang merupakan aktor utama, agar regulasi bisa memanusiakan pekerja dan berkeadilan, tidak hanya berpihak kepada pemilik modal,” kata Imamatul Silfia (26), karyawan di Jakarta (Yoga)

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan program besar untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan total dana yang diperkirakan mencapai Rp 750 triliun per tahun. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menanggung beban tersebut, investor swasta diharapkan dapat berperan besar dalam mendanai dan membangun proyek perumahan ini. Dalam hal ini, pemerintah menawarkan skema di mana negara menyediakan lahan, sementara pihak swasta bertanggung jawab atas pembangunan hunian.

Beberapa perusahaan properti besar, seperti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung program ini. Justini Omas dari APLN menekankan pentingnya kolaborasi dengan perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam membeli rumah, serta komitmen Agung Podomoro untuk terus memperluas proyek properti di berbagai kota. Selain itu, terdapat juga minat dari investor asing, termasuk China, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang telah menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dalam pembiayaan program ini.

Namun, beberapa pihak, seperti Muhammad Faisal dari Core Indonesia, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melibatkan pengembang besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengembang menengah dan usaha kecil, terutama untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah (MBR). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah permasalahan lahan, yang mempengaruhi ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch (IPW) juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan dasar hukum yang kuat dan keterlibatan yang lebih inklusif dari semua pihak, agar program 3 juta rumah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini termasuk optimalisasi kewajiban pengembang untuk membangun rumah dalam berbagai kategori, yaitu mewah, menengah, dan sederhana, untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Aksi jual bersih (net sell) oleh investor asing terus mendominasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal III-2024, dengan total nilai mencapai Rp 4,50 triliun pekan lalu. Penjualan ini terutama menargetkan saham-saham berkapitalisasi besar (big cap) yang tergabung dalam indeks Kompas100, seperti saham sektor perbankan BBRI, BMRI, BBCA, dan BRIS. Saham-saham non-bank juga tak luput dari aksi ini, yang menyebabkan indeks Kompas100 turun 4,42% sejak awal tahun ke level 1.120,75.

Pemangkasan suku bunga acuan The Fed sebesar 25 bps ke level 4,5%-4,75% pada pertemuan FOMC 6-7 November 2024 memberikan sentimen positif bagi pasar saham Indonesia. IHSG berhasil rebound sebesar 0,60% ke level 7.287,19 pada Jumat (8/11). Namun, tekanan jual asing yang menghasilkan net sell sebesar Rp 4,50 triliun sepanjang pekan lalu tetap menjadi pemberat, menyebabkan IHSG mencatat penurunan mingguan 2,91%.